Ahok.Org – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama makin kesal dengan kinerja Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI, Manggas Rudi Siahaan yang buruk. Menurutnya, selama ini kepala dinas bergelar doktor itu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satunya, minimnya penyerapan APBD DKI anggaran 2013 dan 2014.
Atas buruknya kinerja Rudi, Basuki menegaskan, apabila sudah resmi dicopot sebagai kepala dinas, dia tidak akan mendapatkan jabatan apapun. Mantan Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Dasar DKI itu dipastikan hanya akan menjadi staf kantor biasa di Pemprov DKI.
“Tadi pagi saya bicara dengan Pak Rudi. Saya bilang sama dia, nanti kalau saya mengantikan kadis PU, tidak ada lagi jabatan eselon II untuk Anda. Anda eselon II tidak bisa kerja, kita stafkan supaya jelas. Saya bingung, apa sih susahnya ngabisin duit? Ibu saya hampir 70 tahun kalau rumah bocor atau jalan depan rumah jelek, dia ga pernah pusing. Kalau ada duit tinggal telepon suruh orang perbaiki,” kata Basuki saat memberikan arahan tentang e-katalog dan e-purchasing pada seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), camat dan lurah se-DKI Jakarta di Balaikota, Kamis (3/7).
Menurut Basuki, Rudi bukan kepala dinas yang kreatif. Bila saja Rudi mau merekrut masyarakat menjadi pekerja di Dinas PU, ia yakin angka pengangguran di Jakarta akan menurun. Selain itu, dia juga dinilai tidak mampu mengendalikan satuan tugas (Satgas) Dinas PU serta membersihkan terowongan, jalan berlubang dan saluran air yang ada di ibu kota.
Sementara itu, Basuki mengaku berterima kasih dengan adanya Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Sebab dua lembaga itu sangat membantu Pemprov DKI, seperti masalah beton, tol, pancang beton, alat berat, termasuk servis, sewa mobil. Karena semuanya ada di e-katalog. [Beritajakarta]
Saran dari rakyat untuk pak Ahok
Sebaiknya semua dinas yang punya kinerja buruk dihapus saja dan semua PNS di dinas tsb harus diberhentikan karena tidak becus.
Untuk kepala dinasnya harus diinterogasi dengan cara direlax sama Uya Kuya atau Dedy Corbuzier untuk menceritakan apakah dia terlibat korupsi.
Jika kepala dinas tsb terlibat korupsi maka dia harus libatkan KPK dan PPATK dan seluruh aset dan hartanya harus disita untuk negara.
Sebagai gantinya Bapak Ahok wajib libatkan masyarakat luas dan mahasiswa untuk mengerjakan proyek padat karya dalam rangka untuk menyelesaikan semua tugas dinas PU yang sudah dibubarkan.
Tujuannya adalah untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan menambah penghasilan masyarakat dg adanya proyek padat karya ini.
Begitu pak Ahok.
Jadi tolong bapak Ahok segera bubarkan saja itu dinas PU yang ga becus kerjanya. Buat apa dipertahankan dinas PU kalo tidak bisa membuat kota Jakarta menjadi maju lebih baik dibubarkan.
Ini juga berlaku untuk dinas kebersihan dan dinas-dinas yang lain yang punya kinerja buruk….
Sekian pendapat saya…
Salam 2 jari
Jokowi For President
Pak Ahok, saya sering perhatikan you tube pemprov DKI, dan saya nilai, banyak masalah atas kinerja pns yg terjadi bukan karena mereka tidak mampu kerja. Sebab pertama memang etos kerja yg payah, tapi juga bisa dikarenakan banyaknya keinginan untuk melakukan perlawanan scr tidak langsung terhadap banyak kebijakan2 yg diambil pak Jokowi dan pak Ahok yg dianggap bersinggungan dengan kepentingan mereka, ditambah lagi pns yg lumayan bagus tidak berani secara frontal menentang pns yg brengsek, sehingga yg terlihat ke masyarakat, kebanyakan kinerja pns yg jelek. Saran saya, sambil menunggu ditandatanganinya uu asn, bukan saja pns yg buruk kinerjanya dicopot, tapi juga dibuat saingan2 pns. Misalnya dengan membuat BUMD yg khusus untuk membuat jalan dan memperbaiki jalan (bisa juga JakPro membuat divisi khusus menangani fasilitas jalan umum). Karena dana anggarannya juga berasal dari suntikan pemerintah yg dicantumkan ϑϊ APBD, maka agar penggunaan dana tsb tepat sasaran dan tidak diselewengkan, maka diperlukan kerjasama antara LKPP, pihak kelurahan/kecamatan, dan BPK. Mungkin perlu juga dilibatkan relawan2 atau rekrut staf paruh waktu buat membantu, supaya proses perbaikan jalan mulai dari pemberitahuan info jalanan rusak, sampai proses perbaikan jalan. Cara ini bisa juga digunakan untuk menghadapi permainan-permainan dinas kebersihan. Tolong dipelajari lagi, bos.. Trims
Yth. Pak Basuki,
Saya menilai apa yang bapak perjuangkan itu sesungguhnya hal yang baik, dan jarang terlihat di Indonesia. Masyarakat semakin sadar dan adil karena melihat hakikat kinerja sebenarnya.
Seusai masa jabatan bapak, DKI akan sangat bergantung kepada pemimpin berikutnya untuk mampu mengikuti gairah pembangunan bapak. Sayangnya statistik menunjukkan pribadi demikian sangat jarang. Saya menyarankan bapak melakukan beberapa perubahan kecil pada sistem pengelolaan kinerja dan pengelolaan keuangan yang sekarang agar sistem mampu menyajikan kinerja yang konsisten (bukan tergantung kepada pemimpin).
Saya secara pribadi sudah mengkaji sistem pengelolaan kinerja dan sistem pengelolaan keuangan di DKI dan siap memberikan masukan di maksud kepada bapak, gratis. Perubahan di maksud tidak terlalu besar namun akan menghasilkan dampak yang besar.
Mohon pertimbangan saran saya pak.
Salam,
Enda