Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mewajibkan pada tahun 2015 seluruh warga DKI Jakarta wajib memiliki rekening tabungan di bank. Hal tersebut untuk mempermudah pengawasan penyaluran bantuan-bantuan sosial yang diberikan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat kurang mampu.
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku telah meminta Bank DKI untuk mengkaji rencana tersebut. Apabila Bank DKI tidak sanggup, maka Pemprov DKI akan memberikan kesempatan untuk bank-bank lain, terutam bank BUMN seperti BRI, BNI, ataupun Bank Mandiri.
“Saya lagi berpikir, harusnya 2015 semua orang Jakarta sudah punya rekening bank. Jadi semua satu rekening. Anak yatim, sosial bisa sama. Nanti pada bulan suci Ramadhan, uang zakat, infaq segala macam harus jelas pakai transfer. Tidak ada lagi amplop,” katanya, di Balaikota Jakarta, Rabu (6/8/2014).
Saat ini, kata Ahok, penyaluran bantuan sosial sulit dikontrol. Sebab, para pemberi bantuan lebih memilih untuk menyalurkan secara langsung bantuan ke yayasan tanpa melalui rekening.
Menurut dia, banyak warga yang mengaku tidak mendapatkan bantuan apa-apa. Padahal, warga tersebut sudah mendapatkan bantuan dari berbagai perusahaan ataupun perorangan.
“Pertanyaan saya, bisa enggak anak yang sama didaftarkan di beberapa tempat? Bisa. Terus anak itu bisa dapat enggak beberapa kali, belum tentu. Karena bisa jadi pengurus yang ngantongin,” ujarnya. [Kompas.com]
dibuat data digital saja pak, random cek, jd mudah ketahuan nanti.
Kalo saldonya nol jangan diblokir, tanpa biaya admin juga.
Iya pak Ahok
Yang bikin rakyat ga mau menabung di bank karena ada biaya admint dan biaya atm tiap bulan. Jadi bukannya tabungan tambah banyak. Justru tabungan bisa jadi 0 dan tutup buku tabungan dengan sendirinya.
Tolonglah suruh semua bank jangan ada biaya apapun. Suruh nabung di bank koq tabungan malah berkurang. Nah ini yang bikin rakyat kecil illfil ga mau nabung di bank.
utk urusan berkenaan dng segala program dki, apabila perlu keikut-sertaan perbankkan, setuju prioritas diberikan kepada bank dki.
.
tetapi kalau keputusan telah diambil, dimana bank selain bank dki boleh ikut serta, maka kalau semua bank, yg legal, tidak sedang bermasalah hukum, yg punya besaran perihal perbankkan/finansial masuk kriteria, tanpa pandang bulu, boleh berikut serta, maka ini adalah keadilan.
diluar dari itu, walaupun dikatakan adil, tetapi “off-site”.
.
salam,
wah, kalo gitu harus gencar sosialisasi penipuan pak. kalo orang awam dikasih rekening, para penipu dengan modus tranfer berhadiah bakalan makin gencar.
Yang bener Bank DKI Jakarta, yg mengadakan karena BUMD dan Dana digelontor oleh pemprov DKI Jakarta, dan harus bisa menyiapkan sinkron database norek bank dengan ID KTP Ski Jakarta, tanpa bayar ongkos admin, kedepannya e-KTP sudah visa menjadi satu dengan KJS,KJP,Npwp,ATM,e-card bysway, e-card MRT, Commuter…
Bank DKI harus diberdayakan semaksimal mungkin…