Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan bahwa ia akan mencoret kegiatan proyek di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang tidak bisa menyerahkan berkasnya yang jatuh tempo pada hari ini, Jumat (16/5/2014).
“Biarin saja, kita coret saja kegiatannya kalau tidak bisa menyerahkan sesuai waktu yang telah ditentukan,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat sore.
Ia pun menegaskan tak akan khawatir dengan pencoretan kegiatan itu akan menyebabkan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) akan makin membengkak, dan hanya akan ada sedikit pembangunan di Jakarta pada tahun ini.
“Coret saja lah, biarkan jadi Silpa. Tak masalah Silpa tinggi, yang penting uangnya aman,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang dan Jasa DKI Jakarta I Dewa Gede Sony Ariyawan mengatakan, hingga saat ini baru 2.138 paket lelang yang telah masuk. Jumlah itu, kata dia, hanya setara dengan 30,5 persen dari jumlah total proyek yang rencananya akan dilakukan di Jakarta pada 2014.
“Artinya 50 persen saja belum sampai. Tapi atas permintaan BPKD, batas terakhir pengajuan permohonan lelang akan tetap kami tunggu hingga pukul 24.00 malam ini,” kata Sony.
Beberapa waktu lalu, Basuki mengatakan bahwa penerapan e-budgeting akan berpotensi membuat penyerapan rendah. Namun ia menilai, penyerapan rendah bukan disebabkan karena faktor e-budgeting, melainkan karena banyak satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di DKI Jakarta yang tidak bisa mengalokasikan anggaran untuk pengadaan barang secara satuan.
Menurutnya, banyak SKPD di DKI Jakarta yang bingung saat diminta mengisi daftar pengadaan barang secara satuan, karena sudah terlalu sering menggunakan sistem lama secara borongan.
“Dengan penerapan e-budgeting, banyak SKPD yang tidak bisa bikin (pengadaan barang) secara satuan karena kebiasaan gelondongan. Jadi ada potensi Silpa (Sisa lebih penggunaan anggaran) tinggi. Tapi emang gue pikirin Silpa tinggi, yang penting kan uangnya tidak dipakai sembarangan,” kata Basuki saat berbincang di kantor redakai Harian Kompas, Selasa (29/4/2014).
Menurut Basuki, banyak pejabat daerah yang merasa malu apabila penyerapan anggaran di wilayahnya rendah. Namun ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak berlaku untuk dirinya. Bahkan, ia tidak merasa terganggu apabila Silpa DKI Jakarta mencapai lebih dari 50 persen.
“Banyak pejabat yang malu kalau Silpa tinggi karena dianggap tidak bisa penyerapan. Tapi saya tidak malu. Ngapain malu? SILPA sampai 50 persen tidak masalah, yang penting uang rakyat aman,” ujar pria yang akrab disapa Ahok itu. [Kompas.com]
uangnya untuk Waste to Energy Plant saja pak Ahok. Satu plant kapasitas 2.400 ton bisa menghasilkan 56 Megawatt. Ongkos angkut sampah ke Bekasi juga otomatis berkurang. Smart City π
Pak Ahok… sayang sekali bila Silpa-nya dibiarkan tinggi padahal pelayanan kebutuhan warga masih sangat miris. Ketimbang menunggu para SKPD mengajukan kepada pak Ahok, kegiatan2 apa saja yang hendak mereka lakukan dengan budget yang mereka punya, KENAPA BUKAN BAPAK SAJA SEBAGAI PIMPINAN TERTINGGI MEMBUAT JENIS2 KEGIATAN DAN JADWAL RENCANA KEGIATAN2 TSB DALAM TAHUN APBD YANG BERJALAN – LAYAKNYA MENJALANKAN SUATU PERUSAHAAN ?! π
–
Saya sebagai atasan, tidak bertanya kepada bawahan saya kegiatan2 apa yang hendak dilakukan di tahun berikutnya. tapi sayalah yang mengatakan kepada mereka, kegiatan2 apa yang hendak saya lakukan mengatasnamakan perusahaan dan target goal apa yang hendak saya raih di tahun berikut sehingga barulah diskusi di buka untuk dibicarakan lebih detil tentang rencana2 kegiatan dan target goal tsb. Tentu saja sebelum saya menentukan kegiatan2 tsb dan target goal-nya ke anak buah, saya sudah mendiskusikannya terlebih dulu dengan pihak atasan yang lebih senior lagi di atas saya untuk rencana global dari pucuk pimpinan tertinggi perusahaan.
–
Ide datang dari orang2 diatas saya atau dari orang2 yang bergerak di bidang bisnis – bukan dari bawahan. diskusi dengan bawahan cuman soal teknis pelaksanaannya saja.
–
Silpa yang tinggi hanya membuat pak Ahok sebagai pimpinan tertinggi kelihatan sebagai (maaf) pecundang dan sangat tidak profesional dalam bekerja. kecuali, rakyat memang sudah sangat sejahtera kondisinya. trima kasih.
@grace
kalo di swasta memang gampang betul kalo melakukan itu bu grace, tapi ini pemerintahan dimana UU tentang PNS itu memang membuat PNS itu aman walau kerjanya asal2an.tunggu aja sampe UU ASN dan PP turunannya keluar, baru para kepala daerah yang baik bisa membuang bawahan yang nga beres.
Betul Pak Johy, saran anda sama sekali tidak salah. Hanya saja, UU ASN itu BUKAN SATU2NYA JALAN KELUAR TOKCER yang bisa diandalkan π Ada pepatah bijak mengatakan : ” cerdik seperti ular, tulus seperti merpati “. Kalau para PNS merasa AMAN karna tidak bisa dipecat, maka yang harus diserang adalah rasa aman tsb dong hehehe… goyang dan goreng menggoreng saja. Celah2 hukum itu sangat banyak sekali asal mau sedikit ribet mengerjakannya n berpolitik ria lempar batu sembunyi tangan hahahahaa…. asal hati tetap dijaga tulus dan takut akan Tuhan selalu jadi dasar dari setiap tindakan π Hanya karna ada larangan, bukan berarti tidak bisa dilakukan bukan ?!…
–
Saya yakin sekali, pak Ahok mampu untuk melakukan hal tsb. Bukan sembarang Tuhan pilih pak Ahok untuk duduk di jabatan tsb ;)siip lah !
Haha.. Pikiran ngawur..
.
Itulah bedanya menjalankan sebuah perusahaan dengan sebuah pemda.
.
Pns berbeda dengan pegawai swasta.
.
Pgwai swasta dikasih kerjaan setumpuk bisa diselesaikan karena menyangkut gaji. Berbeda dengan pns dikasih kerjaan setumpuk bisa ditinggal dan ngga bisa dipecat. Paling diselesaikan yang bisa dikerjakan.
.
Haha..
Grace, kalo anda sering liat youtube pemprov dki, maka kalo cuma masalah penentuan jenis kegiatan dan jadwal kegiatan saja, itu sudah dilakukan oleh gubernur dan wagub, termasuk penyusunan anggaran belanja. Tapi kalo sudah menyangkut penggunaan riil apbd utk belanja barang dan jasa, gubernur dan wagub tidak bisa seenaknya mengambil alih. Hanya dana operasional saja yg bisa langsung dipakai oleh gub dan wagub. Jelas beda antara mengelola anggaran perusahaan dengan mengelola anggaran daerah atau negara. Alasan yg paling gampang saja, 1. Gubernur dan wagub adalah lembaga eksekutif yg tugas utamanya membuat keputusan2 dan peraturan, bahkan tanpa pengesahan dprd saja, anggaran yg sudah dibuat pemprov tidak dapat digunakan. Coba bayangkan kalo gub dan wagub harus melakukan pembelanjaan2 riil yg jumlahnya ribuan pos, rasanya gub dan wagub punya 5 kepala, 10 tangan dan 10 kaki juga tidak sanggup.
2. Kalo pakai sistem spt ΟΟ perusahaan, Yg pastinya lebih rawan kkn dan riskan sekali buat kepala daerah, sebab kalau karyawannya korup pasti gub dan wagub pasti jadi tersangka juga. Sedangkan ΟΟ perusahaan saja yg scopenya kecil banyak terjadi mark up ΟΟ bagian pembelian.
3. Dana apbd asalnya dari uang rakyat, bukan uang modal gub atau wagub, jadi jelas mengapa peraturan negara membentuk banyak lembaga untuk mengelola uang tsb. Bahkan penggelontoran dana utk penyertaan modal ΟΟ BUMD saja diawasi dan dikritisi oleh masyarakat.
Jadi jelas beda sekali antara mengelola negara atau daerah, dengan mengelola BUMD atau mengelola perusahaan.
Buat tambahan, coba perhatikan ΟΟ youtube/ ΟΟ koran betapa lihaynya Jokowi, Ahok membentuk BUMD baru Pt Transjakarta untuk mengantisipasi terulangnya masalah bus karatan, sekaligus mencegah permainan kotor anak buahnya, tetapi pembelian bus tetap bisa dilaksanakan segera.
Lu lagi lu lagi …gaya kek smart bener kalo komen..jek2..please…please…tolonggg bener…OTAK DAN MATA DIPAKE,MEDIA ONLINE ATAU YOUTUBE DITONTON. Channel Pemprov Dki, cuma 1,6tahun punya video rapat doang kok. Jawaban lu smua disana yee. Don’t jump to conclusion and comment on the topic which you have very limited clue what its about. Which may indicate your disfunctionality of brain activity or in other word (Goblok).
@grace: masuk akal….bawahan biasa diatur tukang tender, sehingga giliran disuruh secara detail malah bingung….pantesan silpa tinggi.
Mereka cuma pelaksana teknis, memang lebih baik justru diarahkan oleh atasan supaya mencapai target dan menekan kebocoran karena korupsi…
Kalau atasannya gampang dan mau diatur, udah ga ada topic ini bung. Problem skarang, mau diapain? Pecat pns yg ga bener? Blom bisa! Mau pecat Kepala dinas? Izin Mendagri.., orang yg sama yg urusan cuti Jokowi aja dipersulit! Mutasi? Yg penggantinya yg lebih bener siapa???
Warning!!! Jangan pernah maen maen urusan itung itungan duit ato gimana cara hemat duit sama orang Keturunan: YAHUDI,CINA DAN INDIA. Ok. Jadi mending Silpa dan BLOM dipakai hingga sistem dan orang yg tepat, DARIPADA dipakai buat dimaling. Udah..liat fakta aja bener ngak??
Menurut kalian sih gampang ngomongnya…saya lebih setuju dgn pak ahok…silpa tinggi gk masalah dari pada dipaksa lelang tapi dikorupsi…yg menikmatikan bkn rakyat…kalo dikorupsi…dan kalo pimpinan terjun nanti diblg..proyeknya diatur…lg…klo silpa tinggi saya rasa paling 3 tahunan aja tinggi…krn skrg kan masih pembenahan pejabat2 bobrok dki…yg lbh mikirin korupsi…kalo udh ada yg dipecat…baru bisa jera…krn pns terlalu diistimewakan…biarpun udh dipenjara…keluar dr penjara msh status pns…plg gk ada jabatan saja…pantesan org2 pd pengen jd pns…coba klo gk bisa krj dipecat…msh byk gk yg mau jd pns…
Kutipan: Menurutnya, banyak SKPD di DKI Jakarta yang bingung saat diminta mengisi daftar pengadaan barang secara satuan, karena sudah terlalu sering menggunakan sistem lama secara borongan. Ada apa nih ( SKPD)? Udah kebiasaan di mengatur para SKPD sehingga kalo di atur pada kikuk semua pakai E-Budgeting. Ha ha ha…. Emang tokcer tuh kata orang Betawi… ha ha ha…
PNS DKI yg doyan korupsi bukan hanya harus dipecat tapi harus juga diadili dan hartanya harus disita semua
Memang susah jadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI sebab anak buahnya sebagian besar adalah warisan dari si Kumis
Halo pak Ahok
Solusinya cuma satu pak
Ganti semua kepala dinas dan kepala bidang di DKI Jakarta dg yang lebih profesional, lebih kompeten, lebih bersih dan yang loyal kepada bapak Ahok sehingga semua program di DKI bisa berjalan dg optimal
setuju sama grace, udah saatnya dki dikelola dgn profesional, dimulai dgn visi misi kmudian diturunkan menjadi kegiatan2 di skpd, dgn organisasi sebesar ini penerapan balanced scorecard akan dibutuhkan, so perlu dibentuk PMO spy project bs berjalan on track. ganti pejabat gak akan menyelesaikan masalah, sistem manajemennya yg perlu dibenahi dulu.
bila perlu struktur organisasi dibuat ramping, gak perlu tuh kayaknya ada deputi, asisten deputi, asisten2 lain, staf ahli…, terlalu byk struktur yg overlapping di dki
Maaf pak Ahok dan saudara2 sekalian yang koment disini, saya sama sekali tidak anti silpa tinggi. saya hanya mempertanyakan kenapa ada silpa tinggi sedangkan pelayanan publik kepada warga masih dalam kondisi sangat miris. Apabila kemampuan manajemen pimpinan pemprov DKI hanya mampu mengelola uang APBD max. Rp. 49 T setahun, kenapa pemprov DKI NGOTOT minta ke negara dengan mengajukan RAPBN sebesar Rp. 72 T ( MISALNYA ! ) Untuk apa pemprov DKI menaikkan pajak PBB sampai 240% kalau jumlah pajak yang sekarang diperoleh sudah lebih dari cukup ?????… kecuali kalau pemerintah pusat yang membutuhkan dana untuk kepentingan pusat atau membantu wilayah propinsi lain yang pemasukan hasil pajaknya rendah tapi perlu melakukan pembangunan besar2an. kelebihan jatah APBD provinsi DKI sebesar Rp. 23 T dapat disalurkan ke propinsi2 lain yang lebih membutuhkan.
–
Begitu Pak Ahok. Pemerintah Pusat adalah Headquarters Office. Pemprov DKI adalah Regional Office. dan kelurahan2 adalah branch offices-nya. Warga DKI – pribadi individual atau badan2 usaha – adalah clients & consumers-nya. bikin sederhana saja π
Haha.. masih ngawur kemana-mana..
Uang lebih aman di dalam sistem yang sudah (mulai) membaik. Dalam kalimat kunci pak Ahok,
quote – βCoret saja lah, biarkan jadi Silpa. Tak masalah Silpa tinggi, yang penting uangnya aman,β ucapnya.
.
Uang lebih aman di tangan pemprov dki (yang mulai bersih di era ini). Jadi pajak, pbb, dst lebih aman di tangan pemda juga.
.
Kenaikan pbb pun sudah sesuai undang-undang (ngikuti aturan) yang seharusnya sudah naik beberapa tahun silam.
.
Yang masih masalah memang mental pns saat ini. Dan dengan pimpinan yang berniat baik, sistem dan kendali aman, maka uang tidak bocor seperti dulu-dulu.
.
.
Demikian juga soal angka apbd-d dki yang naik banyak, terus silpa lagi, uang pun tetap aman di tangan pemda, tidak kemana-mana lagi.
.
.
Ngawurnya kemana-mana man haha ..
Bung Komen, ada perumpamaan dalam alkitab tentang seorang tuan yang sangat kaya raya hendak bepergian jauh. Ia memanggil 3 pegawai kepercayaannya. kepada yang satu diberi 10 keping uang, dan yang satu lagi diberi 5 keping uang dan yang terakhir diberikan 1 keping. Lama si tuan itu pergi baru kembali. Sekembalinya tuan tsb, si pegawai yang terima 10 keping uang datang dan beritahu tuannya bahwa ia telah berhasil gandakan menjadi 20 keping. dan yang terima 5 keping uang sudah berhasil menggandakan menjadi 10 keping. tapi pegawai yang terima 1 keping tsb, malah menggali tanah dan mengubur uang tsb. sehingga saat si tuan kembali, ia tidak peroleh apapun penggandaan uang dari 1 keping tsb, malah si pegawai menuduh tuannya itu kejam karna menginginkan hasil penggandaan uangnya dari hasil keringat orang lain. maka si tuan marah, diambilnya keping uang tsb dari si pegawai dan diberikan kepada pegawai pemilik 10 keping tsb. sedang si pegawai jahat itu dihukum. dan 2 pegawai yang berhasil itu, dapat ikut menikmati kekayaan si tuannya.
–
Apabila pemprov DKI lebih memilih untuk memiliki silpa tinggi ketimbang menggunakannya untuk kesejahteraan rakyat, jangan menyesal bila Tuhan membuat hati presiden RI melakukan pemotongan RAPBD propinsi DKI sebesar 30% untuk mencegah terjadinya silpa tinggi, lalu potongan tsb dibagikan ke propinsi2 lain yang lebih efektif dalam bekerja π
Haha.. sorry man masih ngawur..
.
Teganya sampe bawa-bawa kitabsuci dengan tafsiran seenaknya. Melecehkan isi kitabsuci, dosa lho.
.
.
Sudah jelas perusahaan dan pemda berbeda.
.
Uang mau setinggi gunung, mau silpa selangit, itulah sebuah pemda, bukan sebuah perusahaan.
.
Sebuah perusahaan bangkrut, maka namanya akan hilang, kantor hilang, karyawannya hilang, semua hilang.
.
Sebuah pemda bangkrut, namanya masih ada, kantornya masih ada, pns masih ada. Pemda-nya masih ada walau bangkrut. Perusahaan tidak begitu.
.
.
Karena aturan (undang-undang) maka pns tdk dapat dipecat paling dimutasi. Pns tidak becus kerja (atau pelayanannya parah) masih tetap kerja. Atasan juga tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Mau damprat bolak-balik si pns tidak becus juga percuma. Jadi gimana mendorong pns utk pelayanan yang baik? Repott kan?
.
Karena sudah diatur sistem, maka uang tidak hilang (kebocoran uang menjadi minim dibandingkan dulu-dulu).
.
Sehingga sebuah dinas yang tidak mampu bekerja baik (dalam pelayanan; yang diidentikkan dgn penggunaan anggaran) dapatlah diketahui mutu pelayanan sebuah dinas dari hasil silpa yang terjadi.
.
Jadi silpa tinggi sama dengan mutu rendah dalam pelayanan sebuah dinas.
.
Itu salah satu indikatornya.
.
.
Lantas yang akan malu sopo? Dinas terkait. Sebagai contoh buruk yang malu-maluin bagi pns lain, “Wahh dinas ente kok silpa seh? Gimana neh kerjanya sampe silpa?” Dan tanggungjawab silpa ini adalah dinas terkait bukan pimpinan (aturan atau uu sudah begitu).
.
Ingat juga, gaya pimpinan kali ini berusaha memberikan teladan orang-orang supaya taat aturan. Aturan. Karena aturan sudah banyak dilanggar oleh masyarakat dan pns sendiri.
.
.
Sorry man masih ngawur.. haha..
GA USA SOK KUTIP ALKITAB…HADUHHH LU LAGIIII…SESATT LUUHH.. orang yg 1 talenta dia menyimpan talenta itu didalam tanah karena takut hilang dan merasa dia telah menyimpannya dengan baik …yg ternyata malah diambil kembali semuanya oleh tuannya dan dijebloskan di penderitaan karena menyianyiakan kemampuan dan modal yg telah diberikan!! Lu mah udah sy perhatikan…orang yg paling bisa plintar plintir doang…Ga nyambung sama substansi lu!!!
Kalo lu Nasrani : Sesat lu! Anti-christ tepatnya.
Kalo lu Non Nasrani : Ga usa bahas substansi agama orang yg kamu ga tau..alias ga usa ikut campur pake paham agama orang yg kamu ga ngerti ok nyet. Selama Saya membaca komen kamu menyudutkan orang yg benar, sampai kiamat bakal saya kejar dan patahkan semua usahamu semampu dan sepengetahuan saya.
Kerja apa Kepala-kepala Dinas tuch? masa kerja bawahannya tdk bisa dikontrol di awasin kerja… alasan tuh pak!pada dasarnya mereka aja yang nd mau bekerja n berusaha! Pak Wagub ganti aja Kepala2 dinas yang nd becus kerja itu… sisa dari jaman K***s dulu kale…
Jawabannya simple bro, CARI UNTUNG BUAT DIRI SENDIRI. Itu jawaban kerjanya mereka apa, sama seperti bawahannya..sama persis.
Selain mencoret kegiatan proyek SKPD, catat juga nama ketua dan anggota SKPD yang kerjanya lambat dan ngak becus, GANTI/MUTASI jadi satpol aja pak Ahok, habisin APBD saja ngaji orang yg lambat dan tidak paham dengan E-budgeting.
Beliau udah tau semua bro nama2nya…intel beliau banyak benerrr. Mau dimutasi, cuma nyari orang yang bener itu lebih sulit dari mencari yang ga bener bro. Dilema.