Sanksi Tegas Bagi Oknum Yang ‘bermain’ di Rusun

13
153

Ahok.Org – Oknum Pemprov DKI yang menghambat pengisian Rusun Marunda akan segera diberi tindakan tegas. Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) menyatakan sudah memanggil Kepala Dinas Perumahan DKI untuk membicarakan hal itu.

“Oknum tersebut dari Dinas Perumahan. Tadi dipanggil Dinas Perumahan,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (29/1/2013).

Ahok menyatakan kembali dugaannya terkait adanya persekongkolan dalam sistem penghunian rusun tersebut. Namun demikian, dirinya belum mengetahui jumlah oknum yang bersekongkol.

“Marunda itu dari 2007 alasannya selalu tidak ada yang mau tinggal. Saya mensinyalir ada persekongkolan,” ujar Ahok.

Meskipun begitu, sanksi tegas tersebut tidak berupa pemberhentian dari jabatan PNS.

“Kita akan tetapkan copot, musti dipindahkan keluar dari Dinas Perumahan. Tapi dia kan terus ada track record yang jelek,” tegas mantan Bupati Belitung Timur ini.[Detikcom]

13 COMMENTS

  1. Usul Pak, yang dicopot dipindahkan saja ke bagian yang tidak bersentuhan dengan masyarakat saja Pak. Biar tidak ada akses untuk “bermain-main” lagi. Salam

  2. PNS adalah orang2 yang harusnya menganyomi masyarakat, kalau mereka menghambat mensejahterakan rakyat, menurut saya terlalu baik kalau cuma dicopot… penjara tempat yang tepat buat mereka (saya pikir mereka adalah orang-orang Foke-yang nb. ingin menghancurkan wibawa Jokowi-ahok, dan meneruskan tradisi korupsinya jaman Foke)… penjara adalah tempat yang tepat untuk mereka, supaya yang lain dapat berubah dan tidak ikut-ikutan… setuju teman2…

    • logis untuk dipecat, mengingat sebelumnya telah diberi kesempatan kedua.
      Bila tidak, itu sama seperti duri dalam daging. Adakah jera sang PNS itu?
      Jangan sampai dia berulah lagi bila hanya dipindah dinaskan.

  3. Sapu bersih oknum-oknum Pemda DKI. Termasuk yang memberikan stetment yang tidak benar & calo/ broker yang bermain. Kalau perlu serahkan ke POLRI & KPK
    Selidiki Juga yang ada didinas lain.

  4. ane sih udeh bosen dgr crt tmn2 yg udah alami sentuhan lsg dg org2 yg namanya penjahat…”eh sori slh ketik, yg bnr mksdny pejabat yg pegang tekenan.

  5. Soal sanksi tegas yang bisa berujung di hotel prodeo… begini analisa sosial-politiknya : jika Petinggi Kota Jakarta Periode 2012-2017 ini benar-benar melakukan normalisasi/rasionalisasi kebijakan Kota Jakarta itu akan sama artinya dengan REVOLUSI KEBIJAKAN KOTA JAKARTA. Revolusi itu sama dan sebangun dengan REFORMASI TOTAL (menyeluruh). Sebagai pemegang “Special Authority” Kota Jakarta, Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 ini punya banyak wewenang yang bersifat khusus/istimewa, salah satunya adalah boleh meminta bantuan auditor independen untuk memeriksa setiap kemungkinan dan ditiap-tiap instansi di bawah kendali Pemrov DKI di masa Petinggi sebelumnya, yang patut diduga sudah merugikan keuangan Negara (bersumber dari PAD dan APBD). Bisa dibayangkan… jika itu benar-benar dilakukan maka hal pertama yang harus dilakukan oleh Pemrov DKI Jakarta periode 2012-2017 adalah menambah jumlah mata anggaran untuk membangun HOTEL PRODEO yang luasnya 10 X lebih besar dari PENJARA CIPINANG. Untuk memuluskan mata anggaran itu, pasti harus bertengkar dulu dengan DPRD DKI Jakarta — dan pertengkaran itu bukan lantaran DPRD DKI Jakarta terlampau cerdas, karena bisa terjadi justru terlalu licik dan karena takut jika ada banyak anggotanya yang juga bisa dikirim ke HOTEL PRODEO itu? Naaaaah… begitulah kira-kira… semua itu bisa saja terjadi karena sistem yang bobrok dan brengsek ini sudah terlalu lama terpelihara. Dalam perspektif yang lain : Jokowi-Ahok ini dapat diibaratkan seperti “pelayan” yang sedang membersihkan semua perangkat kotor sisa pesta pora birokrasi kesurupan hasil didikan Juragan Balai Kota yang lama, yang lebih kesetanan melebihi anak buahnya yang cuma kesurupan. Waaaaaaah… ruweeeeeeeet !

  6. MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK :

    Buat @L1N… : Mantan Juragan Balai Kota itu masih hidup, tapi jiwa patriotisme kebangsaannya sudah lama mati karena diterjang oleh kolonialisme dalam wujud yang serba baru dan serba menggiurkan. Begitu pun dengan semangat nasionalismenya : sudah hancur dan binasa oleh serangan pragmatisme yang sempit dan serba membabi-buta. Sedangkan AHOK (Basuki Tjahaja Purnama), Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017 justru tampil dengan idealis dan lebih elegant dengan karakter LEBIH INDONESIA — LEBIH DARI ORANG-ORANG INDONESIA LAINNYA YANG SELAMA INI BANGGA DENGAN KEINDONESIAANNYA TAPI DENGAN CARA-CARA MERUSAK INDONESIA. Mereka itu adalah para PAHLAWAN KESIANGAN — wujud aslinya adalah PERAMPOK YANG BERLINDUNG DIBALIK KEKUASAAN DAN JABATANNYA.

  7. Percaya deh..suatu hari kelak (dan itu tidak lama lagi)model Jokowi & Basuki akan menular ke pejabat lainnya (selama mereka tidak takut atas jabatan atau partainya)
    Kita doakan saja..karena seperti ‘kejahatan’ itu menular, saya percaya KEBAIKAN juga dapat ditularkan (lihat film Pay It Forward)
    Maju terus p Jokowi & p Basuki
    doa saya selalu menyertai anda dan seluruh jajaran pemprov DKI
    GOD BLESS you always,
    Moti

  8. Saya setuju dengan @Moti…. Dan saya yakin sebetulnya banyak pejabat yang berjiwa seperti JB, hanya sayang mungkin gak berani melawan arus birokrat lama.
    Mudah-mudahan dengan hadirnya JB di Jakarta Baru yang berani melawan arus tersebut, maka yang tidak berani akan menjadi berani bersama-sama melawan arus tersebut… Ayoooo “BERSATU KITA TEGUH”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here