DKI Tak Mau Sistem ERP Berbasis GPS

Ahok.Org – Bulan Juli ini, DKI Jakarta akan mulai menerapkan uji coba Electronic Road Pricing (ERP) di sepanjang Jalan Sudirman. Selain perusahaan Kapsch asal Swedia yang akan mulai menerapkan sistem itu, dua perusahaan lainnya, yakni Q-Free asal Norwegia dan Watch Data asal Singapura juga bersedia menerapkannya.

Namun, Watch Data yang menggandeng PT Karsa Wira Utama, menawarkan sistem untuk ERP dengan menggunakan teknologi Global Positioning System (GPS). Sayangnya, teknologi tersebut belum pernah diterapkan di negara lainnya sehingga DKI pun menolaknya.

“Dia tawarkan teknologi pakai GPS. Saya tanya, negara mana yang sudah pakai? Ternyata belum ada. Singapura juga belum pakai. Kalau belum, ya saya tidak bisa terima,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Balai Kota, Rabu (2/7).

Basuki mengatakan, pihaknya tidak menginginkan, Jakarta menjadi kota yang diujicobakan pertama kali untuk sistem ERP yang berdasarkan GPS. “Saya tidak mau Jakarta jadi yang pertama mencoba sistem ERP berdasarkan GPS. Kami mau pilih yang semua negara pakai,” kata Basuki.

Basuki menjelaskan, apabila menggunakan sistem GPS, logikanya, seluruh kendaraan harus memakai GPS. Sedangkan untuk memasang GPS itu saja sedikitnya dibutuhkan biaya sebesar Rp 2 juta. Sementara jika menggunakan On Board Unit (OBU) hanya memerlukan Rp 200.000 saja.

“Kami tidak mau jadi tempat uji coba barang-barang baru yang belum bisa dipakai,” katanya.

Selain itu, jika menggunakan GPS, di Jakarta juga belum ada jalur 3G dan mikrosel-mikrosel di tiang-tiang listrik. Sebab apabila hal tersebut tidak ada, maka kerapatannya akan berbeda. Meskipun teknologi itu bagus, tetapi belum ada yang memakai sehingga Basuki pun menolaknya.

“Dia bersedia (menerapkan ERP) asal saya buka untuk tender. Tidak bisa, dong! Kamu sudah pasang, nanti malah jebak saya lagi kamu uji coba, tidak mau kasih,” katanya.

Sementara dengan OBU, kata Basuki, kendaraan yang tidak memiliki OBU akan diketahui bisa didebet atau tidak. Termasuk kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar kota bisa dengan mudah ditangkap sehingga diperlukan juga koordinasi dengan pihak Kepolisian.

“Kami mau lihat, kalau yang tanpa OBU dia bisa laporkan berapa? Manti kami pasang OBU di 50 kendaraan, jadi kelihatan. Ke depan, kalau dia bisa menangkap itu, kami tahu yang lewat setiap harinya ada berapa kendaraan dan yang tidak ada berapa,” jelas Basuki. [Beritasatu.com]