Ahok.Org – Untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) di sektor pajak, Pemprov DKI mulai memberlakukan pajak online di setiap kantong-kantong pajak. Dengan sistem pembayaran secara online, fitnah yang selama ini sangat rawan menerpa petugas pajak jadi berkurang karena pembayaran dilakukan secara transparan.
“Semakin kita transparan, fitnah kepada pegawai pajak akan berkurang. Seluruh pengeluraan pegawai pajak mulai dari makan, minum dan transport sekarang bisa lihat di web,” ujar Basuki T Purnama, Wakil Gubernur DKI Jakarta, usai menyerahkan SPT PBB di kantor Dinas Pajak DKI Jakarta Jl Abdul Muis, Jakarta Pusat, Kamis (28/3).
Dikatakan Basuki, fitnah di lingkungan pegawai pajak adalah sebuah risiko orang pajak dari zaman dulu. Masyarakat, kata Basuki, banyak yang tidak menyukai pegawai yang memungut pajak langsung. “Pegawai pajak difitnah cukup lumayan, ini risiko orang pajak dari zaman Nabi, tukang pungut pajak tidak disukai. Dengan jaminan teknologi dan transparansi saat ini kita sangat percaya fitnah itu akan berkurang,” yakinnya.
Ditambahkan Basuki, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) DKI Jakarta, nantinya akan disesuaikan dengan wilayah huni. Hal itu, ditujukan demi keadilan, di mana NJOP akan mengikuti harga dan keseimbangan pasar. “Kalau merasa keberatan dengan PBB yang berada di kawasan elite, jangan beli rumah di kawasan mahal. Kalau tidak sanggup bayar PBB jangan beli rumah mahal. NJOP itu nanti akan disesuaikan wilayah. Itu Untuk keadilan, kita membangun sebanyak mungkin rumah rusun dan NJOP akan mengikuti harga dan keseimbangan pasar,” ujarnya.
Sedangkan untuk tanah-tanah Hak Guna Usaha (HGU), kata Basuki, pajaknya akan diturunkan setengah atau nol. Dengan demikian jika ada spekulasi jalur hijau akan mengalami kerugian. “Jadi kalau spekulasi jalur hijau akan rugi. Ini akan mendorong pengembang serahkan fasos fasum kepada kita. Ini mulai akan rapikan seperti ini. Kami dorong sebanyak mungkin rusun sehingga yang tinggal di daerah tidak pantas mendapat lebih baik,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pajak DKI Jakarta, Iwan Setiawandi mengatakan, pada tahun 2013 adalah pertama kalinya PBB dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta secara online dan di daerah lainnya di Indonesia akan menyusul. “PBB di DKI Jakarta ada 1,8 juta wajib pajak dan sejak 29 hari lalu sudah didistribusikan SPPT. Sampai hari ini sudah 800 ribu, jadi masih 1 juta lagi,” terangnya.
Dikatakan Iwan, banyak masyarakat yang terkejut dengan PBB yang turun dibanding tahun lalu. “Banyak SMS yang mempertanyakan hal itu, tapi kita tidak salah hitung dan sebenarnya semua sudah disosialisasikan, dengan Perda 16/2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,” tandasnya.[BeritaJakarta.Com]
Video Terkait:
kapan pajak kendaraan bermotor bisa bayar online? saya tidak percaya bayar sama polisi
p. Ahok : “Fitnah dan negatif thinking terhadap pegawai pajak akan berkurang karena transparan dg cara online”. Seakan P. Ahok melindungi pegawai pajak dari fitnah tapi bagi pegawai pajak yg nakal ” sialan Ahok bikin peluang gua nyuri uang pajak jadi buntu…huh…” hahaha….
salut Pak Ahok! 🙂
Selama ini yang di selewengkan bukan storan pajak masyarakat, tapi transaksi beban perusahaan palsu yang berlanjut ke transaksi lebih bayar di pengadilan. yang memunculkan petugas pajak sekelas gayus. PPN beban tidak pernah di bayarkan. tetapi bisa di restitusi oleh perusahaan penerima. sehingga perusahaan dapat extra income dari pemerintah. dan petugas pajak yg membantu dapat jatah brp persen dari income restitusi. Tapi system pajak tersebut sudah di anulir dengan system penomoran pajak terbaru. yg di mulai april ini. semoga kejadian serupa tidak terjadi lagi
pajak kendaraan motor harus bisa dibayar via online dari bank.
supaya tidak diambil joko susilo buat kawin lagi sama beli rumah gedong untuk istri-istrinya
gw gak percaya duit pajak motor disetor ke daerah sama polisi
Pendapat saya, memang untuk urusan “uang Negara” sebaiknya pemerintah menerapkan kerjasama dengan pihak ketiga “bank” untuk pelaksanaan pembayaran semua jenis pajak dari masyarakat sehingga “celah” bagi oknum abdi negara untuk tergiur akan semakin kecil, pengawasan selanjutnya bisa dilakukan pada cara-cara pengitungan pajak secara manual.