Ahok.Org – Sistem transaksi pembayaran sewa rumah susun melalui bank banyak manfaatnya. Dengan menggunakan kartu rusun itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berharap bisa mencegah praktik jual beli rusun.
“Kalau ada oknum nakal, dia bisa saja bilang, ‘sudah, kasih saya saja dikit, enggak usah tagih’ sehingga itu jadi alasan enggak bayar kan. attau kalau ada yang nakal dia bilang unit rusunnya sudah lunas, dia bayar Rp 150 ribu per bulan, ternyata dia sewain RP 5 juta ke orang-orang,” ungkap Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatab, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2014).
Alasan kedua, kata Ahok, untuk mencegah praktik jual beli rusun. Jika ada yang mencoba menyewakan kembali atau menjual unit rusunnya maka akan langsung terbaca dari transaksi perbankannya.
Ahok juga ingin membuat kartu pembayaran rusun yang juga memuat nama dan foto penyewa. Dengan begitu, saat ada pemeriksaan atau sidak akan mudah terbaca jika ada penyewa yang tidak sepatutnya.
“Nah dengan adanya sistem bank seperti ini, tidak ada lagi orang yang tidak bayar karena langsung dibayar,” ujarnya.
“Jadi syaratnya Anda punya rumah susun, KTP harus beralamat rusun, dan kamu harus punya pembayaran sistem ini. Kita lagi kejar akhir tahun beres semua nih karena tahun depan Bank DKI sudah akan konsentrasi (membuat kartu autodebet) bagi PKL,” lanjut Ahok. [Detikcom]
Seluruh rakyat Jakarta menginginkan pak Ahok untuk meminta seluruh bank baik bank lokal, bank nasional, bank pemerintah dan bank asing agar tidak membebani nasabah dg segala macam biaya bulanan dengan menghapus semua biaya admin bulanan, biaya ATM bulanan, dll.
Pak Muhammad apa nggak ngerti bahwa biaya operasi bank cukup besar (gaji, tehnologi dll). Kalau semua biaya gratis, siapa yang naggung biaya utk pelayanan tsb.
Penghasilan Bank banyak dari bunga kredit, ditaruh dibelikan ORI dll, sedangkan dananya diperoleh dari nasabah tabungan, deposito yg bunganya jauh lebih rendah, jadi bisa digratiskan.
kalo baca komen komen dari muhamad di berita lain di situs ini, kayaknya dia pengangguran yg berkali kali gagal tes cpns jadi benci banget ama pns.
dari kmarin komennya ga jauh jauh dari pecat pns. kalo beritanya tentang kebijakan gubernur pada rakyat, komennya pasti ga jauh jauh dari minta segala hal di gratiskan. nanti bbm minta gratis. pajak pbb minta gratis, dst dst.
Apakah Bank DKI bisa mengantisipasi menjadikan masyarakat Jakarta yang megapolitan dan terstruktur rapi, hak dan kewajibannya sebagai warga yg baik dan bertanggung jawab.
Kepada Yang Mulia dan Terhormat:
WAKIL GUBERNUR DKI JAKARTA
Bapak BASUKI TJAHAJA PURNAMA (BTP).
Perihal : MOHON IZIN UNTUK BERPARTISIPASI SECARA NYATA DALAM UPAYA MENDUKUNG DAN MEMBANTU MEWUJUDKAN KOMITMEN PAK WAGUB BASUKI TJAHAJA PURNAMA.
Saya adalah satu dari sekian banyak warga Rusunawa Marunda yang sesungguhnya sangat menaruh hormat serta apresiasi yang tinggi terhadap segala upaya yang sudah dan sedang terus dilakukan oleh Pemrov DKI Jakarta terutama yang saat ini sedang ada dalam kendali Pak Wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.
Saat Pak Wagub memberi pidato sambutan pada acara Peresmian (launching) Sistem Transaksi Pembayaran Lewat Online (04/09/2014) di Rusunawa Marunda, dan dimana Pak Wagub (seperti biasanya) meluapkan kejengkelannya terhadap perilaku aparatur birokrasi yang masih saja membangkang yang “bermuka manis” namun “menusuk di belakang”, maka pada saat Pak Wagub mengumbar kejengkelannya itu justru sebagian besar warga Rusun Marunda MERESPON SECARA POSITIF terhadap semua hal yang sudah “digelar” dalam bentuk “unjuk rasa” (kejengkelan) Pak Wagub Basuki Tjahaja Purnama yang “dikemas” dalam Pidato Sambutan tersebut. Sebagian besar warga Rusunawa Marunda berteriak-teriak bangga dengan sosok/figur Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dengan begitu tegas dan berani membuka “borok” perilaku di semua lini — mulai dari jajaran birokrasi, LSM, institusi masyarakat bernama RT/RW, hingga ke masyarakat miskin itu sendiri. Bahkan Pak Wagub (tanpa tedeng aling-aling) sudah menyatakan bahwa yang demikian itu sudah masuk kategori perilaku BAJINGAN. Dan, sebagian besar warga Rusunawa Marunda langsung memberi “applaus”, bertepuk tangan, dan berteriak-teriak MEMBENARKAN apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Wagub dengan nada marah itu.
Sebagai salah satu penghuni Rusunawa Marunda, saya sangat berharap bahwa ada kalangan pengurus RT (bahkan seharusnya RW) di Rusunawa Marunda yang mampu MERESPON SECARA POSITIF terkait dengan banyak hal yang sudah dinyatakan oleh Pak Wagub itu. Tapi, rupanya… tidak ada satu pun (RT/RW) yang tergerak hati dan pikirannya untuk MERESPON SECARA POSITIF hal-hal yang sudah disampaikan oleh Pak Wagub. Dan, dalam kesempatan itu, saya sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Wagub Basuki Tjahaja Purnama terutama terkait dengan “ancaman” Pak Wagub atas indikasi keberadaan warga Rusunawa yang dianggap membandel karena belum melakukan mutasi kependudukan sesuai dengan alamat terbaru di Rusunawa Marunda. Hal seperti itu (mengkomunikasikan langsung kepada Pak Wagub) terpaksa saya lakukan karena (sesungguhnya), dalam beberapa waktu terakhir ini, saya sedang terus berusaha mengajak warga Rusunawa Marunda yang belum melakukan mutasi kependudukan dan saya adalah salah satunya — tetapi (sungguh) bukan dilatarbelakangi dengan alasan untuk “membandel” terhadap peraturan.
Usai Pak Wagub mengeluarkan ancaman pengusiran terhadap warga yang membandel karena tidak mau memutasi kependudukannya, dan setelah saya sempat mengkomunikasikan hal itu langsung dengan Pak Wagub, maka saya pun langsung mengambil inisiatif untuk menghubungi warga setempat yang saya kenal apabila mereka belum melakukan mutasi kependudukan. Tujuannya agar mereka segera melakukan mutasi kependudukan karena Pak Wagub sudah tidak mau mendengar lagi alasan-alasan yang dikemukakan oleh warga untuk tetap bertahan dengan status kependudukan yang lama. Mengapa saya yang harus mengambil inisiatif seperti itu? Karena pengurus RT (apalagi RW) tidak ada yang tergerak hati dan pikirannya untuk menjembatani persoalan itu. Itulah salah satu hal yang sempat saya kemukakan kepada Pak Wagub terkait dengan adanya dugaan/penilaian warga yang “membandel” tidak mau mengubah status kependudukan, yaitu adanya faktor miss-informasi atau miss-komunikasi antara pengurus RT/RW dengan warganya terutama terkait dengan informasi-informasi penting yang perlu diketahui (termasuk konsekuensinya) oleh kalangan warga Rusunawa selama ini. Dengan kata lain: yang membandel (mungkin) benar memang ada, namun (mungkin juga) mereka sebenarnya tidak sungguh-sungguh membandel tetapi karena ada faktor-faktor lain yang perlu diidentifikasi lebih lanjut secara lebih cermat dan teliti.
Kemarin (04/09/2014), usai acara dimaksud, dan karena tidak ada satu pun inisiatif dari pihak RT/RW untuk merespon secara positif setiap hal yang sudah disampaikan oleh Pak Wagub, maka saya mengambil inisiatif untuk berbicara dan mendesak pengurus RT di lingkungan saya, langsung mengadakan RAPAT KILAT dengan beberapa warga Rusunawa Marunda terkait dengan ancaman pengusiran yang sudah dilontarkan oleh Pak Wagub, dan mendesak Pak RW supaya mau menjembatani dan mencari solusi yang benar dan terarah serta sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku atas persoalan itu, dan agar tidak benar-benar terjadi pengusiran atas warga yang belum memutasi status kependudukannya karena beragam faktor dan alasannya — termasuk yang diduga “membandel” agar tidak membandel lagi.
Diilhami (terinspirasi) oleh ancaman Pak Wagub itu (pengusiran warga Rusunawa yang dianggap bandel), dan lewat kerja-kerja yang bersifat darurat dan serba taktis (diskusi dengan pengurus RT, Rapat Kilat dengan warga 04/09/2014, dan komunikasi dengan Pak RW), maka saya dapat mengidentifikasi beberapa hal terkait dengan kondisi seperti apa saja yang sebenarnya sedang dihadapi oleh warga Rusunawa Marunda?
Dan, beberapa hal yang sudah sempat terindikasi itu memberi sinyal atau isyarat bahwa : 1) selayaknya di area Rusunawa Marunda dilakukan “PROGRAM PERCONTOHAN MASYARAKAT BARU”, dengan membentuk kepengurusan RW yang bersifat khusus untuk kalangan warga Rusunawa Marunda, dan terpisah (berbeda)dari sistem manajemen pengelolaan institusi RT/RW yang berlaku selama ini; 2) setiap institusi RT/RW yang masuk dalam agenda “Program Percontohan Masyarakat Baru” khusus area Rusunawa Marunda harus berada di bawah kendali langsung dan bertanggung jawab kepada Pemrov DKI Jakarta (Gubernur/Wakil Gubernur), dan terformat dalam laporan kinerja sosial-politik di lingkungan masing-masing serta pertanggung jawaban penggunaan uang operasional bersumber dari APBD; 3) untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya penyumbatan informasi, miss-informasi, miss-komunikasi, atau miss-koordinasi, bahkan disorientasi atas “Program Percontohan Masyarakat Baru” di Rusunawa Marunda, maka perlu dibentuk RUSUNAWA MARUNDA MEDIA CENTRE dimana personil-personilnya harus direkrut secara profesional, berkualitas, mampu mengukur track record calon personil, dan punya daya tangkal yang mampu menghalau orang-orang bermental bajingan (seperti sudah dinyatakan oleh Pak Wagub) agar tidak dapat masuk kemudian mengotori visi-misi serta orientasi di dalam internal RUSUNAWA MARUNDA MEDIA CENTRE. Rekrutmen selektif dengan kriteria yang berkualitas dan serba terukur indikatornya ini diperlukan untuk membantu secara aktif dan nyata guna MEWUJUDKAN KOMITMEN PAK WAGUB BASUKI TJAHAJA PURNAMA serta untuk keberhasilan “Program Percontohan Masyarakat Baru” di area Rusunawa Marunda.
Terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang tidak pada tempatnya atau tidak semestinya.
Jakarta, Rusunawa Marunda, 05/09/2014
Dengan segenap rasa Hormat dan Kerendahan Hati,
Diding Ireng Chairudin
Rusunawa Marunda, Cluster B, Blok 2,
Lantai 5, No. 13
Pak Ahok,
Saya warga Jakarta, belum punya rumah, ngontrak melulu….
Saya ingin tinggal di Rusun, daerah Jakarta Utara atau Timur (saya kerja di daerah kelapa gading). Penghasilan saya sekitar 4,5 juta sebulan.
Tolong reply bagaimana saya mendapatkan / menyicil rusun tersebut.
Terimakasih Pak Ahok.
Irwandi