Ahok.Org – Menjelang peluncuran Kartu Jakarta Pintar (KJP) awal Desember 2012, Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta terus menyempurnakan konsep tersebut.
Penyempurnaan meliputi jumlah peserta didik yang berhak menerima serta sarana penunjang yang akan digunakan untuk memperlancar program tersebut. Dengan KJP ini, segala macam kebutuhan siswa di harapkan dapat ditangani tanpa harus membebani orangtua siswa.
“Dengan Kartu Jakarta Pintar, diharapkan permasalahan yang bersifat operasional yang dirasakan siswa dapat diatasi,” kata Kepala Disdik DKI Jakar ta Taufik Yudi Mulyanto. Tahap awal yakni hingga akhir 2012, KJP hanya akan dinikmati oleh siswa SMA dan SMK. Untuk sementara dari 50.000 siswa yang diajukan, sekira 12.766 siswa berhak mendapatkannya.
Pembagian KJP akan dilaksanakan pada 1–8 Desember 2012. “Tidak setiap anak akan mendapat KJP ini. Untuk itu, kami akan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk meminta data mengenai peserta didik yang layak mendapatkan kartu ini,” ungkapnya.
Total ada 111 sekolah SMA dan SMK negeri yang peserta didiknya mendapat KJP tersebut. Sementara SMA dan SMK swasta mencapai 103 sekolah. “Anggaran yang disediakan untuk 2012 mencapai Rp37 miliar,” papar Taufik. Kendati begitu, tahun depan KJP ditargetkan akan dapat dinikmati oleh seluruh siswa dari SD hingga SMA dengan jumlah peserta didik yang berhak menerima sebanyak 150.000 siswa.
“Sementara untuk 2013 naik 10 kali lipat menjadi sebesar Rp378 miliar. Pembagiannya siswa SD mendapatkan dana personal per bulan sebesar Rp180.000, SMP sebesar Rp210.000, dan SMA/SMK sebesar Rp240.000,” tandasnya.
Direktur Utama (Dirut) Bank DKI Eko Budiwiyono menjelaskan, pihaknya siap menjalankan kerja sama dengan Pemprov DKI dalam menunjang program KJP. Lebih lanjut dia juga menjelaskan Bank DKI bertindak sebagai pelaksana pendistribusian bantuan kepada siswa.
“Anggaran dananya berasal dari Dinas Pendidikan kemudian diserahkan kepada Bank DKI untuk selanjutnya dilakukan pengkreditan dana tersebut ke dalam rekening siswa penerima KJP,” ungkap Eko.
Mengenai sistem kontrol terhadap KJP, Eko akan melakukan pendataan dari data yang telah disampaikan Disdik untuk dimasukkan ke dalam database penerima KJP. Selanjutnya Eko pun memastikan Bank DKI memiliki jaringan ATM yang terkoneksi dengan baik serta ditunjang dengan layanan ATM bersama.[Okezone]
setiap ada berita disenayan tentang anggota dewan yang KORUPSI tanpa sadar dan tanpa sadar kami mengutuk dan tanpa sadar pula kami telah mendoakan keburukan bagi mereka dan sekarang begitupula setiap berita tentang usaha positif dari anda untuk warga jakarta tanpa sadar pula kami mendoakan agar jokowi ahok selalu diberikan kebaikan dalam hidup kesehatan keluarga keamanan kenyamanan.tanpa harus korupsi .dan itu seperti gerak reflek dari kami yang ingin perubahan yang lebih baik(BATAAM)
Amin…amin…amin
Karena disampaikannya berupa uang, harus diperhatikan jangan sampai uang tersebut bukan digunakan untuk keperluan pendidikan tapi malah untuk keperluan konsumptip pribadi sipenerima apalagi oleh orang tuanya (karena kalau diminta oleh orang tuanya pasti di anak tidak bisa menolak).
Pak Gubernur, anak2 yg memperoleh KJP, harap ketat di monitor spy para ortu mereka tdk membebankan si anak utk ikut bantu ortu kerja cari duit. anak2 tsb harus dilarang utk bkerja di jalan2 spt loper koran, PKL, atw peminta2.
Satpol PP juga bisa diberdayakan utk mengecek anak2 sekolah pd jam2 sekolah utk tdk berkeliaran di mall2. apalagi pakai baju seragam. hrus diciduk. sbab bila skolah usai, mrka kan harus istirahat n bikin PR di rumah. jd hrusnya tdk ada wktu utk main2 ke mall pd jam2 sekolah masuk pagi / masuk siang. kalau tdk didisiplinkan sjk kecil, ortu bisa seenaknya saja ngurus anak2 mereka 🙂