(22/09)—Membicarakan mengenai kondisi ideal hubungan pusat dan daerah dalam konteks otonomi daerah memang seperti tidak ada habisnya, berbagai harapan dan keluhan muncul baik dari pihak yang dikategorikan “pusat” maupun dari pihak yang merasa dirinya di pihak “daerah”. Masing-masing tentu memiliki pandangannya masing-masing.
Indonesia memiliki cita-cita, seperti yang tertulis dalam pembukaan UUD 1945. Tapi cita-cita iini hanya akan dapat tercapai jika dan hanya jika seluruh lapisan masyarakat bekerjasama memperjuangkannya. Dari titik pandang ini tentu kita membutuhkan suatu sinergi dan kesatuan gerak antara pusat dan daerah yang tentunya bermuara pada kesejahteraan rakyat dalam bingkai besar NKRI
Basuki T. Purnama atau akrab dipanggil Ahok menjadi salah satu narasumber dalam acara Konsultasi Nasional yang diselenggarakan oleh Institut Leimena, sebuah lembaga pengkajian yang concern terhadap isu ini. Acara yang berlangsung Rabu (22/9) ini dihadiri oleh perwakilan pemuka agama dari berbagai daerah. Melalui forum konsultasi nasional ini diharapkan dapat timbul ide-ide segar melalui serangkaian diskusi dan tukar pikiran oleh berbagai tokoh dari beragam bidang.
Dalam ceramahnya, ahok kembali menekankan betapa pentingnya Bangsa Indonesia untuk memiliki pemimpin (baik pemimpin dalam skala nasional maupun skala daerah) yang Bersih, Transparan dan Profesional (BTP) agar mampu membawa perubahan di mtengah masyarakat yang ia pimpin. Menurutnya, sekarang timbul banyak permasalahan dalam hubungan antar pusat dan daerah terutama disebabkan oleh faktor kepemimpinan yang tidak tulus menjadi pelayan bagi masyarakatnya. Ia menceritakan betapa praktek korupsi dalam bentuk melobi pejabat pusat agar daerah mendapat gelontoran dana yang sesungguhnya telah menjadi hak mereka (telah dianggarkan di APBN) telah jamak terjadi di negeri ini.
Ahok menawarkan beberapa solusi agar tatanan hubungan antara pusat dan daerah mampu membawa masyarakat sejahtera, sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, yaitu mendorong para tokoh-tokoh idealis agar mau membaktikan diri mereka untuk menjadi pejabat publik, karena apabila posisi pejabat publik yang vital diisi oleh individu yang BTP, maka segala hambatan birokrasi, tindak korupsi, kebijakan yang sarat kepentingan dan lain sebagainya akan dapat diatasi, lalu bagaimana agar para kaum idealis ini mampu bersaing dengan para mantan koruptor? Salah satunya adalah dengan menerapkan persyaratan pembuktian terbalik bagi calon peserta Pilkada.
Dalam kesempatan berbicara di depan para tokoh agama ini beliau juga mengutarakan pandangannya bahwa terjun ke politik bukanlah hal yang tabu bagi para tokoh agama, selama in tidak melenceng atau mengunakan agama sebagai perisai untuk memperjuangkan kepentingan pribadinya, beliau berpendapat individu BTP yang sangat dibutuhkan oleh negara ini tersebar di berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari golongan tokoh/pemuka agama yang tentunya takut kepada Tuhan dan dalam kehidupan sehari-harinya hidup dengan lurus dan bersih.
*Konsultasi Nasional 20-22 September 2010 – Institut Leimena
