BTP Terkait Akuisisi Palyja

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengatakan, dua pemilik saham operator air bersih Palyja, yaitu Suez International dan Astratel, menyetujui jika Palyja diakuisisi oleh dua BUMD DKI.

Bahkan, menurut Basuki, kedua pemegang saham itu lebih memilih untuk menyerahkan kepemilikan saham kepada DKI daripada class action oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

“Mereka (pemegang saham) oke-oke saja untuk (akuisisi) melalui business to business, tetapi kan ada beberapa LSM mengajukan gugatan ke PN Pusat. Jadi kami terkatung-katung nih sekarang (sebelum proses hukum selesai),” kata Basuki, di Balaikota, Kamis (9/10/2014).

Basuki mengatakan, sebelum proses gugatan hukum itu selesai di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Pemprov DKI tidak bisa melakukan transaksi dan akuisisi saham Palyja. Pembelian saham Palyja itu, kata Basuki, untuk memperbaiki tingkat kebocoran air yang selama ini terjadi.

Dua operator pelayanan air bersih di bawah pengelolaan PDAM Jaya, yakni Palyja dan Aetra, menimbulkan kebocoran air hingga 40 persen. Padahal, air merupakan kebutuhan pokok seluruh warga.

“Operator ini sekarang lebih memilih membayar denda atas kehilangan air dibandingkan dengan membetulkan pipa yang bocor. Saya sudah menurunkan harga diri saya seolah-olah saya kalah sama tuntutan (hukum akuisisi Palyja),” kata Basuki geram.

Kontrak perjanjian dengan kedua operator air tersebut tidak menguntungkan Pemprov DKI. Sebab, dalam kontrak itu, operator pengelola air hanya perlu membayar denda Rp 80 juta per satu persen dari selisih target yang ditetapkan.

Jika PDAM Jaya menargetkan tingkat kebocoran air hanya 30 persen, dan kenyataannya 40 persen. Maka, kedua operator swasta ini hanya perlu membayar Rp 800 juta untuk denda 10 persen kebocoran air.

Sementara itu, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo Budi Karya Sumadi mengaku kerap bertemu dan berdiskusi dengan pihak pemegang 49 persen saham Palyja, Astratel. Meski sudah menemui kata sepakat di antara keduanya, ia masih akan terus mengikuti proses hukum yang ada.

Hal itu sesuai instruksi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. “Namanya urusan besar ini kan menyangkut orang banyak. Jadi, kami harus berhati-hati memikirkan berbagai aspeknya,” kata Budi.

Sementara 51 persen saham kepemilikan Suez International akan diakuisisi oleh PT Pembangunan Jaya. Meskipun saham mayoritas dipegang PT Pembangunan Jaya, kepemimpinan perusahaan tetap akan diserahkan kepada PT Jakpro. PT Jakpro akan mengelola Palyja, mulai dari urusan keuangan hingga operasional. [Kompas.com]