Ahok.Org – Yusfitriadi, Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) mengatakan, masalah di Pemilukada DKI Jakarta putaran satu, sangat mungkin akan terulang di putaran kedua.
“Entah disadari atau tidak oleh penyelenggara (KPU DKI), terdapat tujuh titik masalah, yang oleh JPPR dianggap dapat mengakibatkan masalah dan pelanggaran, bahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pilgubi,” ujar Yusfitriadi dalam Seminar Publik Bersama Mengawal Putaran Dua Pilkada bertema ‘Jakarta: Pemilih Jakarta Antipolitik Uang’, di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (13/9/2012).
Masalah yang sangat mungkin terulang kembali di putaran kedua, lanjut Yusfitriadi, pertama, masalah DPT. Di putaran kedua, masalah baru yang akan muncul adalah pergantian KTP ke e-KTP yang NIK-nya berbeda.
“Yang tercantum dalam DPT adalah NIK KTP. Masalah yang muncul nanti, ketika pemilih yang datang ke TPS akan melihat NIK yang berbeda dengan e-KTP, karena yang tercantum dalam DPT adalah NIK KTP,” tuturnya.
Masalah kedua, penggunaan dana kampanye yang tidak diatur, terkait besarnya dana kampanye yang boleh digunakan oleh pasangan calon dalam kampanye.
“Yang perlu disoroti selanjutnya ialah mobilisasi aparatur negara, seperti aparatur kelurahan, RT, dan RW untuk memenangkan salah satu pasangan calon,” jelasnya.
Yusfitriadi menambahkan, juga ada indikasi pencoblosan dengan menyobek gambar pasangan calon.
“Kalau dulu sempat beredar isu masyarakat diminta untuk mendokumentasikan hasil pilihannya di bilik suara dengan handphone, maka di putaran kedua isunya ialah pemilih diminta menyobek gambar wajah pasangan calon yang dipilih, untuk ditukar dengan sejumlah materi,” ungkapnya.
Kekhawatiran selanjutnya, kinerja KPU DKI Jakarta tidak maksimal dan tidak memperbaiki kelemahan-kelemahan di putaran pertama. [Tribunnews]
