Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menegaskan pelaksanaan Pekan Rakyat Jakarta (PRJ) di Monas bukan untuk menyaingi pelaksanaan Pekan Raya Jakarta (PRJ) yang ada di Kemayoran.
Menurut Basuki, kedua kegiatan tersebut memiliki ruang lingkup yang berbeda. “Kalau PRJ di Kemayoran ruang lingkupnya sudah nasional. Karena itu, yang meresmikannya Presiden. Kalau PRJ Monas ini lokal,” kata Basuki saat memberi kata sambutan dalam acara pembukaan PRJ Monas di kawasan Monas, Jakarta, Selasa (10/6/2014) sore.
Basuki membuka acara PRJ Monas sekitar pukul 17.00 WIB. Acara tersebut dihadiri oleh hampir semua jajaran pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. PRJ Monas rencananya dilaksanakan hingga hari Minggu (15/6/2014).
PRJ Monas merupakan salah satu agenda kegiatan yang diadakan dalam rangka HUT Ke-487 Kota Jakarta yang akan jatuh pada 22 Juni mendatang. Pemprov DKI Jakarta mengklaim tidak menganggarkan dana sama sekali untuk penyelenggaraan acara tersebut.
“Kita tidak menganggarkan (biaya) sama sekali karena semua pembiayaan ditanggung oleh 91 perusahaan swasta,” kata Kepala Dinas Energi dan Perindustrian DKI Jakarta Mochamad Haris Pindratno di Balaikota Jakarta, Senin (9/6/2014) siang. [Kompas.com]
–
Kota jakarta memang tidak sama dengan kota2 besar dinegara lain.Karena kepengurusan kota jakarta didominasi oleh PNS-PNS yang malas serta korup mungkin sampai kapanpun kepengurusan kota jakarta akan seperti ini.Apalagi PNS2 yang malas dan korup akan bermultiplikasi atau ber regenerasi/bertambah banyak.Mungkin perlu dipikirkan bagaimana bila kepengurusan wilayah per wilayah di jakarta ini di kontrakan kepengurusannya kepada pihak swasta kecuali hal2 yang prinsip (tata ruang,pembangunan,perizinan) pada kewenangan Gubernur.
Mungkin bisa dicoba untuk mensterilkan kawasan monas dari para PKL dan menjaga keamanan nya dengan menggunakan anjing herder dan doberman.Anjing lebih patuh diperintah dibanding satpol pp/satpam UPT.
Semoga pak Presiden Jokowi bisa menyederhanakan birokrasi di Indonesia.
Beberapa lembaga tinggi negara perlu dimerge atau digabung biar ga tumpang tindih peraturan, kebijakan dan kewenangannya.
Begitu juga beberapa jabatan tinggi yang tidak diperlukan… wajib dihapus juga biar makin gampang birokrasinya…
Rakyat Indonesia mendukung pak Presiden Jokowi 🙂
3 halte ditutup dijadikan parkir liar oleh preman. gimana nie Pak ahok? besok tolong diusut. satpol PP dan Polisi mana? PRJ Monas keamanannya gak dijamin. makin kacau aja.
Polisi takut ama preman bro….. ngarepin Polisi tegas? Keburu gunung Bromo pindah ke papua……
Mantap sekali komen ente om.
Maknyus… 🙂
Kayaknya Indonesia harus meniru Amerika Serikat dalam hal pemilikan senjata api untuk perlindungan diri dan untuk menegakkan keadilan.
Penegak Hukum di Indonesia tiarap semua dan penjahat kebal hukum sebab bisa sewa pengacara hitam.
Minta bantuan militer/TNI, sudah jelas kelemahan atau kebodohan berjamaah kepolisian, satpol PP dan Dishub DKI Jakarta…
Dimana kewibawaan tugas anda, sampai takut sama preman atau karena duit setoran …???