Ahok.Org – Pernyataan sikap Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, mengundurkan diri dari Partai Gerindra belum dapat diterima oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djodjohadikusumo.
Namun, Basuki bersikukuh tetap akan mundur karena tidak mau menjadi Gubernur hasil pilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI.
“Saya sudah ketemu Pak Hashim. Dia bisa memahami pernyataan sikap saya. Hanya dia merasa minta ditunda dulu pengunduran diri saya. Kenapa? Katanya mau diskusi dulu. Rapat di DPP, baru mundur,” kata Basuki di Balai Kota DKI, Jakarta, Kamis (11/9).
Namun, pria yang akrab disapa Ahok ini tidak mau permasalahan ini diperpanjang. Tetapi, dia sudah memiliki prinsip tidak bisa menerima sikap partainya yang mendukung pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Menurutnya, langkah Koalisi Merah Putih sudah terlalu jauh untuk diikuti dirinya. Langkah koalisi partainya dengan beberapa partai politiknya sudah sangat bertentangan dengan prinsipnya.
“Oke lah kalau saya salah. Mohon maaf. Tapi menurut saya, diskusi juga enggak ada guna. Karena prinsipnya sudah jauh sekali. Ketika Koalisi Merah Putih merasa akan terjadi pembagian secara proporsional, menguasai kepala daerah,” ujarnya.
Sekalipun nantinya Koalisi Merah Putih berkomitmen mengusung dirinya menjadi Gubernur DKI pada tahun 2017, Ahok akan menolaknya mentah-mentah.
“Sekalipun mereka berkomitmen dukung saya jadi Gubernur DKI di tahun 2017, saya akan menolak menjadi Gubernur hasil pemilihan DPRD. Karena saya akan jadi budak DPRD. Saya maunya jadi budak rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, Koalisi Merah Putih sudah salah mengartikan sila keempat dari Pancasila. Bila pemilihan kepala daerah tidak langsung maka pemilihan presiden pun tidak boleh langsung.
“Lalu, semua partai politik yang mendukung pemilihan langsung, lanjutnya, harus meminta kader partainya yang sudah menjadi kepala daerah mengundurkan diri dong,” kata Basuki.
“Kalau semua itu dilaksanakan, itu baru konsisten,” sambungnya. [Beritasatu.com]
Lohh… dari dulu dalam sejarah Indonesia merdeka sampai sekarang pun Gubernur juga adalah budak DPRD sama seperti Presiden adalah budak DPR. Kan DPR dan DPRD adalah wakil2 rakyat. Begitulah konstitusi hukum yang berlaku di Indonesia. Aneh sekali kalo baru merasa diri ngeh sekarang ini.
Waduh, bu Grace biasanya bijak dalam berkomentar. Sudah gabung dgn koalisi merahputih ya bu? 🙂
ini orang dari dulu pendukung gerindra. karna pak ahok sdh keluar dari gerindra ya diserang. bisa aja ini orang memang kader gerindra.
Tidak bung Doko. saya hanya murni rakyat jelata DKI. Tidak pernah terjun ke politik atau ikut parpol sama sekali kok. tapi saya banyak wira wiri di negara2 orang lain. Walau gitu, saya benar2 cinta Indonesia.
masak siihhh :v
bu grace , pemilihan dprd Jakarta waktu itu banyak yang pilih Gerindra (termasuk saya) , walaupun gak kenal sama calon-calonnya , karena apa ? KARENA AHOK EFFECT. Kami rakyat berfikir berarti Gerindra memang menghasilkan calon-calon pemimpin yang baik dan bersih… tapi sekarang …. SUMPAH SAYA NYESEL ABIS ABIS ABIS ABIS ABIS PILIH GERINDRA !!!!!!
MARI RAMAI2 BOIKOT GERINDRA DAN KMP di Pemilihan DPR DPRD berikutnya ……
kalau grace gak heran,dari dulu koment nya tetap prabowo yg terbaik,jokowi jelek,krn prabowo kalah ,grace jadi setress,berapa byk hbs duit kamu menjagokan prabowo grace,dari dulu koment gak pernah blg gerindra atau prabowo salah,lihat dulu rekam jejak prabowo dan lihat tv dulu baru kommet grace,jgn buat malu aja,parpol mana yg bisa pecat presiden dan kepala daerah grace ,coba di sebutkan grace,pak ahok lebih tau dari kamu grace,mknya pak ahok berani ambil keputusan mundur dari gerindra partai dan kader yg ambisi haus kekuasaan tau
Ma’af sebelumnya. Apakah mental budak itu emangnya mental bangsa Indonesia, shg Belanda bisa menjajah 350 tahun? Apakah DPR/DPRD itu gantinya Belanda/Jepang? Koq bisa sampai ada orang berpikiran seperti tulisan diatas diabad 21 ini…
Ngawur anda… Rezim soeharto justru memperbudak dpr
GRACE GRACE
ANDA TIDAK PAHAM SISTEM TATA NEGARA DAN HUKUM TATA NEGARA
1.
SEKARANG SETELAH REFORMASI BUPATI/WALIKOTA DAN PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG
DULU DIPILIH DPRD DAN DPR
2.
KALAU DULU DIANGGAP GAK COCOK BISA DIBERHENTIKAN OLEH DPRD ATAU DPR
KALAU SEKARANG GAK BISA KARENA RAKYAT YG PILIH LANGSUNG
3.
TRIAS POLITIKA NYA TETAP
CUMA MEKANISME DAN HAKNYA BERUBAH
Pak Basuki, saran saya, sebaiknya cooling down dulu Pak…yang sudah diputuskan dan dinyatakan oleh Bapak tidak usah dibahas-bahas lagi (Kita angkat jempol dengan keberanian dan sikap yang Bapak ambil) Tolong fokus urus Jakarta ajalah Pak…biar suhu politik jadi dingin… Saya percaya bukan hanya Bapak yang tidak setuju, tetapi juga Banyak pihak yang tidak setuju. Biar mereka saja yang maju dulu, agar didengar oleh anggota DPR…kalau sampai tidak didengar ya kan kita juga bingung, rakyat mana yang diwakili oleh mereka… kan seperti itu… Kalau Pak Hasyim belum terima pengunduran diri Bapak, ya… jelaskan lagilah sambil minum teh Pak, bukankah Pak Prabowo dan Pak Hasyim belum menyatakan dan menegaskan sikap mereka kepada Bapak langsung, mungkin waktunya belum tepat waktu itu Pak…Yang namanya koalisi pasti ada hal-hal yang kadang kita “terpaksa setuju” meskipun itu bukan keinginan kita sebenarnya, tapi karena sudah terikat mau gimana lagi…selain Pak Prabowo dan Pak Hasyim, pengurus yang lain jangan Bapak dengerinlah…jawabnya kaya orang yang lagi stresssssss karena di tentang masyarakat via jejaring media sosial…masuk kuping kiri keluarin ajalah ke kuping kanan… Be wise ya Pak…Salam.. Go…JB
Bung raysan, tuh ada berita di detik.com bahwa Prabowo merasa kecolongan dan seperti salah mendidik “anak”. di berita tsb, pak Hasyim tidak menolak pengunduran pak Ahok kok. Bahkan ada berita lagi bilang bahwa Gerindra akan memecat pak Ahok. Lebih parah statusnya bila dipecat daripada mengundurkan diri kan ?
GRACE GRACE
KALAU DULU KARENA DIPILIH DPRD GUBENUR
KALAU DIMINTAIN SESUATU GAK MAU KASIH
BISA DICARIKAN ALASAN DICOPOT
KALAU HASIL PEMILIHAN LANGSUNG RAKYAT
ANGGOTA OKNUM DPRD CUMA BISA NGANCAM ,KALAU MINTA SESUATU GAK DIKASIH PALING NGANCAM APBD NYA GAK MAU DIA SAHKAN.
JADI DISINI GUBERNUR KALAU YG BERSIH DIA GAK MAU MENUHI PERMINTAAN OKNUM DPRD
TAPI GUBERNUR BISA MENGGUNAKAN ANGGARAN DENGAN JUMLAH TAHUN YG LALU. INI ATURANNYA.
pendapat ahok diterima,,
pendapat koalisi merah putih buang ke tong sampah ajaa…
Hi bro grace, kalo anda mendukung koruptor, maka bersiaplaj azab dan sengsara pasti akan terjadi pada anda dan keluarga yang sangat anda sayangi. Kalo ada memang jujur maka tuhan paati melindungi anda. Ingat, dosa itu bukan debit kredit yah… Dosa ya dosa. Baik ya baik. Gak bisa dosa dihapus dengan kebaikan atau sedekah. Kalo itu bisa di lakukan, maka agama itu mungkin agama perbankan?….
Tiba pd kesimpulan knp gerindra berbalik haluan dlm hal berpihak pd ruu pemilihan kpl daerah melalui dpr/d. Ini ada kaitan dgn kekalahan Prabowo dlm pilpres yg lalu bersaing dgn Jokowi, coba sj dr dulu tdk ada mekanisme pemilihan kpl daerah lgs dr rakyat tp melalui dpr/d, mungkin Jokowi tdk akan jd walikota Solo atau skrg gubernur Jkt atau nantinya presiden RI. Dgn begitu Prabowo akan jd satu2nya calon presiden RI, kalaupun ada pesaing lain, yakin kl tdk akan seunggul Prabowo.
Makanya sakit hati krn kekalahan di pilpres lalu, gerindra skrg berubah haluan menjadi pendukung ruu pemilihan kpl daerah via dpr/d.
Soal ongkos berat krn pemilihan lgs dr rakyat cuma neko2 mereka aja yg buat dalih.
bung Edw, mudah untuk lempar fitnah kepada pihak Prabowo dengan pikiran2 negatif hanya karna pihak Prabowo kalah. Dan itulah yang diinginkan oleh para kepala2 daerah yang terpilih langsung oleh rakyat untuk rakyat berpikir begitu shingga para kepala daerah dengan leluasa dan gesit melakukan korupsi dan peras rakyat dengan alasan2 yang seolah2 membela kesejahteraan rakyat tapi sebenarnya untuk menimbun harta buat pribadinya sendiri. kan begitu yang slalu dan slalu terjadi. Dengan kembali dipilih via DPRD, sepak terjang Gubernur pun dapat direm dan korupsi mereka tidak habis2an peras rakyat.
–
Mau saya sih, Gubernur diangkat/dipecat oleh Presiden. sedang bupati, walkot diangkat/dipecat oleh Gubernur. tidak ada DPRD / DPD. hanya ada DPR & MPR saja. Hemat biaya negara trilyunan rupiah lah untuk itu 🙂
Grace, itu kesimpulan yg bs diambil dr fakta gerindra yg memang kalah di pilpres yg lalu n skrg stlh kekalahan mendadak ganti haluan bergabung partai lain yg pro pemilihan kpl daerah via dpr/d, pdhal dulu seprinsip pak Ahok utk pemilihan lgs oleh rakyat.
Soal kpl daerah pilihan rakyat yg korup blm bs disimpulkan kl blm terbukti kekayaan mereka bertambah/melejit setelah menjabat sbg kpl daerah, ini yg namanya fitnah kl menuduh tanpa ada bukti atau berdasarkan fakta. Kl pun ada yg terbukti korup plg periode berikutnya tdk bakal dipilih rakyat n msk bui.
Hahahaaa… apakah se-naif itu anda berpikirnya to bung Edw ?! 🙂 kandidat Gubernur/Wagub itu harus mencapai simbiosis mutualisme baru bisa diorbitkan dan memenangkan kursi tsb. MUSTAHIL bisa berhasil dapat kursi tsb bila tidak karna hasil kerja mesin parpol. Memangnya pasang iklan, biaya kampanye, lobi2 kiri kanan nga pake duit ? adakah duit pak Jokowi dan pak Ahok keluar untuk biaya kampanye tsb ? 😀
–
Gentlemen Agreement musti dihormati dan dilakukan bila memang jantan dan ksatria ya 🙂
Grace lihat http://simomot.com/2014/09/11/ini-kronologi-kisruh-pilkada-dipilih-dprd/ terlihat gerindra berubah posisi di september 2014 (sejak prabowo kalah). Banyak org ug tdk percaya dg parpol (termasuk saya golput di pileg). Kami lebih percaya ke figure (person). Dan itu dasar kami utk memilih gubernur atau presiden.
sy setuju yg ini gub diangkat presiden (2014-2019) saat ini bukan dprd. walikota/bupati diangkat gub dgn persetujuan presiden. ini mungkin lebih baik. peace…
PAK AHOK SUDAH SAAT NYA ANDA MEMBANGUN MONUMEN BATU POLITIK INDONESIA ATAU MONUMEN MELAWAN LUPA.
BIAR TRAK RECORD PARTAI2 BRENGSEK DI INDONESIA INI AKAN TETAP DIBACA DAN DIINGAT RAKYAT INDONESIA SAMPAI 5 TAHUN YANG AKAN DATANG.
BIAR RAKYAT TIDAK LUPA ATAS ULAH MEREKA.
RAKYAT PASTI AKAN MENGHUKUM MEREKA DENGAN SEBERAT2NYA.
I LOVE YOU Mr. Ahok …. ! KEPUTUSAN ANDA SUDAH TEPAT !!! #GBU & KELUARGA . SALAM PERUBAHAN
pak ahok,sebaiknya anda cooling down. karena kalau anda ngomong terus maka yg rugi juga rakyat jakarta.minimal anda tidak ikut menambah kesulitan warga dki dengan hal yg tidak perlu. hati boleh panas,kepala harus tetap dingin. lakukan refreshing supaya hati menjadi tenang. saya setuju langkah pak ahok utk keluar dr gerindra,indonesia butuh dobrakan keras menuju ke masa depan yang baik. tapi ada saatnya anda harus cooling down,jangan panas terus nanti seperti mesin bisa meledak. JBU
kalau persepsi grace betul, maka tunggu saja azdab bagi pemimpin2 yang menghianati rakyat… udah dipercayakan oleh rakyat mosok nyolong duit rakyat..
semoga aja rakyat tidak salah pilih…
dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat…
Mantaap Pak dg PRINSIPnya saya dukung bekerjalah sesuai dg hati nurani karena itu akan meringankan langkah dan dlm membuat keputusan.Pak Taufik dan Hidayat NW menantang anda mengundurkan diri dari jabatan ini,ini jebakan BATMAN. Krn mrk gak ada cara lain untuk memberhentikan langkah Pak Ahok, tapi jika terpancing emosi maka umpannya bs termakan.Gak usah diladeni…kita ada mendukung Pak AHOK selalu.Di 2019 saya dukung Pak AHOK mendampingi Pak JOKOWI…saya akan dukung habis2an…agar duo dynamite si duet maut bergabung lagi…INDONESIA pasti lepas landas….
Kalo mau jujur, Gerindra mestinya berterima kasih Ahok mengundurkan diri dari partai, karena sudah berbeda prinsif yang sangat mendasar antara dirinya dan partai, artinya Ahok bisa dikatakan membangkang dari arah kebijakan partai gerindra, Logikanya, kalo ada kader partai yang membangkang, harus DIPECAT. Ahok bisa aja nunggu dipecat partai, biar namanya bersih dan nama Partai Gerindra yang akan hancur di mata Rakyat. Artinya Dengan mengundurkan diri dan tidak dipecat, Ahok gak mau Gerindra yg sudah ikut membesarkan namanya jadi terpuruk dan dicacimaki rakyat.
pak ahok ,anda adalah pahlawan sebenarnya. anda sudah menunjukan komitmen terhadap kejujuran ,biarkan anjing menggongong kafilah tetap berlalu
Yang dikatakan Ahok mungkin benar. Hanya saja menyebut Kepala Daerah yang dipilih DPRD akan jadi budak DPRD adalah ucapan yang tidak bijak. Harusnya Ahok sebagai pejabat publik bisa menjaga ucapan sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Coba kalau H Lulung/ Taufik bersekonggkol membinasakan Ahok bisa saja terjadi tanpa menunggu 2017. Sekali lagi pandailah menjaga ucapan, kita hidup di budaya orang timur yang punya tata krama.
Sayangnya kata ” Membinasakan ” juga kurang bijak ya…gak papa ceplas ceplos asal niatnya bersih , daripada si Lulung, udah kata-katanya gak bijak , gak ada niat memajukan JKT acan-acan pun….
Resiko berpolitik dikondisi perubahan yg didukung rakyat banyak…
Terutama di DKI Jakarta yg APBDnya 70trilyunan setahun, siapa sich tidak tergiur berbuat miring, yg sudah masif dilakukan puluhan tahun, bahkan sudah menjadi semacam tradisi…rakyat tetep jadi korban
Giliran datang Gubernur baru yg lurus, anti KKN dan berusaha mensejahterakan rakyat, dimusuhi rame-rame di parlemen…
grace. anda sebelumnya menyatakan sering keliling negara org saya amati. pencetus reformasi adalah AR. dari perkembangan waktu kewaktu reformasi untuk demokrasi yg dulu pilkada/pilpres dipilih dprd/dpr. dan berubah lbh baik menjadi pilihan langsung dengan begitu rakyat diadakan rakyat diperlukan rakyat dihidupkan. bila pilkada kembali dengan sistem orba knp dulu soeharto diturunkan? knp uu 32 direvisi? indonesia selama 16 tahun sudah diacungi jempol internasional dengan keikutsertaan secara langsung rakyat. bila pilkada tidak langsung lbh baik pileg juga ditiadakan. karna fungsi dpr sdh berlebihan yg pkok itamanya adalah mengawasi kinerja pemerintahan. 17 september tgl paling pas untuk mengulang kembali 98. duduki gedung dpr tolak pngesahan ruu pilkada tidak langsung. suara rakyat sudah dikebiri saatnya tindakan rakyatlah yg akan mengebiri para DPR (Dedemit Pengacau Republik)
Para ibu2, bapak2, nyak babeh, oneng2 dll… Wajar sekali banyak orang yang menentang dihapuskannya Pilkada langsung. Semua ujung2nya duit. Mikirin periuk nasi masing2. Korupsi uang negara berjemaah heheheeee… Yang punya otak, tolong mikir baek2 yo….
–
sistem pemilihan langsung adalah unsur utama dari Washington Consensus yang menjadi cikal bakalnya neo liberalisme. Paket inilah yang disyaratkan IMF ketika hendak memberikan bantuan kepada Indonesia yang tengah menghadapi krisis moneter 1997. Paket ini pulalah yang dijual kepada negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara yang tengah bergejolak sekarang ini.
.
Yang saya tahu adalah bahwa negara-negara Asean yang sistem pemilunya masih terkontrol seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam jauh lebih stabil dan maju dibandingkan dengan yang menganut sistem demokrasi liberal seperti Thailand, Philipina dan Indonesia.
.
enurut Bernard Simamora (Kompasiana), “Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menelan biaya pemerintah yang sangat besar, tidak sebanding dengan manfaatnya bagi rakyat. Selain dana pemerintah, dana kandidat kepala daerah maupun dana partai akan bertaburan di sana-sini saat syahwat kekuasaan dan politik memuncak. Dana untuk pilkada selalu di atas Rp1 miliar bahkan ada beberapa provinsi yang biaya pilkada bisa mencapai Rp1 triliun. Secara sederhana, dengan rata-rata biaya per Pilwalkot atau Pemilihan Bupati (Pilbup) Rp. 25 Miliar, dan per Pemilihan Gubernur (Pilgub) 500 Miliar, maka dalam 5 tahun uang negara untuk pilkada di Indonesia minimal Rp. 30 Triliun”
.
Sejak reformasi, uang sebanyak itu telah menjadi periuk nasi bagitu banyak orang, mulai dari tukang sablon sampai ke perusahaan-perusahaan biro iklan dan media. Mulai dari para pengumpul suara di RT/RW sampai kepada perusahaan-perusahaan jasa pemilu yang sama-sama menjanjikan kemenangan. Mulai dari perorangan di kampung-kampung sampai kepada perusahaan-perusahaan pengerah masa yang juga menyediakan armada bis dan nasi kotak. Mulai dari para pengamat politik amatir sampai kepada lembaga survey yang melaksanakan polling dan quick count. Dan banyak lagi yang mengais rezeki dari pilada langsung.
.
Jadi wajar saja kalau banyak sekali kalangan yang menolak usul dihapuskannya pilkada langsung. Kalau diusut – usut, semua persoalan di dunia ini buntutnya adalah masalah eknomi atau duit tok.
–
Intinya, tidak pernah ada pilkada langsung yang tidak sogok rakyatnya dalam berbagai macam bentuk cover. Rame2 garuk ( baca: garong ) duit negara berjemaah untuk isi periuk nasinya sebanyak2nya. wkwkwkk…. dan pilkada DKI adalah yang terbesar 🙂 Jangan bermunafik ria lah. Memelihara muka dua atau muka sepuluh pun untuk para pejabat di DKI sudah lazim dan jadi trademark sejatinya. Apakah Pilkada DKI periode 2012-2017 merupakan pengecualian ( bebas bersih anti sogok )dari smua bentuk garong uang negara ? silahkan otak kita masing2 dipake untuk mikir yo. 😀
Stelah berhasil sukses memperoleh kursi panas sebagai Kepala Daerah, waktunya membayar kewajiban ” hutang ” untuk harga kursi panas tsb + bunganya. simbiosis mutualisme. Smuanya tertuang dalam Gentlemen Agreement antar si kandidat dan parpolnya.
.
Buat saya, menyelesaikan program2 kesejahteraan rakyat tepat waktu sesuai target dengan biaya tinggi (karna harus bayar “hutang” tsb) JAUH LEBIH BERNILAI & DIAPRESIASI dan kelihatan serta dinikmati oleh rakyat ketimbang sudah bayar hutang + ambil untung, tapi semua target tidak tercapai penuh. rakyat semakin menderita dan kecewa. itu mah sudah jatuh, ketimpa tangga pula. sial banget ! 😀
.
Bermainlah dengan cantik. Musuh tidak usah dicari sudah datang sendiri. jadi, tidak perlu dengan sengaja nambah jumlah musuh kan ? hehehee…. siip lah !
Prabowo itu satria wirang, wait and see dia Akan ditinggalkan para pengikutnya…..
Menurut Rakyat Indonesia sebaiknya setiap Gubernur melakukan profiling setiap orang di Provinsi tsb. Jadi setiap orang di Provinsi tsb harus direlax oleh mentalis seperti Uya Kuya, dll agar diketahui sifat, watak dan perbuatannya apakah dia adalah seorang yang baik atau seorang yang jahat. Jadi dipisahkan tuh kumpulan orang baik dan kumpulan orang jahat.
Nah kumpulan orang jahat sebaiknya dibinasakan saja alias dihukum mati saja dan semua harta dan asetnya disita untuk negara sebab orang2 ini adalah penjajah bangsa Indonesia yang sesungguhnya yang menyebabkan bangsa Indonesia menjadi kacau balau dan tidak maju.
PRO PILKADA TIDAK LANGSUNG
Saat masa awal reformasi sy ikut demo ke Senayan bareng mahasiswa, tiap Pileg sy coblos orang PKS krn orang partai ini sejarahnya yg paling sedikit kena kasus korupsi, saat Pilpres sy coblos Jokowi krn sy engga suka salah satu karakter Prabowo yg emosional. Skrg saat ada RUU Pilkada sy dukung Pilkada dipilih aja oleh DPRD. Kenapa sy dukung Pilkada tdk lsg? Krn menurut sy pilkada lsg banyak mudharatnya.
1.Uang rakyat belasan/piluhan triliunan rupiah abis buat pilkada lsg pdhal utang negara sdh besar, mendingan buat bikin sekolah atau biaya pembangunan lainya,
2. Dulu pendiri bangsa membuat sila ke-4 krn mereka tahu pemilihan langsung tdk cocok buat negara kepulauan dan multi suku seperti Indonesia ini, juga rakyat dan elit parpol negeri ini tidak siap kalah sehingga tiap selesai pilkada ada aja yg rusuh dan ribut
3.Yg pro pilkada lsg khawatir jika pilkada dipilih DPRD maka walikota/bupati bisa jadi budak parlemen, lalu apakah pimpinan KPK dan pimpinan lembaga lainnya yg di fit proper parlemen jadi budak parlemen? sy rasa ngga…
4. Hasil pilkada langsung sebanyak 60% atau sekitar 300 walikota/bupati kena kasus korupsi
5. Lembaga survey dan LSM paling seneng pilkada lsg krn itu priuk nasi mereka
6.Apakah nanti semua pilkada tidak langsung akan dikuasai Koalisi Merah Putih? engga semua daerah anggota parlemennya dikuasai Koalisi Merah Putih
7.Kalo nanti diparlemen ada kongkalikong dg walikota/bupati maka tugas KPK yg mengawasinya
8.Kalo nanti calon bupati/walikota yg tidak sesuai aspirasi rakyat maka tugas tokoh masyarakat dan ormas besar seperti Muhammadiyah dan NU juga mahasiswa yg harus mengawal seleksinya.
Dan yg terakhir bagi yg pro pilkada langsung…jangan emosian dan berfikirlah dg objektif juga ber-argumentasi sehat.
Cuma Pilpres yg saya setuju pemilihan langsung krn sy mau nyoblos capres/cawapres Jokowi dan Ahok saat 2019 nanti….hehehe
Ketahuan sekarang ternyata memang benar si ZIFF ini budak PKS, pantesan dia sentimen banget sama Om Wagub. Setali tiga uang dengan partainya toch.
pak ahok, saya dibelakang anda, saya rakyat biasa yg mendukung pemimpin seperti anda wlaupun saya bkn warga jakarta. dan saya yakin seluruh rakyat di negri ini inginkan pemimpin berani ambil resiko besar demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan golongan atau partai. walaupun pemimpin itu sendiri di usung oleh partai namun ingat untuk semua partai, bahwa rakyat lah yang memilih nya, termasuk kalian semua para anggota dewan yang terhormat.