Ahok – Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memastikan akan merevisi Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 228 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka.
Dalam aturan yang baru nantinya, selain tiga lokasi yang ditetapkan, unjuk rasa tetap boleh dilakukan di lokasi lainnya asal tidak melanggar undang-undang.
“Kita coba revisi memang ada kesalahan kemarin kita terlalu semangat baik hati menyiapkan tiga tempat,” kata Basuki di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (9/11).
Namun untuk aksi unjuk rasa di depan Istana tetap tidak diperbolehkan. Karena hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998.
“Sebenarnya maksud saya itu, kalau ada demo di istana itu kan nggak boleh. Kami sediain tiga tempat. Tapi keluarnya di kalimat pergub itu ternyata kami melanggar undang-undang karena seolah-olah kami memaksa orang demo hanya boleh ada di tiga lokasi,” ujar Basuki.
Ke depan unjuk rasa diperbolehkan di lokasi lainnya, asal tetap tidak melanggar undang-undang yang berlaku. Sementara itu terkait dengan klausul mengenai pengeras suara tidak akan diubah. Pembatasan pengeras suara dalam unjuk rasa maksimal 60 desibel tetap diberlakukan melalui pergub tersebut.
“Boleh dong (pembatasan suara). Anda apa enggak mengganggu orang? Makanya saya juga bilang sama aktivis, ada berapa aktivis jadi pejabat yang jujur? Kamu bikin list, kasih ke saya list-nya,”ucap Basuki. [Beritajakarta]
Biarpun bagaimana terkesan bagian hukum pemprov DKI Jakarta, kurang profesional dan mengorbankan kredibilitas Gubernur Ahok…
Setuju. Mungkin Pak Gub perlu staf khusus di bidang hukum. Jika ya, saya berminat sekali mendaftar.