Ahok.Org – Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama mengatakan bahwa kedatangannya ke Gedung KPK pada Jumat (27/2/2015), tidak hanya bertujuan melaporkan dugaan penggelembungan anggaran pengadaan perangkat penyedia daya listrik (uninterruptible power supply) pada RAPBD 2015.
Ahok mengaku memiliki bukti-bukti seputar dugaan korupsi yang terjadi di DKI Jakarta dari 2012-2014. Bukti-bukti itulah yang ia masukan ke dalam dua koper, dan ia bawa ke kantor lembaga antirasuah itu.
“Jadi tadi kami datang membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang kami sepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan di DPRD. Di situ angka saja sudah selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun,” kata Ahok usai menyampaikan laporannya.
“Barang-barang sudah kami bawa, nanti teknis yang akan melakukan penelitian dan kita minta lakukan audit BPKP. Audit yang 2015. Yang 2014 sedang dilakukan audit. Kalau 2012, 2013 sudah ada auditnya,” ia menambahkan.
Namun ia enggan mengungkapkan pihak-pihak yang diduga terlibat, maupun besaran kerugian negara yang ditimbulkan. Ahok menyebut kedua hal tersebut merupakan kewenangan penuh dari penyidik KPK.
“Saya kira selanjutnya mungkin tanya kepada pihak KPK. KPK akan lakukan penyidikan segala macam. Saya tidak tahu. Biar hukum saja, biar nanti KPK yang akan meneliti semua,” ujarnya.
Saat kedatangannya itu, Ahok tampak didampingi oleh sejumlah pejabat Pemprov DKI, di antaranya Sekretaris Daerah Saefullah dan Kepala Inspektorat Lasro Marbun. [kompas.com]
–
KPK Pastikan Tindaklanjuti Laporan Basuki soal Dana Siluman
KPK memastikan akan menindaklanjuti laporan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengenai adanya dana siluman dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta.
Pelaksana Tugas (Plt) Komisioner KPK, Johan Budi SP, menyatakan, KPK akan menindaklanjuti laporan Basuki dengan menelaah terlebih dahulu berkas laporan.
“Tim pengaduan masyarakat yang akan menindaklanjuti dengan pertama kali melakukan proses telaah terhadap laporan itu,” kata Johan, di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).
Dikatakan Johan, penelahaan terhadap laporan diperlukan untuk mencari unsur tindak pidana korupsi. Proses penelahaan dilakukan dengan melakukan verifikasi dan menggali informasi dan data yang akurat.
“Apakah informasi dan data valid, akurat, dan disimpulkan ada unsur tipikor atau tidak,” katanya.
Jika ditemukan, adanya unsur tindak pidana, selanjutnya, KPK akan meningkatkan status ke penyelidikan atau penyidikan.
“Setelah proses telaah ketika ditemukan unsur-unsur, kami bisa lakukan proses lebih lanjut apakah penyelidikan atau penyidikan,” jelasnya.
Diberitakan, di tengah upaya hak angket yang digalang DPRD DKI, Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama melaporkan adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta ke KPK, Jumat (27/2). Basuki mengaku membawa bukti temuan dana siluman berupa print out berkas APBD sebanyak dua kardus mi instan.
“Ada dua kardus,” kata Basuki di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (27/2).
Basuki mengatakan, bukti-bukti tersebut merupakan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) DKI Jakarta, dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), berkas APBD yang diajukan Pemprov DKI ke DPRD serta APBD yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri).
“Jadi tadi kami datang (ke KPK) membawa bukti-bukti perbedaan APBD yang saya ajukan dengan e-budgeting yang disepakati di paripurna dengan yang dibuat oleh kawan-kawan DPRD. Ada selisih cukup banyak sampai Rp 12 triliun,” ungkapnya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]
pak data-data lama di simpan baik-baik selama masih menjabat biar bisa di pelajari lebih jauh trik dllnya
retention period based on…….. Pilkada (wkwkwkwk)
sikat bang Ahok ,biar terbongkar koruptornya….
Ya tuhan, kalau di DKI jakarta saja sudah seperti ini cara DPRD dgn sistematis dan “legal” mengkorupsi uang rakyat, bagaimana dengan propinsi lain? saya jadi soujon bahwa DPRD propinsi lain maupun DPR pasti melakukan hal yang sama.
Apakah ada gubernur/bupati/walikota daerah lain yg berani melaporkan?
Ahok selalu menjadikan dirinya sebagai contoh revolusi perubahan yang sebenarnya dan rela menjadi tumbal dan sasaran terbuka dari para bandit politik, rakyat harus bergerak bantu Pak Ahok.
Ini baru yang namanya Gebrakan Revolusi Mental….. GUE SUKA GAYA LOE
hajar terus para pengerat.gag pakai lama
Hahaha ngeliat mikcrophone merah dua biji saat wawancara pak ahok jadi ingat itukan TV OON kan? Yg suka ngasal kan? Wakakakak…
Pak ahok dari hati yg murni ini, dri teriakan rakyat jelata maju pak lawan semua orng yg tdk sesuai dngn kbnran, sprti halnya para nabi. Nbi musa melawan firaun dan mbskn bani isrsel yg di sbt paskah, dawud mlwn filistin, Isa melwan kutuk dosa dlm jln filadolorosa, Muhamad melawan pnymbhn baal dlm ajrn tahui. Sya prcya bpk diciptakan untk lwn korupsi ytu tofik dan antek2nya fpi yg gx jls
pak ahok bagaimana pendapat anda dan yang lainya mengenai berita di http://news.detik.com/read/2015/02/28/120949/2845607/10/buku-trilogi-ahok-rp-30-m-komisi-e-dprd-yang-usul-skpd?n991102605….untuk apa pihak skpd membuat atau mengajukan ide buku ini apakah sudah di ketahui oleh pak ahok…hati2 akan ada benturan yang di buat antara kepentingan dprd dan kepentingan pribadi atau propv dki..jadi jelas sekarang bisa saja pemainnya orang skpd suruhan dprd…,Soal buku pak ahok gak usah di buat juga gak masalah ( cari oknum yang mengajukan usulan buku itu )…toh nanti juga beredar sendiri tanpa harus melalui anggaran dki…
PAK GUBERNUR YTH:
KE1
ANALISA ORANG GILA SAJA TIDAK MASUK AKAL
MASA ORANG2 YG DI DPRD “OKNUM2” TIDAK SUKA DENGAN BAPAK BISA MENGANGGARKAN 30 M UNTUK BUKU TRILOGI
ITU BARU PAKAI ANALISA ORANG GILA
KE2
KAMI SARANKAN ,KALU MEMUNGKINKAN DIPELAJARI DULU DENGAN TEAM PAKAR HUKUM GUNAKAN YG PROFSIONAL DAN IDEALIS
KELUARKAN DEKRIT GUBERNUR UNTUK MEMBEKEKUAN DPRD
KL ORANG YG “PADA GAK BENAR SAJA BERANI MEMANIPULASI FAKTA ‘ BAPAK HARUS BERANI MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM,ITU GUNANYA PAHLAWAN DAN PERUBAHAN
KE3
ATAU
LAKUKAN GERAKAN MORAL
UNTUK MELAKUKAN REFRENDUM ,PEMBUBARAN DPRD
HAKUL YAKIN 100 % PASTI RAKYAT DKI SETUJU
KALAU INI SUKSES BISA DIGUNAKAN SECARA NASIONAL UNTUK MEMBUBARKAN DPR
KE4
SELANJUTNYA SUARA RAKYAT LANGSUNG SAJA
DENGAN PEMBENTUKAN LEMBAGA REFRENDUM NASIONAL
RAKYAT TIDAK PERLU CALO UNTUK MENSUARAKAN SUARANYA
GUNAKAN CARA SEPERTI SMS ,VOTE INDONESIA IDOL ,LEBIH AKURAT HASILNYA
SEMOGA SARAN SARAN DIATAS BISA DILAKSANAKAN
NOTE:
ORANG2 YG ADA DI KOMISI E ADALAH ORANG2 YG SERING MENYERANG BAPAK ,KOQ BISA MENYUTUJUI ANGGRAN 30 M UNTUK BUKU TRILOGI ,SETAN SAJA TIDAK PERCAYA
PAK GUBERNUR MAJU TERUS PANTANG MUNDUR;
KALAU SAMPAI BAPAK JATUH KARENA BERSIH MELAWAN ORANG ORANG MUNAFIK SOK SUCI DAN KORUPTOR.
MAKA HARUS BANGGA
KARENA BAPAK ADALAH GUBERNUR PERTAMA DIDUNIA YG DIJATUHKAN OLEH “OKNUM OKNUM KORUPTOR’
YANG MALU BUKAN BAPAK
TAPI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
KAMI HARAPKAN PRESIDEN HARUS LEBIH PUNYA NYALI MENYELEMATKAN NEGARA DIBANTU TNI POLRI DAN RAKYAT
MAAF PAK
PRESIDEN ORANGNYA KURANG BERANI
JADI KITA MAU BICARA APAPUN DAN USUL APAPUN ,UJUNG2 NYA TIDAK DIJALANKAN
KURANG BERANI DAN KURANG TAJAM ANALISANYA
gila neh manusia ngapain Ahok nyuruh buat buku trilogi 30 M ??? Ahok aja di buatin buku ama orang lain seperti kompasiana gratis lagi , kok tega2 nya bilang ahok yg ngusulin buku 30 M wkkwkw, geblek maling neh
NOBODY PERFECT…. AHOK JUGA MANUSIA, LEBIH BAIK JADI PEMARAH DARI PADA MENJADI KORUPTOR YANG MERUGIKAN RAKYAT SE IDONESIA DARIPADA MENJADI SEBALIKNYA 🙂 🙂 SELAMAT BERJUAN PAK GUBERNUR, RAKYAT MENDUKUNGMU.
Kalo ngeilat gelagat kyk gini kelakuan DPRD yang notabene partai, Gw yakin AHOK bakal jadi Gubernur DKI NEXT PERIDODE ASAL INDEPENDENCE , JGN DITUNGGANGI PARTAI.
Insya4JJI amiin.
Maju terus Mr.Gubernur, Mr.AHOK ,PEMIMPIN DKI ku !!!!
Maju terus pak Ahok, bongkar tuh TIKUS TIKUS kalau perlu biar pada MAMPUS
Pak Ahok, coba periksa 2 tahun terakhir ini siapa yg pesan lamborghini atau ferrari…mngkn bisa tambah seru. hahahaha