KEADILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    
Home » BALAI KOTA, BERITA, NEWS » Basuki: Kita Mau Lari Cepat, yang Lambat Kita Tinggal

Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama kembali membuat jajaran di bawahnya ketar-ketir. Kali ini para pejabat tim anggaran di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi sasarannya.

Pada Rabu (12/12/2012) pagi, puluhan tim anggaran dari semua SKPD berkumpul di ruang Pola, kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Gedung G, Kompleks Balaikota Jakarta. Basuki bertindak langsung membuka acara sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 14/2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu.

Dalam kesempatan itu, Basuki banyak menyampaikan keinginannya membangun transparansi rencana penyusunan anggaran sampai ke tingkat yang paling bawah. Dengan sistem berbasis kinerja, pengawasannya juga dapat dilakukan sampai tingkat kecamatan dan kelurahan.

Ia mengambil contoh dari sistem penyusunan anggaran yang sering digunakan pihak swasta. Sistem ini tak akan berjalan jika masih ada suatu rencana yang tak direncanakan dengan baik dan saling berkaitan dengan program lainnya.

“Sebenarnya penganggaran harus terpadu, sekarang kan enggak nyambung. Masyarakat ingin A, eh malah dikasih B. Ini yang harus diperbaiki,” kata Basuki.

Setelah itu, pada siang harinya, Basuki bergeser mengisi acara yang digagas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto bertajuk “Gerakan Mengawal Uang Rakyat” di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat.

Saat diberi waktu berbicara, Basuki kembali menyinggung pentingnya transparansi penyusunan anggaran. Bahkan, lebih jauh ia menegaskan bahwa sistem perencanaan dan penganggaran terpadu harus disosialisasikan dan melibatkan usulan semua pihak, setidaknya sampai tingkat RW.

Basuki menilai, selama ini perencanaan anggaran di DKI Jakarta buruk. Eksekutif dan legislatif berjalan sendiri dalam menyusun anggaran dan hanya menampung tak lebih dari 10 persen aspirasi warga dalam penyusunan tersebut.

Akhirnya, anggaran yang digelontorkan untuk berbagai program masih tak senada dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program berjalan, tetapi tak menyentuh permasalahan.

Hal inilah yang terus dikampanyekan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, di mana anggaran mulai tahun depan akan disebar dan ditempelkan dalam bentuk poster sampai ke tingkat RW.

Diharapkannya, semua SKPD dan masyarakat sudah mengerti cara pembuatan dan isi anggaran DKI untuk tahun anggaran 2014. Semua dilakukan agar pengawasan melibatkan semua pihak, dan proses evaluasinya dapat berjalan dengan mudah serta lebih baik.

“Ini supaya semua SKPD tahu cara merencanakan penganggaran secara terpadu. Kita mau lari cepat, yang lambat kita tinggal. Kita ganti saja semuanya, biar Jakarta malu,” ujarnya.[Kompas]

  • Share/Bookmark

17 Responses to “Basuki: Kita Mau Lari Cepat, yang Lambat Kita Tinggal”

  1. Siap pak, masyarakat siap dukung pak.
    selalu cek detail anggaran yang selalu dilipat-lipat ,dibulat-bulat dan dibuat-buat, bersihkan dari tangan-tangan tikus, contoh video bapak bapak sewaktu dengan PU tentang scanner sampai 250 juta itu sungguh terlalu pak, semahal itukah?

    Reply
  2. Ada apa dengan CH PemrovDKI di youtube?? Ada gosip yang beredar ada arahan agar tidak diupload lagi?? Mohon penjelasannya

    Reply
  3. Pak, channel Pemprov di youtube tolong diperiksa, video yang diunggah setiap hari sangat sedikit dan adminnya tidak mau menjelaskan

    Reply
  4. Waaah… saya baru sadar kalau “front page” Ahok.Org sudah ganti wajah dengan “semangat mematikan” para koruptor : LAWAN KORUPSI “Kenapa Harus Takut Jika Hidup Hanya Sekali.” — Mantap !!! Idenya siapa tuh, Mr. sak yaaaa…? Tolong sampein juga dooong, ke Pak Ahok… usulan saya baliho seperti itu di pasang juga di semua kantor kelurahan di DKI Jakarta, ukurannya disesuaikan dan tidak harus sebesar seperti di gedung Balai Kota, yang penting tetap menyolok dan gampang dilihat. Soal “lokomotif butut” yang sudah gak sanggup lari cepat itu memang harus segera ditinggal daripada cuma bikin ribet “Kepala Lokomotif Baru” yang sudah mau lari 100 X lebih cepat. Usul yang “agak aneh” untuk menetralisir dinamika sosial-politik yang terus berkembang hingga saat ini dan belum juga ditanggapi oleh PakJokowi-Ahok adalah : di tiap-tiap Rukun Warga (RW) tolong dibentuk DEWAN WARGA yang legalitas kebijakannya cukup dengan SK. Gubernur DKI Jakarta Periode 2012-2017 — gak perlu dengan Undang-Undang atau SK Mendagri. Eksistensi RT/RW (yang mengadopsi Tonarigumi fasisme Jepang) saja cukup hanya dengan SK.Gubernur kok… Terima kasih.

    Reply
    • hehehe untuk menyambut hari anti korupsi bang :), ok ide dan masukkannya segera disampaikan ke BTP

      Reply
      • Yth.Bung Admin
        Mohon disampaikan ke BTP :
        Kantor RW.08, Jl.Tawakal Ujung Raya, Kelurahan Tomang, Jakarta Barat, berdiri di lahan hijau, antara pagar rumah dengan jalan.
        Saluran air/ selokan diuruk tanah, maka saluran tsb terputus. Bangunan tsb pun saya yakin tanpa IMB, karena sy tahu persis di jalan tsb memang peruntukkannya bukan untuk bangunan. Lebar jalan jadi menyempit, merusak pemandangan, menutup saluran.
        Kasihan deretan rumah sisi bagian barat selokannya terputus.
        Saya warga tinggal di situ sejak 1970.
        Mohon bangunan kantor RW.08 ditinjau lagi keberadaannya.
        Kantor RW kok dibangun di tempat yang gak benar…!!! Kantornya besar loh pak. Beneran.
        Terimakasih

        Reply
        • mending klo ente pas ketemu Jokowi lagi blusuken entah dimane gitu, ente langsung aje tarik kuping si bos and teriak: “Kantor RW besar jelek nyesek banget binti nyusahin warga dibangun di tempat nyang gak bener…!!! Kantornya besar bauk taik kuching (MAaaAP!) loh pak. Sumpe enelan, Suwer!”
          Dijamin si bos J bakal nanya tempatnya, nah ente tunjukin langsung deh tekapenye.
          percume teriak2 disini gan, pak B (Baz/Ahok) urusannya di internal birokrasi, ga jalan2 ngider (‘pusing2’ kata orang malay ato jokowi abis rapat soal MRT) bolak-balik mulu kayak (strikaan) pak Jokowi, mangkanye jadi cepet pusing die (pak J) :D.

          Reply
      • Itu slogan “Bersih Jujur Hebat” siapa yg bikin, bro Sak?
        klo disingkat kan jadi BJH, alias inisial “BJ Habibie” donk… πŸ˜‰
        Ambil aje sebagian dari inisial ane neh,
        TAZ = Terang2an/Tanpa tedeng-aling2/Total, Anti-korupsi/Anak-zetan/Ambyuradool, Zenzazional/Zuper-Zinting/Zetrenk!
        “Zuper-Makza buangetz!” πŸ˜€

        Contoh buwat pak Baz (silakan langsung pake bro Sak, ga perlu ijin ane – “hah? ciyus? enelan? miapa? ga kuwat dink!”):
        BAZ = Berani, Anti-korupsi, Zetrenk/Zenzazional!
        BTP = Berani, Terang2an/Total, Pertama-X/Perkasa/Pro-rakyat/Pemandu/Penggembala(nyang Kristen paling demen yg terakhir neh :D)!
        Maksaaaa sekale yach… πŸ˜€

        Silahken diforsa eh diforsir eh diforward, brow Zak… πŸ˜€ maap, keteruzan z, hehehe..

        Reply
        • Tambahan buwat slogan baru:
          T = Tegaz, Tanggap, Terdepan/Tercepat, Terpadu/Tertata/Terintegrasi, Tuluz/Terpercaya, Trampil, Teknokratz/Teknis, Takut? no way!, Tak kenal takut.
          A = Ancaman (bagi) koruptor, Anti(-asap)-rokok.
          Z = Zuper, Zupel, Zuzur, Zelalu Zemangat, Zelalu melayani (warga/rakyat), Zayang istri :D, Zetan-aja-ikut2an-takut-diomeli!
          P = Pasti, Penantang-arus, Pendekar, Pionir, Pembaharu/Pembaru, Pemecah-masalah/Problem-solver/Pencari-solusi, Pantau-terus.

          BAZ = Bebas Azap (rokok) Zelalu! πŸ˜€
          BTP = Bersih Tanpa Pemadatz/Perokokz/Perazuah/Pengkorup/Premanisme/Pungli!
          contoh: Pemerintahan atau Kota atau Kawasan BAZ/BTP.

          BTP = Banyak/Bebas Tagihan Pajak πŸ˜€ (kita pengen tunggu versi yg kedua [“Bebas”] tiba entah kapan, spt kata Mei2: “Saye suka itu!” [2x])

          Ibu Veronica: “Pak Baz itu bener2 contoh konkrit anak2 geng BAZ (Bongzor Akibat Zup), apapun yg berkuah pasti disantap habis! Hampir tiap hari pasti nge-BAZ (Berburu Aneka Zup) diluaran kalo ga sempet makan di rumah. Mau cepet bongzor kayak pak Baz, ya banyak makan zup2an ajah.” (maap bu Vero, numpang nyatut nama ente bentar :D)

          Reply
    • DeWa/DEWAN-WARGA (BoC/Board-of-Community) sbg tandingan RT/RW, spt lembaga Kepresidenan vs DPR.
      Ane kudu WAJIB Setuju ame nyang ini, bos!
      Vote SETUJU pertamax! hehehe.. (mohon maklum agan2 sekalian, ane lagi kena penyakit ‘bocah’ :D)

      Reply
    • Paten kali…. Mantap itu brooo
      Ayo para RT, Lurah, Camat, Bupati/Walikota, Gubernur seluruh NKRI dan Presiden lakukan langkah yang serupa dengan langkah yang dilakukan PEMPROV DKI.

      Saya Optimis Indonesia pasti Jaya.

      Paten kali ……

      Salam

      Reply
  5. SISTEM MANAJEMEN TRANSPARANSI ITU SUDAH BAGUS, TAPI KALAU OKNUM PEJABATNYA YG MORALNYA DAN WATAKNYA SUDAH BEJAT,YA HARUS SEGERA DIGANTI.DENGAN YG MORALNYA BAGUS BERSIH DAN JUJUR, AGAR DAPAT MENUNJANG SISTEM YG BAGUS.
    SEBENARNYA INDONESIA MASIH BANYAK STOCK ORANG YG JUJUR DAN MORALNYA BAIK.GANTI SAJA OKNUM YG BEJAT,BILA PERLU DIGANTI SEMUA DGN YG BAGUS,RAKYAT SANGAT MENDUKUNG PAK AHOK

    Reply
    • Paling bisa ente ngompor2in Koh Ahok,biar PNS diPemprov DKI pada dipecat-pecatin semua trus paling engga kan ada kesempatan adu nasib utk mnggantikan..mantaaabb gan idenya…ane juga pengen tuuh daftar…wkkwkwk

      Reply
  6. Pemerintahan yang bersiah dan Transparan itu sebenarnya “GAMPANG dan MURAH”

    Harus dimulai dari awal.
    Dari Pencalonan Camat, Bupati/Walikota, Gubernur sampai President, Harus benar-benar teruji dan tanpa mengeluarkan biaya, benar-benar orang-orang yang berkualitas Tinggi seperti JOKOWI-AHOK.

    Orang-orang tidak Mumpuni, benar-benar untuk membangun bangsa, menyejahterakan rakyat.

    Kuncinya ada pada kita (Rakyat). Kita jangan terpengaruh dengan Uang dan janji-janji. Kita harus benar-benar pintar memilih yang Pintar, Jujur dan mempunyai fisi dan misi untuk membangun Bangsa untuk kesejahteraan Rakyatnya.

    Salam.

    Reply
  7. Buat Mr.sak… Thanks atas responnya. Buat @TaZ : Wkwkwkwkwkkwkwk…!!! Itu komentarnya banyak amat siiiih…? Si amat aja gak banyak seperti itu… Eeeh, Bro… itu gagasan tentang DEWAN WARGA gak tiba-tiba jatuh dari langit tuuuuh… itu gagasan muncul lewat proses pergulatan politik yang panjang dan melelahkan melawan praktek politik Sutiyoso (sejak tahun 2001). Secara teoritis (bisa dibilang) sudah lulus uji “LABORATORIUM SOSIAL-POLITIK” versi warga Kota Jakarta (bukan versi UI atau LIPI). Kalau gagasan DEWAN WARGA bisa dipraktekkan dalam skala Kota Jakarta saja — jangankan DPRD DKI Jakarta… bahkan DPR-RI saja tidak akan sanggup melawan kekuatan politik riil (kongkret) DEWAN WARGA yang berbasis partisipasi warga secara kongkret. Sayangnya, saya tidak dapat memberi presentasi konseptualnya berikut orientasinya di halaman yang terbatas ini. Tapi, jika ingin tau detailnya seperti apa kita bisa atur pertemuan untuk keperluan dimaksud. OK, Bro… Thanks atas respon positifnya.

    Reply
    • Siaap, bos! Atur aja, hehehe…

      menurut ane sih usul ente itu dah paten pancen oye punya ini, aliyas “top markotop” kata para bocah2 warnetz :D, jadi dah pasti bagus implementasinya nanti, krn emang selama ini gak ada yg tau mo komplen kemana kalo kena ulah RT/RW yg ga segaris dgn keinginan warga aliyas cuma nurutin kemauan otoriter Kelurahan ato dirinya RT/RW sendiri tanpa bertanya dulu sama warga lagi, contohnya spt – lebih butuh mana: pot ato tong sampah? Jangan sampe implementasinya malah ngawur jadi 2-in-1, pot+tong sampah, akibat ga ada yg ngawasin pot2nya si RT/RW di kiri-kanan jalan malah jadi tong sampah darurat umum yg cuma bikin tambah bau aja tiap hari, selain dari bau selokan. Kalo kek gini mo nuntut kemana?
      Jadi kalo ada semacam “DeWa/DewanWarga” ini maka kita punya wadah utk konsultasi soal ini minimal.

      GOOD JOB, brow! πŸ™‚

      Reply
  8. Buat @TaZ : Wkwkwkwkwkwk… OK, Bro… thanks atas responnya.

    Reply

Leave a Reply