Ahok dan Rizal Ramli Tak Mau Reklamasi Jadi Pemisah Si Kaya dan Miskin

Ahok – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli tak mau proyek reklamasi ini menjadi benteng pemisah antara si kaya dan si miskin. Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mendukung keinginan pemerintah pusat itu.

Ahok menjelaskan, sebenarnya aturan agar pulau-pulau reklamasi tak didominasi kalangan berduit sudah ada. Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) semua pulau reklamasi harus atas nama Pemerintah Daerah DKI.

“Dia mesti serahkan 45 sampai 48 persen (dari lahan pulau) untuk fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum),” kata Ahok di Pulau D Reklamasi Teluk Jakarta, Rabu (4/5/2016).

Ada pula kewajiban yang diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Reklamasi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Pantura Jakarta. Di situ diatur ada kewajiban fasos dan fasum sebesar 5 persen.

“5 Persen nett to gross yang bisa dijual harus dikasih kepada DKI,” kata Ahok.

Ada pula usulan 15 persen kewajiban tambahan kontribusi yang dikenakan kepada perusahaan pengembang reklamasi, diusahakan Ahok masuk ke Rancangan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Namun akhirnya, DPRD DKI tak jadi membahas Raperda itu.

“15 persen dari NJOP harus dipakai membantu kami membereskan infrastruktur,” kata Ahok.

Jadi ada banyak bagian dari pulau reklamasi yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dengan rencana seperti itu, Ahok berharap keinginan Menko Kemaritiman Rizal Ramli bisa terpenuhi.

“Sehingga harapan Menko, pulau ini tidak hanya dihuni orang kaya, itu akan terjadi. Karena fasos-fasumnya 5 persen dari yang bisa dijualnya, akan kami bangun rusun terpadu untuk pegawai-pegawai untuk tinggal di dalam. Kami tidak mau menanggung transportasi yang begitu besar. Enggak lucu masa kerja di pulau tapi tinggalnya di Depok atau Tangerang? Enggak kuat kita,” tutur Ahok.

Dalam jumpa pers sebelum Ahok berbicara seperti di atas, Menko Rizal Ramli mengemukakan bahwa reklamasi tak boleh menjadi benteng-benteng antara si Kaya dan si Miskin. Reklamasi harus bermanfaat bagi semua orang dan semua kelas ekonomi.

“Saya tidak ingin Indonesia ada benteng-benteng, baik secara fisik maupun non fisik. Cuma orang kaya doang yang tinggal. Orang miskin digusur kemana,” tutur Rizal.

Bila itu terjadi, Indonesia bisa mengalami kondisi seperti di Amerika Latin. Orang kaya takut dengan orang miskin, sehingga tembok-tembok rumah dibangun tinggi dan mobil-mobil orang kaya dibikin antipeluru. Ini adalah masalah integrasi sosial.

“Jangan terjadi seperti di Latin Amerika. Orang kaya takut sama orang miskin, dibangun benteng, mobilnya antipeluru, dikawal, mereka takut sama orang miskin. Kita harus belajar seperti di Singapura, integrasi sosial diatur oleh negara,” kata Rizal.

“Kami tidak ingin di Indonesia ada benteng-benteng secara fisik maupun nonfisik antara orang kaya dan yang miskin,” ujar Rizal. [Detik.com]