FAQ – Beberapa Pertanyaan yang Sering Muncul Terkait Kasus Kisruh APBD Siluman

By
sak
-
112
4147

Ahok.Org – Berikut beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait kasus kisruh APBD Siluman DKI Jakarta 2015.

Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Di Kekisruhan Ini?

Kami menemukan kasus adanya permainan anggaran dari oknum DPRD yang menyisipkan banyak mata anggaran di luar pembahasan ke dalam Draft RAPBD kami ke Kemendagri, sehingga terjadi dua versi RAPBD DKI 2015.

Mengapa Hal Tersebut Bisa Terjadi?

RAPBD DKI 2015 disusun bersama-sama oleh pihak eksekutif (Pemprov DKI) dan Legislatif (DPRD DKI) sesuai mekanisme yang berlaku menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014. Setelah melewati berbagai tahapan, DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD DKI tanggal 27 Januari 2015 akhirnya memberikan persetujuan terhadap RAPBD DKI 2015 melalui Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2015. Sesuai alur yang berlaku, Eksekutif kemudian menyerahkan RAPBD tersebut ke pihak Kementerian Dalam Negeri RI.

Namun setelah Rapat Paripurna tersebut, pihak Legislatif ternyata juga turut mengirimkan draft RAPBD ke Kemendagri. Melalui penelusuran kami terdapat sekitar 12,1 Trilyun anggaran yang disisipkan oleh pihak oknum DPRD ke RAPBD yang telah disetujui tersebut.

Oleh karena itulah kemudian ada dua versi RAPBD. Versi RAPBD asli yang telah melalui proses persetujuan di Rapat Paripurna DPRD, dan versi yang telah disusupi oleh mata anggaran illegal tersebut. Anggaran di versi yang kedua inilah yang sering disebut-sebut sebagai ‘Anggaran Siluman’.

Berdasarkan Pengakuan Pihak DPRD, Anggaran Tambahan/sisipan Tersebut Sesungguhnya Telah Melalui Proses Pembahasan Dengan SKPD Di Rapat Komisi, Apa Benar?

Tidak Benar, kami memiliki rekaman rapat komisi yang dimaksud. Disana tidak dibahas mengenai  anggaran tambahan tersebut (yang sebesar RP 12.1 Trilyun). Penambahan itu benar-benar di luar mekanisme yang resmi. Mungkin karena mereka juga mengetahui kalaupun anggaran tersebut diajukan ke kami, akan ditolak karena banyak yang tidak masuk akal.

RAPBD versi kami aman karena sudah menggunakan system e-budgeting, oleh karena itulah satu-satunya cara bagi oknum DPRD untuk menyisipkan mata anggaran mereka adalah dengan membuat draft RAPBD yang baru, itu pangkal dari dualism APBD ini.

Menurut Pihak DPRD, Pemprov DKI Telah Melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 Karena Menyerahkan Draft RAPBD Ilegal Yang Belum Disetujui Dewan Ke Kemendagri. Apa Itu Benar?

Seperti telah dijelaskan di atas, draft RAPBD yang kami kirim ke Kemendagri telah melalui persetujuan pihak legislatif melalui Rapat Paripurna. Jika kemudian mereka klaim bahwa ada versi yang ‘lebih resmi’ yang telah ditandatangani pimpinan dewan, maka bagi kami itu sama saja dengan mereka telah mengakui bahwa mereka mengirim draft RAPBD versi mereka sendiri ke Kemendagri, yang mana di RAPBD versi DPRD ditemukan penyisipan mata anggaran yang bermasalah tersebut.

Mengenai versi mana yang layak disebut illegal, kita serahkan saja kepada pihak yang berwenang menilainya. Yang jelas komitmen kami tetap untuk menjaga anggaran ini agar tidak disusupi oleh anggaran-anggaran tidak jelas yang tidak membawa manfaat bagi masyarakat Jakarta.

Bapak Juga Mempersoalkan Masalah Beberapa Anggaran Di APBD 2014 Lalu Seperti UPS Dan Lainnya, Bukankah APBD 2014 Tersebut Juga Telah Mendapat Persetujuan Dan Telah Digunakan Oleh Pihak Eksekutif?

Betul, saat itu memang bisa dibilang kami kecolongan. Bukan hanya di kasus UPS, banyak kasus serupa. Dulu saya juga pernah merasa kecolongan saat anggaran kami untuk pengadaan truk sampah tiba-tiba bisa hilang begitu saja saat ketuk palu, dan tidak ada yang mengaku bertanggungjawab. Saat itu juga sulit untuk diselidiki karena kita belum menerapkan system e-budgeting.  Itu contoh nyata dari permainan anggaran yang membuat ada perbedaan anggaran disaat perencanaan dan pengesahan. Namun sekali lagi, sulit dibuktikan.

Itulah sebenarnya mengapa kami sejak awal melakukan reformasi birokrasi, termasuk di dalamnya penerapan system perencanaan anggaran yang transparan melalui e-budgeting. Hanya saja selama tahun 2012 hingga 2014 sistem tersebut masih belum berjalan penuh karena satu dan lain hal. Hingga akhirnya baru bisa terlaksana tahun ini. Tapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Sekarang kami bisa benar-benar mengamankan anggaran dan mencegah permainan anggaran seperti yang selama ini terjadi. Dan saat ada permainan, bisa ketahuan karena di system tersebut jelas siapa yang input dan siapa yang mengubah anggaran.

DPRD Telah Resmi Mengajukan Hak Angket Terkait Hal Ini, Apa Pendapat Bapak?

Saya menghormati langkah politik DPRD DKI yang telah mengajukan hak angket kepada saya. Tapi hal ini tidak mempengaruhi langkah kami untuk mengamankan anggaran APBD DKI 2015. Kami tetap menolak untuk mengakomodir sisipan mata anggaran dari oknum DPRD DKI.

Lalu Langkah Apa Yang Bapak Lakukan?

Saya telah mengumpulkan bukti-bukti dan telah melakukan pelaporan resmi ke KPK. Untuk selanjutnya biar pihak yang berwenang tersebut yang menindaklanjuti, kami tidak akan mengintervensi apalagi mendikte KPK.

Mengapa Melaporkan ke KPK? Bukankah Belum Ada Tindak Korupsi Yang Dilakukan Karena APBD-nya Saja Belum Cair?

Kami ke KPK membawa bukti mencakup anggaran 2014 dan 2015. Mengapa kami membawa anggaran 2014? Ini karena kami melaporkan adanya semacam permainan anggaran yang terlihat dari adanya suatu pola yang terulang. Ada permainan anggaran di 2014 yang terulang lagi di 2015. Mengapa baru kali ini dilaporkan? Karena baru kali ini kami berhasil membuktikannya, berkat system e-budgeting yang telah kami implementasikan secara penuh di tahun ini.

Banyak Yang Bertanya Mengapa Ahok Berani Sekali Melawan DPRD DKI?

Sebenarnya ini bukan pertamakalinya saya sebagai eksekutif bermasalah dengan pihak legislatif. Dulu saat menjabat Bupati Belitung Timur saya juga mengalami hal yang sama. Hanya saja karena kejadiannya di pelosok Belitung maka kurang dari segi publikasi media.

Bagaimana Kedepannya? Apakah Ada Kemungkinan Perdamaian Antara Pemprov DKI dan DPRD DKI dalam kekisruhan APBD Siluman ini?

Jika yang dimaksud perdamaian adalah kami harus berkompromi dengan oknum DPRD dan mengakomodir sisipan anggaran tersebut, mohon maaf saja. Komitmen kita dari awal jelas, menjaga uang rakyat agar tidak disalahgunakan.

Pendapat Bapak Mengenai Gerakan #SaveAhok ?

Saya pribadi tentu berterimakasih atas dukungan tersebut, tapi perlu diingat pula bahwa perjuangan kita sesungguhnya adalah perjuangan untuk menuntut transparansi anggaran, tuntutan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang selama ini juga banyak disuarakan para aktivis di luar pemerintahan. Ruang gerak aktivis tentu terbatas karena bergerak di luar birokrasi, tapi saya yang kebetulan sudah berada di dalam memiliki kekuatan lebih untuk melakukan perubahan. Inilah momentum penting untuk melakukan reformasi dari dalam. Maka ini bukan sekedar mendukung seorang Ahok, ini jauh lebih besar dari itu. [iqb]

 

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR

112 COMMENTS

    • Kita terus mendoakan bapak supaya Tuhan jangan meninggalkan pak a HOk. Saya cuman heran, kenapa orang-orang DPRD itu belum juga ditindak secara hukum dan juga belum ditangkap ya? Bagaimana wewenang hukum dari bangsa ini? Apakah tidak ada seorangpun dipercaya?

  3. Pesan dari S Duaji
    Mantap….
    Seandainya ada yang meragukan rasa Nasionalisme Ahok,
    maka…
    Orang tersebutlah yang harus diragukan rasa Nasionalisme.
    Kebetulan RI 1 sudah berganti kalo tidak ditakutkan nasib Ahok akan berakhir sama seperti saya. Dimana para tikus berkuasa penuh sampai tingkat paling atas.

  4. 1. mendagri menyetujui APBD versi DPR, semua program siluman jadi silpa. rapor Gub jadi jelek lagi. muka DPRD di jaga ,hak angket gugur, tapi mereka pasti akan menunggu lagi. Tapi Jokowi mesti lupakan itu e-budgeting jadi program nasional. ngapain kepala daerah mesti konflik dengan dprd , toh pusat tidak sepenuhnya mendukung. memangnya kepala daerah lain ada yang segila ahok.
    2. Mendagri menyetujui APBD DKI, maka e-budgeting akan mulai diadopsi oleh kepala daerah lain….arus perubahan di birokrasi akan tambah kencang.

    bola ada di mendagri…mampukah mendagri melihat kepentingan yang lebih besar…

    • sebenarnya itu bola di tangan Presiden, bukan di mendagri. ahok kan bilang kalo presiden dukung penuh e budjedting. tinggal di buktikan aja! itu mendagri kan anak buah presiden.

      • Kan ada tuh di tulisan di atas. Kl sebelum 2015 susah dibuktikan krn belum e-budgeting. Kalau saya memilih menatap ke depan, kl mau yg sebelumnya diperiksa silakan, tapi yang penting ke depannya bersih.

      • seharusnya anda baca semua artikel2 sebelumnya, dimasa itu belum cukup bukti. mereka juga kurang yakin pemerintah akan membantu mereka dengan penuh.

    • Kalo Kemedagri melakonkan sinetron jadul…yang pernah dibintangi GUSDUR dan megawati di istana……yang notabene Power PDIP menguasai semua lini….Niscaya dengan Modus ini maka sinetron jadul akan terulang……Ahox lengser..Jarot jadi Raja…PDIP untung dan pesta pora dan Gerinda puas balas dendamnya ke Ahox terbalaskan…….yookkk kita tunggu jalannya Angkettnya Ahox…

  5. Dirjen Pajak seharusnya periksa itu perusahaan2 yang menang tender. Secara logika karena harga UPS begitu mahal..keuntungannya akan besar sekali. Apa mereka sudah laporkan benar pajaknya? Kalo untungnya dilaporkan kecil..diperiksa saja dilarikan ke mana?

  6. mungkin ada pejabat2 terkait yg membaca ini, ini bukan sekedar membela seorang Ahok, yg kebetulan menjabat Gubernur DKI saat ini, tetapi lebih dari itu, ini menyelamatkan jutaan generasi muda bangsa. Menyelamatkan Negara Indonesia yg sangat Kaya Raya, yg sudah demikian terpuruk.
    Cukup…cukup adalah cukup, sudahi lingkaran setan korupsi yg menahun ini…
    Dengarkan Hati nurani, bangkitlah, lihat anak2 bangsa ini, yg menaruh harapan di pundak kalian.
    Cukup sudah, ambil keputusan tegas, anda berpihak ke yg benar, dan hancurkan korupsi ini.
    Indonesia harus bangkit!

  7. rp. 12 Triliun anggaran siluman baru di DKI saja. blom tingkat nasional, blom daerah2 lain. berapa besar uang yg di korupsi ! uda pak ga usa ngemis2 sama Presiden PENGECUT. kok itu presiden anggap santai aja korupsi di Indonesia yah?

    • Saya warga Kaltim, Klo dibandingkan dengan APBD kaltim 2015 cuman 9 trilyun dimana penggunaannya dibagi buat 3 kota dan 7 kabupaten, masih kalah jauh ama Anggaran Jakarta yang dipake buat anggaran siluman sebesar 12 trilyun dari total APBD nya sekitar 80 trilyun, jadi gak usah ngomong didaerah dulu mas ! didaerah sudah cukup di zholimi ama pusat !

        • rakyat asli kaltim dan gubernur sudah melakukan protes ke Pusat, protes apa ke Gubernur ?… yg harus diprotes itu Pusat, jika anda mengkritik daerah, bandingkan dulu APBD antara Pusat dengan Daerah Lain …, yg anda teriakkan di daerah, hanya biji atom yg teramat kecil ! bicara pakai hati bro, anda tidak merasakan penderitaan daerah2 yg tertinggal walaupun indonesia telah berpuluh tahun merdeka!

          • APBD Kaltim berdasarkan pendapatan KALTIM. Jadi adi betul. PROTES LO SAMA GUBERNUR KALTIM yang menurut kamu tidak becus membangun ekonomi kaltim dan mungkin juga korupsi.

            Maaf ya. Teman kuliah saya yang jadi pejabat tinggi di palembang, sering kali foya foya ke pusat pakai uang pajak dengan alasan rapat, tinggal di hotel berbintang, bawa-bawa anak (teman kuliah saya).

            PNS seperti ini yg gemar sekali naik pesawat ke jakarta pakai uang negara, kamu protesin.

  8. yup betul bro…. Didaerah miskin pemdanya maen di pengadaan alat kesehatan! Ane kasian dengan masyarakatnya banyak yg muskin rumah berdinding bambu kebanyakan dan mereka bayar pajak dg rajin, tapi uangnya dikorup oleh pemdanya. Kasian bener….

  11. Maju terus pak Ahok. Jutaan rakyat seluruh Indonesia mendukung pak Ahok berantas korupsi. Kita rindu Indonesia yang makmur dan rakyatnya sejahtera.

  15. # save ko ahok

    Buah simalakama, raja baik tak di hargai di negeri sendiri, hanya waktu yang akan buktikan semua nya, maku terus ko, pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan kebenaran itu lah yang di kenang

    #pemuda-minoritas

  18. Mazmur 2:1-2 Mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia?
    Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan TUHAN dan yang diurapi-Nya:

  21. big hug…. minimal kita bisa dengan sungguh sungguh berdoa utk Pak Ahok, supaya Tuhan makin meluruskan langkahnya dan tidak terjerat jeratan yang jahat, Biar Tuhan memberikan hikmat , kebijaksanaan dan cinta kasih yang lebih lagi dan teristimewa Tuhan makin menguatkan dan meneguhkan hatinya…

  22. Hello Pak Ahok,

    Saya bangga punya gubernur berani spt anda

    btw saya mau liat apbd 2014 versi dprd n pemprov yg katanya sudah di upload di ahok.org (as per today kompas) itu di mana ya pak, kok nggak liat?

    Regards

  24. Ayo Om Ahok, terus berjuang sampai akhir nanti, ketika om Ahok sudah benar-benar tidak bisa berjuang lagi… Om Ahok sudah menjadi bibit cahaya yang baru dimasa kegelapan dalam pemerintahan di Indonesia…, Yakinlah bibit yang om Ahok tanam akan segera tumbuh suatu saat nanti…, Ini baru awal pertarungan sampai saatnya nanti revolusi Indonesia akan terjadi di seluruh Indonesia. God Bless You And Family Om Ahok…

  27. Jika ada “oknum2” ybs yg baca ini, satu hal yg perlu Anda sadari betul, Anda tdk tau kapan Anda mati.Anda mmg pny kehendak bebas utk melakukan apa sj,tp smua yg Anda lakukan selama Anda hidup itu akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mgkn Anda bisa sembunyikan di depan manusia, tp tdk di depan Tuhan. Ingat! Anda PASTI akan menuai apa yg Anda tabur. It’s only the matter of time. Cinta uang adl akar dr sgl kejahatan. Apakah Anda telah diperhamba oleh uang? Jika iya, betapa murahnya Anda. Jika Anda telah mencuri uang rakyat, sy berdoa smg Anda umur panjang, dan segera bertobat.Sudah sangat tumpulkah hati nurani Anda “hanya” karna uang?.

  28. Maju terus Pak Ahok, semoga semangat Pak Ahok bisa menular ke kami, rakyat yang selama ini “buta” dengan permainan para wakil(katanya) kami di DPR/DPRD.
    Pantang mundur Pak Ahok. #SaveAhok

  29. Bapak jangan terlalu berharap kepada Mr. Presiden.
    Permasalahannyakan disini pak,,
    Pak Jokowi tidak berani menentang ide-ide buruk & jahat dari ibu yang sering pakai baju merah itu.

    Hati-hati Pak, untuk saat ini tidak ada satu lembaga pun yang bisa dipercaya. Termasuk dari lingkungan pemerintahan bapak.
    Segala cara akan mereka lakukan untuk menjatuhkan bapak.

    Banyak berdoa Pak, minta Hikmat & Kebijaksanaan Dari Tuhan.

    Sukses Slalu buat bapak.
    Tuhan Yesus Memberkati Bapak & Keluarga.

  31. ILC “Anggaran Siluman DPRD DKI”- Masalah Ahok-DPRD Menurut Pandangan Kemendagri
    https://www.youtube.com/watch?v=4qUpD5jijLs

    ILC-Indonesia Lawyers Club – Ahok-DPRD: Anggaran Siluman, Siapa Hantunya – 3 Maret 2015 – Part 1
    https://www.youtube.com/watch?v=ip9EgFof-_E

    ILC-Indonesia Lawyers Club – Ahok-DPRD: Anggaran Siluman, Siapa Hantunya – 3 Maret 2015 – Part 2
    https://www.youtube.com/watch?v=gDGNV_Dyq-k

    ILC “Anggaran Siluman DPRD DKI”- M Sanusi (Gerindra):”Tidak Ada Anggaran Siluman Dan Bodong”
    https://www.youtube.com/watch?v=gCGwSBYRZIg

    KOMENTAR
    E…si taupik gak hadir?

    Sapapun itu, saya doain yg terbaik org yg berjuang untuk keadilan

    Kasian banyak orang disabled fakir dan miskin membutuhkan uang itu.
    12 trilyun bos

    btw
    bukannya sudah diserahkan ke KPK?

    biarlah diusut KPK, ngapain undangan debat ILC dituruti.

    • Se7 sama bang uddin diserahkan aja ke KPK,walaupun keadaan KPK saat ini sedang compang-camping satu persatu penyidiknya di lapor (dikriminalkan).jadinya kita cuman bisanya mengawasi proses yang berjala
      n dan menunggu akhir sinetron Ahok vs DPRD.

  32. Terimakasih lebih dari jelas! Kalau benar skr saatnya dobrakan itu krn BTP ibaratnya mendpt restu dari Presiden untuk terus e-budgeting/transparansi dan sekarang mendagri pun orang kita (!),maka sebenarnya tidak ada masalah dan logisnya mendagri harus menerima versi e-budgeting tsb. Apapun tidak akan menghalangi juga kalau Ketua DPRD (yang n.b. juga orang kita!) sibuk soal etika, komunikasi dst dst. Ini tetap masalah prinsip 12,1T itu uang rakyat DKI JKT.
    Now or never. We are with you BTP, ever onward!
    Terimakasih untuk interviewnya IQLub.
    Om Sak ini seharian tidak bisa masuk ahok.org ada apa? Maintenance atau security? Tolong di chek!

  33. Bravo pak ahok!!!
    memang benar ini bukan soal komunikasi,berdamai dgn dprd dll.
    ini soal 12.T lebih uang rakyat
    Jelas klo pak ahok bilang “klo damai berarti menyerahkan 12.T itu kpd dprd jntuk sesuatu yg ga jelas??
    Berarti pak ahok harus bilang dia yg salah”apa begitu.(¿¿)
    Tentu pak ahok ga seceroboh itu
    ibaratnya pak ahok sedang berjuang untuk rakyatnya.. melawan mafia2 pejabat di negri ini.sebagai anak bangsa inilah saatnya kita berjuang “dgn rasa nasionalisme kita”.untuk membasmi hama2 tikus koruptor di negri kita ini.ini adalah momentum yg tepat untuk kita segenab rakyat indonesia untuk bergerak…merdeka!!!

  34. “Ruang gerak aktivis tentu terbatas karena bergerak di luar birokrasi, tapi saya yang kebetulan sudah berada di dalam memiliki kekuatan lebih untuk melakukan perubahan. Inilah momentum penting untuk melakukan reformasi dari dalam. Maka ini bukan sekedar mendukung seorang Ahok, ini jauh lebih besar dari itu.”

    Salut setinggi-tingginya! Rakyat ada bersamamu, Pak Ahok!

  36. Maling aja begitu nyongkel jendela bisa langsung dibawa ke kantor polisi, dan ada sanksi bahwa percobaan tindak pencurian itu hukumannya maksimal sepertiga dari hukuman maksimal.

    Tindak korupsi juga seharusnya diperlakukan sama, DPRD mencoba melakukan markup anggaran sehingga sekalipun dananya belum cair, proyeknya belum jalan, tetap bisa dipidana.

    • Out of context.
      Contoh maling itu sudah ada tindakan riil, sedangkan korupsi, tindakan riilnya adalah adanya uang yg disalahgunakan terkait jabatan/posisi penyelenggara negara dan aparat hukum dan KPK selama ini menghitung nilai riil dari tindakan korupsi.

  37. Pak Basuki, bila suatu anggaran sdh disetujui budgetnya, siapa yg berhak tandàtangan pengadaannya? Bukankah Pemprov DKI seharusnya?
    Bgmn tiba2 ada ups dikirimkan pdhal penerima tdk meminta?
    Terusterang saya bingung kok ada pengadaan yg meminta tdk pada posisi yg tepat, tp bisa disahkan dan terjadi begitu saja, apalagi dgn jumlah yg Besar.
    Saya sangat mendukung kebijaksanaan & prinsip bapak menggunakan uang rakyat, mekanismenya yg kurang jelas.
    Tetap semangat Pak Basuki

    • itu dah namanya siluman. mrk dprd setiap taon pasti titip2 anggaran2 mark up seperti UPS 6 milliar. berani gub/skpd menolak?? kalo menolak pembahasan anggaran nya di persulit. ahok sudah mencium ini sejak 2012 waktu baru masuk dki. bahkan dia sudah tau cara2 permainan ini, karena dia bekas di banggar dprd dan dpr RI. permainan ini sulit di buktikan, sampe ada e budjedting. baca lagi ulasan diatas boss. kenapa di daerah lain masalah ini ga muncul di permukaaan? karena ga ada Gub/ pemimpin daerah yg GILA kaya ahok!

  38. Hati2 pak ahok, dprd sekarang ini sedang mencoba membalikan fakta. Jangan pernah mundur sedikitpun. Rakyat bersamamu. Bongkar semua agar dprd bersih dari sarang penyamun. Jangan gentar walaupun 1 lawan 1000. Karena kebenaran akan datang pada waktunya, Jika memang negara ini mau di obati. Anggap saja anda sedang berperang demi indonesia dan tidak pernah memikirkan gugur di medan perang karena ini amanat rakyat. Merdeka. Merdeka. Merdeka.

  44. *Opini

    Logika 1: Eksekutif membual jika menganggap ada anggaran siluman dari legislatif, bukankah pengajuan anggaran itu dimulai dari eksekutif?
    Logika 2: Tidak hanya di tahun 2015, poin-poin krusial pada tahun sebelumnya bukankah juga hampir sama dengan anggaran sekarang?

    Kronologis:
    a. Sebelumnya banyak penggelembungan anggaran terjadi pasca eksekutif mengajukan rancangan anggaran ke legislatif, lalu muncullah E-Budgeting;
    b. Pada tahun 2015, eksekutif melakukan penyusunan anggaran A dengan mekanisme E-Budgeting untuk menghindari penggelembungan tersebut;
    c. Rancangan anggaran A kemudian diajukan ke legislatif untuk disahkan melalui sidang paripurna, tetapi sesudahnya justru lahir anggaran B yang tidak rasional;
    d. Mengetahui anggaran A telah berubah ke anggaran B, ekskutif menuding ada oknum legislatif yang dengan sengaja menyelipkan “dana siluman”;
    e. Implikasi dari tudingan tersebut, eksekutif kemudian menolak untuk mengajukan anggaran B sesuai sidang paripurna legislatif ke Kemendagri;
    f. Penolakan eksekutif selanjutnya berbuntut pada kegeraman legislatif yang menganggap ekskutif telah melakukan “pemalsuan” anggaran B;
    g. Lebih lanjut, kegeraman legislatif mencapai titik kulminasi dengan disahkannya hak angket terhadap eksekutif atas “pemalsuan” anggaran;
    i. Tidak tinggal diam, eksekutif pun lantas melaporkan penggelembungan anggaran oleh legislatif kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
    j. Kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan politik (hak angket) oleh legislatif dan penyelidikan yuridis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

    Konklusi:
    a. Ada dua versi anggaran, masing-masing anggaran A (menurut eksekutif) dan anggaran B (menurut versi legislatif);
    d. Dengan mencermati kronologis di atas, mudah untuk kita menyimpulkan pihak yang telah melakukan “pemalsuan” anggaran;
    c. Anda sendiri yang menentukan.

    • Apakah saat sidang paripurna tidak ada dokumen yg ditandatangani bersama antara eksekutif dan legislatif sebagai bentuk tertulis persetujuan bersama? Jika ada, apakah di sana ada jumlah total anggarannya?
      Dari sana akan sangat amat mudah diketahui siapa yg bermain.
      Sistem e-budgeting kan cuma memindahkan dari apa yg sudah disetujui kedalam bentuk elektronik.
      Jangan dikira data elektronik tidak bisa diutak-atik.

      • logika paling sederhana, pengesahan anggaran diluar sidang paripurna ,pasti nya Ilegal.. Apalagi ada rekaman audio video selama sidang berlangsng dari awal smp ahir… SKAK MAT buat DPRD..

        • Anda gak paham pertanyaan saya dan pertanyaan saya bukan soal logika tapi bukti fisik sah menurut peraturan perundangan yg berkaitan dan berlaku.

          Oya, dalam sidang antara Pemprov dan DPRD itu tidak ada pengesahan. Yg ada adalah pembahasan dan penyetujuan (dengan beragam variasinya) atas RAPBD yg diajukan oleh Pemprov. Silakan buka UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 25 huruf d dan Pasal 42 ayat 1 huruf b dan Pasal 181.

          Kalau mengikuti logika anda, apakah Mendagri akan memberikan analisanya berdasarkan rekaman audio video (?)?

  45. Aneh, fungsi pengawasan kan harusnya datang dari DPR, koq eksekutive yg melaporkan? Apa fungsi DPR? DPR itu kan dipilih rakyat. Kalo berani DPR menyalahgunakan mandat rakyat, kita hukum saja. Pileg berikutnya ga akan saya pilih salah satu dari pimpinan DPRD saat ini. Bahkan partai yg masih mendukung hak angket saya blacklist dalam pilihan saya. 4 tahun lagi ingatan saya masih bagus..hehe..
    #saveAhok

  49. Sekedar share, APBD Kalimantan Timur tahun 2015 cuman 9 Trilyun dibagi buat 3 Kota dan 7 Kabupaten,klo mau rinut2 an masalah APBD bandingkan aja ama Anggaran Siluman buat pengadaan UPS di Jakarta sekitar 12 Trilyun dari total APBD Jakarta yg tembus diatas 70 Trilyun, Jd gak usah ngeributin Daerah ! bagaimana perasaan anda jika daerah anda yg berlimpah Sumber daya alam dan merupakan daerah penyumbang terbesar ke Pusat diperlakukan dengan perolehan dana balik yg sangat kecil, masih banyak daerah2 lain yg senasib dengan Kalimantan Timur dari segi pembangunan dan lainnya, sangat Jauh ketinggalan dengan pulau Jawa, inikah kemerdekaan yg di inginkan para pejuang, inikah keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Berpuluh Tahun merdeka, kami yg didaerah masih merasa dijajah, Sangat pantas jika dikatakan ” keadilan Sosial bagi Pulau Jawa dan Sekitarnya, tapi tidak untuk seluruh Indonesia !

  50. Saya salut dengan Pak Ahok, saya mendukung sepenuhnya Keinginan Bapak mengenai Transparansi Anggaran, Teruskan Cita2 Bapak untuk menjaga Uang Rakyat, Bahkan saya berharap Bapak Ahok mau menjadi Gubernur di Daerah kami Kalimantan Timur atau jika tidak mungkin, saya berharap ada Orang seperti Bapak Ahok yg bisa memperjuangkan Keadilan bagi kami Rakyat Kaltim !…. daerah kami sudah terlalu lama di Zholimi dan diperlakukan tidak adil oleh kebijakan2 Pusat !

    • bro, maaf lho ya
      kayaknya anda TIDAK bisa membedakan yg mna PENCITRAAN dan bukan.
      Setau saya, pencitraan dilakukan untuk menambah nilai positif di mata msyarakat agar bisa mempertahankan jabatan, atau malah naik jabatan seperti yg skrg di RI-1.
      sedangkan pak gubernur yg satu ini, boro-boro naik jabatan, ini malah dapet ancaman mau dipecat.
      masih mo bilang ini pencitraan?

      RAKYAT INDONESIA skrg tidak sebodoh yg kalian pikir wahai koruptor. Skrg saatnya BerAKSI.

  56. pak prabowo yg katanya bela rakyat knapa tidak intervensi anak buahnya di dprd utk tolak hak angket? Apakah krn masalah pribadi dg ahok? Negarawan harus bisa membedakan!

  57. Perampokan silumantis yg terang2an spt itu juga mungkin terjadi di hampir semua daerah, oknumnya bisa ada 4, yaitu pemerintah kota/kab, skpd , dprd, depdagri, kl ada kemauan bersih2 gampang utk diusut dan dibuktikan kok

  58. Saya setuju penerapan sistem E-Budgeting jika dengan tujuan transparansi. Masalahnya, siapa yg menjamin dan apa jaminanannya apa yg dimasukkan kedalam e-budgeting sama dengan apa yg telah disetujui bersama antara Pemprov dan DPRD dan sama dengan yang dikirimkan ke Mendagri?
    Apakah DPRD punya akses dan kendali ke sistem e-budgeting itu?
    Apakah saat sidang paripurna itu tidak dibuatkan dokumen yg ditandatangani bersama antara Pemprov dan DPRD yg menunjukkan bahwa RABPD itu sudah disetujui bersama dan di sana ada jumlah tolal anggarannya?

    • wah saran yg bagus, mungkin pertanyaan anda nantinya bisa jadi koreksi untuk sistem e-budgeting kedepannya agar lebih baik dan benar-benar bisa meminimalisir kecurangan-kecurangan pihak yg gak bertanggung jawab dan gak bermoral.
      Berdasarkan pertanyaan anda, saya jadi mulai berpikir, jangan-jangan jika nanti si DPR ini nantinya tiba-tiba menyetujui e-budgeting, itu artinya mereka sudah menemukan cara untuk mengakali sistem itu.
      PAK AHOK, harap lebih WASPADA lgi jika nanti ternyata mereka berubah pikiran untuk mau menerima sistem itu, krn menurut saya sekarang ini mereka menolak sistem itu krn sistem itu mempersulit mereka cari uang haram.
      RAKYAT INDONESIA skrg tidak sebodoh yg kalian pikir, CAMKAN ITU.

    • sistem e budjedting, membuat tidak semua org bisa merubah anggka2 nya. harus menggunakan password, dan hanya beberapa org yg memiliki password nya, termasuk gubernur. dan meskipun ada yg mau merubah, nanti akan ketaauan yg ngerubah itu sapa. karena sistem ini akan meninggalkan jejak bagi siapa pun yg merubah e budjedting. misal ahok ingin ngelock/ ngerubah angka2 di ebudjedting, nanti ada info nya bahwa ahok telah merubah/ me lock mata anggaran tersebut.
      jadi penitipan2 anggaran itu sudah sulit dilakukan, buktinya kan kasus ini bisa meledak karena e budjedting.

      lagian e budjedting akan bisa di akses oleh org seluruh dunia! masa mau macam2 lagi??

  59. Sy suka kalimat ini “Apapun juga yang kamu peperbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu sseperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia” so do Your best Mr. Ahok,..

  60. MAJU TERUS PANTANG MUNDUR PAK AHOK…..RAKYAT JAKARTA AKAN MEMBELA BAPAK …..DAN RAKYAT JAKARTA AKAN MENCABUT MANDATNYA KE SEMUA ANGGOTA DPRD DKI JAKARTA APABILA APBD TIDAK MENGGUNAKAN E-BUDGETING……..ALLAHU AKBAR…..!!!

  62. Lebih baik mati menjalankan kebenaran dan menjadi berkat untuk banyak orang dari pada hidup tidak benar dan menjadi kutuk buat banyak orang, maju terus Pak Ahok!!! Tuhan tidak pernah membiarkan setiap umatNya yang taat.

  64. iya setuju, ini bukan cuma masalah SAVE AHOK
    ayoo RAKYAT indonesia, kita bangunkan para PAHLAWAN lain yg sedang tertidur krn takut akan resiko jika membeberkan kebenaran, mereka saat ini sedang menunggu hasil SIAPAkah yg MENANG, jika terbukti RAKYAT bisa selamatkan AHOK, maka pasti akan mulai bermunculan para PAHLAWAN lain.
    maka dari itu, ayoo.. pinjamkan suara kalian untuk mendukung yg sudah jelas benar, pak AHOK anda gak sendirian, rakyat akan selalu mendo’akan anda.
    SAVE AHOK, SAVE INDONESIA, BERANTAS KORUPSI !!!
    ini sudah bukan AHOK VS DPRD, tetapi RAKYAT VS WAKIL RAKYAT.

  65. anda figur LUAR BIASA PAK AHOK
    BANGSA INI MEMBUTUHKAN
    FIGUR SEPERTI ANDA
    UNTUK MERUBAH KEBIASAAN BURUK ( NEGATIF )YANG ADA DI MASYARAKAT,
    BIROKRASI

    TELADA LUAR BIASA
    PERUBAHAN AKAN TERJADI KETIKA KITA SENDIRI SADAR AKAN PENTINGNYA SEBUAH PERUBAHAN

    • Setuju banget dik, memang hrs terjadi pahlawan anti korupsi harus MENANG, baru martir2 anti korupsi nanti pada bermunculan dari ‘topo pendem’ nya dari bumi Indonesia tercinta ini.

      [ MEMANG HRS BUAT FILM HOLYWOOD-NYA KEEREEN, MACAM MAJALAH TIME VS Pak Harto dulu.

  68. maju terus pak BTP…
    saya mau curhat soal sebagian PNS pemprov dki. yg level staf aja banyak yg diam2 benci bapak. mereka aktif sesumbar keluar soal kebobrokan di dalem. kalo ditelaah sih sebagian mereka itu ya yang bapaknya juga org pemprov pak. sedih pak, di luaran banyak relawan yg dukung bapak tp di dalem bapak malah diserang secara pengecut gitu. tetep semangat pak saya cuma bisa bantu doakan yg terbaik.

  70. Yaelah anggota dewan nya aja ada yg mantan napi ada yg bekas preman merangkap tukang parkir gimana mau bener kerjanya?!
    Baca : biografi M. Taufik dan Abraham Lunggana alias Lulung

  71. AHOK, ABRAHAM SAMAD, BAMBANG WIDJANARKO SANGAT PANTAS DIBERI GELAR..PAHLAWAN ANTI KORUPSI..
    ngomong2 pak ahok, yang kemarin ngurus pindah ke DKI baik2 aja kan..takutnya ada yang kasak kusuk..nyari2 kesalahan pada saat pak ahok SMP, SMA, Kuliah dan Bekerja… Hati2 pak ahok…ALLAHU AKBAR..!!

  74. PERTANYAAN : Mengapa Melaporkan ke KPK? Bukankah Belum Ada Tindak Korupsi Yang Dilakukan Karena APBD-nya Saja Belum Cair?

    JAWABAN SAYA : pada alur rantai pasokan pada bagian perencanaan saja, kita sudah bisa mendeteksi kok niat jahat dari program2 pemerintah (dimana saja). harusnya ini bisa dipenjarakan semua yang mencantumkan dalam perencanaan. MASALAHNYA HUKUM INDONESIA BISA NGGAK ?

  78. Ahok merupakan ujung tombak revolusi mental, minimal dia telah menjadi contoh bagi kepala daerah lain utk berani ( kalo ada), berapa trilyun bocornya APBD seluruh nusantara setiap tahun apalagi uda sejak puluhan tahun? Belum lagi kebocoran dr APBN? Hadeeh, mestinya Pemimpin jgn dr partai deh, kaya AHOK

  79. Terima kasih kepada Pak Ahok, Pemprov DKI dan Pak Jokowi. Karena hiruk pikuk nya penerapan E Budgeting ini sudah ada 27 Kepala Daerah yg sepakat dan mendukung percepatan implementasi E Budgeting. Selamat datang Indonesia Baru, menuju pemerintahan Indonesia yg transparan, efesien dan efektif. Salut dan luar biasa.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here