Ahok.Org – Salah satu kendala yang dialami Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menormalisasi sungai dan waduk adalah membebaskan lahan. Lahan-lahan yang sedianya untuk ruang terbuka hijau (RTH) dan saluran air kini telah dibangun bangunan-bangunan liar. Ada yang semi permanen, tak sedikit pula yang mewah. Hal-hal itulah yang menjadi penyebab utama Jakarta selalu menjadi langganan banjir.
Masalah itu pula yang kini dihadapi Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Selama kurang lebih satu tahun membenahi Ibu Kota, Basuki dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo terus berupaya membereskan masalah itu. Hal itu dilakukan dalam upaya normalisasi Waduk Pluit dan Ria-Rio serta Sungai Ciliwung dan Pesanggrahan.
Basuki mengatakan siap menegakkan hukum untuk merampungkan normalisasi kawasan perairan itu. Ia menyadari risiko atas hal itu, yakni akan dianggap melanggar hak asasi manusia. “Jadi, kalau mesti dipenjara, dihukum mati, biar saya yang tanggung,” kata Basuki saat berkunjung ke kantor Kompas.com, Palmerah, Jakarta Barat, pekan lalu.
Basuki mengakui sudah banyak warga yang dulu mendukungnya, tetapi kini menyesal dan berjanji tidak akan mendukungnya lagi di periode berikutnya. Namun, ia tidak peduli dengan sikap warga tersebut. Ia bertekad untuk konsisten menaati konstitusi di atas konstituen dalam memimpin sebuah wilayah.
Basuki mencontohkan pelanggaran yang dilakukan warga di Kali Sunter. Meskipun sepanjang sungai itu telah dipasang sheet pile (dinding penahan/tanggul) cukup tinggi, warga justru membuat rumah secara liar di dekatnya. Warga juga menikmati sambungan listrik maupun air bersih meskipun rumah yang mereka tinggali itu ilegal. Warga juga melubangi dinding tanggul tersebut sehingga berisiko mengalami banjir akibat pasang air laut.
Menurut Basuki, satu-satunya cara untuk menanggulangi hal-hal seperti itu adalah dengan membongkar pemukiman liar warga. Warga di sana direlokasi ke rumah susun. Solusi ini tidak mudah dilakukan karena, menurut Basuki, pasti ada yang menolak pembongkaran pemukiman liar tersebut.
“Karena, sekarang uang kerahiman sudah kita cabut. Orang-orang ribut dan menuduh kita melanggar HAM, kurang ajar itu namanya,” ujar Basuki.
Basuki berpendapat bahwa warga lebih suka tinggal di rumah-rumah liar karena tidak harus membayar pajak dan biaya lain. Sementara itu, jika harus tinggal di rumah susun, maka warga harus membayar uang sewa, listrik, air bersih, dan lain-lain.
Hal serupa juga terjadi ketika Pemprov DKI Jakarta membongkar pemukiman liar di bantaran Sungai Pesanggrahan. Basuki menuturkan, warga menuntut uang kerahiman, tetapi mereka tidak memiliki sertifikat tanah yang jelas. Basuki menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum untuk langsung menertibkan pemukiman tanpa surat dan sertifikat tanah tersebut. Menurut Basuki, cara itu harus ditempuh agar paling tidak lokasi banjir di Jakarta semakin berkurang.
“Mudah-mudahan, April-Mei ini rusunnya selesai. Jadi, semua (bangunan liar) yang di atas bendungan termasuk di rumah pompa harus kita sikat,” kata Basuki.[Kompas.com]
yah,patuh konstitusi diatas konstituen kan banyak dilakukan disebarang tempat/negara dimuka bumi ini, tempat-2 seperti itu secara umum bercirikan masyarakatnya sejahtera, ada kepastian hukum untuk menetap dan berkembang n mengembangkan diri, ada keadilan, manusianya ber-martabat tanpa sombong or tinggi hati, sehat pikir, tidak linglung or ela-elo (bingung mana benar n tidak, mana harus n tidak).
.
bung karno juga, saat jadi presiden, dia keluar dari partindo yg didirikannya, pasti agar lepas dari dilematika konstitusi/konstituen!!!
.
segalanya memang ada konsekuensinya!! tapi kalau demi taat konstitusi, demi menegakkan hukum, demi kesejahteraan masyarakat (bukan individu or kelompok), lantas dihakimi salah dan dihukum mati, dan masyarakat umum tidak ada pembelaan!! maka kiranya negera/bangga seperti itu layak untuk ditinggal pergi, dan diberikan kesempatan untuk mempertanggung jawabkan sendiri ikhwalnya kepada Sang Khalik. beware!!
.
salam,
Jalankan segera sehingga pada akhir masa jabatan tampak hasil positipnya. Soal mau dipilih lagi atau tidak jangan dipikirkan.
Jangan berlarut-larut seperti tahun 2013, hasilnya tidak optimal.
Pak Ahok sudah kerja Super Keras ( mulai 4.40 – 21.00an Hampir setiap Weekday )
Hasilnya kurang maksimal, bapak pun sadari.di 2014 Ini LIBATKAN Lebih LEBIH BANYAK orang dan TEAM kepercayaan bapak, jadi 1 hari bukan 15 JAM kerja, tapi dalam 1 hari ada 2000JAM KERJA BAPAK.
Terus Berjuang PAK..
We Support You
ditunggu pak ahok rusunnya yang 50.000 unit. mudah-mudahan cepat terealisasi. i love ahok
Pak, selain normalisasi kali dan waduk yang sudah ada, perlu segera direalisasikan pembuatan waduk di hulu kali ciliwung, dst. Dengan kata lain perlu adanya waduk baru di sukabumi, depok dan tangerang yang sebelum airnya dikirim ke Jakarta, bisa disalurkan terlebih dahulu ke waduk yang baru tersebut. Harapannya, debit yang dikirim ke Jakarta, menjadi sangat berkurang, sehingga dengan telah di normalisasinya kali dan waduk di Jakarta, banjir akan sangat berkurang di Jakarta….Push Pemerintah pusat Pak, agar lebih aktif dan progresif dalam bantu menyelesaikan permasalahan ini. Jangan bicarakan dengan pejabat yang tidak selevel dan tidak bisa ambil keputusan Pak….buang-buang waktu aja..Salam…Go..JB
kepulauan Seribu yg kosong dijadikan perkebunan sayur mayur dan perikanan bawal/kerapu, semua yg tinggal dibantaran ditawarin kerja jadi petani sayur mayur, hasilnya wajib dijual semua pasar dan semua supermarket di wilayah DKI Jakarta….kalau masih banyak lebih, diekspor ke Singapore…
yg ngeyel, silakan minggat dari bantaran tanpa kerohiman atau penjara..!
dipuncak dibogor buat lagi waduk sekalian bisa buat kramba prikananan bisa buat wisata air , hotel apung ,lokalisasa,pasti ramai cuma tidak bisa beres 1tahun kalau yg gampang ttd izin kurang dari 1menit beres
maju terus pa ahok, saya orang kecil pun sungguh bahagia apabila ada rencana pemerintah untuk mengalihan permukiman, kita ingin belajar untuk menjadi masyarakat lebih baik di ibu kota . .
sukses pa ahok jokowi !!