Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pesimistis pemenuhan target penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 30 persen dari luas Jakarta dapat tercapai tahun ini. Penyebabnya, karena banyaknya kepemilikan lahan RTH yang tumpang tindih.
“Sudah kita teliti, dokumennya sudah ada. Tapi pas mau dibayar, ini ada yang datang bawa dokumen lagi, ‘Pak, itu milik kita, Pak,’ yang satu juga sama, jadi gimana,” ujar pria yang karib disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Rabu (29/1/2014).
Karena tidak jelasnya kepemilikan lahan itu, Jokowi mengaku pihaknya kesulitan melakukan pembebasan tanah. Untuk ke depannya, dia menyatakan tak mau lagi memasang target penyelesaian RTH.
“Ndak usah pasang-pasang target, ya nyatanya memang kayak gitu kok, saya memang harus bilang apa adanya,” tuturnya.
Mantan Walikota Solo itu mengatakan, selama 2013 lalu pemenuhan RTH masih di bawah 9,8 persen dari yang ditargetkan. Meski meleset dari target, Jokowi mengaku akan tetap berupaya memenuhi 30 persen ketersediaan RTH dari luas Jakarta.
“Tenang saja, kita masih ada proyek yang gede-gede, ada penataan Waduk Pluit, Riario, 9 waduk mau dibangun, di sana kan nanti kita juga bangun RTH,” pungkas Jokowi. [Liputan6.com]
Pak Gubernur, masalah kepemilikan tanah warga di wilayah Jakarta memang harus bapak tolong bereskan. supaya jelas dan dapat diberdayakan lahan2 tsb pak. kalau terus dalam status sengketa kan susah sekali. Masak untuk soal pengukuran tanah saja, minta copy gambar situasi & nama pemilik dari tanah yang bersebelahan dengan tanah kita untuk bisa dihubungi, orang tata kota menolak untuk memberitahukannya ???? lalu kapan warga bisa selesaikan masalahnya bila orang pemprov DKI ingin jadi agent perantara untuk sejumlah uang pelicin ???? tolong warga dong Pak Jokowi. masalah pertanahan di DKI setidaknya bisa punya kejelasan atas kepemilikan yang sah dan penyerobotan tanah oleh pelaku2 pelanggar hukum dapat diberantas. Mohon pemprov DKI menyuruh staff-nya untuk bantu warga semaksimal mungkin dengan buka informasi se-transparan mungkin. terima kasih pak Jokowi.
pak apakah bisa, tanah2 di jakarta, di cek ulang, atau diukur ulang secara bertahap. warga di minta melaporkan kepemilikan tanahnya secara bertahap mulai dari 1 kelurahan, ke kelurahan lain
Grace@ lu sih ngemeng gampang, mengutip kalimat diatas dari pak gubernur:“Sudah kita teliti, dokumennya sudah ada. Tapi pas mau dibayar, ini ada yang datang bawa dokumen lagi, ‘Pak, itu milik kita, Pak,’ yang satu juga sama, jadi gimana,” ujar pria yang karib disapa Jokowi itu di Balaikota Jakarta, Rabu (29/1/2014). Loh, nih pak gubernur tahu kok apa yg dia harus lakukan.
James, saya warga kan juga hadapi persoalan yang sama dengan yang sekarang dihadapi pak gubernur tentang orang2 yang serobot tanah2 saya. bedanya, saya cuman warga. sedang pak jokowi itu Gubernur. Jelas Gubernur punya kekuasaan yang besar untuk memperbaiki sistem yang ada supaya jelas kepemilikan tanahnya di wilayah DKI. Jangan perlihatkan sikap seolah2 Gubernur tidak berdaya atau pura2 kaget dengan situasi seperti itu. masalah kepemilikan tanah di DKI kan sudah masalah klasik seperti macet dan banjir yang jadi momok kota. Tidak perlu lah menunjukkan sikap pura2 kaget. carikan solusi buat warga sesegera mungkin daripada waktu habis percuma cuman urusin sembako banjir dan kasih rusun bagi warga ilegal bantaran kali yang setor duit pajak pun tidak pernah tapi bikin rugi habis2an warga DKI mulu tiap tahun dengan senjata banjir & kemacetan.
Jadi urusan surat tanah dobel, mestinya ditangani pihak kepolisian, pasti salah satunya bisa dimasukin kerangkeng, ini jelas-jelas penipuan….palingan yg terlibat Tata kota dan BPN, Camat/Lurah…harus diselezaikan secara hukum!
tinggal dilihat saja, sertifikatnya yg tua yg mana, yg tua yg asli… jika yg muda, harus menunjukkan akte jual belinya, dan di beli dari siapa.. jika tidak punya akte jual beli, sertifikat yang tua yang asli
Bung Hattori, yang keluarkan surat tanah kan pemerintah bukan pihak kepolisian. Gubernur punya urusan untuk urus staff2-nya supaya kerja baik dan tidak bikin warga sengsara mulu dengan urusan surat2 tanah. biasanya karna pegawai2 pemerintah bagian urusan tanah loba hatinya untuk ikut peroleh uang dengan menciptakan perseteruan 2 pihak. mengail di air keruh.