Ahok.Org – Warga yang bermukim di Kecamatan Ciawi, Bogor mematok harga pembebasan lahan hingga Rp 15 juta per meter. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo pun menilai permintaan tersebut tidak logis. Sebab nilai jual objek pajak (NJOP) di kawasan yang akan dibangun Waduk Ciawi tersebut ditenggarai hanya Rp 300 ribu per meter.
“Itu tidak logis, kita itu di sana mengacu pada NJOP. Misal harganya Rp 300 ribu ini jadi Rp 15 juta gimana?,” ujar Jokowi, di Balaikota, Jumat (21/2).
Dikatakan Jokowi, jika kenaikan yang diminta oleh warga sekitar 10 sampai 20 persen hal itu masih dianggap wajar. Namun, kenaikan yang diminta cukup fantastis sehingga tidak masuk akal. “Logikanya kalau naik 10 persen atau 20 persen masih bisa lah. Tapi saya belum ngecek harganga NJOP yang benar berapa, yang Rp 300 ribu itu baru katanya,” katanya.
Diakui Jokowi, lahan tersebut paling cocok untuk dijadikan waduk. Menginggat sudah ada kajian dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengenai kondisi tanah di wilayah tersebut. “Sekarang mau cari waduk yang lokasinya datar tidak bisa. Paling pas hanya di situ. Sudah melalui kajian,” katanya.
Ia pun berharap agar Bupati Bogor, Rachmat Yasin melakukan pendekatan dengan warganya terkait hal tersebut. “Itu kan bukan urusan saya, itu urusan Pak Bupati Bogor. Tapi kalau harganya segitu mau bayar pakai duit siapa? Nanti lah itu pendekaatan Bupati Bogor ke warganya,” ujar Jokowi.
Seperti diketahui, untuk mengurangi volume air di Sungai Ciliwung, Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun dua waduk di Kecamatan Ciawi, Bogor. Dengan pembuatan waduk, diharapkan bisa mengurangi 4 persen debit air yang akan memasuki kota Jakarta.
Rencananya, pembangunan fisik akan dilakukan oleh Kementerian PU, sementara pembebasan lahan akan dilakukan Pemprov DKI. [Beritajakarta]
Butuh ketegasan pemerintah pusat, krn ini untuk kepentingan rakyat banyak….dan yg akan dibangun tdk memiliki nilai ekonomi yg tinggi….
Betul itu mas Wirss,,,
masalahnya mas Edy, kita dlm kondisi ‘autopilot’………..
Akal-akalan untuk gerogoti APBD Pemprov DKI Jakarta….. Pemerintah pusat qq Kemen PU yg bangun, Pemprov DKI Jakarta yg disuruh beli lahan,entah trik apa lagi? Pemkab Bogor bisa kenakan ke tuan tanah tagih PBB dgn NYOB 15jt/mtr…
Cepat-cepatlah Pak Jokowi jadi Presiden. Harga dinaikkan krn warganya sudah diintimidasi sama broker2. Siapa broker2 itu? Broker2nya ya Pejabat Pemerintah juga yg mau mengambil kesempatan setelah tahu mau dibuat waduk. Kan ada pasal undang2 yg mengatakan bhw pemerintah berhak menggunakan tanah jika itu untuk kepentingan nasional. Sayangnya Pak Jokowi belum jadi Presiden, jadi Kementrian2 tsb mampu nekan/meras Pak Jokowi. Siap2 Pak Jokowi ….. 4 bulan lagi pasti dipilih, jadi nanti kerjanya Pak Ahok akan semakin lancar. Kalau Ibukota beres, kesejahteraan Indonesia pasti akan cepat terwujud
“Itu urusan siapa?” Ya urusan pak Jokowi-lah. Yang butuh membangun Waduk Ciawi adalah pihak pemprov dki, bukan pihak Bogor.
Jangan apa-apa nyalahin pihak lain. Pamalih pak. Ntar kalau jadi presiden, nyalahin presiden sebelumnya. Malah nggak produktif tuh energi.
Susahnya Indonesia punya rakyat seperti anda. Bodohnya ga kepalang. udah jelas, permasalahan Jakarta itu kompleks,jadi mesti melibatkan banyak pihak termasuk kepala-kepala daerah sekitar jakarta.
Ente ga lebih dari sampah masyarakat, yg menghambat orang yg memiliki itikad baik
Waduk ciawi itu bukan hanya untuk warga DKI.Dasar dongok
Makanya, baca berita di media online. Membela Jokowi Ahok boleh saja, tapi kalau salah ya tetap harus dikritisi. Contohnya, soal bus Karatan Gate dan Monorel Gate. Aku nggak akan membalas cacian – makian kamu Udin. Biar kamu nanti dapat balasan yang setara.
Kayaknya ente itu pekok sekali..emangnya jokowi menyalahkan pihak lain? Tulisan ente aja yg bilang gitu
Simpelnya gini lho dul..jokowi berusaha mengatasi banjir di jakarta, tujuannya antara lain biar orang2 (salah satunya ya orang bogor sendiri) bs masuk kerja di jakarta tanpa ada gangguan banjir
@Udin: Pak Jokowi nggak menyalahkan pihak lain, selain bawahan dan gubernur-gubernur sebelumnya. Serta, tentu saja, presiden RI sebagai atasan. Hanya itu saja.
Makanya, baca berita di media online, jangan nonton acara-acara alay.
Baca berita di media online?? Dan percaya begitu saja? Mau jd kayak org dungu, yg dgn mudahnya fitnah pak Jokowi saat kampanye calon gubernur DKI dulu? Pake nyerang ibunda pak Jokowi dgn unsur SARA segala….hanya berdasarkan info di media online..
Anda org yg bebal sekali, ibaratnya dunia anda seperti mutar2 mau menggigit ekor , pdhal itu ekor sendiri….tdk membuka mata, mata hati, pikiran dan pendapat orang….
Urusan ini, bahkan presiden kita pun warga luar DKI yg bekerja masuk ke DKI,…Indonesia itu satu kesatuan, tiap provinsi, tiap kota punya kelebihan dan kekurangan masing2, sdh seharusnya bersinergi, saling mendukung dan membangun, meratakan keadilan sosial..jgn pejabat daerah keasikan korupsi sendiri di daerah tapi rakyat terbengkalai. Atau mikirin kepentingan daerah sendiri, sementara tetangganya kesusahan…
Bogor pun tdk bisa berdiri sendiri, segala produk yg dihasilkan disana, segala tempat wisata, hiburan, itu menyerap warga dari berbagai daerah, yg menggunakan segala hal yg dihasilkan Bogor…dan menjadi pendapatan daerah yg harus digunakan untuk keadilan sosial warganya. Mengurus tatanan bermasyarakat yg nyaman.
Ya sudah, kalau begitu baca saja yang baik-baik dari pak Jokowi. Kasus bus karatan yang menyengat aroma korupsinya dan proyek monorel yang sudah ground breaking tetapi dokumen belum ditandatangani itu juga jangan dipercayai. Itu semua nggak benar.
Yang benar adalah adalah proyeknya semuanya beres. Berarti semua orang yang baca situs ahok.org ini juga orang dungu karena percaya sama beritanya. Simpel.
Gunakan logika jangan emosi. Jangan kultuskan seseorang. Kalau sudah kultuskan seseorang, maka pasti akan dibela walau orang tersebut salah dan melakukan keteledoran.
betul sekali, bus karatan, monorel bermasalah, ada yg korupsi disana. TITIK…
Dan Jokowi – Ahok sadar betul, kalo mereka korupsi, apa akibatnya dan berapa banyak yg pingin nya mereka korupsi….
Siapa yg korupsi? biar kan lembaga hukum yg berkompeten menyelidiki, tanpa kita harus menuduh dan memfitnah, mengajak org yg tdk mengerti menjadi ikut berdosa karena berpikiran tendensius….
Sebaliknya…sorotlah mereka yg sdh tertangkap, sudah jelas2 tidak wajar kekayaan nya, tetapi jabatan gubernurnya koq tdk dicopot ? paling gak selama penyelidikan….
Dan kenapa koruptor di penjara, ex anggota dpr, masih nerima uang pensiun, hanya krn mereka mengundurkan diri sesaat sebelum di vonis…duit rakyat itu.
Kenapa koruptor masih kaya raya?
Kerahkan energi untuk suarakan itu semua.
Karena itu sdh jelas fakta nya.
Saya yakin bung Muhammad Asad ingin negara tercinta ini menjadi lebih baik…paling tidak buat anak cucu anda.
Jelaslah mafia tanah kerjasama ama yg tahu peta lahan waduk..
Siapa lagi…?
usul pak, harga permintaan 15 juta/mtr2, segera di acc saja. khusus yg sudah minimal 5 tahun bayar pbb dng dasar njop segitu (15jt/mtr2). njop lain, ya di byr sesuai njop. beda dikit, okelah. sikap ini juga “ngajari orang jadi konsekuen n terbebas dari salah satu paradigma “orba” yg selama ini memperbodoh bangsa indonesia” .
salam,
Hahaha inilah usulan yg paling jitu karena NJOP dikawasan calon waduk boro2 15-jt/m2 sepersepulunyapun belum tentu.
Tapi saya juga ragu keberhasilan ide ini karena :
1.Masyarakat Indonesia saat ini sdh menjadi masyarakat pengeyel nomor satu didunia terlebih kalau sudah menyangkut masalah uang. Uang diatas segala galanya, uang adalah dewa. Terlebih kalau ada keterlibatan mafia tanah dan pasti ada , kekusutan akan semakin men-jadi2.
2.Rasa kebangsaan/kebersamaan sudah sangat tipis, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah saya, kami, kamu, kalian. Wilayah Bogor, Jakarta, Depok, Tangerang dll dianggap entitas tersendiri, bukan merupakan suatu kesatuan wilayah negara sehingga tidak heran adanya pemikiran: ITU URUSAN SIAPA ? YA URUSAN PAK JOKOWI-LAH. YANG BUTUH MEMBANGUN WADUK CIAWI ADALAH PIHAK PEMPROV DKI, BUKAN PIHAK BOGOR’. Padahal kita tau bahwa saat ini Jakarta adalah Ibukota Negara Republik Indonesia.
3.Perlu tindakan nyata dari pemerintah pusat kalau pemerintah masih punya rasa malu melihat Jakarta sebagai Ibukota Negara saat ini keadaannya selalu banjir, macet, kumuh, polusi tinggi, dan masalah pelik lain yang semuanya itu mustahil diselesaikan Pemprov DKI yang kewenangannya sangat terbatas.
Pencalonan Capres Cawapres JOKOWI & CHAIRUL TANJUNG sebaiknya diumumkan Bu Mega 2 (dua) minggu sebelum PILEG 9 April 2014…supaya PDIP bisa dapat cukup suara di PARLEMEN buat dukung pemerintahan JOKOWI & CHAIRUL TANJUNG….JOKOWI jangan dipasangkan dg Jusuf Kalla, krn nanti kasihan Jokowi terlalu ewuh pakewuh dg seniorititas JK. Broavo JOKOWI + CT…