Ahok Sambut Ancaman Pemakzulan Dirinya

11
134

Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menganggap rencana pemakzulan atau impeachment terhadap dirinya adalah hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. Sebagai mantan anggota DPRD dan DPR RI, Basuki mengaku memahami hal itu.

“Saya mantan anggota DPRD tingkat II dan mantan anggota DPR RI. Hak interpelasi adalah hak anggota DPR dan DPRD,” ujar Basuki seusai menghadiri acara ulang tahun Gereja Kristus Yesus di Jalan Hayam Wuruk, Jakarta Barat, Sabtu (14/1/2015).

Basuki justru mengatakan, interpelasi yang direncanakan DPRD DKI justru merupakan ide bagus. Hal ini berkaitan dengan alasan yang digunakan DPRD bahwa serapan APBD DKI 2014 rendah dan pendapatan DKI tahun anggaran 2014 yang tidak mencapai target.

Menurut Basuki, dengan interpelasi, Pemprov DKI justru bisa menjawab hal-hal yang dipermasalahkan DPRD DKI. Basuki juga menilai, interpelasi justru akan membuka kondisi DPRD saat ini.

“Interpelasi lebih bagus. Biar kita jawab semua. Semua wartawan bisa melihat apa yang terjadi dengan DPRD,” ujar Basuki.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik berencana menggunakan hak interpelasi serta melakukan impeachment terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik menjelaskan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan semua fraksi yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

“Senin ini, kami akan rapim (rapat pimpinan) dengan semua fraksi, apakah kami impeachment dan interpelasi,” kata Taufik, Jumat (13/2/2015).

Taufik mengatakan, pihaknya akan menggunakan hak interpelasi terhadap Basuki karena serapan APBD DKI 2014 rendah. Selain itu, pendapatan yang diterima DKI pada tahun anggaran 2014 juga tidak mencapai target.

Serapan anggaran tahun 2014 adalah Rp 43,4 triliun dari total APBD Perubahan 2014 sebesar Rp 72,9 triliun. Sementara itu, pendapatan yang diperoleh Pemprov DKI tahun lalu hanya mencapai Rp 52,17 triliun, dari target Rp 72,9 triliun.

Rencana interpelasi serta impeachment ini juga muncul karena dokumen APBD 2015 yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berbeda dengan APBD yang sudah disahkan pada rapat paripurna 27 Januari lalu. [Kompas.com]

11 COMMENTS

    • setuju banget bro !!! ; tapi . . . .
      .
      jadi rakyat, juga jadilah rakyat yg punya kecerdasan, . . . kecerdasan yg komplit, malah!!
      .
      kalau interpelasi, impeachment/pemakzulan itu sesuai dng aturan, ya harus dipersilahkan jalan dong, kita jangan se-kali-2 menghalang-halangi; melainkan mengawalnya dan memastikan proses itu berjalan saksama dan sampai tuntas-tas. jangan cuma setengah-setengah gertak saja, pusing rakyat dibuatnya.
      .
      kalau terbukti benar, kan rakyat juga yang dapat “untung”, tapi kalau salah, alasan or proses terjadinya upaya ini, harus dibuka tuntas dan dibeberkan dalam terang-benderang kehadapan duli yang mulia segala lapisan rakyat(yg adalah pemilik negara ini).
      .
      yang salah, yang kerja ngawur,sehingga tidak layak terima gaji/fasilitas dari negara, harus konsekuen penuh ! ! ! (saranku sih duduk cantik saja dipinggir, ngelihat kita ngebangun negeri ini, toch kalau berhasil, anda-anda juga ikut dapat senang, dari pada ngerecoki terus, bikin warisan jelek buat anak cucu cicit dst-dst). sampai tahap itu, siapa lagi yang mampu melindungi orang bermasalah yang salah ? ? ? tiada sesiapapun, tidak parpol, tidak institusi, tidak lembaga apapun or perorangan sesiapapun . . .
      .
      lagi pula, yakinkah anda bahwa yg mau dimakzulkan punya belang yg layak dimakzulkan ? kalau tidak, ngapain grogi ?!?!?!
      .
      salam,

  1. Bubarkan DPR, MPR, DPRD, DPD, semua partai politik dan beberapa lembaga tinggi negara lainnya untuk menghemat ratusan trilyun uang negara dan uang rakyat dari tangan oknum-oknum koruptor berjemaah

    Lakukan merger TNI, POLRI, KPK, Kejaksaan, Pengadilan biar tidak ada bentrok lagi karena overlaping kekuasaan, overlaping wewenang, overlaping hak, overlaping kewajiban

    Ganyang FZ, MT, AL musuh pak Ahok dan musuh seluruh rakyat Indonesia

  2. orang satu ini…ada aja ulah nya.menunggangi FPI untuk merebut kursi gubernur,mengkritik habis semua kebijakan gubernur,pokok nya dengan segala cara untuk menurun kan ahok .mafia macam ini patut di kirim ke pada tuhan yang maha esa.

  3. Pk Gubernur Yth;

    Saran

    Ke1.
    Pak Presiden sebaiknya memerintahakan Mendagri untuk mereformasi Dirjen dan Irjen di Depdagri
    Mereka adalah orang2 nya ex Gamawan Fauzi jadi soulnya kemungkinan besar tidak sejalan dengan Pemerintahan sekarang

    Pemerintah Pusat terkesan membiarkan para menterinya bekerja sendiri sendiri,

    Sebaiknya dibantu kesemua Kementerian untuk Reformasi seluruh Dirjen sampai tingkatan manager terendah

    Kalau tidak maka Pemerintahan jokowi jalannya terseret seret.

    Sepertinya analisanya perlu dipertajam

    Ke2.
    Kasus penyimpangan yg mungkin dilakukan oknum DPRD diproses Hukum ke mabes Polri
    Beri efek jera

  4. SUDAH BIASA DPRD CARI GARA GARA AMA AHOK SOALNYA UDAH KAGA DAPET JATAH UANG KOTOR LAGI, APALAGI SI TAUFIK LAPOR HARTA KE KPK AJA KAGA BERANI WKAKAKKKAKAKA, ITU DPRD LAPORKAN HARTA KEKAYAAN KE KPK AJA KAGA BERANI MAU LAWAN AHOK ORG TRANSPARAN, DPRD ITU SEPERTI TONGKOSONG BUNYI NYARINGNYA, DPRD ITU BANYAK MULUT TAPI KAGA ADA GUNANYA, GUNANYA CUMA ABISIN UANG RAKYAT DAN BERKOAR KOAR KAGA MUTU. APALAGI SI TAUFIK GOBLOK: PRESTASI NYA KAGA ADA TAPI BANYAK OMONG, MAU SEJELEK APAPUN AHOK ATAPUN SEKASAR PUN AHOK MASIH LEBIH BAIK AHOK KARENA WALAU MULUT DIA MENYAKITKAN TAPI HATI DIA BUAT NEGARA DAN JUJUR ITU UTAMA, DARI DULU PEMIMPIN BANGSA ATAU ANGGOTA PARLEMEN MULUT MANIS KAGA ADA HASILNYA, WALAU BANJIR TAPI SURUTNYA CEPET TIDAK SEPERTI DULU

  5. rapat aja kagak berani di rekam , itu DPRD, masih banyak ngomong kalian.
    Kenapa rapat tdk pernah mau direkam, di upload? tdk berani transparan?
    Jangan bermain2 dengan rakyat!

  6. Rakyat lebih percaya Pak Ahok daripada M. Taufik, Lulung dan beberapa oknum anggota DPRD DKI yang mengaku Wakil Rakyat tetapi hanya mementingkan kepntingan memperkaya diri sendiri. Selalu menyalahkan Pak Ahok karena kepentingan pribadi terusik. Warga DKI akan tahu siapa yang jujur, transparan, anti korupsi dan memberikan keadilan sosial bagi rakyat. Maju terus Pak Ahok ! Warga DKI dan masyarakat Indonesia mendukungmu.

  7. kalau sinyaliran diatas itu benar, kenapa para beliau itu bisa-bisanya mendapat mandat n menjabat n omongannya masuk media massa, serta mengotori “atmosfir” kita ?!?!?
    .
    masalah kita terutama ada di : rakyat yg notabene adalah pemegang kekuasaan tertinggi di negeri ini, masih bertindak, menempatkan diri, kurang layak/memadai sebagai pemilik negara ini;
    .
    pedapat, ideologi, keyakinan n persepsi boleh berlainan, tapi sebagai pemilik negeri ini serta pemegang kuasa tertinggi (melalui pemilu, memilih semua pengurus negara) harus punya dignitymartabat n tidak ela-elo (bingung).
    .
    jadilah pencerdasan rakyat menjadi urusan teramat penting saat ini utk kebaikan negeri ini; disinilah peran terpenting jokowi-ahok sebagai garda depan dari kelompok pembaharu, berkiprah baik bagi nusa n bangsa.
    .
    kita ada di posisi mana ?
    .
    salam,

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here