Ahok Pastikan Temuan DPRD DKI Bukan Anggaran Siluman

Ahok – Dana sebesar Rp700 miliar yang ditemukan anggota DPRD DKI di Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016 bukan anggaran siluman. Anggaran itu merupakan gabungan dari 17 nomenklatur di Suku Dinas Tata Air.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, ada 17 nomenklatur di dinas tersebut yang anggarannya dikosongkan. Kemudian, dana tersebut disatukan dalam satu nomenklatur baru sebesar Rp700 miliar.

“Tentu dewan saat melihat nomenklatur baru langsung coret. Kami anggap siluman,” kata Ahok usai mengikuti rapat Banggar di DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (10/12/2015).

Mantan bupati Belitung Timur ini belum tahu maksud dinas tersebut menyatukan anggraran. Ahok menduga, anggaran tersebut merupakan penyatuan dana lelang jumlahnya kecil.

“Lelangnya digabung tapi kontraknya tetap satu-satu. Itu namanya lelang konsolidasi supaya yang menang bukan (perusahaan) abal abal bermodal kecil,” ujar Ahok.

Ahok menilai anak buahnya belum mengerti soal anggaran. Ahok meminta nomenklatur anggaran tersebut dikembalikan seperti awal.

“Saya bilang ke DPRD, dari pembahasan ini lapor ke saya siapa (SKPD) yang kelihatan bodoh dan tidak bisa kerja. Kami akan ganti orang itu,” ujarnya.

Sebelumnya, Anggota Badan Anggaran (Banggar)  DKI Jakarta Bestari Barus menemukan beberapa anggaran di Dinas Tata Air yang masuk tanpa pembahasan. Di antaranya, tiga nomenklatur yang muncul di Suku Dinas Tata Air Jakarta Utara sebesar Rp 120 miliar. Kemudian, muncul juga anggaran sebesar Rp 143 miliar di Suku Dinas Tata Air Jakarta Barat, serta Suku Dinas Tata Air Jakarta Selatan sebesar Rp 72 miliar. “Itu anggaran yang tidak pernah dibahas tapi tiba-tiba muncul di ujung,” kata Bestari.

Selain di Dinas Tata Air,  Bestari juga menemukan anggaran di Dinas Perumahan untuk pembangunan yang belum selesai di 2015. Padahal, belum pernah dibahas sebelumnya.

“Alasannya mereka lupa menganggarkan. Sehingga anggaran baru muncul pada akhir. Siapa yang mau tanggung jawab kalau memasukkan anggaran tanpa pembahasan.  Kami tidak mau,” ujar Bestari. [Metrotvnews.com]