Ahok.Org – Sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta mengembalikan proyek karena berbagai alasan. Pejabat yang menyerahkan proyek tanpa argumentasi yang kuat terancam sanksi dari Pemprov DKI Jakarta. Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tengah mengusut pejabat yang diduga ingin bermain aman.
Basuki meminta Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah DKI Jakarta Wiriyatmoko mencatat semua pejabat tersebut. ”Saya ingin mengajak bermain bersih, tetapi masih susah. Masih ada yang ingin main-main. Saya mau mencopot mereka dari pejabat struktural menjadi staf biasa. Sebab, tidak ada kewajiban kami memindahkan mereka ke posisi struktural lagi,” kata Basuki, Senin (9/6), di Jakarta.
Saat ini paling tidak ada anggaran Rp 6 triliun-Rp 8 triliun yang batal dimanfaatkan. Pengguna anggaran mengembalikan anggaran itu dengan penyebab yang bermacam-macam. Sebagian tidak layak dilelang karena tidak memenuhi syarat pelelangan dan sebagian terlambat didaftarkan ke Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP).
Saat ini, kata Basuki, tahapan lelang sangat detail sehingga menuntut pengguna anggaran membuka perencanaan yang detail sampai ke harga satuan. Hal ini yang tidak dilakukan sejumlah pejabat di DKI Jakarta.
”Maka, wajar kami temukan anggaran yang terlalu tinggi dari harga pasar, tidak ada nilai satuannya, dan anggaran tidak perlu dialokasikan,” tutur Basuki.
Setelah tidak terkendala syarat-syarat pelelangan, sejumlah pengguna menyerah dengan mengembalikan proyek itu ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Kenyataan ini menunjukkan adanya pejabat yang tidak mau bekerja keras menggunakan anggaran itu dengan sistem baru. Mereka itulah, kata Basuki, yang layak digeser ke tempat lain.
Jika nanti penggeseran pejabat ini menuai tuntutan hukum, Pemprov DKI akan mencabut tunjangan kinerja daerah (TKD). ”Jika perlu, mereka dipindah ke pulau paling luar di Kepulauan Seribu,” kata Basuki.
Salah satu program pengadaan yang dikembalikan ke Bappeda DKI adalah pengadaan meja kursi di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun mengatakan, pengadaan barang ini tidak dibuat dengan detail. Sebab, meja dan kursi di sekolah yang dimaksud belum diperlukan.
Bukan hanya itu, pengadaan komputer di sejumlah sekolah juga tidak efisien. Sebab, komputer hasil pengadaan tahun lalu belum dimanfaatkan. Jika tetap diadakan, sama artinya dengan pemborosan. ”Saya terpaksa mengembalikan agar penggunaan anggaran efisien,” kata Lasro.
Dianggarkan ganda
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Endang Widjajanti mengakui banyak anggaran ganda yang belum bisa dimanfaatkan. Selain tidak perlu dialokasikan, sebagian merupakan anggaran ganda.
”Nanti saya cek lagi. Pengertian ganda di sini adalah mata anggaran yang benar-benar dobel dengan judul berbeda. Ada juga judul anggaran berbeda, tetapi substansi sama. Ada lagi yang barang sudah ada, tetapi ada anggaran pembelian lagi,” ujarnya.
Anggaran ganda bisa dideteksi setelah diberlakukan sistem penganggaran elektronik (e-budgeting) di Pemprov DKI Jakarta. Dengan sistem tersebut, satuan kerja dan unit kerja wajib membuat rencana anggaran secara terperinci sampai satuan tiga.
Satuan kerja dan unit kerja perangkat daerah tidak lagi bisa memasukkan rencana anggaran secara gelondongan seperti praktik yang sudah berlangsung selama ini. ”Anggaran yang tumpang tindih akan dikunci di satu mata anggaran. Anggaran lain bisa diprioritaskan untuk program lain,” kata Endang.
Kepala ULP DKI Jakarta I Dewa Gede Sony mengatakan, ada kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen yang menyortir sendiri anggaran yang diduga ganda. Dengan demikian, dokumen lelang kegiatan yang sampai ke ULP sudah tidak ada yang dobel.
”Misalnya, dinas pendidikan yang menemukan ada kegiatan tercatat di dinas dan di suku dinas. Maka, salah satu kegiatan dicoret dan bisa dimasukkan dalam APBD Perubahan,” ujar Sony.
Dia menambahkan, sebenarnya aturan pelelangan sejak dahulu sama saja, hanya tempatnya yang berbeda. Apabila semula panitia lelang ada di setiap dinas, sekarang disatukan di ULP. Memang lelang melalui ULP lebih ketat dibandingkan dengan sebelumnya sehingga ada pihak yang gelagapan mengikutinya.
”Banyak yang bagus, kok. Tetapi, memang banyak juga yang selama ini biasa santai. Kalau dulu dokumen tidak lengkap, tetap bisa diproses. Sekarang kalau dokumen tidak lengkap, kami tidak berani memproses. Ini demi keselamatan bersama,” kata Sony.
Menurut dia, pelaksana tugas gubernur pasti memiliki data tentang pengguna anggaran yang sengaja mengirim dokumen tidak lengkap atau tidak memperbaiki dokumen yang dikirimkan. Apabila mencermati dokumen yang dikirim kan ke ULP, lanjut Sony, banyak yang tidak memenuhi standar minimal.
”Entah mereka memang tidak mampu, atau tidak mau, atau sengaja, gubernur pasti tahu. Selama ini, banyak yang masih terus mengirimkan perbaikan. Memang prosesnya agak lambat,” katanya.
Dari 7.000 kegiatan yang harus dilelang, sudah 5.114 kegiatan yang masuk ke ULP. ”Sisanya saya tidak tahu, apakah mereka mulai menyerah atau masih berusaha. Tidak semua pengguna anggaran dan pembuat komitmen aktif,” ujar Sony. [Kompas.com]
Kenapa mereka mengembalikan proyek? karena mereka ditekan atasan untuk berusaha Jujur dan bersih tetapi disisi lainnya mereka ditekan pihak pihak yang ingin mengambil keuntungan dari proyek yang dikerjakan, mungkin juga mereka diancam karena sudah berjanji untuk bagi hasil tapi susah karena pak ahok susah di kibulin.
atau juga bisa ini disengaja agar program pak Gub dan Wagub berantakan dan gak jalan jalan karena pelaksananya mundur ditengah jalan. Hati hati modus baru oknum pejabat yang ingin menghambat kerja pak gub dan wagub.
Intinya Tuhan akan memberikan pahala yang setimpal dengan perbuatan mereka kok.
udah memang terbukti kok 1,5 tahun lebih banyak proyek yang gak bisa di korupsi gak jalan alias mandek … akhirnya yang jalan proyek CSR doank, mesti blusukan lagi neh liat kerja di bawah, ntar dah dapat cara kkn baru tuh jangan jangan ntar laporannya baik hasil kualitas kerja nya abal2
3 Halte TransJ di Dekat Monas Terpaksa Ditutup Karena Parkir Liar
http://news.detik.com/read/2014/06/10/203454/2604610/10/3-halte-transj-di-dekat-monas-terpaksa-ditutup-karena-parkir-liar?nd771104bcj
gawat preman lebih berkuasa daripada pejabat dki dan polri
Sudah saatnya menggeser pejabat yg tidak punya kompetensi sesuai jabatannya termasuk eselon dibawah Kepala Dinas harus dievaluasi…
Pak Basuki
Serahkan ke Kejaksaan saja
Proses ke Pengadilan
Pecat PNS Nya jangan ragu
Kebetulan pembersihan Total
Tidak perlu khawatir.
Berarti bisa ditafsirkan dr dulu model seperti ini kemungkinan besar sekali.
Kalau cuma dicopot percuam Pak
Nanti jadi provokator,sebab mentalnya sudah bejad ,bukan rusak lagi.
Hire Professional dr luar sudah hboleh dilakukan ,biar ada kompetisi.
Pak Lasro dan stafnya yg membantu penemuan tsb,boleh ditingkatkan TKD nya Pak,biar tambah semangat.
Tolong bapak Ahok ganti semua aja pejabat tinggi di pemprov DKI dg yang lebih baik.
Maklum masih mental lama ingin dilaYANI,TAPI PERLAHAN DAN KONSISTENSI PENGAWASAN JUGA SANKSI TEGAS AKAN MEMBUAT BERUBAH,BEGITU JUGA PEMASALAHAN YG JADI KELUHAN WARGA KHUSUSNYA MACET SEBAIKNYA PETUGAS dISHUB/sATPOL PP DITEMPATKAN MENETAP DI WILAYAH MACET UTK TERTIBKAN pARKIR,PKL,BUS/BAJAI NGETEM DIBADAN JALAN,BILA TDK MAMPU COPOT AJA BEGITU JUGA LURAH/CAMATNYA.mOBIL PARKIR BKN PADA TEMPATNYA KEMPESIN DAN FOTO UPLOAD KE YOUTUBE/WEB DKI.BRAVO AHOK
1). pimpinan yg tidak becus hrs secepatnya diganti
2). eks pejabat ini hrs disingkirkan dr kantor, dirumahkan spy tdk mempengaruhi yg lain
3). promosikan orang-orang yg mau kerja dan jujur
maju terus koh…… ahok for presiden 2019
maka nya pak, bangun penjara…bikin yg ketat, perda sangsi sosial segera di sahkan (urusan dprd nih), dan PNS harus bisa dipecat, jgn mutasi2 ke daerah, krn akan merusak tatanan didaerah jk tanpa pengawasan.
Ini perlu kerjasama yg baik, POLRI dan TNI, krn bisa jd ada tekanan2 dari ormas2 yg minta jatah , bisa melalui orang2 mereka yg masuk di Pemda, atau saat pelaksanaan di lapangan.
Basmi habis!
Terbukti sudah semuanya. Banyak PNS busuk yg berkeliaran dan masih mencari celah untuk keuntungan pribadi. Sudah saatnya mereka itu disingkirkan dan diganti dengan PNS bersih, yg punya semangat baru, yg memang mendukung reformasi birokrasi untuk Jakarta Baru. Terima kasih Pak Ahok, terima kasih kepada PNS bersih yg sudah mulai berubah dan menjunjung integritasnya.
pak gub pejabat yg malas dengan aturan pengadaan yg baru pecat nanti kelihatan atas hasil investigasi alasan mengembalikan anggaran kalau wajar anggaran double masih diterima tapi kalau kagak jelas copot dan diberhentikan
anggaran ganda
takut makainya
kena getahnya
hua ha ha ha ha
nb:ganda=mambu=berbau
awas kesiku
ya ba yaba du du dud
Ganti semua PNS lama yang tidak profesional dengan PNS profesional yang anti korupsi dan melayani warga Jakarta.
Anggaran ganda??! Ckckckck… pesta pora tuh PNS korup sebelum era pa Jokowi/Ahok!!! Ga heran kebeli jam tangan dan tas seharga rumah mewah!!
Tar anakku tak suruh kerja ma pa Ahok ya,, tak gedein dulu dan dibekali ilmu yg banyak hehehe
Halo Pak Ahok,
Kalo gitu, saya mengajukan diri sebagai Panitia Lelang di Pemprov DKI deh Pak…hehe.
Kebetulan saya selalu jadi panitia lelang di perusahaan BUMN, kalau ada yang macem2 ke saya (ngajak makan malam, gratifikasi, dll), saya sudah nggak menganggap lagi dia pernah ikut tender. Tapi ya kok ada aja ya yg kongkalikong itu…kudu tak celupkan ke neraka mereka itu…
Salam
Semua PNS yang terbukti bersalah PEcat!!!!!
Yang Terbukti Korupsi Dimiskinkan Sampai Keturunan ke tujuh…
Semua PNS terlihat di setiap parkiran mobilnya mewah , Uang dari MANA????? Gaji nya Berapa???
Dapat uang Darimana????
Ngepet ga Mungkin kan hanya Mengandalkan Gaji sudah pak usul saya Di cek semua Rekening PNS yang gembul biar semua Tertangkapppppppppp
Depan Green Ville Blok A ada tempat sampah punya RW O3 Kepa Duri jika truk angkut sampah terlambat datang sampahnya berantakan di jalan raya Green Ville. Diusulkan tempat sampah dipindah tidak di jalan raya karena baunya sangat menyengat dan berantakan sehingga jalan jadi rusak
Salah satu program pengadaan yang dikembalikan ke Bappeda DKI adalah pengadaan meja kursi di sejumlah sekolah. Kepala Dinas Pendidikan DKI Lasro Marbun mengatakan, pengadaan barang ini tidak dibuat dengan detail. Sebab, meja dan kursi di sekolah yang dimaksud belum diperlukan.. (dengan kata lain pak Lasro ingin mengatakan bahwa meja kursi yang ada sudah lebih dari cukup berkat pengadaan tahun sebelumnya yang menelan anggaran ratusan miliar sehingga jika dibagikan pada seluruh penduduk Jakartapun masih berlebih..)
Bukan hanya itu, pengadaan komputer di sejumlah sekolah juga tidak efisien. Sebab, komputer hasil pengadaan tahun lalu belum dimanfaatkan. Jika tetap diadakan, sama artinya dengan pemborosan. ”Saya terpaksa mengembalikan agar penggunaan anggaran efisien,” kata Lasro.
Nah untuk pengadaan alat bantu belajar anak SMAN berbasis elektronik/komputer, sebaiknya pak lasro cek papan tulis interaktif milik sudin dikmen jakarta barat.. pengadaan papan tulis interaktif tersebut sangat fantastic harganya.. mencapai Rp 600 juta per unit. apakah papan tulis interaktif yang dibeli dari uang rakyat tersebut masih dapat digunakan atau setelah beli ditaruh di gudang karena tidak ada yang dapat mengoprasikan..?