Ahok.Org – Untuk menindaklanjuti temuan KPK tentang praktik pungli di Balai Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) Kedaung Kali Angke, Pemprov DKI Jakarta sidak ke lokasi. Pos lain layanan warga juga akan disidak.
“Nggak usah disebutkan (lokasi lain). Nanti di tempat lain, yang lain ya siap-siap saja. Masak nggak ngerti pola kita,” ujar Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jumat (8/8/2014).
Sementara terkait laporan hasil pemeriksaan oleh pihak inspektorat dan KPK belum diterima oleh Jokowi. Karena itu sanksi terhadap pelaku belum dapat diputuskan.
“Ini diperintah untuk ditindaklanjuti. Tapi belum dilapor. Hasilnya belum ngerti. Dari yang kemarin ditemukan bersama KPK,” tutur mantan Wali Kota Solo ini.
Seperti diberitakan, Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengancam akan memecat seluruh PNS Dinas Perhubungan (Dishub) DKI yang bekerja di PKB Kedaung Kali Angke. Ancaman tersebut keluar berdasarkan sidak KPK yang menemukan banyaknya kejanggalan yang terjadi dalam proses uji KIR di tempat tersebut.
“Saya minta laporan yang benar berapa kendaraan yang tidak lulus. Kalau tetap tidak jujur dan yang main akan kita pecat,” tegasnya, di sela-sela sidak, Rabu (23/7/2014) lalu. [Metrotvnews]
Siip mantap pak Jokowi….Go…JB
Pak Gub/Wagub, tolong sidak juga bendaharawan sekolah2 dimana selama ini 1 (satu) bukti pengeluaran bisa dibukukan 2 (dua) kali. Contoh: biaya perbaikan wc dibuku sebagai pengeluaran oleh Bendahara Khusus Dana yang berasal dari Komte Sekolah dan juga dibuku di Bendahara Dana yang berasal dari APBD/APBN. Keuangan sekolah umumya tertutup terhadap guru/pegawai selain bendahara, bahkan wakil kepala sekolah pun tidak bisa membaca laporan keuangan tsb. Kepsek berdalih, dana dana hasil perampokan uang negara tsb digunakan utk melayani pejabat2 atasan (Inspektorat Propinsi dan Inspektorat Kemdikbut, yang masing2 secara berkala memeriksa sekolah2).
Betul sekali… pembukuan di sekolah harus benar2 dibuka dan dipublikasikan sesuai dgn undang2 keterbukaan informasi publik, namun sayangnya sekarang ini semua sekolah tidak pernah membuka kesemua itu.. karena banyak penyelewengan keuangan yg terjadi….
Jadi para oknum koruptor yg menjadi pendidik siswa untuk jadi calon koruptor kah? Sungguh ironi
PAK JOKOWI BASUKI
1.
SEGERA DIMUTASI
KEPALA BKD DIGANTI DENGAN PAK KUKUH
KEPALA BPKD DIGANTI DENGAN LASRO MARBUN
IRJEN DIGANTI DENGAN UU ANS AMBIL DARI KPK
KEPALA DINAS KIR SEMUA DIGANTI DAN STAFFNYA
2.
DINAS KEBERSIHAN SERAHKAN KE WALIKOTA SEMUA
SETIAP KELUARAHN 1 TRUK
3.
DINAS PERTAMANAN JUGA MASUKAN DIBAWAH WALIKOTA
3.
DINAS UMKM
4.
LOKBIN SEMUA DIHILANGKAN MASUKAN KE PASAR JAYA
5.
DINAS PU MASUKAN KE WALIKOTA
6.
DINAS PENDIDIKAN LEBUR MASUKAN KE WALIKOTA
7.
DINAS PERHUBUNGAN LEBUR KE WALIKOTA
8.
SEMUA YG BISA DILEBUR DILEBUR
SEHINGGA KALAU ADA APA APA WALIKOTA PUNYA GIGI DAN CEPAT BISA BEKERJA
Selama INI fungsi Walikota untuk APA??