Video BTP Rapat Penyediaan Armada Bus Transjakarta

48
415

Ahok.Org – Selasa (11/3) Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama Rapat Penyediaan Armada Bus Transjakarta.

48 COMMENTS

  1. Sebenarnya banyak calon-calon PNS yang bagus, cuma sebelumnya jalan mereka untuk berkarir harus dipermudah dengan system yang ada, tahun ini saya sarankan agar mereka yang tidak mau turut jakarta Baru disingkirkan saja, supaya PNS yang baik dan mau turut membangun jakarta mendapatkan jalan.

    • seru…… lebih baik yg begini…apa yg di otak….di hati….dan dimulut…semua nya sama….jadi ngomong gak pake mikir2…..langsung ceplas ceplos…..sikaddddd

  2. ASTAGHFIRULLAAHAL ADZIIM,sy bs memahami kemarahan Pak Ahok.Krg lbh sifat sy jg spt Pak Ahok,maunya tak tek cpt selesai biar sgr bs krjkan yg lain.Org2 pemprov btl2 keterlaluan,terlihat mempersulit u/’suatu maksud’.Om Sak,tlg smpkan pd Pak Ahok ya,kan beliau taat pd Tuhan,jd spt pnglmn prbd sy menghadapi suami atau anak yg jls2 salah tp ngeyel sehingga ngeselin,kl sy akan sy mhn sungguh2 pdNYA apa yg sy inginkan,biar Tuhan yg urus mslh itu dg caraNYA.Sy sgt yakin,GUSTI ALLAH akan membantu umatNYA yg taat,tulus,dan sungguh2 dlm kebaikan.Suatu hari INSYAALLAH,jakarta baru spt yg dicita2kan akan terwujud,tdk lm lg,amin3

  3. SAYA TIDAK HERAN BILA PAK AHOK SAMPAI MARAH2 BESAR BEGINI, KARENA ORANG2 PEMPROV DKI INI SUNGGUH KETERLALUAN. MASA ORANG MAU SUMBANG BUS UTK KEPENTINGAN RAKYAT BANYAK HARUS DIPERSULIT?? OTAK ORANG2 PEMPROV DKI ITU KEMANA?? PUNYA MAKSUD KOTOR APA? KALAU SAYA YANG JADI PAK AHOK MUNGKIN SUDAH BERKALI-KALI SAYA GEBRAK MEJA DAN LEMPAR BARANG. DADA SAYA TDK TAHAN MENGHADAPI ANAK BUAH YANG OTAKNYA HANYA “KORUPSI”, SEBAB BILA HATI TULUS TDK MUNGKIN MEREKA BERTINDAK DEMIKIAN.

  4. To the point sj pak Ahok, para pejabat2 yg jelas2 menghambat program DKI sebaiknya dimutasi atau bahkan dipecat sj. Ganti dgn orang2 yg berkomitmen & kompeten. Mmg butuh waktu tp sdh seharusnya dimulai. Menuju Jakarta Baru memerlukan tindakan2 tegas & benar dgn cara memotong “ranting-ranting” yg tdk menghasilkan buah, membuang “benalu-benalu” yg tdk bermanfaat serta membasmi “hama-hama” yg merusak. Tetap semangat pak Ahok!!!

  5. Setelah nonton video ini, gak heran kalo pak ahok marah besar… ini pns pemprov dki otaknya cuman tau korupsi aja… kalo aya jadi pak ahok mungkin saya bisa lebih gebrak meja… buat pak tetep semangat pak mimpin dki… hancurkan korupsi di tubuh pemprov dki sampai tuntas pak

  6. Saya penasaran saja bila sudah dengar video nya. Siapa oknum yang suka ganti konsep?? Konsep pertama yang dikasih lihat ke pak Ahok tidak ada tambahanan pengusaha harus bayar pajak reklame dan membayar fee konsultan serahkan bus sumbangan. Tapi konsep yang diberikan dan harus ditanda tangani penyumbang ada 2 point tsb. Mohon cari oknum tsb. dan bila perlu “PECAT”, sebab dia adalah penghianat pemprov DKI.

  7. Ini tukang2 pungut pajak tanpa tahu tujuan pajak yg dipungut buat apa.
    Buntut2nya pajak yg dipungut itu hrs dikembalikan ke masyarakat utk pembangunan negara, pengadaan fasilitas umum agar negara makmur & bangsa sejahtera.
    Kl nga ngerti tujuan pajak mending di reorientasi lg ke kepulauan seribu belajar dr kera2 disana.

    • Sama kera2 di kepulauan seribu dikasih wejangan “elu udah dikasih barang gratis bukannya berterima kasih malah dipajekin, dasar kepala besar juga elu yah, dodol”

  8. Pak wagub itulah kualitas pejabat dki yg selalu tidak memakai logika dan nurani dalam bekerja, serta kelakuan bobrok. Saya lebih setuju pejabat tsb di copot dan digantikan dg orang-orang yg masih punya integritas dan character yg baik.

  9. P ak JB

    1.Management Trans jakarta diganti dulu
    sebelum bis diterima

    2.Penyerahan harus didata jelas, jg kl perlu foto dan video
    buat BAP tertulis dan legitimate

    3.Harus diantisipasi bus bus tersebut dirongrong dengan segala macam permsalahan ,di klaim ininya begini dan begitu atau dikendarai oleh driver yg tdk menguasai atau track recordnya tidak bagus,sehingga akan cepat rusak atau terjadi accident

    G luck

  10. kelihatan sekali pejabat2 DKI harus diganti semua dan di serahkan ke kpk sita habis harta mereka.
    mau nyumbang dipersulit! walah walahhh
    dasar pejabat korup memalukan bangsa indonesia.
    bangkit rakyat DKI serbu pejabat2 DKI korup tarik mereka ke pengadilan.

  11. Pak Ahok YTH. saya tertarik mendengar marah2nya bapak dalam video rapat soal bus hibah di upload disini. jadi saya coba hitung2 kasarnya saja pak. Berdasarkan Perda DKI no.2 tahun 2004 tentang pajak reklame sbesar 25% dari harga sewa reklame. dan berdasarkan juklak Pajak Reklame SK Gubernur no. 37 tahun 2000 bahwa nilai sewa reklame kendaraan adalah Rp. 5.000 / m2 / hari. sedang ukuran big bus hino untuk TJ diperkirakan 12,11 m (P) x 2,46 m (L) x 2,88 m (T) jadi kalau saya hitung pemasukan pemprov DKI dari uang sewa reklame + pajak reklame bus TJ hibah sbb :

    2 sisi kiri kanan exterior bus = 12,11 m x 2,88 m x 2 sisi x Rp. 5000 sewa harian x 365 hari = Rp. 127,3 juta/thn/bus.

    2 sisi depan belakang exterior bus = 2,46 m x 2,88 m x 2 sisi x Rp. 5000 sewa harian x 365 hari = Rp. 25,9 juta/thn/bus.

    sewa reklame interior dalam bus asumsikan cuman 33% dari total sewa reklame exterior luar = Rp. 50,5 juta/thn/bus.

    Total hasil pajak reklame = 25% x (127,3 jt + 25,9 jt + 50,5 jt = Rp. 50,9 juta/thn/bus.

    Total Pemasukan Pemprov DKI dari hasil sewa reklame kendaraan & pajak reklame = Rp. 254,6 juta/thn/bus.

    Bila ada 10 bus untuk sewa reklame 10 tahun, maka total pemasukan pemprov DKI dari hasil reklame kendaraan & pajak reklame = Rp. 25,46 Milyar. Sedang harga 10 bus diperkirakan Rp. 14 Milyar, jadi pengusaha sebenarnya cuman membayar ke pemprov DKI sebesar 55% saja dari kewajibannya. bisnis deal biasa karna pembayaran sekaligus dimuka.

    Keuntungan dengan status HIBAH bagi pengusaha adalah :
    1. Bayar biaya reklame jauhlebih murah (karna harga sewa akan terus melambung naik apalagi akan free trade 2015 besok).
    2. Nama perusahaan kedengaran bak pahlawan bagi DKI sehingga pemprov DKI smacam ” berhutang budi ” kepada perusahaan2 pemberi hibah itu dan memberikan fasilitas2 yang memudahkan bisnis ( istilah orang tionghoa CINCAI ).
    3. Perusahaan2 pemberi hibah itu akan lebih dulu dapat prioritas dalam banyak kesempatan bisnis di DKI juga smacam ” perlakuan VIP ” dalam pengurusan keperluan bisnis dan informasi2 penting.

    Keuntungan bagi pejabat pemprov DKI dengan adanya status HIBAH :
    1. Nama harum untuk pencitraan diri pribadi & parpolnya.
    2. ” jalan tol ” dalam menyelesaikan permasalahan yang ada tanpa harus ribet dengan pihak DPRD / pemerintah pusat.
    3. tidak kena dikadalin lagi oleh oknum2 untuk memperoleh spec bus yang diinginkan baik via tender atau e-katalog.

    Smua memang take and give kok.
    Sumber berita : http://www.organisasi.org/1970/01/pajak-reklame-perda-no-2-tahun-2004-provinsi-dki-jakarta-peraturan-pajak-pemerintah-provinsi-pelajaran-pendidikan-pajak.html

    • Grace,

      anda cermat dalam menghitung namun anda tidak cermat mengukur berapa space yang dipakai oleh penyumbang dalam memasang iklan di badan busnya sehingga akan timbull missleading dalam penghitungan dan pemahaman pembaca.

      mengenai pencitraan saya kira yang namanya Jokowi dan Ahok sudah tidak peduli dengan hal itu karena beliau beliau tidak dipilih lagipun tidak ngambek dan tidak ada ruginya.
      begitu dengan partainya, partai besar atau tidak bukan dari seorang Jokowi ataupun Ahok, contoh PKS yang banyak oknumnya yang korupsi serta berperilaku mewah mewah juga masih ada pengikut setianya.

      kalau yang tidak dikadalin itu saya setuju, karena hingga saat ini masih banyak pejabat bawah yang masih suka main main dengan aturan untuk tetap dapatkan setoran terutama di Keluarahan dan Kecamatan….

      saya juga kurang stuju dengan statement Ahok yang mengatakan bahwa saya sengaja marah marah agar….. mestinya beliau tidak perlu keluar statement sperti itu kalau memang marah untuk kebaikan ya marah saja namun terkendali saja…

      saya kira memang sudah waktunya Indonesia ini harus bangkit mempersiapkan masa depannya terutama dalam mengahadapi AFTA agara bangsa lain tidak seenaknya atau memandang gampang bangsa Indonesia yang memiliki berbagai etnik yang telah dipersatukan untuk menuju Indonesia Baru berkeadilan dan berkemakmuran bagi semua orang….Semoga terwujud. Amin

      • Bung Amar Kasno, saya sudah lihat bus TJ atau bus Agro Mas ya yang eksterior luarnya sepenuhnya reklame, jadi kalau tidak perhatikan bener2, warga bisa terkecoh kalau itu sebenarnya bus umum. betul saya tidak tahu space iklan di badan bus. saya cuman asumsikan seperti bus wisata jakarta yang sepenuhnya digambar2. ada reklame exterior juga ada reklame interior.

        Bicara soal pencitraan, jelas Pak Jokowi sangat merasa penting melakukan pencitraan karna sekarang beliau ikut sebagai jurkamnas dan diisukan sebagai kandidat kuat untuk bursa pemilu presiden 2014 ini. Pak Ahok juga kok hanya mainnya jauh lebih halus saja hehehee……:)

        Tidak guna Pak Ahok marah2 gebrak meja ke anak buahnya di mata publik, karna aturan pemasangan reklame dan hitungan pajak reklame sepenuhnya diatur oleh perda dan SK Gubernur. Anak buahnya cuman ikutin perintah. Harusnya pak Ahok ubah dulu perda dan SK Gubernur ( kalau sanggup ya ) baru stelah diubah, kalo anak buah masih ngeyel juga baru gebrak meja. kecewa juga sih liat sikap pak Ahok yang tidak bijak gitu.

      • sekalian aja anda hitung 1 bus bisa angkut berapa orang per hari terus kalikan dengan harga ticket
        lagian nyumbang aja kok ribet ya?
        kalau pake hitungan matematis keuntungan diluar angka-angka tersebut (kenyamanan bagi penumpang dan berkurangnya waktu menunggu bus) ga bisa dihitung.
        apa mungkin setiap detik yang tebuang untuk menunggu bus, gara-gara kekurangan bus ini bisa anda hitung nilai rupiahnya?

    • Grace udh denger baik2 belum videonya, jadi jgn terlalu naif deh…bukan masalah siapa untung/rugi, yg namanya perusahaan yah pasti ada manfaat iklan buat mereka, sementara utk pemda ada manfaat transportasi umum yg bertambah, yg dipermasalahkan itu, kenapa giliran mau disumbang banyak bertele-tele seperti ada nilai strategis reklame, dsbnya..sementara iklan2 yg udh ada di bus yg skrg jalan, apakah ada ditagih itu???

      • Bung Antony, saya tidak naif. kita harus ikuti konstitusi yang ada. reklame sewa maupun pajak diatur dalam perda DKI dan SK Gubernur DKI. Kalau pimpinan DKI sendiri saja buta dengan keputusan2 aturan pemprov DKI, mending Gubernur dan Wagubnya pergi nyebur ke laut aja deh.

          • Menurut saya apapun alasannya adalah lebih
            baik negara rugi ke perusahaan dalam negeri
            daripada bank dunia dan sejenisnya,apalagi
            belum tentu rugi tetapi yg bisa dipastikan
            adalah rakyat bisa menikmati kendaraan umum
            yg layak dengan segera,jadi saya berharap
            kita menganalisa suatu masalah lebih baik
            utamakan dulu dari sudut pandang kepentingan masyarakat dan tidak ada guna
            nya kita bersok sok an yg tak bermanfaat untuk rakyat ya kan?

    • 1. Sudahkah anda menghitung nilai untung Transportasi yg didapatkan dari kenyamanan (Keuntungan ekonomi dari penumpang yg mendapatkan bus lbh cepat dr biasa)?

      2. Kalau kamu msh meraaa rugi, dipotong saja jadi 5 tahun iklan reklame. Dan tahun selanjutnya dicopot saja iklannya. Bagaimana?

      3. Sekarang posisi Pemprov Dki dalam kekurangan Bus, selain Pemprov sedang dalam posisi yg kuat dimana Bus susah banyak tersedia. Dan skrg ada sumbangan yg bisa memberikan, apakah pemprov dki ada kekuatan dalam bernegosiasi? Bukankah dimana2 negosiasi seperti itu.

      • Bu Siti, anda pergi saja ke Departemen Sosial, mengemis soal nilai untung transportasi kenyamanan bus. supaya pemprov DKI dibantu hibah bus TJ dari Depsos ya. Kalau memang niatnya untuk membantu negara dengan memberi hibah bus buat rakyat DKI, prosedur resmi-nya berdasarkan hukum juga harus lewat depsos dulu semua bentuk hibah baru kemudian disalurkan ke pemprov DKI. Tapi ini main jalan bypass karna ada nego bisnis antar pengusaha dan pemprov DKI. namanya aja dibikin keren jadi Hibah sebagai topeng tok 🙂

    • Hi…. Grace,
      Cuma mau ingetin nich, kalau mau komen, ya mikir2 dulu jangan asal komen and apa lagi mau pake hitung2 an segala.
      Apa ngak denger tu bagaimana para pemasang reklame mainin pajak, dimana aturan pajak nya dihitung berdasarkan merk yang tercetak, berarti kalo satu bis yg guede itu kalo yg di tulis merknya se emit ya se emit itu yg dihitung pajaknya, mangkanya ada disinggung kalau pajak utk reklame di bis kena kurang lebih hanya 30 jt.

      Kalau lihat cara kamu komen nich, kayanya kamu ngak ada bedanya tu sama para anak buah ko Ahok yg pada sok omong2 soal peraturan, apa lagi mahluk terakhir tu yg baju putih yg ngaku ngaku akuntan tapi dari cara doi nanya aja uda ketahuan berusaha ngeles and di bloon bloon in kaya ngak ngerti, sok imut kali ya padahal ma emang uda pada bloon semua and ngak tahu malu, uda jelas2 salah, masih aja coba cari jalan ini jalan itu. Gila bener tu tebel muka nya, lebih tebel dari tembok berlin atau tembok China.

      Sorry Grace hanya ingetin aje, jadi kalau komen di posisi yang tengah jangan bikin riuh suasana, lagian kebanyakan kita orang cuma bisa komen doang.

      Pertanyaan nya apa yang kita sudah lakukan dalam sehari hari dalam membantu mendukung apa yang di lakukan pak Ahok biar Jakarta bisa jadi lebih baik……….. Bukan hanya bisa komen and komplen saja.

      Karena kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari hari, masih super duper banyak orang2 Jakarta yang ngak tahu diri, sudah kaya di hutan.
      Lampu merah tetep nyodok sana sini, buang sampah sembarangan bahkan di kali, dan masih banyak hal hal lain yang saya yakin dalam sehari hari pasti kita lihat, yang lebih hebat sudah salah eeee mereka lebih galak, sudah kaya binatang (maaf memakai kata ini, hanya buat gambaran)saja yang tidak ada aturan sama sekali, bahkan kalau kita mendidik anjing kita atau monyet mereka masih bisa mengikuti semua aturan yang kita didik ke mereka.
      Soooo…… apa ngak malu tu kita kita sebagai yang katanya manusia tapi kalah mengerti aturan sama anjing atau monyet yang kita didik (sekali lagi maaf dengan kalimat saya, saya pergunakan hanya sebagai gambaran saja).

    • Bagi para warga DKI yang protes atas statement saya ini, ANDA WAJIB MENGETAHUI DAN MEMATUHI ATURAN DEPKEU – DIRJEN PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG HIBAH YANG DIATUR OLEH UNDANG2.

      Pemberian hibah pengusaha kepada pemprov DKI harus melewati prosedur resmi yang semuanya harus tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD)dan memperoleh persetujuan dari Menteri Keuangan. Dalam NHPD tsb lah tercantum jelas maksud dan tujuan hibah tsb. Ada hak dan kewajiban si pemberi dan penerima hibah. Juga sanksi bila ada butir yang dilanggar ( terutama bila ada unsur hasil korupsi atas barang hibah tsb ). Belum lagi aturan Perda DKI sendiri dan SK Gubernur DKI sendiri yang mengatur hal2 hibah tsb.

      Jadi, bedakan antara pemberian HIBAH MURNI, atau Nego bisnis dengan pasang reklame. SEMUA ADA ATURAN UNDANG2NYA. BUKAN CUMAN URUSAN PAJAK TOK !!!

      Yang bikin tersandung soal hibah ini adalah karna Gubernurnya sibuk dengan urusan politik. Wagubnya kesandung PERDA DKI DAN SK GUBERNUR YANG BERLAKU dan waktunya tidak tepat karna DPRD sudah reses untuk penggantian anggota DPRD baru. Tidak guna gebrak meja ke anak buah karna diri sendiri frustasi dengan aturan hukum internal pemprov DKI sendiri.

      Sumber : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Hibah_Daerah.pdf

      • So what Grace…….
        Kalo anda menganggap itu nego bisnis, so what….

        Mana yang lebih baik, nego bisnis tapi bermanfaat bagi orang banyak dibanding dengan sok mengikuti aturan atau hukum tapi ujung2 nya di pakai buat korupsi atau nilep duit rakyat…

        Kalau soal gebrak meja balik lagi so what……..
        Buktinya akhirnya persoalan jadi beres….

        Sekali lagi kalau mau komplen atau komen, tu jangan cuma ke Ahok atau Jokowi, tu pergi ke DPR atau pemimpin lain nya di negeri ini, yang jelas jelas kerjanya ngaco belo n nilep sana sini alias korupsi.

        Sekali lagi jangan cuma bisa komplen and sok omong2 aturan atau perundang undangan, pertanyaan nya lagi apa yang telah anda lakukan bagi Jakarta dalam kehidupana anda sehari hari, (ngak usah omong negara ini dulu de cukup Jakarta dulu), misalnya apakah anda berani menegur orang yang melanggar lampu merah atau buang sampah sembarangan, atau apakah anda selalu buang sampah pada tempatnya???

  12. Pak JB

    ke1
    Di perda no 2 thn 2004
    kan ada pengecualian objek pajak
    Bila bermanfaat bagi penerima
    jd dalam hal ini pengecualian ini bisa digunakan u bebas pajak

    ke2
    Besaran tarif juga kan ditentukan dalam Sk Gubernur No 37 thn 2000

    Tinggal diganti saja SK gubernurnya ditambahkan pasal

    Pengecualian:
    Dikenakan Tarif sebesar Rp.0 (kenapa ditulis tarif Rp.0 ,sebab untuk menangkal pihak pihak yg akan berkelit,jadi bukan tidak dikenakan tarif,melainkan dikenakan tarif cuma 0 ,gitu lo)
    untuk Kendaraan Kendaraan yang dihibahkan dari pihak luar ke Pemprov DKI

    selesai sudah masalah

    Asal niat maka selalu ada loophole jalan keluarnya

    Ke 3.
    Tidak mudah untuk mendapatkan iklan FULL body di bus depan belakang luar dalam dan bisa sustainable selama 10 thn .

    Gd Luck
    JB

    • Stuju. tinggal ganti saja perda dan SK Gubernurnya dan ajukan ke DPRD. cuman masalah waktu saja kok. Harusnya hal2 sperti ini duluan awal dikerjakan oleh pasangan JB supaya nga kejegal aturan hukum yang pemprov DKI sendiri bikin. Welehh… malah anak buahnya yang dikambinghitamkan untuk kelalaian pemimpin sendiri. whew…

      Tidak sulit buat pemprov DKI untuk peroleh iklan FULL BODY SELURUH BUS dari pengusaha manapun. TAPI SUPER SULIT buat pengusaha bisnis untuk perolehnya dari pemerintah apalagi di public transport milik pemerintah yang dapat merubah tampilan bus umum pemerintah kehilangan jati diri / identitas karna tertutup reklame. Jangan dibalik bung Baracuda. Dan itu sustainable karna pake sticker tempel tapi hasil seperti kelihatan hasil cat hehehe…. sehingga untuk menggantinya, pengusaha mudah menggantinya kapan saja isi pesan reklamenya. cuman butuh beberapa jam saja tergantung luasan bidang reklame yang mau diubah / diperbaharui lagi 🙂 canggih kan ?!.

      • Wah…wah..wah kalian apa apa an sih berdebat tidak karuan kayak begini?
        Masalahnya sekarang adalah DKI kekurangan bus dan ada perusahaan ingin menambahkan
        nya kenapa dipersulit sedemikian rupa,soal untung ruginya negara saya juga heran anda sangat pintar mengkalkulasikan sampai sedetil detilnya.Tapi sayang yg anda lakukan itu cumauntuk menghadapi perusahaan 2x dalam negeri saja,menurut saya yg terpenting adalah supaya rakyat bisa menikmati kendaraan umum yg layak secepatnya.Kalau kita mau sopintar kenapa kita nggak berani mengkritik pemerintah agar STOP MEMINJAM DOLAR DARI NEGARA LAIN, itukan lebih parah ya kan???

        • setuju dengan pak Toto.
          kayaknya yang pinter2 hitung diatas tidak mengerti.
          yang diperlukan jakarta adalah bus.. bukan pajak iklannya..
          ke-3 perusahaan itu tidak pasang reklame di bus juga tidak masalah buat mereka.
          peace.. jakarta baru

          • Kalau perusahaan itu tidak pasang reklame di bus, pemberian hibah harus via depsos untuk disalurkan ke pemprov DKI. aturan hukumnya yang resmi kan begitu.

  13. mungkin para penyumbangnya salah nih.. sebaiknya jangan disumbang atau hibah.. bilang aja ke DKI , itu ada bus saya di dalam gudang, sudah dicat warna warni sih, ada gambar2 produk kita, kalo DKI mau pinjam untuk ngangkut warganya, pinjam aja sepuasnya, asal jangan diubah ubah warna dan bentuknya.. barang didlm gudang dicat produk bukan termasuk iklan kan?

    • Jika barang bus tersebut dipasang plat nomer dll, dan juga jika harus ada ijin/pajak yg berhubungan dengan bus dan cat2nya yg bertentangan dengan peraturan/undang2 yg kalian buat, tolong kalian urus sendiri dan bayar sendiri

  14. Buat grace uda jelas komentar anda itu membela diri sendiri nyaru pake nama apa kek komen disini uda jelas disumbang masih minta suruh bayar pajak namanya ga tau diri… uda jelas itu kroco kroco memakai alasan ikut perda hanya untuk minta komisi makanya d persulit uda bukan barang baru semua urusan dengan pemprov dr dolo selalu d bikin sulit biar pd bayar masuk kantong uda jelas org pajak yg bilang iklan dimayasari cuma 30jt pertahun andai dikenakan psr 100jt pun 130jtx 10 thn baru 1.3milliar ini org sumbang bus 1.4milliar dan cuma selama 7 thn iklan itu aja masi adamlebih 100jt toh klo mau komen pakai nama palsu jgn disini anda merasa benar langsung datengin tu pak ahok kantornya selalu terbuka klo perlu langsung gugat ahok ke pengadilan berani gak luuuuu uda jelas itu ada permainan.. buat yg di sebelah pak ahok atmoko ya namanya klo ga becus jd pemimpin mundur aja pak 6 bulan tp anda tidak tahu ada masalah itu sedikit sedikit nanya bawahan mau tanda tangan nanya bawahan anda jadi atasan kok apa apa nanya seakan akan mau cari selamat sendiri anda jd pemimpin sebenernya menguasai bidang anda gak sih kok planga plongo aja

  15. Buat grace uda jelas komentar anda itu membela diri sendiri nyaru pake nama apa kek komen disini uda jelas disumbang masih minta suruh bayar pajak namanya ga tau diri… uda jelas itu kroco kroco memakai alasan ikut perda hanya untuk minta komisi makanya d persulit uda bukan barang baru semua urusan dengan pemprov dr dolo selalu d bikin sulit biar pd bayar masuk kantong uda jelas org pajak yg bilang iklan dimayasari cuma 30jt pertahun andai dikenakan psr 100jt pun 130jtx 10 thn baru 1.3milliar ini org sumbang bus 1.4milliar dan cuma selama 7 thn iklan itu aja masi adamlebih 100jt toh klo mau komen pakai nama palsu jgn disini anda merasa benar langsung datengin tu pak ahok kantornya selalu terbuka klo perlu langsung gugat ahok ke pengadilan berani gak luuuuu uda jelas itu ada permainan.. buat yg di sebelah pak ahok atmoko ya namanya klo ga becus jd pemimpin mundur aja pak 6 bulan tp anda tidak tahu ada masalah itu sedikit sedikit nanya bawahan mau tanda tangan nanya bawahan anda jadi atasan kok apa apa nanya seakan akan mau cari selamat sendiri anda jd pemimpin sebenernya menguasai bidang anda gak sih kok planga plongo aja… buat tu yang di video akhir yg bilang kita kan ikutan aturan kok dia malah marah2 sendiri klo emang ahok salah kenapa anda tidak tegor langsung klo anda memang sudah bekerja dengan baik dan benar kenapa ngedumel di belakang dasar munafik penjilat

    • Hahaha.. siapa sih si Grace itu? Kayaknya paham betul soal perda dan hitung2an.
      Saya juga kenal banyak cewe bernama grace.. tapi di tempat karaoke..

    • Bung Riki… kalau 30 bus itu sebagai bantuan sosial perusahaan kepada warga DKI, harus diberikan ke pemprov DKI via depsos. tapi kalau Hibah Murni, harus bikin Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NHPD) yang dapat persetujuan dari Menteri Keuangan dahulu. Karna semua diatur dalam undang2. Kalau itu sebenarnya bisnis nego karna ada unsur pasang reklame kendaraan, maka langsung urusan dengan pemprov DKI. Jadi semua harus jelas dan pasti untuk menghindari Korupsi pada aset negara.

      Sumber : http://www.djpk.kemenkeu.go.id/attachments/article/190/Hibah_Daerah.pdf

  16. Yang dikatakan pak Wagub sudah jelas..
    DKI tidak punya pilihan lain selain terima busnya.. mau dipasang iklan apapun atau foto siapaun tetap diambil busnya.. karena DKI kondisinya mambutuhkan bus.. 30 bus lumayan Bossssss !!
    ngapain ikut2an gendeng hitung pajaknya.. ckckkckckc…

  17. PECAT AJA YG NGEYEL PAK AHOK ATAU MUTASIKAN SAJA,PERCUMA MELIHARA PEGAWAI YG TIDAK PUNYA SPIRIT MELAYANI,HABIS WAKTU.SAYA NAIK BIS TRANS JAKARTA BARU, JURUSAN KOTA TANJUNG PRIOK SUDAH NUNGGU LAMA,DI BIS BERDIRI PULA,AC KADANG DI MATIIN KARENA GK KUAT NANJAK ,JALAN 5 KM PER JAM PULA,TERSIKSA BANGET

  18. gila pak ahokk…
    dari semua you tube mu yg kulihat, ini episode marah yg paling hebat..
    Tapi memang pantas mereka di teriaki krn mereka kebiasaan mempersulit orang dan bukan mempermudah dan mencarikan solusi ( bukannya mereka seharusnya melayani warga DKI ???)

    Ada satu hal yg lucu…
    setelah pak ahok pergi mereka masih mempermasalahkan tentang ” apakah diperlukan konsultan untuk menilai bus tersebut “??? kenapa hal ini tidak mereka tanyakan 6 bulan yg lalu… sehingga pihak yg mau menyumbang harus dipersulit, bolak balik ke Pemda hanya krn orang2 Pemda tidak bisa bekerja dgn efisian dan efektif ( mungkin memang mereka sedang mencari cara untuk dpt komisi??)

    sebenarnya Perjanjian kerja sama penyerahan Bus itu sudah dibuat dan sy gak mengerti kenapa harus lama sekali???

    kalau asumsinya pekerjaan membuat dokumen PKD itu dilakukan oleh karyawan swasta yg memang sudah pekerjaannya maka membuat PKN itu mudah sekali hanya hitungan jam saja, yg penting seluruh dokumennya ada… nah ini sampai 6 bulan belum selesai juga dan masih ada hal yg mereka masih perdebatkan… gak salah kalau masyarakat bilang PNS itu makan gaji buta, kerjanya gak bisa cepat dan kaku ( kalau ada duitnya baru bisa cepat )

    Pihak swasta yg menyumbang tidak mempermasalahkan kalau hitung2 pajak reklame dimasukkan dalam PKS kok.. tapi yg dimaksud pak ahok, jgn menghitung pajak yg mengada2, krn selama ini tidak pernah ada dikenakan pajak ” strategis ” kok bisa2nya kali ini ada pajak itu???

    Saran saya pak ahok, ganti saja orang-orang itu, krn mereka tidak bisa mempertanggungjawabkan pekerjaan mereka, gak becus.. malah ketawa2 kayak orang benar saja, mereka tidak membantu Pemimpin yg sekarang memimpin, mungkin mereka dapat jabatan itu dari hasil ” nyogok “.

    Cukup pak dibuat malu oleh bawahan, cari bawahan yg bisa membantu bapak memimpin Jakarta dgn lebih baik.

  19. kita sebagai rakyat kecil, walaupun sy tdk d dki bersyukur aja klw dlm kepemimpin jokowi ahok ada byk perusahaan yg mau nyumbang utk kptngan org bayk itu artinya pihak pengusaha percaya pada kepemimpinan mrk, dg byknya Bus TransJakarta kan gak hrs menunggu lama seperti yg sudah2, org akan beralih ke kendaraan umum klw sudah lancar dan nyaman..kita mestinya mendukung kepemimpinan yg seperti ini..gbu

  20. inti masalah menyumbang pas sangat dibutuhkan DKI, kalau hanya nyumbang yg tidak dibutuhkan DKI misalnya antena parabola utk masyarakat silahkan iklannya dihitung sedemikian rupa dan lengkap, mending disumbangkan utk papua, jadi kalau ada kompensasi periklanan itu wajar kalau sudah lewat waktunya tinggal iklannya ganti aja. Tapi dihitung juga modal awal penyumbang mengadakan sumbangan sekalig itu yg berbeda dgn bus mayasari yg ngak dicicil pertahun kayak pembayar iklan yg ngadali DKI. Kalau truk sampah nanti semoga ngak perlu ada iklan-iklanan biar petugas penarik iklan ngak ada obyek pajak yg “digoreng2”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here