Ahok.Org – Joko Widodo mengkritik kinerja Komisi Pemilihan Umum daerah DKI Jakarta. Ia merasa kecewa permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum juga rampung, beberapa hari menjelang pemungutan suara.
“Sudah empat hari masih seperti ini, kenapa tidak dilakukan. Dari dulu yang mengingatkan sudah banyak, perintah dari DKPP itu betul-betul harus dilaksanakan,” kata Jokowi di Jakarta, Sabtu (7/7).
Dalam sidangnya Jumat (6/7) kemarin, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memberi sanksi peringatan tertulis atas Ketua KPU Jakarta Dahliah Umar atas pelanggaran etik. DKPP juga memerintahkan KPU Jakarta menetapkan ulang DPT yang pasti.
Jokowi menilai permasalahan DPT yang belum selesai hanya akan menjadi kekhawatiran hingga setelah pemilu kada. Menurutnya, sejak awal lima pasangan telah menolak DPT bermasalah.
Lima pasangan itu adalah Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama, Hidayat Nur Wahid-Didik J Rachbini, dan Alex Noerdin-Nono Sampono, Faisal Basri-Biem Benjamin dan Hendardji-Riza Patria.
Sepengetahuannya hanya pasangan incumbent yang menyetujui DPT. “Tapi yang ditinggalkan malahan yang lima (pasangan), itu kan lucu,” ucap Jokowi.
Ia menghargai upaya transparansi yang telah dilakukan KPU DKI. Namun ia mengherankan tidak adanya tindak lanjut dalam memperbaiki DPT bermasalah. Menurutnya jika ada yang bermasalah maka wajib untuk diperbaiki hingga rampung. Ia berharap KPU DKI dapat memperbaiki DPT bermasalah dalam waktu singkat sebelum pemungutan suara 11 Juli 2012.
“Kita ingin dibuka, terus diperbaiki, dicoret, diperiksa jangan hanya ditampung. Sekarang bagaimana tindakan KPU dalam waktu yang cuma sedikit. Jangan sampai masyarakat menduga-duga ini direkayasa untuk memenangkan calon tertentu,design, utk memenangkan calon tertentu,” paparnya.
Jokowi menerangkan komunikasi terus dilakukan di internalnya. Komunikasi juga dilakukan dengan keempat pasangan lainnya yang menolak DPT bermasalah. Hal itu dilakukan untuk menentukan sikap. Ia mendesak KPU DKI untuk segera merampungkan DPT yang bermasalah. Jika tidak, tandasnya, maka pemilihan kepala daerah di DKI Jakarta tidak akan dianggap bersih.
“Nanti siapapun yang menang bisa digugat, karena dianggap tidak bersih. Permasalahan baru akan muncul setelah diketahui pemenangnya,” imbuhnya.[MI/metrotvnews]
