Ahok.Org – Nasib Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 berada di DPRD DKI. Apakah Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI sepakat menerbitkan Perda APBD 2015 atau Pergub penggunaan pagu anggaran 2014?
Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama menganggap bahwa hal tersebut hanya proses administrasi bukan proses politik lagi.
“Jadi proses (penerbitan) perda ini tidak ada persetujuan politik sebetulnya, ini hanya ada persetujuan administrasi. Tetapi kayaknya mereka (DPRD) mau bawa ke politik,” kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (20/3/2015).
Ia mengatakan, seluruh keputusan kini bergantung pada Ketua Banggar DPRD Prasetio Edi Marsudi yang kemarin menyepakati penerbitan Perda APBD 2015.
Secara aturan yang berlaku, pembahasan APBD evaluasi Kemendagri ini tidak perlu dibawa ke rapat paripurna. Cukup dengan 13 anggota Banggar yang hadir ditambah tandatangan Ketua Banggar serta perwakilan satu fraksi saja sudah memenuhi persyaratan penerbitan Perda APBD 2015.
“Jadi sekarang tergantung Pak Ketua (Banggar), bukan mau dibawa ke paripurna. UU mengatur perda sudah jadi baru dilaporkan ke paripurna berikutnya,” kata Basuki.
Kemudian, bagaimana komunikasi Basuki dengan Prasetio perihal upaya penerbitan Perda APBD 2015? “Pak Pras sih oke saja. Saya enggak tahu nih, telepon dia belum (dijawab),” kata dia.
Prasetio pun terlihat tidak hadir dalam rapat Banggar. Rapat banggar hanya dihadiri tiga pimpinan Banggar lainnya. Seperti Mohamad Taufik, Abraham Lunggana, dan Triwisaksana. [Kompas.com]
Krisuh APBD sudah mencapai titik akhir. Kita balik menggunakan APBD 2014 seperti yang diprediksi. Saran saya untuk pak Ahok , cooling down seperti yang dilakukan oleh Jokowi . Tidak usah lagi terpancing pertanyaan wartawan yang mencari berita.. Cooling down…
Setuju pak, sebaiknya pak Ahok utk sementara ini “nyepi” dulu. Sptnya tdk semua wartawan punya itikad yg bbaik, siapa tahu memang mereka “memancing”. GBU…
Admin, lapor ke pak Ahok, lihat video “18 Mar 2015 Sekda Saefullah Membahas Hasil Evaluasi Kemendagri Terhadap Raperda APBD” time: 2:18:30. Perhatikan baik-baik cara salamnya. Kenapa dari 4 orang yang disalami kepada dua orang itu beda? Hati-hati. Busuk itu tidak ada obatnya, harus dibuang.
Risma (walikota Surabaya) mengaku tidak pernah merasa khawatir kisruh APBD terjadi di Surabaya. Ia menjelaskan permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta saat ini dikarenakan ada kesalahan pada teknisnya.
“Tidak (takut), karena yang masalah bukan di e-budgeting. Yang masalah di sana di mekanismenya,” jelasnya pada detikcom usai memimpin rakor kepala sekolah se-Surabaya di Gedung Wanita, Jalan Kalibokor, Kamis (5/3/2015).
Menurut wanita kelahiran Kediri, Jawa Timur ini, DPRD mempunyai hak mengusulkan budgeting. “Harusnya usulan dari DPRD dikembalikan lagi ke e-budgeting semestinya. Dan saya tidak ngomong ada siluman atau tidak lho ya,” tutup Risma.
AHOK HARUS BELAJAR SAMA BU RISMA…bermain politik cantik tapi idealisme tetap terjaga….
Jujur dan bersih itu penting…tapi kalo komunikasi politiknya bloon yg susah masyarakat Jakarta krn program pembangunan engga jalan sesuai harapan masyarakat Jakarta…makan tuh ribut2 ngoceh terus…
Okeh Koh. kalau sudah demikian, dijalani saja. sran saya :
1. sesuaikan anggaran dan aktifitas program
2. proses laporan KPK itu dilanjutkan
3. monitoring
4. pecat dan penjarakan para penjahat kerah putih baik dari internal maupun eksternal
berdiam diri dan tak usah banyak bicara lagi. sudah cukup. enough is enough