Ahok.Org – Ribuan warga yang menduduki bantaran Kali Pesanggrahan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat (Jakbar) di ruas wilayah Kelurahan Kedoya Utara, bersedia dipindahkan ke Rusunawa (rumah susun sederhana sewa).
Sabtu (1/12/2012) pukul 03.00, sembilan RT di lingkungan RW 05, Kelurahan Kedoya Selatan yang tinggal di tepi Kali Pesanggrahan, kembali terendam setelah Kali Pesanggrahan meluap kembali.
Harianto Pusponegoro, dan Herwantoro–dua wakil warga yang tinggal di bantaran kali yang ditemui kemarin mengatakan, sebanyak 514 kepala keluarga (KK) atau 2.300 jiwa yang tinggal di bantaran kali, bersedia dipindahkan ke Rusunawa di manapun di Jakarta, asal layak huni.
“Kami memang mendirikan rumah di bantaran kali. Tanah tempat rumah yang kami dirikan itu bukan tanah kami. Tetapi jika kami dipindahkan dari sana, kami minta ganti rugi bangunan yang sudah kami dirikan,” tegas Harianto.
Menurut dia, dari 514 KK, sebanyak 80 KK diantaranya ber-KTP Kedoya Utara sedang selebihnya ber-KTP Cengkareng, Jembatan Besi, Jelambar, Wijayakusuma, Kembangan Utara, dan Kembangan Selatan. Wakil Camat Kebon Jeruk, Abdullah yang juga ditemui membenarkan.
“Warga sudah bersedia. Sekarang tinggal menunggu perintah gubernur,” ucapnya. Sebelumnya, Ketua RW 05 Kedoya Selatan, Sumardi Ramelan mengatakan, Kali Pesanggrahan mudah meluap karena disamping kian dangkal, kali juga kian sempit setelah bantaran kali di ruas wilayah Kedoya Utara, diokupasi warga.
Saat dihubungi kemarin, Ramelan menjelaskan, genangan air di sembilan RT di lingkungan RW 05, mencapai 20-80 sentimeter.
“Genangan air tertinggi ada di lingkungan RT 13, dan di sebagian RT 05,” ucapnya. Di tempat lain, Suryadi, Humas Rusunawa Buddha Tzu Chi, Muara Angke, Jakarta Utara mengatakan, pukul 14.00 kemarin, sebanyak 24 KK warga Kampung Baru mulai tinggal di Rusunawa Buddha Tzu Chi.
“Rencananya, hari Senin (3/12), 31 KK lainnya, menyusul,” paparnya. Suryadi mengatakan, saat ini masih ada 178 unit kosong yang akan diisi warga yang direlokasi di sekitar Rusunawa Muara Angke.
“Data yang sudah masuk saat ini, 183 KK. Sebagian data tersebut masih kami sortir. Mana yang memenuhi persyaratan, dan mana yang tidak,” tegasnya. [Kompas]
Good job…. 🙂 Memudahkan tugas pemimpin kita dalam membenahi Jakarta Ibu Kota tercinta…. Kami dari Sumut memberi apresiasi…. Lanjutkan….
trimakasih untuk warga kedoya utara yg mau ikut merubah wajah jakarta….:)
Jgn lupa warganya pada KB ya, 2 anak cukup, kl tidak diingatkan nanti biar dibangun seribu rumah susun akan kurang terus. Jadi warga dicukupi kebutuhan huniannya, tp kewajibannya pada KB ya, swear deh demi kemaslahatan warga sendiri,dp anak banyak tp sekolah tanggung, lebih baik anak dua tp sekolah tinggi, pintar, sehingga bisa mendapat pekerjaan dan penghasilan yg lbh baik, sehingga kehidupannya lbh baik dr kita/orangtuanya.
semoga ALLAH memberikan hati yang baik bagi pemimpin dan warga jakarta serta aku dan keluargaku sehingga tidak perlu emosi untuk menghadapi suatu masalah…AMIIIN
setuju dengan ade ernet. Klo dulu mungkin biaya. Sekarang sudah. Gratis alat kbnya sebetulnya cukup 1 anak sudah nantinya juga dua (( Menantu)
Lho… koq minta rugi ganti bangunan yg warga dirikan di tanah yg bukan miliknya ??? piye rek ?! sdh untung tdk dipidanakan krna melanggar hak milik org lain yaitu pemerintah punya. sungguh tdk tahu malu ! kalau itu tanah milik sendiri, minta ganti rugi krna direlokasi, baru bener skligus bangunannya diganti rugi pemerintah. ckckckck… aji mumpung banget sih ambil keuntungan dr kebaikan pemerintah ?!… itu warga bayar pajak nga sih ???… kita2 aja yg bayar pajak gede ke pemerintah tiap tahun blajar patuh pd aturan pemerintah. warga gini ini musti diajarin soal hukum2 yg brlaku, biar kesadaran hukum-nya tinggi.
Susah memang brhadapan dg warga yg cuman mau menang sndiri.
ayo pak jokowi warga sdh siap,segera eksekusi dan amankan lokasi yg sdh ditinggalkan(pengerukan sdalam2nya,pelebaran )warga dengan menurap kiri dan kanan sungai dengan beton(contoh cideng)agar tdk digunakan orang lain kembali.
kalo pemimpin memang perhatian dengan rakyat, mereka pasti akan bekerjasama ga perlu pake adu otot sama satpol pp