Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta warga Ibukota mematuhi aturan agar tidak parkir sembarangan. Mengenai adanya alasan warga parkir liar karena lahan parkir yang kurang di Jakarta, Ahok menyebut alasan itu tak masuk akal.
Dia berujar negara tak berkewajiban untuk menyediakan lahan parkir sebanyak mungkin. Ahok mengumpamakannya sama seperti ketika seseorang membeli alat-alat elektronik lalu meminta pemerintah menyediakan hunian.
“Ya enggak mungkin beli mobil dikasih parkir. Sama saja kayak sudah beli AC dan Kulkas, terus setelah keluar dari supermarket saya protes sama pemerintah, mana nih negara kok enggak ngasih saya rumah. Masuk akal gak kayak gitu. Ya kalau nuntutnya begitu ya sudah lain ceritanya,” kata Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/9/2014).
Dia mengungkapkan di beberapa negara maju, pemerintah juga tidak wajib menyediakan lahan parkir saat warganya membeli mobil. Malahan, kata dia, seharusnya warga mempunyai lahan parkir sebelum membeli mobil.
“Justru di negara maju tarif parkir dimahalkan agar tidak ada kendaraan diparkir. Di seluruh dunia malahan, kalau kamu mau beli mobil syaratnya harus punya tempat parkir. Kalau yang protes-protes gitu mah nggak usah heran, anakku yang kecil saja protes,” ucapnya.
Orang nomor dua di DKI ini menegaskan pemprov tidak akan menambah lahan parkir untuk mengimbangi jumlah kendaraan yang makin bertambah setiap tahun. Alih-alih memperbanyak lahan parkir, dia menyebut akan menertibkan lokasi parkir liar antara lain dengan menerapkan sanksi derek, cabut pentil, dan penggembokan.
Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengujicoba mekanisme parkir meter, yang bertujuan untuk membatasi jumlah kendaraan yang parkir. “Enggak ada (menambah). Justru kita mau hilangkan lahan parkir on street di Jakarta nanti, kita maunya offstreet,” kata dia. [Detikcom]
Setuju pak. kalau mau tempat dagang itu rame dikunjungi pembeli, maka pengelola gedung harus menyediakan lahan parkir yang memadai dan integrasikan dengan mudah akses ke transport publik. Masalahnya, kriminalitas masih terlalu tinggi di Jakarta, sehingga bila kita rada kerepotan bawa barang2 yang dibeli, maka kita jadi target empuk untuk penjambretan dan penodongan. Harga nyawa lebih mahal daripada denda parkir pak. Negara harus keluarin biaya rumah sakit yang tidak sedikit bila warganya jadi korban kejahatan bukan ? dapat duit hasil denda mobil warga A, terpaksa mengalir keluar untuk ongkosin warga B yang dijambret karna parkir mobilnya jauh. Itu namanya : SAMA SAJA BO’ONG ! Gali lobang tutup lobang pak. 🙁
Pak Gubernur Basuki
1.
Mungkin salah satu cara penangannanya
Rumah rumah dibelakang Toko Toko yg Ramai didepannya untuk parkir liar dibeli oleh Pemprov dengan harga Lebih mahal dari NJOP tinggal dibuat kerjsamanya ,misalnya lewat BUMD ,Harga NJOP selebihnya 50 % dibayar BUMD ,jumlah yg dibayar oleh Pemprov dianggap sebagai PMP
Selanjutnya Lahan Parkir tsb dioperasikan oleh BUMD yg bersangkutan
2.
Pengadaan Bus di Jakarta
Gunakan merk branded dan peraurannya di by pass saja
Minta Presiden Jokowi membuat Kepresnya
3.
Semua angkutan umum yg sudah tidak layak ,dioperasi tiap hari dan dicabut ijinnya dan kendaraannya dikandangkan
Jangan beralasan angkutan umum tidak cukup
Tapi harus dilihat bahwa bahayanya lebih besar
Pak Gubernur Basuki
Kalau bisa NJOP didaerah rumah ex gubernur Henk Ngantung dinaikkan mendekati harga pasar.
Dengan tidak melanggar UU
Hitung2 tanda jasa kepada beliau yg selama ini hidupnya dalam kepahitan
Samakan atau maximalkan tarif tilang baku dikwitansi bayar di bank/ATM, mengurangi kerjaan Jaksa dan Hakim urusan sepele…lebih baik dimanfaatkan untuk kasus korupsi!
Bagus Ko Ahok,didaerah Tambora masih banyak org parkir sembarangan yang buat macet trs sepanjang jalan K.H.Moh.Mansyur. Sama dijalan2 kecilnya juga banyak yang parkir sembarangan. Sama tolong parkir liar di sepanjang bawah flyover ITC Roxy Mas tolong diatur, karena dulu ada peraturannya tapi dicabut sama tukang parkir liar illegal yang ada di situ.
Saran saya persyaraten pemberian izin untuk usaha Mal perumahan dan pertokoan, supaya pihak yang mengajukan juga menyampaikan proposal tentang lahan parkiran untuk konsumen atau pengunjung/ pengguna usahanya, supaya tidak menjadi beban DKI.
Untuk mereka yang tidak punya perencanaan, mohon agar tidak diizinkan di jakarta.
Ini adalah salah satu usaha mencegah parkir liar dan problem parkir di jakarta.
Saya pernah menjadi tki di korea selama 2 tahun, kantor dan pabrik yang disana untuk lahan parkir sangat kecil di pabrik saya, paling 5 mobil aja yang masuk selebihnya ada tempat parkir yang di bangun oleh negara atau swasta dan berbayar, jaeak antara parkir dan kantor kira2 ada 2 gedung yang harus di lalui karyawan dan untuk rumah pribadi selain apartemen ada tempat penyewaan tempat penyimpanan parkir berbayar dan tertutup serta kunci pagar hanya pemilik mobil yang punya.