Ahok – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meneken kerjasama dengan Kementerian Pertanian dan lima provinsi lainnya terkait ketahanan pangan.
Salah satu kerjasama yang disepakati adalah suplai sapi dari lima provinsi untuk Pemrov DKI. Lima provinsi tersebut adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.
Melalui kerjasama ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama berharap harga daging sapi di Jakarta bisa terjaga.
“Keuntungannya warga DKI tentu tidak membeli daging sapi dengan harga yang terlalu fluktuaktif. Berarti kami juga dapat mencegah terjadinya inflasi,” kata Basuki seusai penandatanganan nota kesepahaman kerjasama ketahanan pangan, di Kementerian Pertanian, Jumat (13/11/2015).
Pada akhirnya, harga sapi yang bisa ditekan tersebut juga bisa mempengaruhi survei angka kebutuhan hidup layak (KHL) yang menentukan upah minimum provinsi (UMP) DKI. Harga pangan, menurut Basuki, termasuk unsur yang paling mahal di Jakarta.
“Di Jakarta yang paling mahal itu kan transportasi, perumahan, dan makanan. Kalau ini (harga daging sapi) bisa kami tahan dan kami kerjasama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya soal komoditi beras, jagung, sayur dan segala macam, otomatis kami bisa meringankan beban hidup orang,” kata Basuki.
Rencananya, Pemprov DKI akan menunjuk PT. Dharmajaya untuk memotong sapi-sapi kiriman dari daerah-daerah tersebut.
Pemprov juga menunjuk PT Pasar Jaya untuk mendistribusikan daging sapi tersebut. Basuki menargetkan bahwa Pemprov DKI bisa memenuhi kebutuhan daging sapi warga Jakarta hingga 30 persen.
Kementerian Perhubungan telah menyiapkan sebanyak enam kapal untuk mengangkut sapi-sapi dari lima provinsi mitra kerjasama tersebut. [Kompas.com]
semoga anggota dpd itu, siapa sih namanya, bisa dengan jelas mencerna yah, bahwa ini sudah eksekusi dan ada hasilnya, lah kalau pertemuan undangan yang dia bilang menghina itu – dia pun gagal paham juga kayaknya pakai istilah – masing ngomong ngomong ina itu ina ini dan belum tentu juga dieksekusi… semoga dia faham sekarang…..
Jangan lupa sisi pengawasan ya pak, di daerah, jangan sampe dana di sia siakan…