Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kecewa dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang baru saja diluncurkan pada Jumat (2/1/2015) lalu. Petugas masih melempar-lempar urusan warga karena merasa bukan bidangnya.
“Seharusnya, model kerja mereka seperti bank, di mana semua loket bisa melayani. Jangan karena bukan bidangnya, kemudian urusan dilempar ke orang lain,” kata Basuki, di Balai Kota, Rabu (7/1/2015).
Di setiap PTSP kelurahan dan kecamatan terdapat tiga unsur staf, yakni dari Badan PTSP, Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil), dan staf yang mengurus permasalahan pertanahan. Menurut Basuki, banyaknya sumber daya manusia (SDM) yang ditempatkan di PTSP hanya sebuah pemborosan.
Seharusnya, kata dia lagi, petugas PTSP bisa mengurusi urusan kependudukan, seperti pembuatan e-KTP dan tidak harus selalu dikerjakan petugas dari Dinas Dukcapil, begitu pula sebaliknya. Karena itu, ia berencana untuk kembali mengecek pelayanan terpadu itu pada pekan depan.
“Sektoralnya kurang ajar, masih belum efektif. Sekarang yang jadi masalah, mereka seperti tak ingin membagi tugas kerja. Minggu depan akan saya cek lagi pelayanannya, masih tidak mau bagi kerja lagi atau bagaimana,” kata Basuki. [Kompas.com]
kalo gak mampu mundur aja jadi petugas PTSP. Masih banyak yg mau kerjA keras kok dijakarta. Dari pada malu maluin baru kerja 3 bulan udah dipecat. Udah digaji besar masih aja blagu.
Setuju aria….saya juga mau kerja di sana. Pak ahok kasih kesempatan kepada kami yang memang ingin kerja ( buka lowongan pekerjaan jagan pake outsorsing langsung pak ahok yang tangani, syarat jagan aneh-aneh yang penting niat kerja, jujur dll ) dan untuk membantu pak ahok dengan segala kemampuan yang kami punya walaupun di nilai orang tidak layak kerja..jadikan ptsp pintu semua program pak ahok dari surat tilang elektrik dan pembayaran, rusun,perpanjang ktp dan buat ktp, imb, akte nikah dll…saya siap bantu buat konsep sampai di lapagannya..OH iya pak ahok, kapan di buka relawan 119 saya juga tertarik.
sorry, ini sudah ada di “Sekarang Urus IMB Bisa Datang ke Kelurahan”.
.
usul pak. demi efektifitas dan percepatan transisi btpsp baik bagi petugas maupun masyarakat, disarankan taruh “konsultan/supervisor(k/s)” di counter btpsp, kalau jumlah “k/s” cukup, boleh taruh disetiap counter tapi dirotasi agar penyerapan ide substantif btpsp tercapai dng bulat lengkap dng peng-aplikasi-annya, kalau “k/s”nya tidak genap, ditaruh bergiliran. para “k/s” ini direkrut dari masyarakat yg, 1. cukup pengalaman berurusan dng ruwetnya birokrasi, khusus dalam hal layanan publik, n harus merasa sangat tidak nyaman dng itu, terutama karena rasa adilnya terusik. 2,punya wawasan wiraswasta, yg notabene berdikari, efektif n praktis (apapun masalahnya, urusan harus tetap jalan, walau sonder bantuan). 3, bersedia jadi relawan (atau mungkin ada imbalannya ?). 4. dari perbankan terutama swasta, mungkin sebagai bentuk csr mereka. 5. boleh juga dari luar dki (toch ini adalah juga harapan seluruh bangsa, jadi partisipasinya dimulai. . . sekarang !!)
.
setelah selesai, para “k/s” ini diberi certificate or surat terimakasih dari pemda dki. dalam indonesia baru, surat itu adalah kebanggaan.
.
salam,
Pak Gubernur yth, seharus nya sebelum PTSP dibuka petugas/karyawan yang ditempatkan di berikan pelatihan dulu apa aja yang akan mereka hadapi tentang perizinan dan syarat nya jangan asal main tempatkan karena mereka direkrut bukan dari bidangnya dan yang terjadi di loket mereka buta sama sekali, sehingga tidak bisa melayani. Bentuk perizinan segitu banyak nya apakah dia ngerti tentang dokumen yang dibutuhkan dan juga tata caranya? Ini bukan mempercepat dan mempermudah pengurusan malah memperlambat dan menyusahkan pelaku usaha yang mau mengurus izin. Menurut saya lebih baik PTSP dibuka di instansi masing masing, agar lebih profesional. Yang ada sekarang tidak lebih dari anak SMA yg lagi magang.