Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui kesulitan dalam mengurai kemacetan yang semakin parah di Ibu Kota apabila dia ditargetkan dua atau tiga bulan ke depan tuntaskan kemacetan tersebut.
“Sekarang kami harus akui, 2 sampai 3 bulan ini masih agak kesulitan. Kemacetan ini masih belum jalan sistemnya,” ujar Basuki di Balai Kota, Jakarta, Jumat (8/2/2013).
Basuki mengatakan, salah satu cara mengurai kemacetan yakni dengan menerapkan Electronic Road Pricing (ERP) atau jalan berbayar. Namun, masih ada masalah dalam pelaksanaannya.
“Kalau mau terapkan ERP, model-model itu harus polisi yang bisa tilang. Kami harus buatkan sistem agar polisi bisa tilang kendaraan tanpa perlu ketemu orangnya, langsung masuk komputer langsung tilang,” ucap pria yang sering disapa Ahok ini.
Karena itu, Ahok mengatakan, pihaknya masih terus berkomunikasi dengan pihak yang berwenang, seperti kepolisian dan Dinas Perubungan. Hasil sementara, penyelesaian macet jangka pendek yakni melakukan buka tutup jalan, khususnya di kondisi jalan bottle neck atau yang menyerupai leher botol.
“Selain itu ada titik-titik jembatan dilebarin, ditutup dibuka jalan yang bottle neck. Hal-hal itu yang dibicarakan,” ucap mantan Bupati Belitung Timur ini.[Tribunnews]
contoh Singapore aja, panggil yang pasangnya, kalau bisa alat di mobilnya digratiskan… dan mobil dibagi ada yang bisa jalan hari libur doang (di sing platnya merah)semoga berkurang macet di Jakarta.
Salam Jakarta Baru
KOREKSI….plat merah di Spore bebas dari jam 18.00s/d 06.00, diatas jam tersebut di kenakan bayaran sekitar 20sgd per day
Usul aja pak, mungkin kartu sim dibuat seperti kartu kredit ada chipnya. Jadi kalau mau kasih tilang, tinggal di swap aja. Akhir bulan harus dilunasin. Kalau tidakdilunasi, ada dendanya. Kalau sampai akhir tahun mau perpanjang, disitu masih tertera denda atau tilang yang belum dibayar, maka tidak bisa perpanjang SIM.
Sebenarnya hal ini mudah untuk diterapkan, tinggal kemauannya aja. Jadi sudah tidak ada lagi tilang ditempat. Beres deh, system jalan… korupsi berkurang. Salam Jakarta Baru Pak.. 😀
Pak Wagub. masalah kemacetan kan sudah berpuluh tahun periodenya. memangnya pak Wagub itu dukun sakti mandraguna sim salabim lgsung tdk macet lagi ?! ckckck… ya butuh wktu toh pak. Apa gunanya cepat2 klo malah bikin warga jadi frustasi coba ?
–
Lihat.. Pak Gubernur naikkan UMP jadi Rp.2,2 jt / bln. tapi parkir mall naik lebih dari 100%. maka barang2 pun naik harganya pak. jadi tdk guna naik UMP tapi cekik leher warga lebih lagi dg sgala harga kebutuhan dasar yg naik diluar kuasa Pak Gubernur. Sama dg membangunkan macan lapar dari tidurnya.
–
jalur kereta api dlm kota & bus diperbanyak dg stasiun2 halte kereta api yg lebih byk jg spt halte2 bus.
–
penjualan kendaraan roda 2 & roda 4 hrus sbanding dg lebarnya jalan. hrus direm penjualan atw perbanyak jalan.
–
Berlakukan tahun berapa kendaraan yg boleh melintas di jam2 kerja n jalan2 utama & protokol n tekan serendah mungkin harga penjualan mobil baru spy yg melintas di jalan hanya mobil2 baru yg ramah lingkungan saja. bukan taxi, bajaj, truk, bus2 rongsokan.
–
Bikin parkiran mobil luas2 di wilayah stasiun kereta & halte bus dg harga parkir smurah2nya, jd warga bisa parkir disitu lalu melakukan aktifitas kerjanya dg busway atw kreta api dlm kota. Warga yg tinggal jauh dari halte busway / stasiun kereta, bisa naik motor / mobil lalu parkir disana aman smpe kembali lagi.
–
segitu aja idenya dulu ya. 🙂
Pembatasan jumlah kendaraan yang boleh beredar di DKI sajalah Pak…yang lain rebet…contoh untuk penduduk DKI maksimal mobl yang beredar sekian, motor sekian (seperti di Singapura)..Gimana dengan kendaraan yang bukan dari DKI, gunakan saja sistem ERP untuk mereka baik mobil maupun motor…Yang jadi pertanyaankan gimana membedakan kendaraan DKI dengan luar DKI, kita kerja sama saja dengan POLDA Metro untuk memberikan tanda atau alat khusus untuk kendaraan DKI, dimana ERP nya tidak berfungsi jika kendaraan DKI melintas keluar jakarta..Kalau ada pikiran, kalau begitu beli saja kendaraannya di DKI, ya ngak bisa keluar pelat nomornya, kecuali dia gantikan kendaraan yang sudah uzur..jadi ngak masalahkan…Semoga berguna Pak. Salam
yang terpenting tranportasi massa di perbaiki dahulu, di buat aman dan nyaman bebas dari kriminalitas. kampanyekan pada warga jakarta ” Dengan MRT monorail dan bus way jakarta akan terhindar dari kemacetan yang berkepanjangan dan merugikan semua pihak.
masyarakat yang mau naik tranportasi massa di beri reward atau semacam undian atau potongan untuk belanja mall yang di kelola pemda.
orang miskin jakarta mesti menjadi perhatian pemda karena amanat dari undang undang dasar disini jakarta memulai dan memberi contoh
bagi warga jakarta yang kaya dan mampu tidak mendapat fasilitas /subsidi dari pemerintah.bagi warga jakarta yang sanggup beli mobil tentu harus sanggup bayar pajak stnk yang tinggi dengan masa berlaku STNK 10 tahun ( tidak bisa di perpanjang lagi )dengan demikian orang jakarta akan berpikir dua kali untuk memilik kendaraan pribadi sampai 4 – 5 buah. kalau warga DKI udah di rubah mind setnya tentu jakarta baru akan terwujud
Untuk mengurangi kemacetan , perlu diperketat syarat kepemilikan Mobil di Jakarta, misal yg tidak punya garasi mobil dilarang memiliki mobil. Karena kalau kita keliling ke wilayah pemungkiman diatas jam 00 , maka akan kita temui banyak mobil asal parkir di jalan jalan didepan gang gang masuk perumahan penduduk.
Satu hal yang tak kurang pentingnya yaitu pembatasan jumlah kendaraan. Baik kebijaksaan Pem.Pusat maupun Pemprov DKI.
Misalnya syarat2 pemilikan, jumlah produksi kendaraan, kelaikan kendaraan dsb.
Contoh, di Beijing sekarang jumlah mobil katanya sudah mencapai 200 jutaan. Akibatnya dimana-mana macet, dan polusi udaranya bukan main.
Apa Jakarta akan menjadi seperti itu>
http://otomotif.kompas.com/read/2013/02/03/6444/Populasi.Mobil.China.Sama.dengan.Penduduk.Indonesia
Minggu, 03 Februari 2013 | 11:22 WIB
Populasi Mobil China Sama dengan Penduduk Indonesia
Kini, jumlah mobil di China, sampai akhir 2012, diperkirakan 240 juta unit, lebih banyak dari penduduk Indonesia 238 juta. Data diperoleh berdasarkan lapaoran tahunan Menteri Keamanan Publik periode 2012 yang dilansir financialexpres.com, akhir pekan ini.
Besarnya jumlah kendaraan ini mulai berdampak pada permasalahan polusi udara yang kronis, terutama di beberapa kota besar seperti Beijing. Menurut Kedutaan Besar Amerika Serikat di China, polusi udara sudah mencapai titik berbahaya pada 20 Januari 2013.
daerah ERP hanya khusus kendaraan Jakarta (plat B), kendaraan luar kota harus cari jalan alternatip, atau harus pasang alatnya juga baru boleh lewat, ngelanggar TILANG….(harus dipikirkan penggantian illegal plat nomor nya, oleh orang yg berbuat nakal)…
ketika trasnportasi massal yang modern, aman dan nyaman sudah terwujud. akan lebih mudah untuk mewujudkan pembatasan kendaraan di JAKARTA.
jadi sekarang ini, berfokuslah pada terwujudnya sistem trasnportasi massal itu.
jangka pendek yang dapat dilakukan adalah pemodernan bajaj (ganti dengan yang BBG semuanya dong, asapnya ga nahanini), metromini, kopaja, angkot. buat angkot dkk ini lebih rapi, bersih, nyaman, aman, tidak berhenti sembarangan, terregrister dan terintegrasi.
anda sudah diberi amanah oleh rakyat.
jadi sekarang yang dibutuhkan hanyalah menjalankan / membentuk perangkat kerja untuk memwujudkan jakarta yang lebih baik. perangkat kerja yang benar” bekerja, total, fokus,berdedikasi dan tentunya selalu memberi solusi.
perangkat yang menghambat / lambat, sebaiknya ganti. atau rekrut saja dari luar orang” hebat itu. di jakarta orang” hebat itu banyak, apalagi ditawari kerja untuk melayani rakyat. hanya itu solusinya.
kita pasti sama” sependapat, Lebih cepat lebih baik.
lebih cepat terwujud, lebih cepat untuk mengawasi dan mengevalusinya. sehingga terwujudlah perubahan” perbaikan yang berkesinambungan.