Wagub DKI Dorong Audit Rumah Sakit

8
156

Ahok.Org – Meninggalnya bayi bernama Dera Nur Anggraini, Sabtu (16/2/2013) pekan lalu menyita perhatian Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

Penolakan lima rumah sakit merawat bayi itu akan diteliti kebenarannya. Basuki meminta agar dinas terkait melakukan audit informasi mengenai kebenaran informasi itu.

“Kami dorong untuk dilakukan audit ke rumah sakit yang bersangkutan. Harusnya siapa pun yang sakit di Jakarta mendapat pertolongan segera. Rumah sakit swasta, negeri, pusat dan daerah harus peduli dengan pelayanan kesehatan. Kasus seperti ini tidak boleh terulang lagi, ini pelajaran berharga bagi kita,” tutur Basuki, Senin (18/2/2013) di Balaikota Jakarta.

Audit yang dimaksud perlu dilakukan karena rumah sakit yang disebut-sebut terikat kerjasama dengan DKI dalam program Kartu Jakarta Sehat (KJS). Paling tidak ada 85 rumah sakit di Jakarta yang menjalin kerjasama program KJS. Sejauh layanan kelas III masih ada, rumah sakit yang bermitra wajib memberi pelayanan. Syaratnya pasien atau keluarga pasien menunjukkan kartu tanda penduduk DKI dan belum terproteksi layanan kesehatan.

Basuki mengerti bahwa layanan kelas III rumah sakit di Jakarta jumlahnya masih terbatas. Dia mendorong pihak swasta terutama lembaga pendidikan mengembangkan layanan kelas III. “Aturan mainnya memang pelayanan program KJS di kelas III,” tuturnya.[Kompas]

8 COMMENTS

  1. P. Ahok, apa tidak ada sangsi bagi RS yg menolak pd hal sudah ada kerjasama dg Pemprov DKI? Di kuatirkan ini jadi salah satu bentuk sabotase politik untuk berusaha menjegal program KJS. Bentar lagi pasti muncul manusia2 sok pakar sok tokoh yg akan menyrang Jokowi Ahok. Kita tunggu…..

  2. Umumnya memang demikian kejadiannya..ngak ada uang ya tidak ditangani…Rumah Sakit bukan untuk melayani orang sakit, tapi gimana buat orang yang sakit keluar uang banyak untuk keuntungan Dokter dan rumah sakitnya….Coba aja kalau tidak percaya, kalau ada yang sakit…obatnya pasti buaaanyak….karena para Dokter yang terhormat sudah banyak dijejalin “FASILITAS” oleh perusahaan obat…..jadi gantian pasiennya yang dijejalin obat, yang kadang tidak perlu direkomendasikan untuk diminum….
    Makanya kalau yang datang yang tidak berduit, jangan harap diladeni…ngak ada duitnya kok….
    Perlu reformasi total dari pihak Pemprov secara sepihak….dalam hal regulasi mungkin, sehingga praktek2 yang tidak transparan dan tidak benar dari pihak rumah sakit dapat ditekan seminim mungkin…kalau ngak bisa juga…tutup saja tuh rumah sakit yang bermasalah dan cabut ijin praktek tuh semua dokter yang terhormat.
    Contoh saja : rumkit Mitra Kemayoran (ngak tau grup yang lainnya gimana) malah lebih parah, kalau anda periksa di IGD, resep dokter langsung online di apotik mereka, anda tinggal datang bawa catatan kecil dari dokter, kasir apotik langsung bilang : sekian ratus ribu rupiah…anda bisa bengong kalau tidak punya uang…nama obat yang diberi dokter IGD anda tidak tahu, sampai di depan kasir apotik…kalau mau beli diluar, tidak diberikan resep dokternya….hebatkan cara MONOPOLI nya…ngak percaya coba saja kesana…
    Salam…Go JB

    • Ini yg harus dibongkar, dibenahi.

      Setiap dokter harus ada track record resep2 nya, dan bisa diminta pertanggungjawaban.
      Kalo perlu, mrk harus berikan alasan diagnosa mrk dan kenapa pakai obat tsb.

      jangan bersembunyi dibalik nyawa pasien yg sakit, lalu seenaknya berbuat.
      jangan mentang2 pasien membludak, lalu merasa paling pinter.
      Tidak semua dokter begitu, maka nya yg masih punya nurani, ayo bersatu, berikan masukan bagi pak gub dan wagub ini. Bagaimana bongkar ini semua.

      Semoga campur tangan yg Maha Kuasa, melancarkan semua nya.

  3. IDI harusnya ikut membina anggotanya, agar bermanfaat buat rakyat, bukan memanfaatkan rakyat yg sakit…..

    sedang rumah sakitnya, karena swasta jadi berorientasi keuntungan, jadi subsidi pemprov untuk kelas 3, harus ada pertanggungan jawab dan sebaiknya dibikin on line, jadi Suku Dinas Kesehatan pun bisa memantau, warga Jakarta yg banyak sakit dimana aja…mana yg kosong, mana yg penuh, ini terkait dengan pajak juga…

    sebaiknya, pasien juga diberi copy resep dokter dan diberi kebebasan mencari obat yg sama diluaran….jangan main monopoli-monopolian lagi….

  4. Rakyat bnyk yg sakit, Bpom harus turun setiap hari, test makanan2 resto maupun jajanan. Bahkn kandungan mknan import!
    Bangun system online, supaya masyarakat bisa cek nomor ijin depkes dikemasan mknan yg dilihat/ dibeli. Juga bisa dpt info yg jelas, ttg isu makanan2, jd bukan berita via blacberry yg beredar luas tanpa kepastian. Contohnya : kerupuk putih yg dibakar, menunjukkan kandungan plastik…..reporter tv saja bisa mewawancara pelaku2 nya….bgmana kerja depkes dan polri??

  5. Baru sekarang saya mendengar seorang pejabat menghargai nyawa seorang bayi.
    Biasanya nyawa rakyat tidak di hargai oleh pemerintah.
    Warga di pancung oleh negara lain di biarkan, bahkan di salahkan.
    Maju terus pak Ahok !!! anda memang HEBAT !!!.

  6. MOTIVATORIUM SOSIAL-POLITIK

    Yth. Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta. Coba pakai logika yang jernih dan lurus — jangan picik, licik, dan curang. Sistem pelayanan dan fasilitas rumah sakit yang tidak berkualitas dan tidak bermutu itu sudah ada sejak kapan? Jokowi-Ahok baru berapa lama menjabat sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta? Anda jangan berlagak tidak paham bahwa persoalan di Jakarta ini menjadi ruwet dan kompleks karena memang sistemnya bobrok dan brengsek — menjadi tidak mudah mengurai benang kusut kompleksitas permasalahan kota Jakarta. Tidak akan cukup waktu 100 hari, 200 hari, 500 hari bahkan satu periode kepemimpinan Gubernur — KECUALI DENGAN MELAKUKAN REVOLUSI KEBIJAKAN (SISTEM) DI KOTA JAKARTA. Dan hal ini bisa dilakukan dengan melibatkan DUKUNGAN POLITIK PRAKTIS JUTAAN RAKYAT KOTA JAKARTA. Kalau Anda mau cepat : semua sistem yang bobrok dan brengsek ini memang harus dirubah dengan cara-cara progresif dan revolusioner (PEOPLE POWER) : TERMASUK REVOLUSI SISTEM PERTANGGUNG JAWABAN (MORAL, SOSIAL, EKONOMI, POLITIK, HUKUM, KEADILAN, KESEJAHTERAAN, DLSB) SEMUA WAKIL RAKYAT MELALUI SIDANG PENGADILAN RAKYAT — bukan seperti sekarang ini.

    —————————————

    http://id.berita.yahoo.com/dewan-gubernur-jangan-cuma-kelalang-keliling-073659609.html

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here