Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menunggu laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyatakan anggaran pendidikan di Ibu Kota paling banyak dikorupsi.
Jika terbukti, maka Kepala Dinas Pendidikan DKI Taufik Yudi Mulyanto akan dicopot dari jabatannya.
“Biasanya kan PPATK otomatis melaporkan ke KPK. Itu sudah ranah hukumnya merekalah. Kalau ada indikasi, ya dicopot,” kata Basuki di Balaikota Jakarta, Kamis (3/1/2013).
Dalam kajian periode Semester II tahun 2012, PPATK mendapatkan tiga provinsi yang terbanyak dilaporkan terindikasi transaksi mencurigakan terkait bidang pendidikan. Ketiga provinsi itu ialah DKI Jakarta (58,6 persen), Sumatera Utara (10,7 persen), dan Riau (7,9 persen).
Selain itu, analisis PPATK menunjukkan DKI Jakarta sebagai provinsi yang diduga melakukan penyalahgunaan anggaran di bidang pendidikan dengan jumlah (33,3 persen).
Sumber dana yang disalahgunakan, paling banyak bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 37 persen. Setelah itu, APBD bidang pendidikan (non-BOS/DAK) 19 persen dan dana yang bersumber dari hibah dan BOS yakni 16 persen dan 15 persen.
Adapun modus yang dilakukan mayoritas adalah dengan menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri sebesar 27 persen, menggelapkan uang (11 persen), tidak menyelesaikan proyek (10 persen), proyek fiktif (9 persen), dan pengadaan tanpa tender (7 persen).
Faktor yang menjadi penyebab utama penyalahgunaan APBN/APBD di bidang pendidikan berdasarkan analisis PPATK adalah kewenangan yang besar, kurangnya pengawasan atas mekanisme penggunaan dana, dan kurang transparansi.[Kompas]
Kenyataannya emang begitu. Di MIN 10 Durensawit, sekitar bulan juli 2012, penyalahgunaan BOS terlihat jelas dg adanya pungutan uang LKS dg modus ketidaktahuan komite sekolah yg dijadikan bemper. Jangan cuma SDN biasa dong yg diusut, MIN dan MTsN di Jakaerta juga. Ditunggu realitanya. Jangan sampai hanya ber retorika.
Gaan Adam,klo MIN dam MTsN itu dibawah DEPAG (Departemen Agama) bukan Dinas Pendidikan..
Thanx chacha, setahuku emang dibawah kemenag. Masalahnya lokasinya kan di area DKI. Dan dana operasionalnya kan dr APBN dan APBD DKI. Apakah pemprov DKI nggak bisa ikut mengontrol?
Sebaiknya jangan hanya dicopot, tapi juga harus mengembalikan uang yang dikorupsi biar kapok dan penjabat yang baru tidak mencoba-coba lagi. Repotnya dengan koruptor, walaupun telah “dihukum” tetap kaya.
Sebaiknya yang dicopot tidak hanya Kepala Dinas Pendidikan (eselon II)tapi juga pejabat setingkat eselon III, karena pejabat eselon III diisi oleh kroni-kroni kepala dinas..Modus penyelewengan anggaran pendidikan di pemprov DKI seperti “kentut” (maaf), baunya terasa sumbernya tidak kelihatan.
Usulan saja, kalau bukti-bukti yang ada kuat dan landasan hukumnya sudah ada, sebaiknya pejabat yang bersangkutan di non aktifkan dulu dan angkat Pemegang Jabatan Sementara, tujuannya adalah agar proses pemerintahan jangan sampai terganggu..karena proses pembuktian ini urusannya laaaaaaaamaaaa kale
dan proses hukum terhadap yang bersangkutan dapat berjalan lancar, yang bersangkutan bisa mempertanggung jawabkan kasus2 yang diindikasikan ada korupsinya……Jika terbukti dan sudah di ketok palu oleh Hakim pengadilan, yang bersangkutan diberhentikan saja secara tidak hormat…Biar pada kapok dan pegawai dilingkungan pemprov DKI bisa bersih. Urusan pengembalian dana dan kroni-kroninya biar pengadilan yang putuskan sesuai dengan UU yang berlaku.
undang-undang tipikor mestinya dikombinasi dengan UU pencucian uang, dengan pembuktian azas terbalik, pasti banyak yang kejerat hukum, kalau PPATK sudah mengindikasikan penggelembungan rekening bank dan transaksi tidak wajar…..
miskinkan koruptor….waspadai kroni, keluarga dekat yang masuk PNS dtempat yang sama…..
percumeee…!!!!
aparat yg nangani hkm juge sameee….minta bagian.
capeeeeee….deeeeh
Dana BOS akan turun lancar, asal oknum pejabat diknas dapat 30% tanpa tanda terima. Mau jadi kepala sekolah nyetor dulu, makanya banyak kepala sekolah yang tidak memiliki mutu sebagai kepala sekolah karena seleksi tidak berdasarkan kemampuan, tapi seberapa banyak mereka nyetor. Mohon diperbaiki pak Ahok, banyak pemimpin2 yang mampu tapi tidak mau mengikuti permainan kotor seperti itu. Soal posisi jabatan yang akan di tender, itu ide bagus banget untuk mendapatkan pemimpin yang benar-benar layak