Ahok.Org – Keberadaan ‘Pak Ogah’ alias pengatur jalan ilegal di Jakarta kini semakin sering terlihat. Meski kadang membantu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI, Basuki T Purnama (Ahok) tetap menilai keberadaan mereka melanggar aturan.
“Nggak boleh itu, karena melanggar ketertiban umum,” kata Basuki T Purnama di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (5/6/2014).
Hal ini mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum yang menjelaskan para “Pak Ogah” dilarang. Saat ditanya apakah Pak Ogah ini perlu diberikan pembinaan, Ahok lebih memilih mengembalikan mereka ke daerah asalnya.
“Dibina? Bukan dibinasakan kan? (nanti) dikirim ke kampung halamannya,” ujar eks Bupati Belitung Timur ini.
Hal ini berbeda dengan pernyataan Dirlantas Polda Metro Jaya, Restu Mulya Budyanto di Mapolda Metro Jaya, Rabu (4/6) kemarin. Restu menilai ‘Pak Ogah’ ini membantu para petugas dalam mengatur lalu lintas. Penyebabnya karena saat ini pihak kepolisian kekurangan personil di lapangan.
“Menurut saya ‘Pak Ogah’ itu justru membantu kita. Kalau tidak ada ‘Pak Ogah’ tambah macet. Memang jumlah anggota kita terbatas,” katanya.
Meski begitu, Restu tetap merasa harus ada pembinaan bagi ‘Pak Ogah’ yang memaksa dan meminta uang. “Memang Pak Ogah yang begitu-begitu harus diberi pengarahan. Kalau diusir pun besok tetap ada di situ dia,” ujar Restu. [Detikcom]
kayak ormas2 yang tak jelas gunanya juga di pelihara biar ada guna nya suatu saat atau waktu tertentu :), makin aneh jah penegak hukum neh
Pak JB
1.setuju suruh pualng kampung
2.
Pernyataan bahwa pak ogah membantu kurang proporsional
KIta kan mau jd Negara Maju dan mau contoh negara maju
misal DI AS namnya pak Ogah tidak ada,kl ada event evnet tertentu petugas parkir yg diperbantukan tapi sifatnya kasus per kasus,kl di Jakarta kan lain macetnya terus menerus.
Jadi memang ya harus Polantas yg turun + Petugas parkir ,dibarengi dengan penanganan kemacetan ini harus comprehensive
Kalau kurang petugas tambah petugas ,kl kurang karena kesranya ,maka kesranya ditambah kan bisa saja Pemda bantu cari loopholenya yg penting bagi masyarakat Jakrta lebih lancar
Daerah dan Pusat .
Kan sudah ada peraturan nya, Sesekali kasi shock therapi, sesekali di penjara gitu 7 hari.
APA perlu minta bantuan tenaga TNI atau veteran, INI lebih terkoordinir…
Pak ogah ditangkapi semua dulu pak, lalu diseleksi pak ogah yang baik bisa dipekerjakan untuk membantu polisi mengurangi kemacetan tentunya dg pakai seragam dan tidak boleh minta-minta duit lagi di jalanan.
Pak ogah yang tidak lulus seleksi maka dideportasi aja ke pulau-pulau terpencil di dekat Papua dan Sulawesi