Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta meminta bantuan Jaksa Agung HM Prasetyo untuk memenangkan Pemprov DKI di meja hijau (pengadilan). Sebab, banyak kontrak dengan pihak swasta yang merugikan Pemprov DKI.
Hal itulah yang disampaikan langsung oleh Basuki kepada Prasetyo saat menyambangi Kejaksaan Agung, Rabu (7/1/2015) kemarin.
“Banyak sekali kontrak kami dengan swasta, mereka wanprestasi dan kami enggak bisa ngapa-ngapain di Pengadilan,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (8/1/2015).
Kontrak-kontrak yang merugikan DKI seperti kontrak bersama PT Godang Tua Jaya (PT GTJ) dalam pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang. Kontrak itu ditengarai Basuki merugikan DKI karena tipping fee yang dibayarkan terus meningkat tiap tahunnya. Kontrak yang telah diikat dengan PT GTJ pun baru dapat diputus setelah 25 tahun.
Kemudian, kasus tanah Bank DKI yang dimenangkan oleh Lippo Group di Jalan MH Thamrin, samping Hotel Sari Pan Pacific. Bank DKI menyerahkan pengelolaan tanah kepada Lippo Group. Hanya saja, Lippo Group tidak membangun sama sekali tanah sesuai mekanisme Build Operate Transfer (BOT).
“Kemudian juga lahan di THR (taman hiburan rakyat) Lokasari bermasalah dan sengketa lahan Wali Kota Jakarta Barat. Kami minta Kejaksaan Agung mesti dukung kami dan kami dong yang dimenangkan di pengadilan,” kata Basuki. [Kompas.com]
Kerjasama 2 instansi yang makin baik untuk menertibkan para ‘terroris tanah” yang sudah keterlaluan selama ini.
.
Cuma satu jurus usang yang mereka pakai selama ini yaitu, uang.
.
Hal ini mudah dipatahkan dengan adanya pembuktian terbalik dari setiap kasus-kasus yang diakali, dan orang-orang yang ikutan bermain di belakangnya.
.
Tentunya kerjasama ini membutuhkan semacam MOU dan ikatan yang saling membantu dari 2 instansi ini, dan kalo perlu melibatkan instansi-instasi terkait lainnya.
Yth. Pak Gubernur,
Sekedar advis buat Bapak, kalau yakin bhw banyak kecurangan dlm kontrak2, Bapak hrs yakin bhw kebenaran akan menang. Yakinlah pak mitra yg bersih, kompeten dan sama2 peduli kepentingan rakyat akan membongkar ada tidaknya unsur korupsi.
Pak Gubernur tidak perlu mengeluarkan statement yg bisa memancing kekeruhan pihak lawan atw pakai kata “mesti/hrs mendukung”. Biar itu terjadi secara mengalir berdasar fakta di lapangan.
Tetaplah Bapak bekerja dengan lbh rendah hati, melayani dan tegas. Tidak perlu keras (lewat kata2). Riskan ungkapkan hal yg tdk perlu itu, dan bs mmnjd bumerang nantinya.
Demikian pak Gubernur, semoga bisa menjadi masukan advis saya ini….GBU