Ahok.Org – Kemenko Perekonomian akan melakukan groundbreaking pelaksanaan pembangunan terpadu pesisir ibu kota negara atau proyek National Coastal Integrated Capital Development (NCICD) tipe A, Kamis (9/10/2014) sore ini.
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan pembangunan NCICD tipe A berfungsi untuk mengantisipasi banjir rob yang kerap terjadi di utara Jakarta.
“(NCICD tipe A) itu peninggian tanggul supaya tidak ada ancaman rob dari pantai utara sewaktu air laut pasang,” kata Ahok, sapaan Basuki, di Balaikota.
Menurut dia, penyebab banjir di Jakarta ada dua. Yakni karena air laut pasang untuk kawasan utara Jakarta dan karena hujan deras di kawasan selatan Jakarta. Selain akan melakukan peninggian tanggul 5 kilometer, Pemprov DKI juga akan membangun waduk di daerah utara Jakarta. Waduk itu berguna untuk menampung air, termasuk air hujan.
Secara garis besar, pelaksanaan NCICD ini terbagi dalam tiga tahap, yakni tipe A, B, dan C. NCICD tipe A ini merupakan proyek reklamasi 17 pulau ditambah dengan peninggian tanggul rob setinggi 5 kilometer di bibir pantai utara sepanjang 63 kilometer.
Kemudian tipe B yakni pembangunan konstruksi tanggul terluar dengan tembok bergambar garuda raksasa di laut dalam. Sedangkan tipe C ialah pembangunan tahap besar tanggul raksasa serta pembangunan danau penyimpan dan pompa besar atau giant sea wall.
“Untuk pembangunan tahap A, ditargetkan tiga tahun selesai. Keseluruhannya mungkin tahun 2024 baru selesai,” kata Basuki.
Peninggian tanggul di pantai utara itu dibagi menjadi dua bagian. Bagian sepanjang 30 kilometer dikerjakan pemerintah pusat dan 33 kilometer dikerjakan pengembang yang melakukan reklamasi 17 pulau.
Pemprov DKI juga berada di dalam bagian 33 kilometer yang dikerjakan pengembang. Kewajiban Pemprov DKI adalah untuk meninggikan dan memperkuat tanggul sepanjang 8 kilometer. [Kompas.com]
saya beberapa kali membaca bahwa pemprov hanya dapat 5% lahan dari jumlah lahan yang direklamasi pengembang. terlalu kecil itu pak ahok,mestinya minimal 20% ,katanya di luar minimal diatas 30% . ndak pantas cuma dapat 5% ,ndak balance sekali
Seharusnya pemprov DKI mendapat 100% hasilnya bukan cuma 5% – 30%.
Rakyat menginginkan agar pemprov DKI yg melakukan reklamasi dan menjadi pengembang perumahan rakyat yg murah dan bagus.
Rakyat sudah muak dg para pengembang properti yg dengan rakus memperkaya diri sendiri, menaikkan harta tanah dan properti sesukanya.
Rakyat minta tolong kepada pak Ahok untuk mengambil alih semua proyek reklamasi dan pembangunan properti di DKI. Jangan sekali-sekali dikasih ke swasta.
Sekali swasta dikasih kesempatan untuk membangun properti pasti akan menjadi konglomerat hitam seperti teroris aaerbe, teroris haassheem, teroris hatee, dll.
Seharusnya setiap keluarga dibatasi maksimal punya 2 rumah + 2 kantor + 2 mobil saja, ga boleh lebih dari itu, kalo punya lebih dari itu semua kelebihannya harus disita untuk negara.
Jangan sampai disamakan dengan Gubernur sebelumnya yg menjual proyek kepada pengembang swasta,sampai rakyat tidak sanggup membeli rumah lagi, dan tanah di Jakarta sudah jadi lahan ajang spekulan…
Pak ahok pernah blg, wkt mereka masuk dki reklamasi pulau sudah dibagi2 seperti potongan kue2 dgn perjanjian dki dpt 5%. Jadi kesalahan ada pada pejabat seblomnya. Pak ahok saja blg dia menyayangkan mereka masuk dki perjanjian reklamasi pulau dgn dki 5% telah dilakukan, kl ga dia mau coba terapkan 20% ato 30% seperti di Rotterdam. Makanya pak ahok mencari akal, para pengembang diwajibkan melakukan kewajiban lain diluar 5%. Saya mengikuti terus berita pak ahok, dan setahu saya pak ahok sering bilang banyak perjanjian kerjasama dgn dki yang benar2 kacau dan merugikan prempov dki. Kan beberapa mulai diperbaiki, seperti kerjasama mslh sampah, normalisasi waduk dgn beli alat berat dan kerjakan sendiri.
Menurut saya kerja pak ahok sudah sangat bagus dan dia terus berusaha melakukan perubahan dan perbaikan. Tolong kasih pak ahok waktu melakukan tugas dia. Belom lagi sekelompok org sering melakukan demo ke pak ahok. Apa sih yang salah sama beliau? Sudah begitu bagus kerjanya, masih saja menolak dia jd gubernur. Mau cari pejabat seperti pak ahok di indo susah bgt. Kl yg korup sih merajalela. Semoga pak ahok diberkati dan bisa bertahan.
Halo pak Ahok
Rakyat minta agar reklamasi pulau diserahkan ke DKI 100% beserta dg profitnya juga 100% ke DKI.
Tolong jangan kasih ke swasta. Kerjakan sendiri saja. Tuh pakai PT TransJakarta saja. Harusnya semua BUMD di DKI dijadikan satu saja yaitu PT TransJakarta biar efisien, ga tumpang tindih dan lebih dipercaya rakyat.