Ahok – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bertemu dengan Gubernur Provinsi Lampung, M Ridho Ficardo di Balai Kota, Senin (7/12). Keduanya bertemu membahas kerja sama dalam rangka ketahanan pangan, khususnya untuk DKI.
Basuki mengatakan, pada prinsipnya kerja sama dengan Lampung dan juga provinsi lainnya soal ketahanan pangan ini serupa. Dimana jika secara bisnis tidak layak, Badan Usaha Milik Darah (BUMD) yang ditugaskan seperti PD Dharma Jaya atau PT Tjipinang Food Station, maka anggaran yang diberikan akan masuk ke anggaran Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta.
“Lampung juga sama, dia sediakan lahan, bila perlu kami buat gudang di sana, penggilingan di sana, gabah, panen semua kami tampung. Konsep Pak Jokowi dulu, semua petani tidak boleh dirugikan. Jadi petani Lampung sama-sama kami yang niatnya bukan cari untung langsung ke pembeli di Jakarta,” kata Basuki.
Dalam waktu dekat, pihaknya memberi waktu selama enam bulan kepada PD Pasar Jaya, PD Dharma Jaya, serta BUMD di Lampung yang berperan dan Sekretaris Daerah (Sekda) kedua provinsi untuk membahas persoalan teknis. Jika bisa langsung dikerjakan, maka dia pun meminta langsung mengerjakannya.
Kerja sama ini juga berbeda dengan kerja sama yang dilakukan bersama Kementerian Pertanian (Kementan) beberapa waktu lalu. Sebab dalam kerja sama tersebut lebih fokus pada kerja sama pengadaan sapi untuk memenuhi kebutuhan daging di Ibu Kota, meskipun kerja sama dengan Lampung juga terdapat soal itu.
“Saya harap bisa cepat ini 6 bulan bisa dikerjakan. Dharma Jaya punya Rumah Pemotongan Hewan (RPH), dia punya pembibitan, cold storage, dia (pengiriman daging) langsung ke situ, potong di sana atau di Jakarta. Jadi bisa cepat ini,” pungkasnya. [SP.Beritasatu.com]
ada pengalaman nih, terjadinya di jawa tengah, durasi : 10 tahun terakhir ini, dengan hasil : produksi padi per ha per tanam 10 ton. atau 1 kg gabah kering panen per meter persegi, rata-rata.
.
saya kira, ini akan membantu program ketahanan pangan n pengendalian harga beras juga. akan baik kalau di “coba” di upaya perberasan dki di lampung, karena akses beras ke pasarnya terbuka n terjamin.
.
ada pilihan, biaya diabaikan, karena bisa swa-biaya, artinya biaya diambil (dibagi) dari selisih jumlah peningkatan hasil panen akhir.
.
salam,