Ahok.Org – Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama dinyatakan menang dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta beberapa lalu. Tepat tanggal 15 Oktober lalu, keduanya resmi dilantik menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.
Sejak masa kampanye, mereka sudah berjanji memberikan warna baru untuk birokrasi di lingkungan Pemprov, maupun kota Jakarta pada umumnya. Dengan tiga visi utamanya, yakni transparansi anggaran, peningkatan pelayanan dan penghematan, kedua pria yang dikenal dengan sapaan Jokowi dan Ahok optimis akan membawa Jakarta baru.
Satu hari setelah pelantikan dilaksanakan, keduanya langsung melakukan gebrakan. Kebekuan birokrasi mereka pecahkan. Hal-hal yang dianggap tak becus dibereskan.
Jokowi memilih banyak bertugas di luar kantor. Dia memantau kondisi di lapangan. Sedangkan Ahok lebih banyak berkutat di lingkungan Pemprov mengatur anak buahnya yang selama ini terlalu dimanjakan.
Sambil mengatur birokrasi dan membenahi anak buah yang malas, keduanya terus merancang program kerja mereka untuk lima tahun ke depan selama memimpin Jakarta.
Berikut lima gebrakan fenomenal yang dilakukan Jokowi dan Ahok selama dua bulan setengah masa kerja.
1. Blusukan ke daerah titik masalah
Sehari setelah dilantik, Gubernur Joko Widodo langsung meninjau ke daerah-daerah bermasalah. Misalnya pemukiman kumuh dan padat penduduk, serta kali-kali yang disesaki sampah.
Dengan gaya andalannya kemeja putih, celana kain hitam dan sepatu kets, Jokowi menggedor perkampungan warga bersama jajaran SKPD. Pasar-pasar juga dia kunjungi.
Bahkan saat Jakarta terendam banjir beberapa waktu lalu, dia tak canggung nyebur ke kolam dadakan di pemukiman warga. Pernah juga dia ikut hujan-hujanan bersama warga.
Dengan sistem turun langsung ke lapangan, Jokowi bisa melihat solusi apa yang tepat untuk mengatasi masalah di daerah itu. Sehingga anggaran yang disediakan tepat guna.
Banyak yang menilai gaya blusukan Jokowi tak efektif. Tapi pria kelahiran Solo itu tak mau ambil pusing.
“Ya kerja yang benar itu begini,” kata Jokowi.
2. Benahi kinerja PNS
Karena berbagi tugas dengan atasannya, Ahok lebih banyak mengatur dan memantau kinerja PNS. Sehari setelah dilantik, dia mengadakan sidak ke ruangan Badan Kepegawaian Daerah dan beberapa ruangan lainnya di lingkungan Pemprov.
Mulai dari cara berpakaian, absen hingga ruangan dan waktu rapat dia koreksi. Fasilitas-fasilitas yang seharusnya ada tapi belum dibangun, dia minta segera direalisasikan. Seperti ruangan menyusui.
Ahok juga ingin antar semua SKPD terhubung online dengan dirinya. Tujuannya untuk memudahkan bertukar informasi. Ahok juga minta semua lini dipasang CCTV yang terpusat di ruang kerjanya agar tak ada lagi PNS yang datang kemudian duduk, atau datang kemudian cabut.
Satu perintah tegas Ahok yang membuat anak buahnya sedikit gerah adalah semua rapat harus diliput humas. Setelah itu, video rekaman rapat diupload ke Youtube. Dengan begitu, publik tahu apa yang menjadi pembahasan mereka.
“Kita mau transparan,” kata Ahok.
3. Meluncurkan Kartu Jakarta Sehat
Program ini salah satu dari empat program unggulan Jokowi dan Ahok. Dengan memegang kartu ini, warga Jakarta bisa berobat gratis.
Kartu ini beda dengan Jamkesda. Sebab, ini diberikan untuk semua lapisan masyarakat. Sedangkan Jamkesda hanya untuk pasien miskin.
Warga yang ingin berobat cuma membawa kartu sakti ini tanpa perlu membawa embel-embel tanda pengenal lainnya. Kalaupun dia belum memegang kartu, maka sementara waktu bisa menjadikan KTP sebagai bukti dia warga Jakarta. Hanya saja, yang telah memiliki kartu akan lebih mudah dikedatangan berikutnya, karena rekam medis pasien secara otomatis tersimpan di kartu itu.
Untuk tahap awal, 3.000 kartu telah dilempar ke warga di enam kelurahan. Targetnya keseluruhan program ini adala 4,7 juta warga bisa berobat gratis. Untuk tahun 2013 ini, Pemprov menyiapkan anggaran sebesar Rp 1,2 triliun sebagai klaim asuransi pasien.
4. Meluncurkan Kartu Jakarta Pintar
Kartu ini hampir sama dengan kartu sehat. Bedanya, Kartu Jakarta Pintar dibuat untuk membantu siswa kurang mampu agar tetap bersekolah.
Dulu, bantuan untuk siswa dipegang pihak sekolah. Rupanya cara demikian rawan disalahgunakan. Maka itu Jokowi mengubah konsep dengan cara langsung memberikan pada siswa lewat sistem menabung.
Tahap pertama, 3.008 kartu pintar diluncurkan di dua lokasi yakni di SMA Yappenda sebanyak 1.657 dan 1.066 di SMA Paskalis Kemayoran, Jakarta Pusat, pada tanggal 1 Desember lalu. Secara keseluruhan, KJP akan dibagikan kepada 3.75.539 peserta didik dari 1.085 SMA dan SMK se-DKI Jakarta.
Nantinya, setiap siswa pemegang KJP mendapat uang operasional sebesar Rp 400.000 per bulan. Selain itu, siswa juga mendapat uang personal sebesar Rp 240.000 per bulan.
Tapi, angka itu tidak diberikan tiap bulannya. Untuk Jakarta Pusat dan Jakarta Utara akan diberikan tiap per tiga bulan sekali. Sedangkan untuk Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Kabupaten Kepulauan Seribu diberikan per enam bulan sekali.
KJP diperuntukkan sebagai biaya personal seperti transport, buku, sepatu, baju sekolah. Bentuknya KJP seperti ATM Bank DKI. Untuk sekolah negeri berwarna platinum dan sekolah swasta berwarna silver
5. Pajak online
Pendapatan DKI selama ini mengalami banyak kebocoran. Alhasil nilai yang masuk ke kas daerah tak sebesar pendapatan yang dihasilkan.
Mencegah hal itu terulang, Jokowi akan menerapkan pajak online. Dengan sistem ini dia berharap niat menyelewengkan pajak bisa berkurang dan pendapatan DKI bertambah.
Sistem ini mulai berlaku Januari 2013. Semua pendapatan daerah seperti dari pajak restoran, parkir, hotel, reklame akan menggunakan sistem online. Hal ini dilakukan agar tidak ada kebocoran-kebocoran pendapatan yang diterima Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Semuanya akan kita online seperti pajak hotel, pajak restoran, reklame, parkir, dan kami yakin dengan adanya ini akan naik berkali lipat nanti,” kata Jokowi.
6. Bina Narapidana
Saat bertemu dengan Dirjen Lapas Kemenkum HAM, Sihabudin, Ahok menyampaikan usulan soal pembangunan lembaga pemasyarakatan (lapas). Dia menwarkan tanah milik pemda yang berada di Tangerang.
“Pemda Jakarta memiliki tanah 100 hektar di Tangerang untuk tempat sampah. nanti tempat itu akan dibangun lapas untuk Jagodetajur,” kata Ahok.
Menurut Ahok, rencana pembangunan lapas bukan hal baru. Saat Sutiyoso menjabat sebagai gubernur DKI, rencana tersebut sudah berkali-kali mencuat ke permukaan, namun belum sempat dilaksanakan.
“Mudah-mudahan rencana ini segera direalisasikan untuk membina narapidana kalau sudah keluar, sudah menjadi baik. Nanti anggaran bisa dibuat dari APBN dan APBD digabung,” janji Ahok.
Dirangkum dari merdeka.com
Pak Gubernur, trus terang… rasanya sgt tak nyaman bila kita tinggal di wilayah sekitar lapas. rasanya spt ad bom waktu yg stp saat bisa meledak bgtu napi brhasil kabur dari lapas lalu aparat melakukan penyisiran di rumah2 penduduk sekitar wilayah tsb. knapa tdk dibikin di wilayah kepulauan seribu yg bgtu byk pulau2nya pak ? drpd dibiarkan kosong, hitung2 jagain pulau2 tsb spy tdk dicuriin pasirnya oleh singapura lah. mosok kita kalah pulau sentosanya singapura dulu begitu kecil skrg sdh luas skli krna curiin pasir dari indo n menenggelamkan byk pulau2 indo di kepulauan seribu. Tolong Pak Gubernur, lapas-nya jauh2 dari kita warga yg sehat. biar tenang hati utk kerja n tinggalin anak di rumah. trima kasih pak atas pertimbangan bapak ! 🙂
SETUJU!
Pak Jokowi & Pak Ahok, Masukan dan Saran Saya : Mengingat pengguna motor semakin meningkat jadi seharusnya ada jalur khusus motor..jadi mereka tidak menggunakan trotoar jalur khusus pejalan kaki, bus way dan saling salip menyalip dari samping. Terima Kasih.
sbnarnya dah ade bang..
ntu nyang disebut “JALUR LAMBAT”.
dulu sekitar taon 1950-an spedah-motor itu sering dianggep speda ontel dipasang motor 2-tak, jadi sering dianggap LAMBAT/LAMBAN klo ngacir di jalanan, dah gitu gak seketat mobil, boleh gak nyalain sein ke kiri/kanan (krn masih dianggap speda-kaki plus motor bahkan sampe sekarang. meski dah tau bang Jorge Lorenzo juga dah ikut mampir ke jakarte selaen jawara2 MotoGp laennya), dst – keleluasaan ala speda-kaki (makanya ga heran masih seneng neak trotoar termasuk pak pulisi yg harusnya menegor, ini malah ikut2an memberi contoh buruk).
Itu dulu, sekarang aturannya makin ketat bahkan ada yg konyol abiz spt kasus “kewajiban utk nyalain lampu sorot depan di siang hari utk speda-motor” tanpa pikir panjang lagi dan itu membuat kasus diskriminasi motor vs mobil tambah parah.
Kalo terus didiskriminasi spt itu gimana mereka merasa fine2 aja melanggar aturan2 lalin jalan, toh pengendara motor (bukan MoGe ya, itu dianggap masuk kelas mobil oleh pulisi, makanye beda layanan brow :D) sering dianggap sampah jalanan, kenapa harus merasa malu melanggar aturan2 lalin?
—
Sekarang kembali ke masalah “jalur lambat” tadi. Jalur Lambat ini diperuntukkan utk SPEDA-MOTOR tadinya, tapi tiba2 ada pulisi kagetan bilang, ntar mobil yang mau belok ke kiri ato nyari lokasi di pinggir jalan bakal susah dong, makanya sampe sekarang nyampur ama mobil, bis, bahkan ama omprengan nyang ga jelas bentuknya.
Harusnya JALUR LAMBAT itu KHUSUS utk SPEDA-MOTOR, STERIL dari mobil2 gajah yang sering menyumbat jalur motor semut!
Sekarang coba pikir, kalo jalur lambat dipenuhi mobil2 gajah dan bis2 gede ga jelas, apa ga pada mikir tuh nyang pake spedah-motor, sempit gini penuh mobil+bus mending kita pake trotoar yang masih sepi binti lebar di kiri jalan, bener kagak bro2 nyepedahan-motor?
Kalaupun mo dicampur sama BIS non-TJ/busway, masih bisa dibolehkan krn jumlahnya tidak banyak lagi sekarang (rute2nya dah banyak diambil rute2 busway).
Speda-motor gak bikin macet spt yg sering dituduhkan, malah memperlancar arus krn tidak saling menyumbat jalur spt bajaj2/mobil2/bis2/truk2 gajah itu.
yang jadi masalah itu mental berkendara mereka yg nyantenya terlalu parah krn tidak pernah dihargai sebagai pengguna jalan yg setara martabatnya dgn mobil2 gajah/bis/truk, jadi ga pernah merasa malu kalo melanggar aturan2 lalin.
Ane salah satu orang yg setuju sekali perlu ditindak tegas bagi pengendara motor yg melanggar aturan2 lalin termasuk naik ke trotoar, meski ane juga salah satu dari mereka, tapi ane ga mau serendah mereka moralnye, seenak udelnya pake jalan kayak jalanan kampung die aje, ga peduli aturan lalin, maen nyalip2 sinting ato belok seenaknye ga pake sein/klaxon, dst.
Tapi tolong dong, dihargai para pengendara motor itu, jangan kalo mo ngurus pajak STNK di SAMSAT aja kena diskriminasi, emang layanan satu atap sih tapi laen lantai brow!
lantai teratas pake tangga! asli bikin capek nyang punya speda-motor! dah gitu pake acara buka/tutup jaket kayak lagi mo kondangan aje (disuruh buka, tapi boleh pake lagi didalem, aneh.. , bahkan banyak akhirnya yg cuman pura2 buka jaket 1/2 dah kedalam gak keliatan, tarik lagi deh jaketnya masuk jadi pake jaket lagi, aturan nyang konyol kagak nih?), dah gitu Drive-In cuma boleh buwat mobil, gak ngelayanin motor, dan ane dah gak tau sterusnya gimane sekarang ini. Makanye lokasi2 SAMSAT Keliling (yg ngelayani SIM/STNK pake mobil/bis modif) penuh ama speda-motor bukan mobil, krn lebih manusiawi bagi mereka, ga perlu ngos2an lagi naek tangga, cuman ga ada AirCon aje aliyas ngandelin angin kentut.
Dulu ada aturan diskriminatif yg ga bolehin motor turun di Sudirman/Gatot dari jembatan dan sebaliknya (jalur yang muter ngelingker itu), shg cuma mobil2 aja yg kita lihat make turunan/tanjakan lingker itu.
Alasannya karena masuk jalur cepat (mobil).
Berarti Jalur lambat itu buwat speda-motor, kan? kalo gak mo turun/naek/lewat dimana lagi tuh speda-motor yg kebingungan mo turun dimana dari arah GatSub ke arah Sudirman. Itu aja gak seleluasa mobil yg diistimewakan jalur2nya. kudu muter2 dulu, apalagi kalo arahnya sebaliknya ga searah, lebih repot lagi.
Ane aja mo pindah ke mobil klo teyus2an didiskriminasi spt itu pemakai speda-motor, padahal ane patuh sekali berlalu-lintas, ga sok akrab ama aturan lalin cuman kalo ada pulisi aje (spt: nunggu lampu ijo nyala baru jalan, merah langsung brenti ga nyerobot teyus bikin trompet2 prempatan menyala bersahut2an gara2 ampir nabrak jalur mereka, ga lewat garis zebra-cross krn itu hak lahan pejalan-kaki, wajib kasih sein kalo mo belok, nyalain lampu kalo hari dah mulai gelap/mendung parah, sebisa mungkin kalau mo menyalip dari sisi kanan jalan bukan di sisi kiri jalan [meski diklaxon/dikedip hi-lamp aje juga boleh sih biyar tau yg mo disalip dari cermin spionnya, tapi ane cari aman lah sesuai aturan standar lalin dunia], dst – ini selain demi keselamatan pemakai jalan lainnya juga buwat diri sendiri juga bos!), kecuali ane ogah nurutin aturan ndablek binti geblek suruh nyalain lampu di siang2 buta kayak orang ga waras aje. Spt kata seorang cendekiawan pintar: “Aturan konyol yang cuma MENGHINA kecerdasan saya saja!”.
—
Sudah ngerti bos problem utama awalnya?
Dah ada itu jalur motor tapi ga dipakai scr benar, malah campur aduk kayak es campur spt lagi lewat di kampung jelek “Dusun SUkaKere”, gitu loh.
Tinggal nunggu diresmikan aja sama pak pulisi di media massa: “JALUR LAMBAT itu khusus UNTUK SPEDA-MOTOR! Mobil2 harus mematuhi aturan2 lalin di jalur lambat/motor ini, spt tidak menghalangi/menyumbat jalur speda-motor seenaknya, apalagi jika belok tanpa sein!”
Den Haag hadir
klo ada yang mungkin blom lihat.
Pa Baz bukan tenar dompleng pakdhe.
http://youtu.be/Fh1CT2O9yf4
Salut2
Salam JakartaBaru