Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama, Jumat (13/9) menerima audensi Direksi Kapsch Trafficcom AB (Swedia) dalam rangka untuk membicarakan kelanjutan proyek ERP di Jakarta.
Pada kesempatan ini, tim direksi Kapsch Trafficcom menjelaskan perihal implementasi dan risiko yang mungkin terjadi. Dijelaskan bahwa terdapat dua sistem pilihan yang dapat digunakan, GPS (Global Positioning System) dan DSRC (Dedicated Short-Range Communication), Ahok menegaskan keinginannya untuk menggunakan sistem terbaru, melebihi yang sudah digunakan oleh negara-negara tetangga, seperti Singapura, dan lainnya.
Perwakilan Kapsch Trafficom mengatakan bahwa apabila benar nantinya akan diterapkan di Jakarta,”Ini akan menjadi yang pertama di dunia, alat ini bisa digunakan tidak hanya di mobil tapi juga di motor”.
Program ERP (Electronic Road Pricing) merupakan program yang direncanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta dalam upaya mengurai kemacetan. Sistem ini mengenakan biaya secara langsung terhadap pengguna jalan yang melewati ruas jalan tertentu, yang saat ini masih dalam pembahasan yang rencananya akan di implementasikan di Blok M, Taman Menteng, Tanah Abang, Casablanca dan Kota Tua.
Ahok yakin sistem ERP ini bisa berjalan dengan baik, ujicoba akan dilakukan di jalan antara Blok M hingga Kota Tua, Ahok juga menyadari bahwa diawal penerapan sistem ini pasti ada sebagian masyarakat yang menolak, namun mantan anggota DPR RI juga percaya banyak masyarakat yang akan mendukung.[Fal]
Pak Wagub, kalau tujuannya untuk mengurai kemacetan, dijamin sistem ERP ini tidak akan berjalan capai target. tanya kenapa ? karna itu hanya dilihat sebagai penambahan biaya hidup di Jakarta. dan buntutnya, perusahaan pun dibebankan lebih banyak biaya pengeluaran untuk membiayai pegawai2nya dalam bekerja. dampaknya ya ke PHK lagi.
–
Jangan harapkan orang akan pakai transportasi umum, bila tidak menjamin keselamatan, kenyamanan & kepastian tiba tepat waktu sesuai jadwal. bila bapak sudah siapkan MRT atau kereta Listrik yang memadai bebas hambatan, bisa bawa sepeda, hewan, kereta belanjaan ibu2, hasil belanja pedagang2, barulah bapak bicara soal ERP atau menaikkan harga parkir kendaraan.
–
Kecuali memang tujuan utamnya memang untuk menggemukkan kantong pemprov DKI supaya bisa royal bagi2 ke PKL lagi pak Wagub 😀 lempar keju ke tikus2 PKL hanya bikin mereka tambah beranak pinak dengan cepat. lempar racun ke mereka, selesai masalahnya. hidup jadi sehat dan keadaanpun menjadi kondusif, terjaga & terkontrol dengan baik. bukan bgitu pak ?! 🙂
Hama itu dimana2 harus diberantas pak. bukan dialokasikan. kalau tidak, yang sehatpun jadi ikutan sakit. wabah epidemik. batasi jumlah PKL serendah mungkin, dongkrak pedagang2 kecil supaya bisa omzet-nya meningkat dengan cepat. bikin tempat2 parkir luas disekitar pedagang2 kecil shingga orang2 bermobil suka belanja ditempat mereka seperti giant, carrefour, indomaret, alfamart, dsb.
–
PKL itu bukan pedagang kecil pak tapi kutu hama. ibarat rumput dg lalang. Di Australia dan Di Inggris, tidak ada PKL pak. yang ada hanya seasonal saja. itupun mereka terdaftar & bayar pajak diluar retribusi. Cepat atau lambat, PKL ini akan “telan” bapak berdua hidup2. Basmi selagi masih bisa pak. thanks.
Jangan terlalu panjang kali lah pikirnya…perusahaan pasti punya cara untuk antisipasinya…jgn dikit2 masalah PHK…kalo gak dijalan kan gimana bisa tau kalo hanya sekedar memprhitungkan costnya…coba bayangkan kalo sebagian besar masyarakat jakarta menggunakan transportasi umum…berapa Triliun dana yang bisa dihemat oleh semua perusahaan dan pemerintah dijakarta…dan bener juga kata pak Ahok…kalo belum mampu beli mobil jangan belagu deh…malah nambah tinggi aja tingkat kemiskinan
setuju
Justru sistem ERP ini bagus untuk mengatasi kemacetan dan menghambat adanya grid lock di kota2 besar..apalagi hari ini impor mobil murah dan ramah lingkungan barus saja di sahkan oleh presiden..artinya apa?.artinya pertumbuhan kendaraan di ibukota khususnya bakal merajalela..saya ga tau kenapa presiden tidak membatasi impor2 kendaraan bermotor..kalo kita ngomongin politik itu beda..ntah kerjasama apa yg dilakukan presdien dgn produsen motor/mobil, dgn pejabat2 terkait kita ga tau..,yg penting pak JokowiAhok harus cepat menyediakan sistem ERP dan transportasi massal yg memadai..
–
saya kira biaya hidup yg anda sampaikan salah besar, dengan adanya sistem ERP ini mendorong orang untuk menggunakan transportasi massal yg logikanya lebih murah daripada harus menggunakan mobil pribadi, sekaran premium Rp.6500,- blum lagi pulang pergi kerja brp kilometer..apa tidak membebani masyarakat scr kebutuhan?..secara jika naik transportasi massal anda bisa menyetor biaya Rp 3000- 10.000 pulang pergi.bukankan itu sangat efisien?. ini memang harus ada kerjasama dengan perusahaan untuk TIDAK menyediakan lahan parkir..ini menstimulan orang membawa mobil pribadi..dan perusahaan saya kira akan bersyukur krn mungkin menekan biaya transport sesuai dgn standard biaya transportasi massal. itu sudah masuk dalam itung2an UMP jakarta.
–
untuk kesiapan ERP pak JokowiAhok sudah bilang, akan memepersiapkan transportasi massal tlebih dahulu baru ada kebijakan ERP, dan saya juga memberikan usul untuk menaikan pajak kendaraan pribadi (progresif) dan revisi aturan kredit motor..karena ini juga akan mempengaruhi kinerja kebijakan tsbt.
–
ayolah kebiajakan2 yg dilakukan oleh JokowiAhok ini demi Jakarta, jakarta akan menadi role model bagi seluruh kota..beliau berdua tanpa ada kepentingan mari kita dukung sepenuhnya, memang ada pro kontra yg akan terjadi tapi rencana jangka pendek dan panjang sudah bisa kita liat kedepan…katanya kepingin teratur seperti Singapore, Jepang dan kota2 Eropa lainnya..kita harus mau diatur lah..jgn Egois!
Bapak2…. membayar uang transport lebih mahal dengan adanya ERP, tidak akan ada artinya dibanding dg rasa aman, terhindar dari perasaan trauma dengan tindak kriminalitas yang ada seputar transport publik, bisa lebih leluasa bergerak ke berbagai tempat dengan mudah, cepat & tepat waktu tanpa perlu antri dsb. penampilan tetap kelihatan prima dan masih wangi – saat melakukan presentasi kepada klien untuk bisnis2 jutaan / milyar rupiah. Jelas stiap pribadi / perusahaan lebih mementingkan MENGEJAR BISNIS yg membawa uang masuk lebih banyak daripada mikirin menghemat biaya operasional yang semakin membengkak dengan transport publik yang jauh dibawah kebutuhan. Biaya operasional yang membengkak ini dapat mudah ditangani dengan melakukan PHK pegawai yang kurang efisien 🙂
–
Apalagi bila ada situasi emergency harus bawa anggota keluarga ke rumah sakit di tengah malam / waktu2 libur. memiliki mobil itu suatu kebutuhan dasar untuk hidup di Jakarta.
–
Makanya, pemasangan ERP tanpa ada lebih dulu fasilitas MRT / Kereta listrik yang memadai ke brbagai tempat, sama saja menambah biaya hidup di Jakarta. lain kata, ERP hanya menggemukkan kantong kas masuk pemprov DKI tok. itu maksud saya.
Jokowi-Ahok sudah menyatakan bahwa ERP akan diterapkan setelah kendaraan Umum (busway dll) tersedia, MRT masih lama, makanya penerapannya ERP bertahap, banyak Video-2 BTP yang menyatakan begitu, so jangan kuatir mbak.
Utk beberapa hal grace emang benar…
ERP di jakarta memang tadinya dimaksudkan pertama utk mengalihkan ‘pengeluaran’ orang2 kaya bermobil ini dari ‘sodakoh’ utk joki 3-in-1 jadi ‘sedekah’ ke kas pemda Jakarta (= mengurangi potensi berkembangbiaknya ‘hama/tikus kota’ dan sekaligus menggemukkan pundi2 kas pemda jakarta klo menurut istilah grace).
selama ini tanpa disadari semua kalangan, jalur 3-in-1 tidak bisa dinikmati kendaraan2 lainnya selain mobil pribadi atau yg diijinkan pemda saja, motor saja tak boleh lewat, diskriminatif sekali.
Dgn adanya ERP, motor pun bileh lewat asal bayar… efisiensi utilisasi jalan ‘3-in-1’ terlaksana…
yg tak mampu/mikir2 dulu, ya mending lewat jalan lain yg sempit spt biasa selama ini gabung nyampur berdesak2an dgn bus2 polutif dan mobil2 berbokong besar atau pilih beralih ke kendaraan umum, yg sudah pasti akan ditambah nanti.
.
dan matmat juga benar, ERP akan dilaksanankan scr bertahap, apalagi sistemnya memang menungkinkan utk itu, banyak variasinya yg bisa diaplikasikan.
Misal kendaraan2 penting spt ambulance/damkar bisa lewat langsung tanpa masalah dgn fee = IDR 0. motor K-1 = 1000, motor K-2 = 2000, mobil K-1 = 4000, mobil K-2 = 8000, dst, dan semuanya serba matic dicharge-nya krn sistem elektronik terkomputerisasi terintegrasi dan terhubung yg dipakai (keren gak kata2nya, chuy? :D).
Polisi pun bisa pakai sistem ini utk memfilter kendaraan2 tak sah yg lewat jalur ERP, krn RFID kendaraan sudah menunjukkan sekaligus/langsung tipe kendaraan yg dibawa jenis apa (yg dipakai normalnya utk tarif charge kendaraan berdasarkan tipe/jenisnya), siapa pemiliknya, tinggal dimana, dst – yg cukup dgn kode RFID kendaraan tsb bisa diambil/dilihat semua data2 penting lainnya di database kepolisian/pemda. Jika itu mobil curian/blacklisted, pasti langsung ketauan kalo coba2 masuk jalur ERP.
.
Meski demikian, baik dgn menunggu ada tambahan busway atau tidak, sistem ERP bisa langsung diterapkan, toh selama ini hampir tak ada yg protes kenapa jalur ‘3-in-1’ tidak boleh dimasuki motor dan bus2 berbokong normal/besar nan polutif meski ada yg merasa bisa bayar joki juga utk memenuhi kriteria ‘penuh penumpang’.
Tapi lucunya begitu ada wacana penerapan sistem ganjil-genap, langsung pada berebut protes, krn ada pemilik mobil yg jadi kerepotan gara2 hal ini (harus ganti mobil dgn kode plat lain yg sesuai aturan kalau mau masuk jalur tsb), yg biasanya bisa dgn mudah diselesaikan dgn membayar joki 3-in-1 saja yg relatif lebih murah solusinya menurut mereka (daripada harus beli mobil baru dgn plat beda atau terpaksa cari jalur lain yg ‘menyebalkan sekali’ bagi mereka).
.
Makanya hampir semua merasa optimis sistem ERP akan jalan dan lebih baik drpd sistem ganjil-genap, krn hampir sama spt konsep jalan tol berbayar: “Bayar, baru boleh pake, brow!” – kalau selama ini mereka bisa bayar tol, kenapa tidak dgn toll-matic ala ERP?
Efeknya sama jika MRT dan/atau bus2 busway sudah banyak tersedia, mereka bisa pindah ke moda transpor massal yg lebih murah jika mulai merasa ‘kemahalan’ atau ‘lebih bayar’ tagihan/ongkos ERP-nya (yg tentunya bisa ‘disesuaikan’ tarif2nya scr mudah dan cepat/real-time di semua pos/gate ERP sesuai data tarif baru di pusat, jika pake papan layar informasi LED/LCD, bukan papan tulis metal yg kuno spt dulu).
It’s all Jakarta’s government choice/decision.
“Hanya boleh dipakai oleh M saja” bagi sebagian orang dianggap lebih diskriminatif dibanding “Boleh dipakai oleh siapa saja, asal bayar”.
Toh di negri kapitalis spt disini kita sering dan biasa diperlakukan ‘diskriminatif’ spt itu tapi kita gak pernah protes, kan? 😉 malah kita tanpa sadar ikut mengejar2 juga utk dapat perlakuan/pelayanan istimewa nan mewah spt itu kan?
dan umumnya sudah tau persis cara2 utk medapatkannya kan?
“Setoran ke kas lebih besar, Pelayanan makin prima/mewah/super…” – Exclusive and Premium Services for 1st class passengers, anybody? 😀 (Babeh Ridwan.S yg mirip seorang sosialis/komunis klo lagi bacod pasti seneng banget ‘ngejekin’ kaum borjuis spt ini)
.
Tapi yg masih waras binti cekak kantong juga masih ada kan?
Ya mereka2 ini yg akan memilih kendaraan pribadi yg jauh lebih murah ngongkosinnya (jika pemerentah emang beneran pro energi listrik/terbarukan/green utk diberi insentif khusus, bukan BBM/fossil fuels dan kendaraan2nya yg disubsidi lagi terus2an yg dompleng nama ‘green’ biar masih dapat insentif khusus) spt spedamotor listrik atau mobil listrik seukuran spedamotor (atau agak lebih dikit) yg hemat space (shg kalau lewat ERP costnya jauh lebih murah drpd mobil yg berbody kelas gajah) atau pindah langsung sekalian ke kendaraan umum sbg alat transportasi harian mereka yg relatif lebih murah utk perjalanan jauh, apalagi cuma bawa 1 badan cuma buat kerja harian bidang non-frontdesk/non-marketing doang yg tak perlu wangi2/rapih2. mana gajinya kecil lagi, jadi perlu hemat2 atur keuangan…
.
ya itu sebabnya subway di Jepang biar rame penuh sesak tetap diminati krn lebih murah drpd beli mobil, tau sendiri kan biaya hidup di jepang yg ultra mahal, (porsi makan aja seemprit gituh ajah udah seneng banget mereka gimana gak pada kurus2 kedinginan semua, kita mah bakal protes berat klo dikasih cuman segituh, makanya banyak yg gemuk2 disinih – dah kepanasan abis makan pedas berlemak porsi gajah trus masuk kamar AirCon utk bersantai sampai ketiduran, asyik dingin.. tau2 gak sadar lemak makanan tak terpakai menumpuk dibawah kulit sbg lapisan penghangat badan – ah musti ‘diet’ ketat aneh2 lagi – padahal yg diperlukan cuman kurangin porsi makan per hari saja, sama spt cara orang Jepang ‘berdiet’ alami), cuma ane kurang tau apa ada staf/pekerja marketing yg masih wangi ikut nyabwey juga disitu ato kagak.
—–
Kalau dibilang ERP = TOLL CHARGE-MATIC, memang spt itu konsepnya – semuanya dikontrol komputer dan perangkat2 elektronik-meytik-tik dgn sistem otomatisasi kelas ICT/hitek.
Tak perlu berhenti (krn tak ada pos bayar/tiket yg menghambat laju kecepatan pelayanan), cukup pelankan kendaraan saja sampai range kecepatan yg dianggap ‘valid’ utk pembacaan kode RFID kendaraan waktu lewat, kira2 mirip spt menggesek kartu kredit/ATM ke EDC/cash register yg tak boleh terlalu cepat atau terlalu lambat, dan langsung dicharge ongkosnya scr matic ke akun referensi anda (atau cara bayar matic lainnnya yg dipilih, entah mau ditagih dulu nanti atau potong saldo langsung).
You’ve missed my point Tazz 🙂
–
kalau pasang ERP, maka semua mobil jelas akan smakin banyak numplek ke jalan kayak cendol. cuman tinggal bayar tok koq. trus masukkan ke dlm tagihan ke biaya kantor. beres. uang tidak masalah Tazz. tapi yg jadi target-nya kan MENGURAI KEMACETAN. n jelas pemasangan ERP tdk menolong samasekali plus menambah para pemilik kendaraan baik nopol jakarta maupun nopol luar daerah untuk pasang alat radar supaya bisa dibaca ERP. dan bila byk pengendara mobil yg radar ERP-nya sngaja dibikin rusak, siapakah yg akan stop dan tilang mereka ???? jelas…. cara ini samasekali tidak efektif mengurai kemacetan. UANG TIDAK MASALAH OKE ? 🙂 SEBERAPA BESARPUN YANG DICHARGE PEMPROV DKI, PASTI AKAN DIBAYAR WARGA demi menyambung hidup harus kejar ngais rejeki. begitu maksud saya 🙂
no, i don’t miss that, grace… 🙂
–
ini masih baru tahap sosialisasi ERP, jadi tarifnya masih cukup ‘bersahabat’…
kalau nanti tarifnya per mobil IDR 100-200K/entry bagaimana? tidak semua company mau bayar ongkos lewat ERP per pegawai segitu besarnya..
you’ll see… not all will gonna pay for it so easily… (company gak akan semudah itu utk PHK karyawan lain yg juga penting hanya agar ‘anak kesayangan-nya’ bisa lewat jalur ERP tiap hari dgn koleksi mobil2 mewah pribadinya – pasti akan dicari jalan keluarnya yg terbaik)
entah mereka akan pakai angkutan jemput karyawan sendiri (car-pool) atau mereka disuruh pakai darum (kendaraan umum), spt taxi atau bis umum, MRT/monorel, dst.
sisanya tinggal yg mampu dibayar company aja baru lewat jalur ERP, spt top marketing persons yg biasanya digaji super mahal dan semua kebutuhannya ‘akan’ dipenuhi company – yg jumlahnya tak banyak krn company must survive its cashflow too.
Atau mungkin company serahkan pada pegawainya utk bayar ongkos transportasi sendiri spt biasanya… “nih gue kasih 1 jeti per bulan buat transpor, cukup gak cukup itu doang yg mampu dibayar company kita, sisanya ente pikirin sendiri.”
tapi klo ente disayang company, itu laen hal boz! emang berapa banyak sih yg mo disayang company kek anak emas? 🙂
Di NY aja gak segitu2 nya royal amat koq ke semua karyawan, cuma segelintir yg penting2 aja bagi company…
Oiya, pernah terpikir kita akan meniru New York yg kemana2 pakai taxi drpd mobil pribadi krn ongkos parkir mahal sekali disana?
ERP bisa membuat taxi bisa dibuat berongkos ERP (jauh) lebih murah drpd saingannya: mobil2 pribadi – shg kalau ingin nikmatin suasana ‘mobil’ ya pake taxi aja klo gak mampu ngongkosin maintenance mobil pribadi.
–
Utk yg pas2an cashflownya, dan masih mikir2 mau masuk jalur ERP yg super mahal atau masuk jalur lambat aja: Dia mau masuk jalur ‘lambat’ yg gak bayar, udah penuh sesak juga, krn yg mikir2 kek dia juga sama banyaknya, mau gak mau terpikir utk pakai darum/kendaraan-umum aja klo mau lancar..
–
ERP utamanya utk mengontrol darpri (kendaraan pribadi) bukan darum, dan mendorong rada maksa agar darpri2 ini berganti utk memakai darum yg jauh lebih murah ongkos totalnya.
.
Kita bisa setel spt ini utk menuju konsep TRUE ‘GREEN’ city (note: gas = BBM = fossil fuel = polutif):
semua kelas bis (WAJIB electric, tidak boleh lagi pakai BBM apalagi diesol!) = IDR 0 (jika masih ada bis BBM demi kelonggaran sementara waktu = 1K),
spedamotor K-1/elektrik = 2K, spedamotor K-2/BBM = 10K,
taxi K-1/electric = 3K, taxi K-2/BBM = 10K
mobil k-1/electric = 10K, mobil k-2/BBM = 100K, mobil mewah k-3/elektrik = 100K, mobil mewah K-4/BBM = 500K (mo 1 jeti juga gak masalah, mampu bayar ini kan? :D),
truk k-1/gas/kecil (WAJIB gas) = 50K, truk k-2/BBM/besar = 100K,
dst.
Tak terdeteksi/rusak = ALARM! Polantas terdekat akan dikirim/dispatched utk meringkusnya rame2. Semua terhubung (linked) scr realtime – sama spt sistem alarm anti-maling yg silent and matic (‘calling’/alarming police directly) yg dipasang di rumah2 mewah (di USA, yg ditiru juga disini).
Semua OBU/RFID wajib valid jika masuk ERP gates, kalau invalid maka polisi terdekat yg menangkap dan memeriksanya saat itu juga.
.
That’s the beauty of fully computerized hi-tech system with the help of ICT technologies, we can devise almost anything in our creative mind to control these ICT/hi-tech ‘gadgets’ to suit our needs.
.
Bukan tak mungkin kita bisa ganti polisi dgn robocop saja jika punya sistem terlink ke pusat kontrol kepolisian scr realtime spt ini, ia tak kenal istirahat/sakit, anti-korupsi/tak kenal disuap serta linked in realtime to police HQ and other robocops for real-time info/data (no more forgetting comm headset, protections, and weapons, they are so perfect in following orders list) – dispatching robocops SWAT team for deadly duties will be much faster, easier than human cops – we can avoid those tears everytime a robocop was shot to dead, since it’s repairable in certain degrees of damage, reload the robocop BIOS and restart/reboot the robocop unit control system – system check…1,2,3.. OK… getting up and running: “I’m ready for new (deadly) duties, sir!” 😀
—
Lihat ini utk lebih jelasnya ttg dasar2 sistem ERP scr lebih teknis:
http://ahok.org/berita/news/pemprov-dki-makin-mantap-terapkan-sistem-erp/#comment-50824
—–
Sudah jelas grace? 🙂
Atau ente lebih suka sistem ganjil-genap yg gak punya solusi ‘murah’/’mudah’-nya selain kolusi dgn petugas NOPOL utk beli nopol baru tanpa perlu beli darpri baru, shg tetap saja macet jalur2 tsb tanpa ada pemasukan bagi pemda Jakarta?
Kalau pajak progresif lebih ribet urusannya (ada banyak dokumen2 penting yg harus dilibatkan spt KK, KTP, BPKP, STNK, dst), seprogresif apa (bgmana klo 1 orang punya mobil dan motor tapi dipake scr bergantian sesuai sikon: motor utk harian, mobil cuma utk sesekali saja utk belanja barang/bulanan – apa berlaku pajak progre-nya hanya utk tipe yg sama spt mobil/mobil atau motor/motor yg memang kesannya spt ‘kolektor’?), dan lagipula spt ente bilang sendiri: berapapun harganya PASTI dibayar klo emang PERLU/BUTUH.
Atau ente lebih suka pembatasan penjualan mobil2 pribadi terbaru spt yg diusulkan juga beberapa orang disini? krn jujur saja, tak ada yg lebih efektif selain sumber/biang kemacetannya ‘dimusnahkan’ sekalian krn merupakan ‘hama’ yg tak perlu dipiara dan berkembang biak terus2an… 😀
Utk yg terakhir mah ane setuju aja, krn ane emang pemggemar berat “non-pollutive energy-efficient space-saving cars/bikes for 1 people + 1 people/cargo max” (lebar x panjang max = 1 x 2 m) – yg berdasar atas konsep efficient minimal Shared space: “Gunakan space jalan/parkir sperlunya, orang laen juga butuh spacenya, bukan digarong semua sama ente aja sendirian”.
BTW, jalan2 di Jakarta tak selebar jalan2 di negri USA, baik di pantai barat maupun timur – jadi beda pemikirannya grace, darpri spt mobil memang standar utk kota2 besar tapi tidak utk Jakarta yg semoit2 jalannya (yg cukup lebar cuma SudiTham/GatSub dan tol2) – jadi harus ada alternatif lain selain mobil2 standar (USA) yg makan space jalan terlalu besar padahal cuma bawa satu orang tiap hari, misal spedamotor atau mobil2 kecil yg berukuran mirip spedamotor luasnya cukup utk bawa 1 orang + 1 penumpang/barang (ane pernah liat satu, imut banget, elektrik lagi! tipikal mobil2 eropa [timur] yg irit space jalan utk kota yg jalan2nya kecil, ane jadi pengen atu tuh :D).
.
Buat semuanya, klo ente punya keluarga kecil (gak mikirin yg gak KB, salah sendiri!), suruh beli satu lagi yg sama kecilnya buat dia sendiri bawa, punya kargo = taruh di area jok penumpang, punya 1 anak kecil tapi kedua seat penuh = pangku aja, punya anak gede tapi blom boleh punya SIM = suruh duduk di jok penumpang, ente TIDAK TIAP HARI bawa2 seluruh keluarga ente didalam kota, no excuse! jangan cari2 alasan utk bawa mobil 4-seater apalagi 7-seater yg termasuk kelas GAJAH di dalam kota yg jalan2nya yg sempit2 dan sudah terpakai penuh semua! ente egois cuma mikirin diri sendiri, gak peduli dgn yg laen, alias ogah sharing jalan! “Gue udah bayar pajak STNK, ya terserah gue mau pake mobil segede gajahpun, bukan urusan elo!”.
Klo gini caranya, mo pake cara apapun utk ngatasin kemacetan di Jakarta juga gak akan jalan klo cara mikirnya semua egois kek gini!
Palingan solusi musnahkan/larang semua mobil2 (berbadan besar) berkeliaran di dalam kota (bukan cuma sekedar dibatasi jumlahnya), dah paling tokcer dah! 😀
.
Betapa sulitnya mengatur negri kapitalis-religius ini, gak ada yg mau dilarang2 utk ngandangin darpri2 besarnya yg bikin macet jalan demi kepentingan bersama dan beralih ke darum yg lebih murah atau darpri2 yg lebih hemat space jalan spd spedamotor… jadi ya gak heran pemda Jakarta pikir kenapa gak dikapitalisasi saja mereka sekalian, biar modalnya yg terkumpul bisa utk ngongkosin proyek2 lainnya yg juga penting… 😀
–
Dah deh, ane dah gak punya solusi paten lagi selain yg udah ane ungkapkan utk mengurangi keegoisan warga Jakarta ini…
Oiya, sbg tambahan..
Krn sudah memakai sistem ERP akan mudah sekali melakukan perubahan tabel harga/charges list scr realtime/online dari pusat ke semua ERP gates jika berlaku scr sentral/total atau berlaku utk semua gates, bahkan jika perlu berlaku scr distributed/locally alias tabel harga A hanya berlaku utk ERP gates 1/2/3 dan tabel harga C hanya berlaku utk gates 7/8/9, dst.
Sama sekali tidak sulit dan ribet bagi orang yg sudah sering/terbiasa berurusan dgn system administration/engineering di bidang IT – dia bisa bikin aplikasinya dan ajari operator berwenang utk membuat/mengubah/menghapus tabel harga spt yg dicontohkan utk kasus baru dibawah ini.
—
Utk optimalisasi penggunaan jalur ERP (dan sbg eksesnya jalur2 jalan non-ERP lainnya akan ikut teroptimalisasi), kalau bisa diberikan diskon khusus utk malam hari.
Misal, bisa diberikan diskon 1/2 (opsi lainnya: 1/4, 3/4) harga mulai dari jam 22:00 s/d 05:00 utk Senin-Jumat dan jam 21:00 s/d 06:00 utk Sabtu-Minggu.
–
Ini karena beban jalan di siang hari jauh lebih besar/padat drpd malam hari, shg perlu di-shift sebagian ke malam hari dgn cara insentif diskon harga spt ini (shg beban jalan di siang hari akan berkurang sebagian = mengurangi kemacetan).
.
Jika mulai banyak kendaraan pribadi (darpri) mengisi jam2 tersebut maka berarti pola kerja/aktivitas warga jakarta mulai shifting dari pola konvensional aktif di siang hari bergeser sebagian utk mulai aktif di malam hari.
Salah satu ciri kota modern adalah optimalisasi waktu kerja dari model kuno/konvensional yg pola hidup/aktivitas nya di siang hari menuju sebagian ke pola hidup/aktivitas malam hari, shg kota tsb ‘hidup’ selama 24 jam non-stop, efek sampingnya adalah pembagian beban kepadatan jalan yg lebih optimal dari segi waktu pakai krn sebagian volume darpri di siang hari bisa dipindahkan ke malam hari shg space jalan akan mulai terasa lebih legaan/renggang di siang hari dan lebih lumayan padat di malam hari yg biasanya jauh lebih sepi.
—
Sbnarnya usul pembagian pola hidup agar seimbang di siang dan malam hari ini sudah pernah diusulkan saya dulu disini (agar mulai merangsang aktivitas kerja warga jakarta di malam hari shg pola hidup berubah utk sebagian warga jakarta ke malam hari yg efeknya memudahkan pemda DKI utk optimalisasi bus2 malam yg mulai jalan kala itu – sebab kalo sepi terus (cuma 10 orang max) ya bakal dihentikan operasinya kek KRL malam krn gak feasibel biaya ops soalnya), tapi diulang saja lagi disini agar lebih jelas konteksnya utk apa diberikan diskon ERP di malam hari. dan bus2 malam bisa mulai beroperasi lagi scr optimal jika sebagian warga Jakarta sudah mulai berpindah pola kerja/hidupnya ke malam hari dgn adanya diskon ERP ini, yg dikenal dgn istilah (TaZ) sbg
“Mutual-Feedback effect”:
.
[1] A drives B (since A needs B)
[2] B drives A (since B needs A)
[3] repeat/go to beginning [1]
.
where:
A = night activities/works (night companies/stores/shops/foods/etc will drive normal night activities/works, and vice versa)
B = night cars/buses (both public and private ones).
.
dgn demikian aktivitas malam hari akan mulai bertumbuh terus, memindahkan/mengurangi sebagian beban aktivitas siang hari sedikit demi-sedikit.
.
Meski umumnya makhluk2 kota besar yg modern terbiasa dgn aktivitas malam hari (hello insomniac creatures! :D), jika anda di malam hari merasa cukup terganggu dgn pola hidup kota modern beneran (real modern city) yg juga aktif di malam hari scr normal-rame, silahkan pertimbangkan utk pindah ke pinggir kota yg relatif lebih sepi/tenang di malam hari (me considering this too) – krn ini yg (bakal) terjadi di kota2 modern di belahan dunia lainnya dgn beragam tingkat kesibukannya di malam hari (normal s/d rame) – toh selama ini jakarta dipadati oleh orang2 dari luar/pinggir kota juga ketika waktu kerja siang hari tiba dan mulai jarang/berkurang kepadatannya di malam hari krn mereka pulang balik ke pinggir/luar kota dan jumlahnya tak layak utk disebut ‘sedikit’ atau ‘sangat masif’ tepatnya – so why must we resist this ‘normal night activities’ trend?
sekilas sistemnya jadi mirip tol diluar negeri.lewat tol bayar otomatis pake tu alat.mendingan semua tol pake erp.dijamin ga macet tuh…efeknya lebi bgs saya rasa.
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_road_tolling
cuma resiko byk yg masuk ilegal.
memang mesti ujicoba di tempat terbatas dulu baru diterapkan disemua tempat.mungkin mesti kerjasama dgn jasa marga
kan kalo illegal = gak punya RFID/OBU, jadi gak akan terdeteksi sensor di ERP gate, shg perintah langsung dijalankan ke kamera2 CCTV yg terpasang di dekat gate (dan sepanjang jalan ERP) oleh sistem utk mendapatkan gambarnya (live feed) dan polisi terdekat akan diperingatkan sekaligus shg bisa menangkapnya dan memeriksanya – spt sistem pemantau pelanggar kecepatan lah yg terkoneksi dgn kamera2 CCTV yg bisa langsung mengikuti mobil pelanggar tsb (utk capture NOPOL atau lainnya), dah tau kan ente sistemnya? (pak pulisi itu lebih baik ngetem juga di ERP gate drpd semuanya ngetem dibalik puun nyegat ‘setoran’… 😀 )
jadi hal yg terkesan ‘canggih’ ini bukan cuma wacana lagi, tapi sudah diterapkan utk hal lain…
Pak Jokowi @ Pak AHok, go…go…go… Teruslah berkarya, kami semua mendukung Anda berdua. Biarkan mereka-mereka yang sirik terus menggonggong, teruslah kafilah berlalu. Lakukan yang terbaik untuk DKI yang merupakan barometer kemajuan negara kita. Jangan hiraukan mereka yang tidak mendukung, karena mereka-mereka itu akan sangat menderita batinnya melihat Anda berdua sukses dalam membangun Jakarta, dan mereka-mereka itu akan senang kalau melihat Anda menderita dan gagal dalam membangun Jakarta.
.
Saya rasa kita harus berpikir positif.
Pemda berjanji akan melaksanakannya jika bus2 baru sudah datang!
Kalau ERP diterapkan setelah MRT (2017) rasanya terlalu jauh, dead lock akan terjadi terlebih dahulu di Jakarta.
Memang recananya sebaiknya sudah mulai disiapkan sejak sekarang, jangan dead lock dulu baru bingung!
Angkutan umum dibuat nyaman dulu. jumlahnya cukup, nggak ada copet, nggak nunggu lama, nggak desak desakan. orang pasti akan banyak yang pilih kendaraan umum. Kalau sekarang kenapa orang nggak mau naik kendaraan umum ?
1. Jumlahnya kurang. harus nunggu lama.
2. Mau naik busway khan harus naik angkot atau Metromini. Aman nggak ? banyak yang mengeluh dengan keamanannya.
3. Kendaraannya banyak yang nggak aman. sudah bobrok, nyetirnya ugal ugalan, dll.
Ini diperbaiki dulu. nantinya orang nggak usah dipaksa juga akan banyak yang pakai kendaraan umum kok.
Tenang grace :), tentang pkl, ada kekuatiran jg, jika terlalu dimanja, pkl akan semakin byk, jika semakin byk pkl, pendapatan pkl akan semakin berkurang, akhirnya mrk jemput bola, dengan berkeliling. Krn pembeli saling silih berganti, mrk tidak sempat keliling lgi, akhirnya mereka mangkal, hehehe. Pak sebaiknya mrk didata, dan dibatasi pklnya. Dan harus ditarget penghasilannya. Jika kurang dr target, artinya mrk tdk laku dan minta mrk beralih pekerjaan.
ERP tdk mungkin dilakukan serempak, pasti bertahap, seiring dengan perbaikan transportasi masalnya
ente sbnarnya sedang nyindir pak Jokowi ya? 🙂
soalnya klo pak BaZ (yg kembarannya TaZ, tapi beda rejeki[= kere modern], status[= jomblo PSPB], dan jabatan[= rahasia dijamin] :D) dah pasti gak akan biarkan PKL keleleran di jalanan lagi – dan sikap BTP yg tegas dan cukup kontroversial soal PKL/pendatang ke Jakarta sudah jelas kan?
.
soal ERP. bisa dilakukan duluan (lihat posting ane @ grace diatas).
Selama ini jalur tol dan 3-in-1 yg tak bisa dimasuki motor dan non-mobil lainnya hampir tak pernah diprotes warga jakarta, lalu kenapa juga dgn ERP yg tak lebih “toll-charge matic” alias jalan tol dgn pembayaran fully-matic tanpa perlu berhenti utk ngeluarin tangan dan bisa dilewati motor/non-mobil lainnya asal bayar.
Sisi/sifat diskriminatif jalan tol dan 3-in-1 sudah musnah sekarang dan lebih bersifat/berasa rada kapitalis yg lebih bisa diterima semua ‘lidah’ orang kapitalis dan anti-diskriminasi kendaraan disini.
Ane sendiri gak keberatan koq, meski jarang melintas di jalan2 ‘terkenal WAJIB macet’ kota Jakarta kecuali klo harus lewat situ nantinya jika jalur2 ERP telah established nanti.
—
Klo dianalogikan dgn humor kapitalis vs komunis:
Yg merasa kapitalis (kaya) silahkan lewat jalur ERP, yg merasa sosialis/komunis (kere) silahkan lewat jalur KRL/MRT.
Dan ingat, perasaan akan kondisi kantong serta sikon tertentu bisa berubah setiap saat tak kenal waktu – jadi bisa saja orang2 sosialis/komunis masuk jalur ERP sekali2 (punya fulus lebih trus cukup mampu beli spedamotor listrik) dan begitu juga sebaliknya, bisa saja orang2 kapitalis masuk jalur KRL/MRT sekali2 (karena tiba2 bangkrut atau kena PHK selektif, yg bahkan utk membeli spedamotor listrik murahpun tak sanggup lagi saat itu).
Anda tak bisa mematok nilai ‘perasaan’ akan isi kantong VS kebutuhan real seseorang saat itu – apalagi kartu kredit bisa memberi jalan utk pemuasan ‘perasaan’ itu scr instant.
Mbak Grace, coba mikir lebih detail..
Anggaplah ERP berlaku Rp 100 ribu, namun jalanan Jakarta jadi sangat lancar alias monas – senayan 10 menit.. Bandingkan dengan tanpa ERP namun super macet alias monas – senayan bisa sampe 3 jam.. Berapa banyak biaya BBM, waktu, tenaga, perputaran uang-jasa-barang yang hilang jika ERP tidak dilaksanakan.. Belum lagi tingkat stress yg akan jauuuuhhh lebih rendah jika ERP berhasil dijalankan..
Ada untungnya juga Indonesia selangkah tertinggal dibanding negara lain.. Dengan demikian, kita bisa belajar dari keberhasilan, terutama dari kegagalan mereka atas sistem “anti macet” di kota besar.. =)
mana 1000 mobil tambahan buat busway nya, jangan omong doang!!! Mau ERP mau ganjil genap , lakukan segera!!! Kalau memang bisa mengurai kemacetan!! Yg penting dicoba dulu!
Hhhh…please deh bro n sis..
Pro kontra trus..jalanin aj dlu, eksekusi dlu.
Klo ad masalah perbaiki biar jd tau kelemahan ny ap.
Itu cara berpikir pendukung JB !
Buang waktu n duit ?? Biar aj, nama juga berkembang..trus nama jokohok jelek ?? Biar aj..nama ny pemimpin, ud resiko & mereka jago ny utk refleksi..
Macet ud kronis di Jakarta maka ny smua cara harus di coba, yg masuk akal tentu ny..klo perlu yg extreme : batasi industry Mobil di Jakarta, tapi…itu hanya Presiden Jokowi yg mampu bikin aturan ny…;)
So..pilih dia utk buat Jakarta & Indonesia lebih baik.
plis deh ron… 😀
mending ente bisikin Mega aja langsung… semua keputusan PDI-P termasuk Jokowi jadi RI-1 ada ditangan dia.
yg dukung juga dah banyak kan dimana2
tapi klo Mega-nya ndak ‘kenthut2’ juga ngeluarin dekrit itu, mo apalagi? demo ke Mega? Monggo, silahken, en buruan…
.
(klo menurut bocoran “Bikinileaks” from decoded internal comms & documents, Jokowi emang dicalonkan Mega jadi RI-1 di 2014, dan AHok otomatis jadi DKI-1, similar as predicted by my oracle ball – tapi klo setannya si Mega mulai mengusik en menguasai jiwa dia, ya bakal batal lah keinginan ente.)
Cukup seru debatan disini :-). Masyarakat DKI seakan phobia dan menganggap semua hal di DKI berada dalam kontrol pemprov DKI. Ini yg menjadi missing linknya. Pak Ahok sudah menegaskan tdk semua hal berada dlm wewenang pemprov DKI khususnya hal penindakan. Contohnya mobil pribadi yg masuk jalur busway dlm hal ini Dishub DKI tdk bisa melakukan penindakan hukum krn tdk ada payung hukumnya. Yg berhak adalah polisi. Jadi jelas soal keamanan dan penindakan hukum ditransportasi umum adalah wewenang polisi. Ketidakadilan hukum dan hukum yg bisa membuat efek jera membuat bangsa ini terus bergoyang. Lihat kasus narkoba, teroris dan korupsi.
Pernyataan Pak Ahok sangat jelas bahwa pemda DKI harus melakukan apa yg bisa dilakukan dan berada dlm wewenang. Inilah yg kita rasakan wujud perubahan menuju Jakarta Baru. Kalau kita dari sabang sampai merauke menginginkan mereka berdua mempunyai hak kuasa penuh terhadap roda pemerintahan atas negeri tercinta ini maka dgn hanya mereka duduk sebagai RI1 dan RI2 baru bisa terwujud.
Jokohok ini pemimpin yg punya pandangan visi kedepan. Tentunya dibarengi dgn niat tulus, bersih dan tegas sebagai pemimpin. Pandangan visi kedepan inilah yg membuat Singapore menjadi seperti sekarang ini. Singapore 10 tahun yg lalu dimana kepadatan penduduk dan kenderaan tidak sepadat hari ini tetapi mereka sudah berlakukan ERP. Karena mereka memprediksi jauh jauh hari bakal adanya kemacetan dimasa mendatang seiring bertambahnya populasi.
Contoh pentingnya pemimpin mempunyai visi kedepan yg tentunya bukan sekedar wacana tapi aksi nyata dilapangan: untuk skala dalam negeri mungkin kita sangat bangga dgn bandara international baru yg sudah/akan diresmikan spt Kuala Namu di Medan dan Ngurah Rai diBali. Tapi untuk skala international kedua bandara baru tersebut bukanlah sesuatu hal yg baru. Dlm beberapa pemberitaan, Singapore sudah merelease master plan sampai 2020
kedepan untuk merevitalisasi airportnya yg dikenal dgn project jewel dan penambahan terminal baru yg terbesar didunia. Mereka akan menjadi negara pertama didunia yg punya bandar udara dgn desain yg ikonik dan fantastis. Dan ini tentu akan memperkuat mereka berkompetisi dlm bidang aviation. Ini tdk mungkin terjadi kalau mereka tdk punya visi kedepan dan plan jauh jauh hari dgn terus memikirkan how to survive and how to be number one.
Jadi, bagaimana dgn Indonesia? Apa kita sangat puas tergantung sama limpah ruah kekayaan alam kita? Ada satu hal yg benar benar tidak habis dipikir kalau sampai sekarang ini kita masih harus import beras.
Saran buat Pemda DKI.. apa pun yg sudah/sedang/akan dibangun tolong dipikirkan cara peliharaannya/maintenancenya shg tetap berkesan bersih dan indah dipandang sehingga jauh dari kesan kotor dan barang rongsokan.
betul pak.. gak ada gunanya ERP, fungsikan polisi dengan maksimal, angkutan umum ditertibkan, sepeda motor yang seenakmya juga tolong diSIKAT…. jangan mobil pribadi terus yang dikorbankan.. Jadi makanan empuk bagi POLISI..
Gw bingung bahasan di atas panjang lebar banget. ERP lari ke PHK lah. NORAK…. Memang sudah karakteristik utama bangsa ini untuk berlindung di balik kemiskinan sebagai alasan untuk melakukan pelanggaran peraturan, melakukan korupsi dan berbuat seenaknya.
Mending dicobain aja deh. Emangnya ERP mau diterapin di jalan gang apa? Jelas-jelas cuma jalan protokol doank. Palingan efeknya masyarakat terpaksa memarkir mobilnya dekat jalur busway.
Don’t worry, ERP sudah pasti jalan nanti…
—
Usul2 ane dah ngantongin dukungan real yg diketahui ane s/d saat ini:
.
1. Dukungan utk ERP (implementasi langsung/direct):
WaGub (ERP directly);
Gub, KaDisHub (Ganjil-Genap/ERP).
.
2. Dukungan utk darpri listrik/hybrid (demi menggenjot utilisasi/eksploitasi renewable energy resources dan mulai meninggalkan fossil fuel) yg berukuran kecil-mini 2-seater(+ cargo)/”TRUE City Car”:
para pengamat/ahli tata kota modern (salah satunya barusan bocod di mTV tadi pagi), para pemerhati aneka polusi kota/lingkungan (mesin BBM itu brisix sekali dan polutif, brow! pergi ke bengkel mesin BBM klo ga percaya), dst.
—–
Dan sudah pasti proyek pengadaan dan perbanyakan darum2 harus tetap jalan, krn tujuan utama ERP adalah utk ‘membujuk’ (baca: memaksa) para pemakai darpri yg kurang efisien/egois dlm memakai space jalan utk pindah menuju moda darum ini yg bisa sharing space jalan scr bersama2 shg relatif lebih efisien/efektif dlm pemakaian space jalan (yg kebanyakan sempit2 di Jakarta, yg mirip kondisinya spt jalan2 di kota2 di Italy/France/Japan/etc).
.
Tenang… bagi eks pemakai mobil pribadi yg masih butuh penyesuaian dgn pemakaian darum yg bisa jadi sebuah hal baru bagi mereka, masih ada taxi (= darum juga, cuma lebih privat, dan lebih bisa/mau diatur aturan ketat pemda) yg bisa diperebutkan…
taxi2 masih buanyak tersedia koq, brow! :D.
.
Atau, masih ada/tersedia jalur2 non-ERP gretongan yg masih bisa diperebutkan darpri2 kelas ‘istimewa’ ini, yg akhirnya bisa masuk kategori ‘jalur sangat lambat’, tergantung sikon-nya nanti.
.
Silahkan dipilih sendiri, ka-ka… 🙂