Basuki: Dari Dulu Saya Tidak Peduli WDP atau WTP

Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama tidak mau berspekulasi mengenai permasalahan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang diterima oleh DKI dalam laporan keuangan tahun anggaran 2014.

Hal tersebut, katanya, sudah biasa dan Basuki sedianya tidak mempermasalahkan opini WDP atau Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap DKI ini. Sebab yang menentukan dirinya jadi Gubernur atau tidak bukanlah BPK, tetapi warga DKI.

“Dari dulu saya tidak pernah peduli mau WDP, WTP, atau disclaimer, yang saya persoalkan adalah pembelian lahan yang Sumber Waras,” kata Basuki di Balai Kota, Kamis (9/7).

Karenanya, kata Basuki, pihaknya meminta BPK untuk mengaudit dengan menggunakan substansi, tidak hanya mengandalkan aturan atau prosedural. Melihat dari itu, ia pun tidak heran jika di Indonesia ada provinsi yang korupsi tetapi diberi opini WTP. Hal tersebut bisa terjadi karena BPK hanya menghitung secara prosedural saja.

“Itu yang saya protes. Ada daerah yang dulu WDP masalah aset, sampai sekarang belum diperbaiki tapi sudah WTP. DKI masalah aset begitu parah dikasih WTP dengan catatan-catatan waktu zaman Foke, sekarang kami berusaha perbaiki dikasih WDP. Ini kan aneh,” katanya.

Basuki juga tidak mengetahui apakah hal tersebut ada unsur politik atau tidak. Kendati beberapa keanehan pun dirasakannya dalam kesempatan kali ini, dimana saat paripurna penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap laporan keuangan DKI tahun anggaran 2014, Basuki tidak diberi kesempatan untuk menyampaikan pidato sebagaimana seharusnya.

Padahal di tahun-tahun sebelumnya, Gubernur selalu diberi kesempatan untuk berpidato meskipun hanya sekedar mengucapkan terima kasih. Selain itu, saat paripurna juga Basuki mengaku tidak menerima salinan laporan tersebut dan hanya diberikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) saja. Basuki juga membandingkan DKI dengan Sumatera Utara dimana saat itu Sumatera Utara mendapat opini WTP tetapi sebenarnya permasalahan di sana juga banyak.

“Kita buka-bukaan saja, audit secara terbuka. Cuma saya tidak mau teruskan saja, kira-kira BPK mengerti lah orang dalam. Semua juga mengerti kok BPK kayak apa,” katanya.

Basuki juga menyetujui rencana DPRD yang akan membentuk panitia kerja untuk memeriksa kembali temuan-temuan yang ditemukan BPK. Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan mengingat DKI sudah banyak kehilangan aset karena pengawasan yang lemah. [Suara Pembaruan/Beritasatu.com]