Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan segera memecat pegawai negeri sipil yang ketahuan menjadi calo penyewaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).
Kasus penghuni liar itu mencuat setelah Dinas Perumahan dan Bangunan DKI Jakarta melakukan sweeping di Rusunawa Pinus Elok, Cakung, Jakarta Timur, pada pekan lalu.
“Kalau oknum-oknum itu mengaku, bisalah dimaafkan, hanya kami turunkan pangkatnya,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 26 Februari 2014. Akan tetapi, jika oknum itu menyangkal dari kesalahannya, sedangkan Pemprov sudah mengantongi bukti, Ahok tidak mau memberi ampun lagi.
Dia mengaku awalnya tidak benar-benar berniat memecat PNS yang bermasalah. “Tapi mungkin tahun ini harus ada PNS yang dipecat, habis enggak kapok-kapok,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu. “Itu kan namanya memperjualbelikan aset negara.”
Penghuni rusun yang memanfaatkan jasa calo dan oknum PNS tidak akan boleh menempati unit mereka. “Padahal, ada yang beli sampai 80 juta. Biar saja, biar semuanya kapok,” ujar Ahok.
Dia khawatir kejadian serupa bakal terulang jika kasus ini tidak ditangani dengan tegas. Dia takut warga tak mampu akan tergiur menyerahkan unit mereka ke penyewa yang lebih kaya. “Lalu nanti mereka balik lagi ke bantaran kali. Kalau begini terus kapan warga miskin dapat rumah layak?” katanya.
Kasus ini terungkap setelah 44 unit Rusunawa Pinus Elok kedapatan digunakan oleh penghuni liar. “Itu kasusnya semua penghuni tidak resmi, tidak punya surat-surat untuk tinggal,” ujar Kepala Seksi Pelayanan UPT Rusun Wilayah III Jakarta Timur dan Selatan, Ledy Natalia, Rabu, 26 Februari.
Untuk membongkar kasus rumah susun ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melibatkan Inspektorat Pemprov, Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, dan Direktorat Jenderal Pajak. Kepala Inspektorat Pemprov DKI Jakarta, Franky Mangatas, membenarkan dirinya sudah ditunjuk oleh Wakil Gubernu Basuki untuk menyelidiki kasus rusunawa. “Baru hari ini kami ditunjuk,” katanya usai rapat di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/2). [*]
Polisi Akan Tangkap Mafia Sewa RusunÂ
Kepolisian Daerah Metro Jaya membantu pemerintah DKI Jakarta untuk bersih-bersih oknum nakal di rumah susun (rusun). Direktur Reserse Umum Polda Metro Jaya Komisaris Besar Heru Pranoto menggolongkan jual beli rusun dalam tindak kriminal.
“Deliknya bisa pidana umum atau malah pencucian uang,” kata Heru, setelah bertemu Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota pada Rabu, 26 Februari 2014. Heru menuturkan setelah ini akan membentuk tim internal Polda untuk menindaklanjuti kerja sama tersebut.
Bahkan, tidak menutup kemungkinan, menurut Heru, ada aksi premanisme di dalam aksi jual beli rumah susun. “Kejahatan terorganisir,” ujarnya.
Wakil Gubernur Basuki mengaku sudah terlalu jengah dengan bau amis yang ada di lingkungan rumah susun. Dia menuding terlalu banyak oknum yang terlibat, baik penghuni maupun pegawai negeri sipil.
“Makanya kami gandeng Polda Metro Jaya agar ada efek jera,” ujarnya. Sebab, jual beli rusun ini sudah mengakar meskipun kepala unit pengelola teknisnya sudah diganti berkali-kali.
Menurut salah seorang di internal Balai Kota, permainan di dalam rusun sudah terlalu akut. “Dari zaman dulu sampai sekarang. Bahkan, kalau ada sidak laporannya tidak sesuai lapangan,” ujarnya.
Misalnya, di Rumah Susun Marunda, Jakarta Utara. Pernah sekali waktu ada sidak dilaporkan ada 44 penghuni tidak sah. Padahal, di lapangan jumlahnya lebih banyak, yakni mencapai 70 penghuni tidak sah.
“Bayangin saja sekali jual beli nilainya bisa Rp 10 juta per unit. Mafia semua itu,” ujarnya. [*]
*Tempo.co
Sekalian aja mas diskualifikasi aja per lantai. Bagi yg kenak dis kl mau tuntut, tuntut aja ke org yg menjual beli rusunawa. Pemprof lepas tangan aja
Apa perbedaan Dahlan Iskan dengan Basuki Tjahaja Purnama.?
Dahlan Iskan sekali dia bilang pecat terhadap bawahannya yang melanggar peraturan pasti akan dipecat tidak ada ampun.
Tapi Basuki Tjahaya Purnama sekalipun dia berkoar2 dan mengancam pecat terhadap bawahannya yang melanggar peraturan tapi tidak pernah ada yang dipecat sehingga tidak heran bila jajarannya tetap melakukan korupsi.
Hal ini dapat diartikan bahwa Basuki Tjahaya purnama
Sebagai Wagub melestarikan atau pembiaran perbuatan korup pada jajarannya.?
Dalam sejarah kerajaan besar dan kuat tempo dulu tidak pernah ada pejabat2 dari kerajaan yang ditumbangkan dibiarkan ikut berperan dalam kerajaan yang merebut kemenangan.Mereka yang menjadi pengikut atau pejabat dalam kerajaan yang ditumbangkan harus dibasmi,ditumpas,dibunuh atau disingkirkan supaya tidak menjadi benalu atau racun,virus yang akan menghancurkan kerajaan yang baru.Rekonsiliasi hanya boleh terjadi dalam hal pampasan perang bukan dalam arti ikut dalam pemerintahan kerajaan yang baru.
Hei dhany dumb moron backhole, DI and BTP is different, DI is a minister and have absolute authority to fire his staff. BTP is just a vice (deputy) governor. the authority to fire the DKI PNS is under Mr.Governor. You should read more and learn more to make your little slut brain more wise and more human. You are just a rubbish useless jerk.
hahaha..agree with Mr.Aken
read carefully , understand and be wise like a human 😀
Kita dukung pemimpin yang mempunyai niat tulus untuk memajukan negara Indonesia, tapi janganlah kita mengadu domba para pemimpin tersebut. Masing-masing pemimpin punya kelebihan & kelemahan tersendiri, di mana pada pak Ahok dia memberikan “warning” selama setahun agar PNS jajaran pemprov DKI insyaf & ikut gerbong Jakarta Baru. Toh timses pak DI juga ga pernah “menyerang” atau membanding-bandingkan pak DI dengan Jokowi-Ahok. Karena begitu mereka melakukan hal tsb, pasti akan ada pihak2 yang mencari-cari kelemahan pak DI 🙂 dan kelemahan yang kumaksud di sini bukan fitnahan akun macan ya.
Oh satu lagi. Pak DI tidak memecat para direksi BUMN yang iuran keanggotaan klub golf mereka semua dibayar dengan uang operasional BUMN.
Saya Rasa membandingkan pak Ahok dgn DI kurang smart karena kedudukannya aja berbeda.
DI : Direktur BUMN keputusan segala hal ditangan Pak DI
Ahok : wakil Gub. segala keputusan ada di Pak Gub, pak ahok hanya bisa menyarankan, mungkin baru bisa memutuskan kalo ada surat kuasa.
Kritik dan saran saya rasa sangat bermanfaat bagi pak Ahok.
Kita tunggu saja jikalau pak Ahok jadi Gub.
Tunggu Ahok jadi Gubernur Bos…masih ada Jokowi yang punya wewenang pecat memecat. Ahok hanya bisa kasih masukan dan selanjutnya Jokowi yang memutuskan..bukannya koar2 ahok soal kepala dinas brengsek sudah banyak yang terbukti dipecat.
Tanya ke pak Gub, mereka berdua masih mencoba memberi kesempatan bertobat…
Menurut gw, cukup setahun pak,…jangan buang2 waktu lg
apakah DI berani membeberkan asal muasal hartanya?.. itulah bedanya Dahlan Iskan dengan Basuki Tjahaja Purnama
“kejahatan terorganisir”
kami hanya rakyat kecil yang butuh keadilan, dan tempat tinggal layak bagi keluarga kami. i love ahok
Yang penting itu ada aksinya, pak Ahok. Jangan cuma gertak sambal dong. Apa bedanya dengan pejabat-pejabat lain yang cuma omong kosong.
Setujuh! ngomong gede, ngertak doang. bukan cuma penjahatnya yg tambah ngelunjak, masyarakat juga jadi muak!!!
Setuju dg yg diatas, daripada ngomong doang. Terima kasih pak ahok, sudah bersedia untuk terjun langsung menjadi pejabat
yup, kami butuh aksi bukan janji, jangan hanya marah tidak ada sanksi, mari kita lihat dilibatkannya banyak instansi akan kah memberi bukti keadilan dan kebenaran bisa ditegakkan di negeri ini,Ayo pak Ahok tunjukkan taring anda sebagai pemimpin yang punya ketegasan,kami dukung, tapi kami sudah tidak bisa bersabar dengan hal yang terjadi, dibutuhkan sanksi yang cepat dan setimpal, umumkan langsung ke publik, bukan hanya marah-marah saja yang diberitakan.
Mari Kita Dukung Pejabat Bersih, Efek Jera memang harus diberikan agar tidak terus terulang kejadian yang sama.
Dukung Pejabat Bersih, Hidup Hanya Sekali Kalo Bukan Sekarang Kapan Lagi.
ayooo pak, pecat beneran… buktikan…
Maju terus pak Ahok, sikap korupsi!
ibarat pengamat sepak bola yg komen lebih gampang mencacimaki dari pada pemain yg menggiring bola
tepat sekali bro….mudah sekali berkoar2 berkomentar negatif thd pak Ahok….
Berkaca lah…
Geblek ahh! Ini modus kalau bisa dilama-lamain ngapain dipercepat, cuma beda casing aja! Kalo pecat ya pecat, udah jadi eneg dan muak, pencintraan dah terus, udah setahun lom ada yg beres???
Sudah saatnya ketek ketek (monyet-monyet) di belah dan digantung ,buat efek jera , 1 tahun dikasih waktu bertobat ga di gunakan yah pintu maaf harus di tutup dan saatnya waktu penghakiman.
Apalagi sudah libatkan banyak instansi terkait mulai dari kepolisian , kejaksaan , dirjen pajak
Tapi sayang Pak Ahok tidak melibatkan kehakiman padahal putusan akhir ada di kehakiman. mesti dilibatkan kan Kehakiman supaya kalau menghukum yang seberat beratnya biar kuapok poll
video nya om sakkkkkkkkk