Ahok.Org – Waduk Pluit yang bangun pada era penjajahan Belanda dirancang untuk mencegah kawasan sekitar Istana Kepresidenan diserang banjir. Maka waduk tersebut merupakan salah satu obyek vital negara yang seharusnya bebas dari pemukiman liar dan terus dikeruk agar tetap berfungsi dengan optimal.
“Waduk Pluit dirancang Belanda itu untuk menangani (banjir) sampai Monas, sampai Istana. Karena ini emang objek vital negara,” ujar Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama usai memberi pengarahan kepada camat dan lurah yang wilayahnya dilewati sungai Ciliwung dan Kanal Banjir Barat, di Balaikota, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Namun waduk tersebut kini gagal melindungi Jakarta dari banjir akibat 20 hektar daerah serapannya sudah dijarah sebagai pemukiman liar. Akibatnya arus air tidak mampu lagi ditampung dan menyebabkan banjir besar seperti yang terjadi dua pekan terakhir.
“Waduk itu kan harusnya kedalamannya 10 meter, kalo tidak ya tak bisa jalan,” sambung Ahok.
Maka salah satu solusi sementara untuk mengatasi bajir di wilayah Pluit, lumpur dan sampah yang membuat dangkal Wadul Pluit akan dikeruk. Operasi pengerukan akan dimulai malam ini juga.
“Kita akan sewa 10 sampai 20 alat berat utk pengerukan. Jadi nanti Waduk Pluit harus dikeruk,” kata Ahok.[detikcom]
Terkait:
jangan memperlambat bebas banjir Jakarta dengan mengklaim Waduk Pluit tanggung jawab pemerintah pusat….
terus apa dong arti Daerah Khusus buat pemprov Jakarta…kok masih harus dibagi-bagi wewenang lagi dengan Kementrian-Kementrian….padahal kerja seabreg seakan salah Gubernur nya????
dari sisi mananya “memperlambat bebas banjir” ? toh kalau dibaca lebih seksama tidak ada lempar tnaggung jawab atau pembagian tanggung jewab dengan pemerintah pusat ? toh ini juga mau dikerjakan malam ini juga … yang telaten donk kalau baca jangan asal ketik aja … hahaha
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK :
Coba pelajari kembali sejarah terbentuknya “pemukiman liar” yang menguasai lahan waduk Pluit sebagai objek vital Negara. Area Muara Baru, Kelurahan Penjaringan, adalah sebuah wilayah dengan karakteristik yang sangat jauh berbeda dengan wilayah Kebayoran Baru (Blok M) misalnya. Area Muara Baru pernah dikepung dengan 2 buah tank baja TNI Angkatan Darat cuma karena perseteruan antar kelompok preman yang ada disana (tapi justru malah disebut “tokoh masyarakat”) — artinya : kekuatan Kepolisian sebagai penegak hukum sipil dan ketertiban masyarakat bisa tidak berguna di area Muara Baru itu. Kalau mau mempelajari lebih detil lagi dalam aspek sosial politik : Para petinggi Pemerintahan terdahulu (sebelum periode Jokowi-Ahok), mulai dari level Kelurahan hingga Balai Kota, memberi kontribusi yang sangat besar terhadap terpeliharanya masalah penguasaan objek vital Negara dalam konteks “pemukiman liar” di waduk Pluit. Kontribusi itu berupa kelalaian, pengabaian, dan pembiaran ketika jumlah “penduduk liar” DKI Jakarta yang menguasai kawasan itu masih berjumlah sedikit — belum berjumlah ribuan seperti sekarang ini. Wajah Muara Baru saat ini juga merupakan WUJUD KEGAGALAN KEPEMIMPINAN DAERAH DI LUAR JAKARTA yang melahirkan gelombang urbanisasi atau eksodus (sosial, politik, ekonomi) warga dari daerah asalnya masing-masing. Dan semua peristiwa (sosial, politik, ekonomi) ini adalah ekses buruk yang akan selalu ada DALAM SEBUAH SISTEM YANG BOBROK DAN BRENGSEK — KARENA SISTEM YANG BOBROK DAN BRENGSEK itu cuma akan melahirkan perilaku pejabat Pemerintahan dan perilaku masyarakat yang juga bobrok dan brengsek. Mau enaknya sendiri, tidak peduli dengan kepentingan umum yang lebih besar, dan tidak bertanggung jawab terhadap dampak sosial yang lebih besar dan menyeluruh bagi masyarakat di lingkungan terdekat dan lebih luas lagi.