Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama hari ini Kamis, 10 April 2014, bertemu dengan Indonesian Corruption Watch (ICW). Sejak pukul 07.30 WIB, sebanyak empat anggota ICW telah tiba di kantor Ahok.
Dalam agenda ini, Ahok akan mendengarkan paparan ICW terkait dengan distribusi Kartu Jakarta Pintar. Hingga pukul 09.00 WIB, pertemuan belum selesai.
Beberapa waktu lalu, ICW mengeluarkan rilis mengenai pelaksanaan Kartu Jakarta Pintar pada 2013. Hasil survei menyatakan distribusi Kartu Jakarta Pintar meleset dengan persentase sebesar 19,4 persen.
Menanggapi temuan ICW itu, Ahok kemudian meminta Dinas Pendidikan DKI untuk menjalin kerja sama dengan ICW dan KPK. Apalagi, tahun ini anggaran Kartu Jakarta Pintar naik menjadi Rp 1,5 triliun. Angka tersebut hampir dua kali lipat pada tahun sebelumnya yang hanya sekitar Rp 700 miliar.[Tempo.co]
Dear pak Ahok
Kami seluruh rakyat Indonesia memberikan mandat ke bapak untuk menjadi wakil presiden RI di pemilu 2014 mendampingin pak Jokowi menjadi presiden.
Untuk KJP dan KJS petugas harus mensurvei dulu rumah + pekerjaan + penghasilan + pengeluaran bulanan baru layak bisa dapat.
Pak Ahok
KL ketemu penyimpangan sikat bersih saja
*JOKOWI President 2014-2024
*AHOK Vice President 2014-2024
*AHOK President 2024-2034
*???? Vice President
***************KEMUDIAN*****************
INDONESIA JADI 3 BESAR NEGARA PALING MAKMUR & AMAN DI DUNIA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dear pak Prabowo tolong Anda mundur secara teratur dan segera beri mandat ke pak Ahok untuk segera menjadi wakil presiden RI mendampingi pak Jokowi.
Nah sebagai gantinya ibu Mega dan pak Prabowo bisa menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI untuk menggantikan pak Jokowi dan pak Ahok
gerindra kynya hanya bisa koalisi dgn demokrat dan pkb. moga aja jgn pkb rhoma irama, kalo mahfud md masih mungkin.
Partai lagi bingung untuk kualisi…sepertinya koalisi gerinda harus kebawah…tapi akan menjadi masalah di sosok ahok. Pdip koalisi dengan partai keatas tetapi terbentuk sama figur megawati. kalau bos besar partai hanya ego di utamakan, indonesia gak akan bisa bener lagi yang ada hanya salah satu harus mengalah.Menurut saya kalau ada yang mengalah maka posisi R1 Prabowo ( Keamanan negara ) dan R2 Jokowi ( Sipil masyarakat ). Kalau ini tidak terjadi maka yang terjadi kualisi hanya untuk kepentingan perut masing2 anggota partai terjadi.
dear pak ahok….
kenapa di sdn sukapura 05 pagi jakarta utara banyak anak murid belum terima Kjp,,
mohon perhatian nya,tks
Soekarno.. Moses dan temsn2…
Pak Ahok jangan jadi wapres..
Pak Jokowi aja yang jadi presiden
Korupsi di jajaran PNS DKI sudah sedemikian parah, sedemikian mengerikan,
saya tidak yakin kalau pak Ahok pergi, penggantinya bisa lawan korupsi? Mungkin ada yang bisa tapi butuh keberanian ekstra, bahkan berani mati
Saya pribadi berharap pak Ahok jadi gubernur… sikat semua koruptor yang menjijikkan itu !!
kerjasama yang baik Pak Ahok dengan ICW, semoga bisa lebih membantu pembersihan korupsi di DKI.
Bravo Pak Ahok…
Pimpinan yang lain mannnaaa…?
Salam sejahtera Pak Ahok,
Penyimpangan memang banyak terjadi pada praktek di lapangan (KJP). Walaupun dana KJP diperoleh dengan ditransfer, tetapi untuk pengambilan dan pemakaiannya dipantau oleh oknum2 guru di sekolah.
Beberapa hal yang bisa saya sampaikan tentang penyimpangannya :
1. Setiap dana cair orgtua murid wajib membayar 30rb kepada oknum guru dengan alasan sudah sepantasnya dana tsb dibagi bagi kepada guru (ini alasan oknum2 guru).
2. Setiap pemakaian dana harus ada bon nya namun seringkali diharuskan revisi oleh oknum2 guru walaupun kenyataan orgtua murid memang mengeluarkan biaya yang sebenarnya memang besar (direvisi harus dikecilkan). Akhirnya membuat para orangtua murid harus mencari akal bagaimana supaya dana tersebut bisa full diterima mereka.
3. Ada sekolah yang membatalkan sepihak (padahal orgtua murid sudah mendapat dana KJP sebelumnya) Padahal jelas sekali kondisinya adalah seorang janda yang menanggung 1 anak dan 1 orangtua.
4. dan lain-lain
Alangkah baiknya bapak Wagub mencari solusi bagaimana supaya dana KJP ini bisa sampai ke tangan orangtua murid yang benar-benar butuh.
Sampai ada orangtua murid yang pada akhirnya tidak mendapatkan dana hanya karena dipersulit saat membuat laporan pemakaian dana tersebut (yang kabarnya laporan tersebut harus diserahkan ke sudin). Padahal logikanya dana tersebut secara keseluruhan sudah turun ke pihak sekolah namun apakah bisa sampai ke orangtua murid yang sudah terdaftar.
Mohon di periksa untuk Sekolah SDN 01 Tambora.
Memang sulit pak membentuk karakter orang-orang Jakarta untuk punya hati nurani dan tidak korupsi.