Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan bahwa semua lembaga di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memberikan pelayanan terbaik.
Jika ada yang tidak disukai masyarakat, maka bisa dilakukan penutupan terhadap lembaga tersebut. Lembaga yang dimaksud oleh Basuki adalah lembaga apa saja yang melakukan pelayanan masyarakat, termasuk kantor-kantor lurah.
“Kalau satu kantor lurah sepi, berarti masyarakat enggak suka ke sana. Ya tutup saja, digabungin. Idenya seperti itu,” kata Basuki di Balai Kota, Rabu (4/2/2015).
Cara mengetahui kantor mana saja yang sepi dilihat dari penerapan tunjangan kinerja daerah (TKD) dinamis. Apabila dari TKD dinamis menunjukkan tidak ada kinerja, unit yang bersangkutan bisa ditutup dan digabung dengan unit lain yang lebih tinggi, misal kantor lurah ditutup digabung ke kantor camat.
Aspek penilaian di TKD dinamis sendiri untuk melihat kinerja pegawai cukup banyak. Masyarakat pun bisa memberikan penilaian dan melaporkan kalau ada pelayanan yang kurang baik, juga laporan dari anak buahnya. Setiap pegawai pun harus mengisi lembar kinerja harian setiap hari. Dari sana, akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. [Kompas.com]
Pak AHok, mumpung gaji lurah, camat, walikota sudah dinaikan, para lurah, camat dan walikota juga dilberikan tanggung jawab mengatur, menjaga kebersihan didaerah masing masing, Serta adakan lomba kebersihan setiap bulan, misalnya Jakarta mana yg paling BERSIH, apakah Jakpus, Jaksel, Jakut, Jakut, Jakbar. Lalu lomba juga untuk kecamatan mana yang paling BERSIH, lalu lomba juga kelurahan mana yang paling BERSIH. Saya Yakin kalau dilombakan Jakarta akan tambah BERSIH dalam 1 – 2 tahun ke depan.
Yg Ada malah memperbudak rakyat nya, dengan Surat perintah kegiatan kebersihan,ke RW trus ke RT,dari RT kewarga suruh kerja bakti…kita sudah dipungut uang kebersihan sama RT…
Pak AHok, saya setuju dengan hattori ditempat saya ada pungutan kebersihan yang dipungut RT/RW kok malah jd hanya bayar aja sampahnya ga diambil malahan saya bayar langsung tukang sampah untuk mengangkut sapah dirmh saya, pak sebaiknya RW dihapus aja cuma manjangin birokrasi kalau untuk perizinan, ga penting juga dia yang kenal warga malah RT.tru bangunan liar dipinggir trotoar seperti bangunan bantuan polisi yang dibikin permanen menurut saya ga ada gunanya juga malah bikin pemandangan sempit pak ahok ngusir pedadang yang dagang ditrotoar tapi ga tertibpin mereka yang buat bangunan permanen ditrotoar gimana nih kalau untuk alasan keamanan saya kurang setuju karena kadang lama bangunan itu ditinggal begitu aja kalau ada acara rapat aja baru rame pada ngumpul ketawa ketiwi.
Pak Ahok, saya melaporkan khusus untuk Lurah Cilangkap. Sudah “berabad-abad koq bisa ngga diganti/dipindah? sedangkan adik seperguruannya sudah banyak yang jadi camat bahkan lebih tinggi. Padahal lebih dari 70% warganya yang ngga suka dengan kinerja dia…!
Contoh, klo ada lembaga independen yang bisa nyamar nyari tau kebenaran anggaran belanja Kelurahan Cilangkap tahun 2014 saja banyak dia ‘cubit” dengan kroni dan cupu-cupunya. (kader jumantik mereka hanya dapat 210.000/3 bulan ber empat pula se RW) you bisa itung deh sekelurahan dia bisa cubit berapa. Itu baru satu post anggaran belum lagi dari post-post anggaran yang lain.
Kalau Pak AHOK bersedia mau ngusut dengan mengirim team ke tempat kami, kami siap warga semua untuk testimoni dari semua unsur, baik RT, RW, PKK dan Karang Taruna. Kalau perlu LMK nya.
Kami tunggu jawaban anda, …..Bro Ahok.