Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T. Purnama menegaskan bahwa upah buruh yang didasarkan pada KHL (komponen hidup layak) sudah didasarkan pada survei.
KHL di DKI Jakarta dihitung pada nilai Rp. 1,9 juta, ditetapkan kemarin di Balai Kota, juga dinilai tidak akan memberatkan pengusaha karena nanti akan dibuat sistem zonasi pengupahan.
“Rp. 1,5 juta nggak bisa lagi hidup di Jakarta. Tapi kalau dinaikkan terlalu tinggi pengusaha juga teriak. Makanya menteri tenaga kerja kita dorong untuk membuat UMP (Upah Minimum Provinsi) sistem gaji ini harus dibuat zonasi,” ujar Basuki, saat mengunjungi Belitong Exotic Culture and Culinary Expo 2012, di Parkir Timur Senayan, Sabtu (3/11/2012).
Basuki menyadari ada perbedaan kemampuan membayar upah karyawan antara perusahaan kecil dan besar.
“Usaha yang kecil kalau Rp 2 juta setengah mati untuk membayar UMP. Tapi bagi usaha yang besar UMP rp 2 juta misalnya, itu juga kan nggak betul. Padahal dia mampu bayar Rp 5-6 juta,” terang pria yang akrab disapa Ahok itu.
“Pemerintah harus memberikan jaminan pendidikan dan kesehatan dan perumahan transportasi dan lapangan kerja. Makanya harus ada bagian pemerintah yang mengisi komponen-kompenen biaya hidup itu,” jelasnya.
Untuk itu, katanya, pemerintah juga harus membantu perkembangan perusahaan dan tidak mempersulit dalam perizinan usaha.
“Pengusaha akan kita bantu termasuk perumahan, izin-izin semua transparan. Semua izin-izin anda kalau sampai ada pungli lapor pada kami,” tegas Ahok. [Tribunews]
Mantaaaaaaaaaap…! Substansinya memang bukan di angka, bukan soal berapa, itu serba relativ. Memang harus dikuasai dulu akar persoalannya dimana : siapa saja yang terlibat dan sejauh mana derajat keterlibatannya? Kemudian semua indikator, variable, dan varian-varian lainnya yang turut mempengaruhi harus dilihat. Mengenal substansi persoalan itu memang jauh lebih penting daripada kebijakan yang tergesa-gesa, akhirnya salah arah, ngawur dan bisa bikin semua pihak nyemplung ke comberan. Pemimpin memang harus cerdas, cermat, teliti, dan berani ambil keputusan sesuai konteksnya. Bravo Jokowi-Ahok !!!
konon… Katanya biaya tinggi ekonomi pengusaha itu adalah pungli, jika kagah ada pungli pengusaha mampu bayar upah lebih besar. Ditunggu aja beritanya. Any how… Jika bener nih pemerintah ikut ambil bagian beberapa komponen yg meringankan pengusaha dan buruh… Maka kagah rugi deh bayar pajak….hasilnya nyata kok. Bravo
Iya, Bro… soal pungli perizinan yang memberatkan kalangan pengusaha, itu memang sudah jadi persoalan klasik di kalangan pengusaha tapi gak pernah kadaluarsa, di up-date terus hingga periode Pemrov terdahulu. Makanya, kerja Jokowi-Ahok sekarang ini, berdasarkan pengamatan saya, bukan sekedar menjadi “pelayan” masyarakat Ibu Kota saja, tapi sudah seperti “Tim Pembersih Dapur Balai Kota” yang tugasnya membersihkan perangkat kotor sisa pesta-pora pejabat terdahulu. Dalam konteks buruh-pengusaha, saya juga jadi gatel dan terpaksa ikut berkomentar di headline “Jokowi Upayakan Memenuhi Tuntutan Buruh Soal UMP” di ahok.org ini.
mohon range penentuan UMKM ditelaah kembali Pak, terlalu bias…