Tanggapan Basuki atas Pernyataan Menteri Susi

Ahok.Org – Menanggapi pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menyampaikan akan melakukan pembahasan mengenai isi Keputusan Presiden (Keppres) nomor 52 tahun 1995 tentang reklamasi pantai utara Jakarta bersama dengan biro hukum DKI Jakarta.

“Dalam Keppres tersebut diatur antarpulau itu harus 300 meter, supaya tidak ada hubungan dengan darat. Jadi banjir di darat itu bisa terjadi kalau yang dipersoalkan 300 meter itu dasar laut atau permukaan. Kami inginnya dasar laut, nah itu yang belum diatur,” kata Basuki di Balai Kota, Selasa (21/4).

Supaya bisa ditemukan kesinambungan terkait hal ini, katanya, harus dilihat antara Keppres dan Peraturan Presiden (PP) nomor 122 tahun 2012 yang dinilai bertentangan dengan Keppres tersebut.

“Nah benar tidak nih kami buat waduk di sisi barat yang di Kapuk itu? Benar. Soalnya kalau tanpa waduk, airnya kan dibendung dan kami mau buat tanggul tipe A. Ini berhubungan dengan 17 pulau loh dan NCICD A itu berada di tanggul yang ada di Jakarta sekarang,” terangnya.

Ia pun mengakui, apabila merealisasikan proyek National Capital Integrated Development (NCICD), harus dibarengi dengan pembangunan waduk yang jumlahnya sesuai dengan yang dibangun untuk reklamasi tersebut.

Hal tersebut sesuai dengan penawaran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kepada DKI untuk membeli tanah milik KKP sebesar Rp 1 triliun per hektare-nya.

Namun, katanya, hal tersebut harus dibeli dengan menggunakan harga appraisal sehingga bila ditemukan harga yang cocok bisa dibeli dan dibangunkan waduk.

“Jadi itu untuk mengatasi banjirnya Jakarta dengan 17 pulau itu sebenarnya. Cuma 17 pulau itu akan menyebabkan air susah turun kalau 300 meter itu tidak mengambil dasar laut. Itu yang harus kita atur,” katanya. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]