Ahok.Org – Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menegaskan, Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan sistem online dalam pelayanan kesehatan di DKI agar kasus ditolaknya bayi Dera Nur Anggraini di lima rumah sakit tidak terulang. Sebab, jika pasien mencari rumah sakit rujukan sendiri maka akan mengalami kesulitan.
“Itu yang saya bilang, kalau kita enggak bikin sistem online, semua rumah sakit atau apa itu kita enggak bisa, mesti dipaksakan rumah sakit tidak boleh minta pasien nyari sendiri, dia mana tahu enggak ada data,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (18/2).
Dengan sistem online, semua semua rumah sakit akan terpantau sehingga tahu rumah sakit mana yang kosong. “Misalnya orang di ICU-kan, dia penuh kamu datang, rumah sakit tolak. Masak orang yang sudah dipasangin ICU, dicopoti bisa mati dong. Ya logika itu. Makanya kita siapin yang 119, info nyatu kelihatan, rumah sakit mana yang kosong, nah orang ini dianter ke sana,” jelasnya.
Setelah menggunakan sistem online, rumah sakit harus dipaksa untuk mencarikan rujukan jika rumah sakit yang dituju sudah penuh. Sehingga, rumah sakit dapat memberikan referensi rumah sakit yang masih kosong untuk dipesankan tempat rawat inap.
“Kelas 3 kosong ada berapa, kelas ini kosong berapa, itu yang kita butuhkan. Kalau sekarang saling lempar, rumah sakit enggak mau tahu, dia penuh, sana penuh. Kalau penuh kan kasihan orangnya kan. Udah meninggal waktunya habis,” ujarnya.
Ahok menjelaskan, nantinya Pemprov DKI akan mendorong setiap rumah sakit untuk membangun 75 persen ruang rawat inap kelas III. Sebab, nantinya Pemprov akan menghibahkan peralatan dengan besaran miliaran rupiah untuk rumah sakit tersebut.
“Makanya saya bilang ke kepala dinas kesehatan, siapa pun yang bangun rumah sehat kita kasih lepas, kalau dia bisa kasih kita 75 persen, kami pun akan hibahkan alat miliaran rupiah kepada mereka,” katanya.
“Kalau kita hitung sampai setengah orang Jakarta tidak mampu berobat berarti rata-rata mereka mau di kelas III, nah ini yang membuat kekurangan,” imbuhnya.
Saat ini, sudah ada 85 rumah sakit yang telah melakukan perjanjian dengan Pemprov DKI dalam penerapan sistem online. Selain itu, juga akan melanjutkan sistem Askes untuk pasien kelas III.
Seperti diketahui, Setelah sepekan berjuang melawan penyakitnya, seorang bayi bernama Dera Nur Anggraini mengembuskan napas terakhirnya pada Sabtu (16/2). Dera meninggal pada pukul 18.00 WIB di Rumah Sakit Zahira, Jakarta Selatan.
Dera yang lahir secara prematur meninggal akibat mengalami masalah dengan pernapasan karena ada kelainan pada kerongkongannya. Karena di rumah sakit tersebut tidak mempunyai alat memadai, dokter di Rumah Sakit Zahira menyarankan agar di rujuk ke rumah sakit lain.
Sebelum Dera meninggal, Elias sebenarnya sudah berusaha mencari rumah sakit rujukan lain. Ke RSCM, Fatmawati dan Rumah Sakit Harapan Kita, tapi tak ada satu pun rumah sakit itu menerima Dera.[Merdeka]
ampun tuh Dokter dan suster…pada kemana ya hati nurani mereka ??? Salah pilih profesi kali mereka ya…Rgds
@raysan : jgn lgsg men-judge dokter n’perawat ga punya hati nurani dong. Dokter/nurse kan ngurus pasien bukan ngurus administrasi.
Sbg pekerja medis, saya merasa ucapan anda sgt menyakitkan.
Rumah sakit itu pekerjanya bukan hanya dokter dan nurse lho, ada administrasi dan yg lain2 jg. Jgn mentang2 krn urusan nyawa trus dokter/nurse lgsg yg jadi tersangka. Coba liat sistem rumkit nya, lihat kebijakan2nya..apakah berpihak pada kebaikan pasien or tidak. Krn balik lagi, dokter/nurse jg hanya karyawan yg digaji oleh atasan2nya.
Saya setuju dengan bu sari. saya yakin dokter dan susternya baik-baik. tapi memang birokrasi dan administrasi di RS yang harus di benahi.
hati nurani ?
jelas2 NICU-nya penuh dipakai semua.
Baca yg bener donk.
Manusia nya jg mesti di audit nurani nya. 🙁
Track record dokter membuka resep juga harus dilihat, apakah ada kecenderungan ke arah tertentu atau pemborosan bagi pasien.
Pak Ahok coba tinjau RS Sumber Waras, dibelakang Roxy Square ada gedung yg terbengkalai, sayang sekali….
saya rasa ini harus menjadi kajian khusus bagi pemprov untuk membenahi management rs yang ada di jakarta…. jangan sampai rumah sakit rumah sakit ini menjadikan ladang uang untuk orang yang sedang sakit… orang sakit membutuhkan pertolongan untuk menjadi sehat… bukan malah harus lebih sakit… udah sakit badan di tambah pusing menjadi penyakit pikiran dan akhirnya menjadi penyakit hati… karena harus 2 kali menanggung beban… saya yakin pemprov lebih bijaksana dan lebih mengerti…. karena kebanyakan rs di dirikan bukan untuk menjadikan sehat masyarakat… tapi untuk mengeruk keuntungan dari orang orang yang sakit…. begitu mahalkah obat? atau begitu mahalkah untuk menjadi sehat?
75 persen ruang kls 3 sudah lama dilaksanakan tapi pelaksanaannya jalan di tempat…pernah bikin paper tentang ini buat tugas kampus. enggak perlu kajian khusus. karena kendalanya jelas anggaran. memang yang dibutuhkan sekarang database rs juga harus jelas dan linkage antara satu rs dgan lainnya. tapi itu urusan kemkes. harsnya kemkes menerapkan online itu bukan hya jkarta tp sel indonesia. setuju integrasi rs online utk memberikan pelayanan prima.
MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK
Yth. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta. Coba pakai logika yang jernih dan lurus — jangan picik, licik, dan curang. Sistem pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang tidak berkualitas dan tidak bermutu itu sudah ada sejak kapan? Jokowi-Ahok baru berapa lama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta? Anda jangan berlagak tidak paham bahwa persoalan di Jakarta ini menjadi ruwet dan kompleks karena memang sistemnya bobrok dan brengsek — menjadi tidak mudah mengurai benang kusut kompleksitas permasalahan kota Jakarta. Tidak akan cukup waktu 100 hari, 200 hari, 500 hari bahkan satu periode kepemimpinan Gubernur — KECUALI DENGAN MELAKUKAN REVOLUSI KEBIJAKAN (SISTEM) DI KOTA JAKARTA. Dan hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan DUKUNGAN POLITIK PRAKTIS JUTAAN RAKYAT KOTA JAKARTA. Kalau Anda mau cepat : semua sistem yang bobrok dan brengsek ini memang harus dirubah dengan cara-cara progresif dan revolusioner (PEOPLE POWER) : TERMASUK REVOLUSI SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN (MORAL, SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, HUKUM, KEADILAN, KESEJAHTERAAN, DLSB) SEMUA WAKIL RAKYAT MELALUI SIDANG PENGADILAN RAKYAT — bukan seperti sekarang ini.
—————————————
http://id.berita.yahoo.com/dewan-gubernur-jangan-cuma-kelalang-keliling-073659609.html
Sudah jelas kata pak Ahok…kurang informasi yang akurat, karena RS yang belum online. Dalam hal ini bisa aja terjadi karena memang kondisi bukan karena orang miskin terus di tolak….saya mengalami sendiri , keponakan saya tabrakan harus operasi masuk rumah sakit, semua RS menolak, karena ruangan penuh. padahal saat itu kami ada uang untuk biaya.. ke RSCM, ke Hasan sadikin dll. akhirnya bisa di bekasi. mitrakeluarga. Jadi untuk kejadian kemarin saya kira jangan memojokan RS, atau menjudge karena miskin. beruntung warga DKI punya duo JB..mereka InsyaAlloh bekerja untuk rakyat. pembenahan sistems yang perlu dilakukan…online itu pas , jadi tau mana aja Ruang RS yang bisa di pakai…Selamat u warga DKI..beruntung anda memiliki pemimpin yang baik. doakan kami dapat pemimpin seperti itu di JABAR. Salam
sistim online sangat bagus,jadi kedepan RS pertama yg mencarikan RS rujukan yg sesuai kebutuhan pasien bukan pasien kocar-kacir cari RS.mantap ide JB semoga sukses.