Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, Pemprov DKI Jakarta makin mantap untuk menerapkan electronic road pricing(ERP) guna menekan kemacetan di Jakarta.
Menurut dia, kebijakan pembatasan jumlah kendaraan itu baru akan dilaksanakan setelah bus sedang datang pada November mendatang. “ERP paling benar. Kalau busnya sudah datang, terus ERP-nya belum siap, DKI akan terapkan ganjil genap dulu,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Jumat (13/9/2013).
Basuki menegaskan, untuk saat ini, DKI belum dapat melaksanakan kebijakan ganjil genap maupun ERP mengingat bus-bus sedang itu belum datang.
Ada opsi yang akan dipilih dalam melaksanakan sistem tersebut. Menurut Basuki, jika peralatan ERP sudah siap, kebijakan ganjil genap batal dilaksanakan dan langsung menerapkan jalan berbayar di tengah kota.
Basuki mengatakan, Pemprov DKI telah berkoordinasi dengan Bank Indonesia serta bank-bank lainnya, seperti bank-bank yang bekerja sama untuk pelayanan e-ticketing transjakarta.
Sistem pembayaran ERP akan menggunakan satelit, on board unit (OBU) dengan memotong uang yang ada di bank. Sistem ERP dengan OBU ini, kata dia, menyerupai kartu kredit. Pemilik mobil nantinya akan menerima tagihan dari sensor yang memantau OBU di dalam kendaraan.
Teknologi yang ditawarkan oleh Pemerintah Swedia adalah OBU ERP yang lebih kecil. “Uangnya didebet dari rekening warga. Kalau kartu, duitnya ada di kartu. Kalau ini enggak,” kata Basuki.
Penerapan ERP itu juga telah dimasukkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI 2012-2017. Ia mengharapkan, penerapan ERP dapat mengurangi volume kendaraan pribadi di Ibu Kota.
Basuki mengakui, Pemprov DKI Jakarta kini sedang mencari alternatif jalan keluar untuk mengurangi beban kendaraan pribadi di jantung Kota Jakarta, seperti Kuningan dan Blok M. “Nah, kalau yang sisi utama sudah jalan, tambah yang kiri kanan transjakarta ya sudah tertolong. Tinggal tambah loop line,” katanya.[Kompas.com]
“ERP paling bener.”
—
Wah, baru kali ini pak Ahok terang2an se7ujuh beratz dgn ane, soalnye ane juga bilang kek gitu dulu,,, 😀 hehehe…
.
Klo orang dah ngerti dasar sistem ERP, pasti langsung setujuh… mo ngapain coba2 lagi yg sudah terbukti masih kurang mantap/efektif implementasinya di negara lain (alias hanya beberapa saja yg cukup lumayan) terutama jika diaplikasikan disini, spt sistem ganjil-genap itu.. Langsung aja pake ERP, hemat waktu dan hemat dana utk coba2… malah nambah duit kas pemda lagi.. (sesuatu yg ane tau lebih disukai pak AHok dan financial planners/managers 😉 )
.
Jika semua kendaraan dipasangi radio transmitter yg berisi kode ID kendaraan (RFID, pasif atau aktif, tergantung kebutuhan dan sikon lapangan) dlm bentuk paket modul akan disebut OBU spt di artikel atas, begitu lewat RFID/OBU sensor di gate (spt toll gate sensor), langsung terbaca/terdata kode ID tsb di frontend system.
Nanti terserah programmernya mo diapain data kode ID tsb, apa langsung diproses disitu juga atau dikirim datanya ke pusat.
Entah mo dibunyikan alarm (jika masuk daftar blacklist/invalid/pencurian atau tak terdeteksi RFID device-nya), atau kena charge (sesuai kode ID yg disetor ke database lokal/pusat akan terlihat masuk tipe mana kendaraan tsb, apa bermesin listrik-kah, apa berukuran kecilkah, dst) sesuai tabel tarif ERP yg disusun pemda Jakarta – kalau dilink dgn database pemda/polda Jakarta, semua charges tsb bisa ditambahkan dlm biaya/pajak waktu urus SIM/STNK periodikal nanti – atau bisa juga dilink dgn bank yg direferensikan oleh si pemilik kendaraan alias charge/tagih langsung ke bank account nya (masuk menu ATM “bayar tagihan ERP” scr manual atau matic alias debet langsung ke rekening – spt yg dipilih pemda Jakarta di artikel diatas).
Dan banyak lagi fitur2 yg bisa diaplikasikan ke sistem ERP/RFID-based ini, semua terserah kreativitas si system designer/programmer.
Misal: Ketika anda lewat gerbang ERP yg juga dilink dgn database pusat di pemda/kepolisian, anda bisa dapat informasi di layar dashboard anda (jika sudah ‘smart’ sistem komputer/elektronik di kendaraan anda alias link-able via WiFi) saat itu juga utk berapa besar anda kena charge saat masuk tol ERP ini dan jumlah total charges yg masih belum dibayar, serta mungkin bisa mengingatkan spt ini: “3 bulan lagi SIM/STNK anda habis, harap perpanjang”,
Utk yg terakhir, lebih afdol lagi kalau sistem perpanjang SIM/STNK juga bisa drive-in (tanpa fotokopi atau isi formulir apapun krn toh data anda sudah terdata di database kepolisian utk apa buang2 waktu isi sesuatu yg sudah ada/diketahui, cukup dokumen2 yg diperlukan dan uang atau kartu ATM/Debit [EDC pakai yg model radio/nirkabel agar portable, nyesek banget klo kabelnya kependekan, orangya mesti menjulurkan seluruh badannya kedalam loket kek jerapah]) bagi semua kendaraan termasuk motor, shg layanan perpanjangan ijinnya juga bisa dikatakan termasuk cukup ‘modern’ di era sistem informasi berbasis komputerisasi digital saat ini (yg mengharamkan ‘fotokopi’ atau membuat ‘fotokopi’ kadaluarsa dgn sendirinya, krn tidak efisiennya di segala lini itu).
—
Krn yg sering masuk jalan2 ERP bisa dianggap ‘orang kaya’ maka bisa dibuat utk sarana marketing juga, iklan langsung ke dashboard kendaraan yg ‘smart’ system (prototype sudah ada, bukan cuma wacana lagi).
Begitu masuk gate ERP, langsung dapet iklan stlh terdeteksi sistem ERP ia sering masuk gate2 ERP tiap hari.
Pemda DKI bisa kerjasama dgn agen2 iklan utk tambahan duit lagi 😀
—
BTW, OBU ini bukan sebuah/diperlengkapi GPS tracker kan? ada kata ‘satelit’ di artikel soalnya tapi gak jelas satelit GPS atau cuma satelit telco saja.
kalau gak bakal ada kasus pelanggaran HAM atau privacy lagi nanti.
Mohon diperjelas lagi detil sistem ERP yg dipesan dari Swedia ini.
(bener kan kata ane dulu, negara2 skandinavia spt swedia dan finlandia ini emang negri hi-tek/ICT)
Pak Ahok, kalau bisa juga di usulkan bahwa setiap kendaraan yang masuk tol harus ada OBU nya. supaya tidak ada lagi antrian di loket tol.
mudah2an pemerintah pusat berkenan mengesahkannya.
Saya rasa para pemilik mobil tdk akan keberatan kalau peraturannya secara umum dilakukan.
bagi pemilik mobil yang mampu beli mobil puluhan sampai ratusan juga pasti tidak akan keberatan membeli alat OBU yang harganya 600ribuan dan bisa dicicil 12 kali tanpa bunga pula.